Font size
WorksheetsSistem Perlindungan Anak
Total questions: 34
Worksheet time: 26mins
Indonesia sebagai salah satu negara peserta yang ikut meratifikasi KHA, kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan, kecuali?
Menghormati
Menyayangi
Memenuhi
Melindungi
Dibawah ini yang termasuk dalam prinsip-prinsip KHA, pilihlah jawaban yang tepat (dapat memilih lebih dari satu jawaban) :
Non diskriminasi
Kepentingan terbaik untuk anak
Penghargaan terhadap pandangan anak
Amanat KHA pasal 19 menyatakan negara wajib mengambil langkah-langkah perlindungan anak. Dibawah ini adalah semua tindakan yang wajib dilakukan, kecuali:
Inisiatif
Administratif
Sosial
Pendidikan
Eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah kelompok:
Yang tidak berpendidikan
Berpenghasilan rendah
Kelompok Minoritas/Adat
Semuanya tidak benar
Hal – hal yang memperburuk perlindungan anak dalam keadaan darurat, kecuali:
Keterpisahan anak dari keluarga
Kecacatan
Kekerasan Seksual
Disharmoni keluarga
Sistem hukum dan kebijakan dalam konteks yang lebih besar, tidak hanya diartikan sebagai peraturan tertulis atau perundang-undangan/kebijakan/ “hal-hal tertulis”, namun juga termasuk yaitu :
Lembaga penyedia layanan, dan jenis layanan
Lembaga pengembangan, interpretasi & pelaksanaan hukum, serta prosesnya
Norma aturan yang termasuk dalam etika birokrasi
Kode etik dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan
Dalam Sistem Hukum dan Kebijakan, yang menjadi norma adalah
Kebijakan mengacu pada seperangkat lembaga/institusi yg membuat, menetapkan, menafsirkan & menegakkan hukum
Kerangka Hukum dan Kebijakan yang merupakan “hal-hal tertulis” atau “segala sesuatu di atas kertas” (things on paper)
Mengacu pada bagaimana sistem berfungsi dan keseluruhan manajemen dan koordinasinya
Menyangkut manajemen, koordinasi & kerja sama di setiap tingkatan di seluruh sistem
Dalam sistem perlindungan anak, untuk melihat kesenjangan perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatan hierarkinya maupun secara horizontal dengan peraturan lainnya, dapat menggunakan :
Analisa Komponen Sistem
Analisa Kebijakan Publik
Analisa SWOT
Analisa SPA
Dalam menilai komponen norma dari Kerangka Hukum dan Kebijakan, dapat dilihat melalui hal-hal berikut kecuali :
Keselarasannya dgn instrumen internasional dan peraturan perundang-undangan yang lain
Ada atau tidaknya mandat bagi lembaga tertentu
Ada atau tidaknyanya sanksi (jika dibutuhkan), maupun kewajiban pendanaan
Ada atau tidaknya evaluasi monitoring sebagai bentuk pengawasan
Heirarki Perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:
UUD RI, Tap MPR, UU/Perpu, , Peraturan Pemerintah, Perda, Peraturan Presiden
UUD RI, UU/Perpu, Tap MPR, , Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Perda
UUD RI, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda
UUD RI, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Perda
Sistem Peradilan Anak merupakan bagian dari sistem Perlindungan Anak yang bertujuan untuk pencegahan dan penanganan anak yang berhadapan dengan Hukum:
Benar
Salah
Yang tidak termasuk sebagai sistem Peradilan di Indonesia adalah
Peradilan Pidana
Peradilan Perdata
Peradilan Imigrasi
Peradilan Administrasi atau Tata Usaha Negara
Berikut kasus-kasus yang terkait Peradilan Perdata yang terkait langsung dengan sistem perlindungan anak kecuali:
Kasus Perceraian orang tua
Kasus Warisan
Kasus Pengasuhan Anak
Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum
Anak yang berkonflik dengan hukum disebut juga sebagai anak
Pelaku
Korban
Saksi
Pencuri
Apa yang dimaksud dengan Kesejahteraan Sosial menurut UU 11 tahun 2009 ?
Kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup warga Negara sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya
Mampu mendapatkan kehidupan yang layak dan melaksanakan fungsi sosialnya
Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, & sosial warga Negara agar dpt hidup layak & mampu mengembangkan diri, shg dpt melaksanakan fungsi sosialnya
Kondisi terpenuhinya kebutuhan material & spiritual warga Negara agar dpt hidup layak & mampu mengembangkan diri, shg dapat melaksanakan fungsi sosialnya
Sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk intervensi....
Primer
Sekunder
Tersier
Holistik
Pengurusan akta kelahiran terhadap anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi dan penelantaran merupakan bentuk intervensi.....
Primer
Sekunder
Tersier
Holistik
Contoh intervensi sekunder adalah…
Promosi peningkatan gizi terhadap seluruh warga masyarakat
Rehabilitasi psikososial bagi anak yang mengalami trauma akibat pelecehan seksual
Kunjungan keluarga (home visit) & melakukan konseling bagi anak penyandang disabilitas & berasal dari keluarga yg tdk mampu
Mengadakan pertemuan keluarga utk memberi penguatan tentang parenting education (pengasuhan yang baik) kpd seluruh anggota masyarakat
Dibawah ini merupakan faktor risiko interaksional atau keluarga yang menjadi pencetus terjadinya kekerasan terhadap anak, kecuali…
Kekerasan Dalam Rumah tangga
Orang tua pemakai Napza
Pengasuh yang mengalami gangguan kejiwaan
Norma sosial yang berlaku di komunitas dan melanggengkan kekerasan
Prinsip-prinsip Sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga ?
Mempromosikan kesejahteraan anak dan keluarga, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, memahami dan menganalisa kondisi sosial di balik masalah keluarga, merespon terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakauan salah dan penelantaran.
Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, kendatipun demikian: situasi anak dalam hubungannya dengan keluarga dan masyarakat harus juga menjadi pertimbangan
Memahami dan menganalisa kondisi sosial di balik masalah keluarga
Merespon terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran
Di bawah ini hal-hal untuk menilai Komponen Proses pada sistem Kesos Anak dan Keluarga (Dapat memilih lebih dari satu jawaban) :
Ada standard pedoman (misal dari Dinsos) dalam memberikan layanan
Kriteria penerima layanan
Mekanisme, Monitoring
Pelayanan yang dapat diberikan untuk memperkuat pengasuhan anak (Dapat memilih lebih dari satu jawaban yang menurut anda Benar)
Asesmen dan perencanaan penyelesaian kasus
Konseling individual dan keluarga
Manajemen marah
Mediasi
Pernyataan berikut untuk menilai komponen Struktur pada sistem Kesos Anak dan Keluarga (Dapat memilih lebih dari satu jawaban) :
Ada institusi/ lembaga di tingkat nasional dan daerah yang dimandatkan untuk bertanggung jawab atas pelayanan kesejahteraan social
Kapasitas SDM, anggaran program serta sarana dari institusi ini dalam memberikan pelayanan tersebut
Intervensi primer, sekunder, dan tersier cukup memadai, efektif dan efisien
Perilaku Sosial didefinisikan sebagai Tindakan proaktif dan responsif dari individu, Kelompok, Lembaga atau istitusi dalam bentuk sebagai berikut (Dapat memilih lebih dari satu jawaban) :
Tindakan fisik
Keputusan kolektif
Kebijakan
Tindakan non-verbal
Praktek Kelompok
Perilaku Sosial Sangat Dipengaruhi oleh hal berikut (Dapat memilih lebih dari satu jawaban) :
Pengetahuan dan pemahamaan kolektif masyarakat
Sikap dan Perilaku dari masyarakat
Nilai dan norma yang ada dalam masyarakat
Tingkat ekonomi warga masyarakat
Tindakan individu anggota masyarakat
Perilaku sosial yang memperkuat sistem perlindungan anak, antara lain kecuali :
Penghukuman fisik untuk mendisiplinkan anak
Apresiasi terhadap perilaku baik/prestasi anak
Pola pengasuhan yang baik
Hubungan sosial antara tetangga
Budaya kekerabatan yang kuat
Data prevalensi kasus menggambarkan anak yang mengakses layanan
Benar
Salah
Pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program perlindungan anak
Benar
Salah
Landasan hukum yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan data dan Informasi perlindungan anak merupakan komponen struktur dalam sistem data dan informasi.
Benar
Salah
Dokumen Perencanaan pembanguan Daerah meliputi apa saja :
RPJPD, RPJMD, RENSTRA , RKPD
RPJPD, RPJMD, RKPD , RKA
RENSTRA, RKPD, DPA
RPJMD, RKPD, RKA,DPA
Urutan Siklus Perencanaan dan penganggaran daerah melliputi :
Musrenbangdes/kel, musrenbangcam, musrenbangkot/kab, musrenbang Prov
Musrenbangdes/kel, musrenbangcam, Forum PD, musrenbangkot/kab
Musrenbangdes/kel, musrenbangcam, musrenbangkot/kab
Musrenbangdes/kel, musrenbangcam, musrenbangkot/kab, musrenbangProv, Musrenbang NAS
Pendekatan perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan hendaknya bersifat :
Parsial , Segmentasi , Sektoral
Segmentatif,Holistik –Tematik,Integratif
Segmentatif,Sektoral,Spasial
Holisti-Tematik,Intetgratif,Spasial
Apakah yang dimaksud dengan Perencanaan dan penganggaran yang responsif anak (PPRA)?
PPRA adl strategi/tools yg dpt digunakan para perenc. pembangunan utk memastikan perenc.penganggaran pembangunan, & mengintegrasikan hak-hak anak termasuk memastikan SPA dpt berjalan
Anggaran utk memastikan program perlindungan anak mendapat porsi anggaran yg memadai dlm APBN/D, memiliki sasaran yg jelas, terukur & berdampak thd perlindungan anak baik secara langsung maupun tidak
Perenc. penganggaran yg merefleksikan & fokus pd pemenuhan hak anak utk hidup, tumbuh kembang, terlindungi & berpartisipasi, menerapkan prinsip perlindungan anak dlm pembangunan terkait anak
Perencanaan dan penganggaran yang menyebutkan secara jelas untuk anak
Pernyataan berikut yang benar adalah :
SPA ada 5 Komponen dan 3 Elemen
SPA ada 3 Komponen dan 5 Elemen
