WorksheetsMPP 3
Total questions: 30
Worksheet time: 57mins
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam adalah...
Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Umum
Dana Bagi Hasil
Dana Penyesuaian
Sebutkan tahapan siklus APBN yang benar?
Perencanaan dan penganggaran, penetapan APBN, Pelaksanaan APBN, Reviu APIP Pertanggungjawaban APBN
Penganggaran APBN, Pelaksanaan APBN, Pemeriksaan, Pertanggungjawaban APBN
Perencanaan APBN, Penetapan APBN, Pelaksanaan APBN, Pemeriksaan, Pertanggungjawaban APBN
Perencanaan dan penganggaran APBN, penetapan APBN, Pelaksanaan APBN, Pemeriksaan, Pertanggungjawaban APBN
Tugas kebendaharaan yg dilaksanakan oleh kuasa BUN adalah:
melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara
menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka perbankan nasional
menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan
menyusun kebijakan fiskal
Menteri Keuangan selaku BUN dan Menteri Teknis selaku Manajer Keuangan Negara Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara adalah...
Asas Profesionalitas
Asas Akuntabilitas
Asas Tertib Penyelenggaraan negara
Asas Kepentingan umum
Apabila terdapat permasalahan yg belum dapat dituntaskan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kewajaran laporan keuangan, maka BPK akan memberikan opini:
Wajar tanpa pengecualian (WTP)
Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas
Wajar dengan pengecualian (WDP)
Tidak wajar (adversed opinion)
PPK menerbitkan SPP-TUP dan dilengkapi dengan dokumen meliputi, kecuali...
Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran
Surat Pernyataan dari KPA/PPK
Surat permohonan TUP yang telah memperoleh persetujuan TUP dari Kepala KPPN
Surat Pernyataan dari Bendahara Pengeluaran
Berdasarkan PMK Nomor PER-3/PB/2014 yang tidak termasuk pembukuan bendahara yaitu...
Buku Kas Umum (BKU)
Buku Pembantu
Buku Pengawasan Anggaran
Buku Pengeluaran/Penerimaan
Pernyataan tanggungjawab (statement of responsibility) yg menyertai laporan keuangan K/L, ditandatangani oleh:
APIP K/L bersangkutan
BPK
Menteri/Pimpinan Lembaga terkait
Menteri Keuangan
Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk tarif PPh pasal 21 dengan PKP di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta adalah ...
5%
15%
25%
30%
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) melaporkan hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang bersangkutan, hal ini termasuk dalam prinsip...
Pertanggungjawaban
Perbandingan
Pengecualian
Manfaat
Penyampaian informasi tentang prestasi kerja (kinerja) sangat relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas ...
Risiko dari setiap program dan dampak dari setiap kegiatan
Indikator dari setiap program dan capaian dari setiap kegiatan
Keluaran dari setiap kegiatan dan hasil dari setiap program
Indikator dari setiap kegiatan dan resiko dari setiap program
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) ditetapkan denga peraturan BPK Nomor...
1 Tahun 2017
11 Tahun 2017
1 Tahun 2014
11 Tahun 2014
Sebagaimana telah ditetapkan oleh UUD RI tahun 1945, berikut adalah kewenangan yang diberikan kepada BPK untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, kecuali...
Pemeriksaan kinerja
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Pemeriksaan keuangan
Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut
Membentuk undang-undang yg dibahas dgn menteri terkait utk mendapat persetujuan bersama
Menetapkan APBN bersama DPD
Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu)
Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yg berkaitan dgn pertahanan dan keamanan
Salah satu sistem administrasi keuangan Negara adalah pengendalian, hal ini tercantum dalam...
UU 1/2004
UU 15/2004
UU 17/2003
UU 25/2004
Berikut merupakan salah satu jenis PNBP Fungsional, yaitu:
Penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran lalu
Penerimaan dan pemanfaatan SDA
Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro/bunga)
Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara
Penyusunan anggaran dengan mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dengan tidak ada lagi dikotomi antara anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan merupakan pendekatan penganggaran ......
Berbasis kinerja
Berbasis output
Perspektif Jangka Menengah
Terpadu
RPJP Nasional tahun 2005-2025 ditetapkan berdasarkan …
UU Nomor 17 Tahun 2007
UU Nomor 25 Tahun 2004
PP No 60 Tahun 2008
PP No 39 Tahun 2013
Kewenangan khusus yang dimiliki Presiden dalam kewenangan pengelolaan keuangan negara yaitu....
Pedoman pengelolaan penerimaan negara
Penghapusan asset dan piutang negara
Pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN
Keputusan rincian APBN
UP yang dapat diajukan oleh KPA kepada KPPN dengan Pagu sebesar Rp4.785.760.000,- adalah..
Rp50.000.000,-
Rp100.000.000,-
Rp200.000.000,-
Rp500.000.000,-
Yang bukan termasuk PNBP Umum adalah...
Penerimaan denda keterlambatan iuran dana bantuan social
Penerimaan ganti rugi atas kerugian Negara
Penerimaan hasil penyimpanan uan Negara
Penerimaan hasil penjuakan barang/kekayaan Negara
Unit layanan Pengadaan (ULP) wajib dibentuk untuk pengadaan barang /jasa dengan nilai...
Rp100.000.000
Sampai dengan Rp200.000.000
Di atas Rp200.000.000
Di atas Rp50.000.000
Dibawah ini yang BUKAN peruntukan penggunaan pinjaman luar negeri, yaitu ...
Menambah devisa negara
Membiayai defisit APBN
Dihibahkan kepada pemerintah daerah
Diteruspinjamkan kepada BUMN
Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat K/L disampaikan kepada presiden melalui MenpanRB selambat-lambatnya:
2 bulan setelah tahun anggaran berakhir
2,5 bulan setelah tahun anggaran berakhir
3 bulan setelah tahun anggaran berakhir
1 bulan setelah tahun anggaran berakhir
Berikut ini yang bukan merupakan Unit Akuntansi Keuangan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu...
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W)
Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 2 (UAPPA-E2)
Wujud akuntabilitas pemerintah tercermin dari adanya Laporan Kinerja, Laporan keuangan serta pelaporan Lainnya. Berikut yang merupakan bagian dari laporan lainnya yang juga disusun oleh pemerintah...
Laporan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
Laporan Pelaksanaan Program Mandatory Kementerian/Lembaga
Laporan Realisasi Aksi Korupsi
LPJ Bendahara
BPK akan memberikan opini Tidak Wajar pada sebuah laporan keuangan apabila...
Pemeriksa tidak dapat memperoleh keyakinan atas kewajaran informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan
Pos-pos laporan keuangan mengandung salah saji material
Sebagian besar informasi dalam laporan keuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan
Terdapat masalah yang belum dituntaskan tapi tidak berpengaruh secara signifikan
Pengertian APIP bahwa standar audit aparat pengawasan intern pemerintah adalah PNS yang memiliki jabatan fungsional auditor tertuang dalam...
PER/02/M.PAN/03.2008
PER/03/M.PAN/03.2008
PER/04/M.PAN/03.2008
PER/05/M.PAN/03.2008
Pihak yang terlibat dalam jasa assurance terdiri atas...
Auditan, auditor, pengguna
Auditor, pengguna
Auditor, Klien
Auditan, auditor, pengguna, klien
