WorksheetsPajak Kita untuk Kita
Total questions: 35
Worksheet time: 18mins
Daftar jenis BKP yang tergolong hunian mewah dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 20% (jawaban lebih dari 1)
Rumah dengan harga jual 20 M atau lebih
Town House Strata Titel dengan harga jual 10 M atau lebih
Apartemen dengan harga jual 20 M atau lebih
Town House Non Strata Titel dengan harga jual 20 M atau lebih
PT. Textindo adalah PKP industri tekstil, menyerahkan sejumlah tekstil kepada PT. Busanamitra yang juga PKP industri garmen di Kawasan Berikat sebagai bahan baku produksi. Atas transaksi tersebut
memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut
dibebaskan dari pengenaan PPN
tidak dikenakan PPN
terutang PPN tanpa fasilitas
Deviden yang merupakan Objek Pajak Penghasilan adalah ...
deviden yang diterima oleh koperasi dari bagian laba PT dalam negeri
deviden yang diterima PT dalam negeri dengan kepemilikan saham di bawah 50%
deviden yang diterima CV dalam negeri dengan kepemilikan saham di bawah 25%
deviden yang diterima oleh Orang Pribadi tanpa melihat seberapa besar persentase kepemilikan saham
Yang dimaksud tanggal dikirim SP2DK adalah (jawaban lebih dari 1)
tanggal stempel pos pengiriman
tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman jasa ekspedisi
tanggal berdasarkan tanda terima surat oleh Wajib Pajak
tanggal yang terdapat dalam faksimili yang dikirim ke Wajib Pajak
PT. Medan Merdeka, dari kota medan menerima penyerahan traktor dari PT. Bintang Kejora yang berdomisili di Kawasan Bebas Batam, maka atas transaksi tersebut:
tidak dipungut PPN karena PT. Bintang Kejora bukan PKP
mendapat fasilitas tidak dipungut
terhutang PPN dan disetor dengan SSP oleh PT. Medan MErdeka
terhutang PPN dan dibuatkan FP oleh PT. Medan Merdeka
Frase "diterima atau diperoleh" yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh mengandung makna
bahwa penghasilan tersebut berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia (worldwide income)
bahwa penghasilan tersebut diterima karena memang menjadi haknya dan diperoleh karena penghasilan tersebut baru diusahakan
bahwa penghasilan diterima berdasarkan prinsip cash basic dan diperoleh menurut prinsip accrual basic.
bahwa penghasilan diterima untuk dapat dipakai konsumsi dan diperoleh untuk menambah kekayaan
Contoh penghasilan yang merupakan Objek Pajak antara lain (jawaban lebih dari 1):
keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan karena pekerjaan sepanjang tidak ada hubungan dengan kepemilikan dan penguasaan
deviden dalam bentuk cash deviden maupun stock deviden tidak termasuk bagian bunga yang melebihi kewajaran
keuntungan karena pembebasan utang Kredit Usaha Tani (KUT), Kukesra dan KUK
iuran yang diterima atau diperoleh dari anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
Penyerahan BKP berupa sample atau pemberian cuma-cuma, dicatat dengan kode seri Faktur Pajak nomor
01
02
04
01
PT. Kulit Kebo merupakan PKP industri kulit yang berkedudukan di Boyolali. PT. Kulit Kebo menyerahkan sejumlah kulit untuk bahan baku yang dipesan oleh PT. Niki Sepatu Sae, pengusaha di Kawasan Berikat kota Cikarang dengan bidang usaha industri sepatu. Atas transaksi penyerahan ini
Memeproleh fasilitas PPN dibebaskan
dipungut PPN
Memperoleh fasilitas PPN Tidak Dipungut
tidak dikenai PPN
Dari hasil pengawasan pemenuhan kewajiban pelaporan dan pembayaran tahun berjalan, Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak, kecuali ...
apabila dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
ditemukan data penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT yang mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak
PKP tetapi tidak membuat FP atau membuat FP tetapi tidak tepat waktu
Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga
PT. Mitsubisa Tiga Dara adalah manufacture industries mobil di kawasan Cikarang, menyerahkan mobil Bujero Semprot kepada cabangnya di Tangsel, maka atas transaksi tersebut
termasuk penyerahan antar cabang dikenakan PPN dan PPnBM
termasuk penyerahan antar cabang hanya dikenakan PPN
tidak terhutang PPN dan PPnBM
terhutang PPN dan PPnBM karena dari pabrikan
Sejak 2015 dikeluarkan peraturan yang menghapus beberapa jenis barang mewah. Beberapa contoh barang yang sekarang tidak dikenakan PPnBM adalah (Jawaban lebih dari 1):
Jam tangan Rolex seharga Rp1.000.000.000
Motor Harley Davidson 250cc seharga Rp400.000.000
Tas Hermes Rp220.000.000
Iphone X seharga 19jt
Terhadap SP2DK yang telah dikirimkan ke Wajib Pajak kemudian Wajib Pajak memberikan tanggapan secara langsung melalui telepon, maka tindakan yang dilakukan Account Representative
tidak melayani tanggapan Wajib Pajak tersebut karena sulit didokumentasikan
meminta Wajib Pajak untuk menyampaikan penjelasan secara tertulis
membuat Berita Acara Penolakan Memberikan Tanggapan Secara Langsung
menerima tanggapan Wajib Pajak tersebut dan menuangkan dalam LHP2DK
CV. Makmur bermaksud menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014 yang semula Nihil menjadi Lebih Bayar sebesar Rp1.000.000.000,00. Kapan paling lama pembetulan SPT tersebut dapat disampaikan oleh CV. Makmur ke DJP?
2016
2017
2019
2024
Sesuai Pasal 16B UU PPN, fasilitas yang diberikan sebagian atau seluruhnya berupa:
Fasilitas Dibebaskan PPN dan Fasilitas Ditanggung Pemerintah
Fasilitas Tidak Dipungut dan Fasilitas Ditanggung Pemerintah
Fasilitas Dibebaskan PPN dan Fasilitas Tidak Dipungut
Fasilitas Tidak Dikenai PPN
Buku, catatan dan dokumen, serta data, informasi dan keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak, wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama:
satu bulan sejak Surat Perintah Pemeriksaan disampaikan
satu bulan sejak permintaan disampaikan
dua bulan sejak permintaan disampaikan
tiga bulan sejak Surat Perintah Pemeriksaan disampaikan
Ditjen Pajak telah menerbitkan SKPKB terhadap kewajiban PPh Badan Tahun Pajak 2010 atas nama PT. Mekar sebesar Rp120.000.000,00 yang diterbitkan tanggal 20 Mei 2013. Pada tanggal 10 Maret 2015 ditemukan data baru berupa penghasilan bunga yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2010 dan belum diperhitungkan dalam SKPKB yang telah diterbitkan (tahun buku = tahun kalender). Kapan batas waktu SKPKBT harus diterbitkan atas data baru tersebut?
31 Desember 2015
19 Mei 2018
9 Maret 2020
31 Desember 2020
Apabila dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dengan sanksi administrasi berupa:
bunga 2% per bulan yang dihitung dari sejak saat terutang atau berakhirnya Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya STP
bunga 2% per bulan yang dihitung dari sejak saat terutang atau berakhirnya Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak sampai dengan dibayar kekurangan pajaknya
bunga 2% per bulan yang dihitung dari sejak saat terutang atau berakhirnya Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak sampai dengan penyampaian pembetulan SPT
bunga 2% per bulan yang dihitung dari sejak WP melakukan pembetulan SPT sampai dengan diterbitkannya STP
Persyaratan untuk menjadi seorang Kuasa Wajib Pajak adalah (jawaban lebih dari 1):
memiliki Surat Kuasa Khusus
tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana umum
memiliki NPWP
menguasai ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan
CV. Akik Nusantara, sebuah perusahaan pengrajin perhiasan bukan emas memiliki komponen-komponen pengeluaran, antara lain: penarikan atas laba ditahan sebesar Rp5.000.000,00, premiasuransi dwiguna dibayar pegawai Rp8.000.000,00, pembelian masker khusus untuk pegawaipengolah batu sebesar Rp6.000.000,00, gaji Arjadupur (komisaris sekaligus penyetor modal) sebesar Rp5.000.000,00 (nilai wajar), dan sanksi administrasi atas Pelanggaran Lalulintas kendaraan operasionla sebesar Rp1.500.000,00. Berapakah komponen-komponen pengeluaran yang dapat dikurangkan sebagai biaya?
Rp25.000.000,00
Rp20.500.000,00
Rp19.000.000,00
Rp7.500.000,00
Arjun, seorang karyawan pada PT. Sempoyongan, sebuah perusahaan yang bergerak dalam manufaktur pembuatan mesin pemecah biji semangka. Setiap bulan Arjun menerima imbalan berupa gaji sebesar Rp9.500.000,00, tunjangan transportasi sebesar Rp450.000,00, beras 15 kg dan premi asuransi dibayar Arjun Rp600.000,00. Manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar?
Gaji merupakan Objek Pajak sedangkan tunjangan transportasi merupakan kenikmatan natura
Tunjangan transportasi dan premi asuransi bukan merupakan Objek Pajak
Premi asuransi dan beras bukan merupakan penghasilan objek pajak
Tunjangan transportasi dan beras bukan merupakan objek pajak
Ibu Raliensyah mempunyai kegiatan usaha parcel di rumah tinggalnya di Jatiwaringin yang termasuk wilayah di KPP Pratama Pondok Gede, dan mempunyai cabang di wilayah KPP Pratama Boyolali, maka atas pernyataan tersebut Ibu Raliensyah:
dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Pondok Gede saja
dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Boyolali saja
dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Pondok Gede dan Boyolali
tidak dikukuhkan sebagai PKP
Sehubungan dengan kegiatannya membangun sendiri (KMS), sebuah rumah dengan luas tanah 300 m2 dan luas bangunan 220 m2, dalam bulan Juli 2017 Amir mengeluarkan biaya untuk:
- membeli mateial bangunan sebesar Rp16.500.000,00 termasuk PPN
- membayar ongkos tukang sebesar Rp3.500.000,00
- Pembelian tanah seluas 300 m2 seharga Rp150.000.000,00
wajib membayar PPN yang terutang melalui bank persepsi sebesar ...
Rp3.400.000,00
Rp2.000.000,00
Rp330.000,00
Rp400.000,00
Berdasarkan PMK 206/2015, maka persyaratan berikut yang benar adalah ...
atas penjualan rumah mewah (non strata title) dikenakan PPnBM berdasarkan batasan luas minimal 350 m2
atas penjualan rumah mewah (non strata title) dikenakan PPnBM berdasarkan batasan harga minimal Rp20.000.000.000,00
atas penjualan apartemen(strata title) dikenakan PPnBM berdasarkan batasan luas minimal 150 m2
atas penjualan apartemen(strata title) dikenakan PPnBM berdasarkan batasan harga minimal Rp20.000.000.000,00
Kegiatan terkait SP2DK perlu diadministrasikan dengan baik dalam rangka tertib administrasi dan sebagai dokumen untuk kepentingan perpajakan selanjutnya. Ada berapa formulir yang perlu diadministrasikan terkait kegiatan SP2DK?
Empat formulir belum termasuk lampirannya
Lima formulir belum termasuk lampirannya
Enam formulir belum termasuk lampirannya
Tujuh formulir belum termasuk lampirannya
Apabila pada Bulan Desember 2016, sebagian produk dari PT. Puspa Laut Selatan dititipkan untuk dijual di Yupiter Departemen Store, maka atas transaksi tersebut ...
PT. Puspa Laut Selatan melaporkan seluruh barang titipan tersebut di SPT Tahunan
PT. Puspa Laut Selatan hanya akan mengenakan PPN atas barang titipan yang terjual
PT. Puspa Laut Selatan akan mengenakan PPN atas seluruh barang titipan
PT. Puspa Laut Selatan tidak mengenakan PPN atas seluruh barang titipan
PT. Kemanggisan Indah yang menghasilkan produk krim kecantikan dengan bahan dasar jangkrik dan belalang, memberikan sebagian produknya untuk Yayasan Kulit Pemda Bantul pada tahun 2016. Atas transaksi tersebut maka ....
PT. Kemanggisan Indah akan mengenakan PPN atas penyerahan produknya
PT. Kemanggisan Indah tidak akan mengoreksi biaya di SPT Tahunan
PT. Kemanggisan Indah tidak mengenakan PPN atas penyerahan produknya
PT. Kemanggisan Indah mengoreksi biaya di SPT Tahunan dan mengoreksi PPN atas penyerahan di SPT Masa PPN
Apabila setelah dilakukan perbandingan antara peradaran usaha yang dilaporkan di SPT Tahunan dengan jumlah penyerahan yang terdapat di SPT Masa PPN ternyata lebih besar jumlah yang terdapat di laporan SPT Masa PPN, Maka hal ini mengandung makna ....
Laporan SPT Tahunan dikoreksi sebesar seluruh selisih tersebut dan merupakan objek pajak di SPT Tahunan
Laporan SPT Masa PPN dikoreksi sebesar seluruh selisih tersebut dan merupakan koreksi objek pajak di SPT PPN
Laporan SPT Tahunan dikoreksi sebesar selisih yang merupakan potensi pajak dan merupakan objek pajak tambahan di SPT Tahunan
Laporan SPT Masa PPN dan di SPT Tahunan tidak dikoreksi karena basis perhitungan dan sifat pajaknya berbeda
Dalam melakukan teknik analisis ekualisasi maka terhadap penghasilan lain-lain yang bersifat final kita lakukan penyandingan antar penghasilan lain-lain yang dilaporkan Wajib Pajak di Laporan Rugi Laba dengan penghasilan bruto final yang dilaporkan Wajib Pajak pembukuan dalam ...
Lampiran 1771 IV untuk PPh Badan dan Lampiran 1770 III untuk PPh Orang Pribadi
Lampiran 1771 III untuk PPh Badan dan Lampiran 1770 II untuk PPh Orang Pribadi
Lampiran 1771 II untuk PPh Badan dan Lampiran 1770 I untuk PPh Orang Pribadi
Lampiran 1771 II untuk PPh Badan dan Lampiran 1770 III untuk PPh Orang Pribadi
Dalam Laporan Rugi Laba Tahun 2016, setelah dilakukan analisis ekualisasi ditemukan bahwa biaya yang terkait dengan objek PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: tunjangan PPh Pasal 21 Rp20.000.000,00, gaji Rp80.000.000,00, honorarium dan tunjangan lainnya Rp50.000.000,00. Sedangkan berdasarkan rekap SPT Masa PPh Pasal 21 Januari s.d. Desember 2016 diketahui bahwa total DPP sebesar Rp180.000.000,00. Sebagai sorang Account Representative apa yang dapat Saudara simpulkan dari data di atas?
Terdapat Objek PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan sebesar Rp30.000.000,00
DPP PPh Pasal 21 yang dilaporkan Wajib Pajak overstate sebesar Rp30.000.000,00
Terdapat Objek PPh Pasal 21 lain yang terdapat dalam account lain yang tidak terdeteksi
Biaya yang terkait dengan Objek PPh Pasal 21 dalam Laporan Rugi Laba overstate sebesar Rp30.000.000,00
Teknik ekualisasi juga dapat dilakukan terhadap SPT Masa PPh Pasal 23 dengan membandingkan DPP dalam SPT Masa PPh Pasal 23 dengan biaya-biaya yang terkait objek PPh Pasal 23 di Laporan Rugi Laba, kecuali:
pembayaran terkait jasa teknik dan jasa manajemen
pembayaran terkait deviden kepada Wajib Pajak Badan
pembayaran terkait hadiah dan penghargaan terhadap perusahaan
pembayaran terkait royalti kepada Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Laporan Rugi Laba CV Pupute Retno diketahui terdapat biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23, yaitu management fee Rp25.000.000,00, sewa mesin Rp132.000.000,00, dan biaya pemeliharaan genset sebesar Rp3.000.000,00. Sedangkan dalama rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 23 total DPP sebesar Rp140.000.000,00 dengan pajak yang disetor sebesar Rp2.800.000,00. Berdasarkan data tersebut, maka pernyataan yang paling tepat adalah ...
terdapat potensi PPh Pasal 23 yang belum disetor sebesar Rp3.200.000,00
terdapat kelebihan pembebanan biaya jasa dalam laporan rugi laba sebesar Rp20.000.000,00
terdapat potensi kredit pajak PPN yang dapat dikompensasi sebesar Rp2.000.000,00
terdapat potensi PPh Pasal 23 yang belum disetor sebesar Rp400.000,00
Jika diketahui gross profit margin adalah 40%, operating profit margin adalah 15%, maka besarnya harga pokok penjualan dan beban operasi adalah ...
85%
75%
65%
55%
Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan untuk membangun komunikasi yang efektif antara Account Representative dan Wajib Pajak, kecuali:
komunikasi yang akan dibangun dengan Wajib Pajak hendaknya didukung oleh penampilan diri yang baik
kesuksesan seorang Account Representative dalam menjalin komunikasi dengan Wajib Pajak juga memerlukan karakter personal yang baik
menjadi pendengar yang baik dengan mengoptimalkan bahasa non-verbal untuk building rapport dengan Wajib Pajak
apabila dilakukan di KPP maka hindari penggunaan meja persegi empat karena terkesan kaku dan tidak dinamis
Surat himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan hasil penelitian internal untuk ...
klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan
meminta Wajib Pajak melakukan pembetulan terhadap SPT Tahunan/SPT Masa berdasarkan temuan internal
klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap adanya dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut
meminta Wajib Pajak melakukan pembayaran terhadap setoran pajak yang belum dilakukan oleh Wajib Pajak
