Diperbolehkan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik selama memperoleh ijin dari pimpinan instansi.

Hanya berkedudukan di pusat dan daerah.

Dapat melibatkan birokrasi dengan pengaruh politik yang dapat menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

Dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Gaji dan tunjangan

Fasilitas dan jaminan pensiun

Tunjangan dan perlindungan

Perlindungan dan pengembangan kompetensi

Selalu melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat yang berwenang.

Selalu menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsistensi dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Melaksanakan tugas kedinasan dengan jujur.

Aktivitas dalam pengelolaan SDM harus mendukung misi utama organisasi.

Pengadaan SDM harus selalu mengutamakan putra daerah.

Pendekatan closed career system harus dikedepankan

Sistem seleksi yang subyektif perlu diterapkan.

Perubahan dari pendekatan resource management menjadi pendekatan personel administration.

Perubahan Open career system menjadi closed career system.

Perubahan organisasi dari kaya struktur menjadi kaya fungsi

Semua Jawaban Benar

open recruitment

talent management

fair assessment

spoil management

Mendukung keberadaan prinsip afiliasi politis yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik.

Merupakan konsepsi dalam manajemen SDM yang menerapkan obyektivitas dalam semua proses pengelolaan ASN.

Mengutamakan keputusan dalam pengelolaan SDM yang didasarkan pada pertimbangan subyektif.

Mengesampingkan pertimbangan berdasarkan kemampuan dan prestas individu untuk melaksanakan pekerjaannya.

Kompetensi yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis

Kompetensi yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan

Kompetensi yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya

Kompetensi yang diukur dari tingkat pendidikan dan pelatihan formal

Mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah dilakukan setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN

Mutasi PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke instansi pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh kepala BKN

Mutasi PNS antar instansi pusat ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN

Tanda kehormatan

Kenaikan pangkat istimewa

Kenaikan tunjangan istimewa

Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana

Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana

Mencapai batas usia pensiun

Meninggal dunia

Atas permintaan sendiri

Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK

Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945

Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati

Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya dilakukan pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam satu provinsi

Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya seluruhnya berasal dari kalangan PNS

Jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara RI setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai

Pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Kepala BKN

25 tahun yang diperinci per 5 tahun

10 tahun yang diperinci 5 tahun

10 tahun yang diperinci 1 tahun

5 tahun yang diperinci 1 tahun

Kebijakan pimpinan instansi

Pendapat pimpinan BKN setempat

Analisis jabatan dan analisi beban kerja

Analisis proporsi jumlah penduduk di sekitar instansi pemerintah

KemenPAN dan RB

BKN

KASN

LAN

pengembangan karier ASN dilakukan berdasarkan keinginan pribadi pegawai.

Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan home base dari masing-masing pegawai.

Promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada senioritas dan bukan pada pertimbangan subyektif.

Penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai.

Penyusun kebijakan publik

Pelaksana kebijakan publik

Pelayan publik

Perekat dan pemersatu bangsa

Kompetisi dan kepangkatan ASN dalam promosi dan pengisian jabatan

Kompetensi dan kepangkatan ASN dalam promosi dan pengisian jabatan

Kompetisi dan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan

Senioritas dan kepangkatan ASN dalam promosi dan pengisian jabatan

70

72

90

92

Menjaga integritas dan kehormatan ASN

Menjaga martabat dan kehormatan ASN

Menjaga integritas dan kejujuran ASN

Menjaga integritas dan martabat ASN

Jujur, efektif, dan efisien

Cermat, bertanggungjawab, dan efektif

Jujur, cermat, dan efisien

Bertanggungjawab, efektif, dan efisien

Pedoman

Panduan norma

Petunjuk aturan

Panduan birokrasi

Kewajiban ASN

Hak ASN

Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

a. Peran ASN

55

56

57

58

Pengisian formasi sampai dengan pengangkatan pegawai dilakukan sesudah dilakukan penilaian yang terbuka dan adil

Proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi

Pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya dan tidak berdasarkan preferensi individu/kelompok atau pertimbangan subyektif lainnya

Keadilan dan transparansi, formasi pegawai harus diinformasikan kepada semua orang tidak terkecuali

Komisi Aparatur Sipil Negara

Lembaga Administrasi Negara

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Badan Kepegawaian Negara

Analisis jabatan dan analisis beban kerja

Analisis jabatan dan analisis kinerja

Analisis kebutuhan dan analisis jabatan

Analisis kinerja dan analisis beban kerja

2 (dua)

3 (tiga)

4 (empat)

5 (lima)

Teknis

Sosial kultural

Intelektua

Manajerial

Rencana kerja kompetensi tahunan instansi masing-masing

Rencana kerja pendidikan tahunan instansi masing-masing

Rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing

Rencana kerja pelatihan tahunan instansi masing-masing

Pejabat yang Berwenang

Pejabat Pembina Kepegawaian

Kemen PAN dan RB

Badan Kepegawaian Negara

Mutasi PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi

Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi

Mutasi PNS provinsi/kebupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya

Mutasi PNS antar-Instansi Pusat

Pejabat Pembina Kepegawaian

Atasan PNS yang dinilai

Tim penilai kinerja PNS

PNS yang dinilai

Pimpinan yang Berwenang

Badan Kepegawaian Negara

Menteri

Komisi Aparatur Sipil Negara

Kualifikasi, kompetensi, dan kompetisi

Kepangkatan, kompetensi, dan kompetisi

Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja

Kepangkatan, kompetensi, dan kinerja

Obyektivitas

Akuntabilitas

Subyektivitas

Keadilan

Kompetensi

Kepangkatan

Obyektif

Subyektif