Semua hasil pemeriksaan yang belum terbit saat SPKN 2017 berlaku, harus disajikan sesuai SPKN 2017

Dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 6 Januari 2017

Tidak diberlakukan pada pemeriksaan yang masih berlangsung pada saat SPKN 2017 mulai berlaku

PMP 2015 dan Juklak, Juknis yang mendasarkan pada SPKN 2007 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam SPKN 2017

SPKN 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Terdiri dari dewan konsultatif dan panitian kerja yang dibantu secretariat

Hasil evaluasi atas penerapan dan/ atau hasil pengembangan SPKN dilaporakan secara periodic kepada BPK paling sedikit satu kali setiap tahun

Panitia kerja melibatkan pihak diluar BPK sebagai narasumber

Bertugas menjamin mutu hasil pemeriksaan keuangan negara

Ditetapkan dengan Keputusan BPK

Pernyataan Standar Pemeriksaan

Pasal ketentuan Pemeriksaan

Bab Standar Pemeriksaan

Paragraph Standar Pemeriksaan

Ayat Standar Pemeriksaan

SPKN diundangkan oleh kementerian HUkum dan HAM RI

SPKN merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara

SPKN diamanatkan penyusunannya oleh ketentuan dalam UU Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara

SPKN berlaku untuk BPK dan pemeriksa luar yang melakukan pemeriksaan pada lingkup keuangan Negara

SPKN dimuat dalam Lembaran Negara

tetap melaksanakan prosedur pengumpulan bukti dengan biaya yang mahal dengan membebankan pembiayaannya pada entitas yang terperiksa

menghilangkan suatu prosedur pengumpulan bukti apabila biaya untuk memperoleh bukti tersebut sangat mahal

tetap melaksanakan prosedur pengumpulan bukti dengan biaya yang mahal dan melaksanakan prosedur alternative untuk pemerolehan bukti tersebut

menggunakan prosedur alternative yang lebih murah biayanya untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan

merevisi lingkup pemeriksaan untuk menghilangkan suatu prosedur pengumpulan bukti yang mahal

informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan

dokumen transaksi keuangan pemerintah yang terkait dengan temuan pemeriksaan

dokumen yang dikumpulkan dan digunakan oleh pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan

informasi dalam dokumen transaksi yang digunakan pemeriksa untuk menggambarkan kondisi pemeriksaan

informasi yang diperlukan pemeriksa untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi

Harapan penugasan dan lingkup pemeriksaan yang dilakukan atas hal pokok yang diperiksa

Harapan penugasan dan tingkat risiko yang dapat diteriam dari pemeriksaan yang dilakukan pada entitas terperiksa

Interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna LHP; dan ketentuan peraturan perundang-undnagan

Nilai dan cakupan pengaruh transaksi keuangan terhadap keseluruhan kinerja keuangan entitas terperiksa

Kesepekatan antara pemeriksa dan pihak terperiksa dengan berdasarkan pada argumentasi dan kebutuhan masing-masing

hasil observasi pemeriksa

keterangan lisan/ tertulis dari pihak yang diperiksa

catatan transaksi elektronis/ fisik

laporan pengaduan dari pemangku kepentingan entitas terperiksa

komunikasi tertulis atau elektronis dengan pihak diluar entitas yang diperiksa

Memberikan pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan

Memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara yang ditetapkan pemerintah

Menetapkan kebijakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Memberikan pertimbangan atas rancangan system pengendalian intern pemerintah sebelum ditetapkan pemerintah

Memantau penyelesaian ganti kerugian negara yang ditetapkan pemerintah terhadap pegawai negari bukan benhara dan pejabat lain

informasi yang digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

laporan yang memberikan gambaran kondisi pengelolaan keuangan negara di entitas yang diperiksa dan dipublikasikan kepada umum

laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang diperoleh pemeriksa tentang informasi hal pokok

informasi yang disampaikan kepada lembaga perwakilan dan dinyatakan terbuka untuk umum

hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh pemeriksa saat pelaksnaaan pemeriksaan

transparan, mudah diakses atau diketahui oleh umum

akuntabel, digunakan oleh pihak yang mengelola dan bertanggung jawab atas hal pokok

massif, memberikan dampak yang luas jika diterapkan

mudah dipahami, memberikan kontribusi kepada kesimpulan yang tidak multi interpretasi

keterterapan, dapat diimplementasikan oleh siapa saja yang bertanggungjawab atas hal pokok

memodifikasi temuan agar sesuai dengan persepsi public

penggunaan kriteria pemeriksaan yang sudah dicabut

melakukan cek fisik tanpa ditemani oleh pihak terperiksa

penarikan simpulan dari dokumen bukti yang diperoleh secara illegal

kesalahan aritmatika dalam perhitungan angka temuan pemeriksaan

gambaran umum pemeriksaan keuangan Negara

Mandate pemeriksaan keuangan Negara

tujuan dari keberadaan kerangka konsetual ini

unsur-unsur pemeriksaan keuangan Negara

Asas-asas akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara

Menyita dokumen dan atau barang milik negara/ daerah yang menjadi bukti penyimpangan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Memutuskan penanggung jawab dan besaran semua kerugian negara yang terjadi dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Memberikan masukan atas rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan

Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan

Memberikan pertimbangan atas kebijakan dan prosedur pengelolaan keuangan negara yang akan diimplementasikan pemerintah

waktu pemeriksaan dan kompetensi pemeriksa

risiko pemeriksaan dan kualitas bukti pemeriksaan

kemudahan akses dan bentuk bukti pemeriksaan

pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan

biaya pemeriksaan dan kegunaan informasi pemeriksaan

tingkat ketepatan dalam mengevaluasi hal pokok berdasarkan kriteria

tingkat ketepatan dalam mengukur hal pokok berdasarkan kriteria

tingkat ketepatan dalam mengukur dan mengevaluasi hal pokok berdasarkan kriteria

tingkat ketepatan penggunaan kriteria atas kondisi yang ditemukan dalam pemeriksaan

tingkat kemampuan bukti yang tersedia untuk memberikan keyakinan

tidak mempertimbangkan hasil koreksi supervisor yang mempertanyakan kelengkapan dan kompetensi bukti pemeriksaan yang dipergunakan untuk membuat temuan

menolak masukan/ pendapat ahli konstruksi yang tidak sejalan dengan temuan penyimpangan di bidang konstruksi yang telah disusun pemeriksa

mengabaikan tanggapan pihak terperiksa atas temuan yang telah dirumuskan pemeriksa

menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran sebagaimana kondisi sesungguhnya terhadap suatu masalah yang telah disidik oleh penyidik Instansi

penegak hukum

mempengaruhi keputusan SK penempatan dengan membuat temuan sebanyakbanyaknya di tempat penempatan yang tidak disukai

Penyampaian temuan yang berindikasi tindak pidana ke instansi yang berwenang menindaklanjuti

penulisan laporan hasil pemeriksaan yang memenuhi kelengkapan unsure-unsur temuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif

Penggunaan hasil pengawasan APIP dan pemeriksa APIP dalam pemeriksaan untuk dan atas nama BPK

Penyediaan hasil pemeriksaan yang didalamnya memuat simpulan yang independen, objektif dan dapat diandalkan berdasarkan bukti yang cukup dan tepat

dikecualikan LHP yang mengandung unsur pidana yang diproses hokum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

dikecualikan LHP yang memuat rahasia negara dan mengandung unsur pidana yang diproses hokum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan

LHP yang memuat temuan yang dapat menimbulkan gejolak masyarakat dikategorikan sebagai LHP yang tidak dapat diakses umum

LHP dapat diperoleh dan/ atau diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

dikecualikan LHP yang memuat rahasia negara dan tidak mengandung unsur pidana yang diproses hokum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Unsur-unsur pemeriksaan keuangan Negara

Asas-asas pengelolaan akuntabilitas keuangan Negara

Pengembangan standar pemeriksaan

Gambaran umum pemeriksaan keuangan Negara

Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan Negara

indepedensi

kompetensi

integritas

profesionalisme

kinerja

hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan badan lain sesuai dengan undang-undang

hasil pemeriksaan BPK dismapaikan kepada lembaga perwakilan rakyat sesuai kewenangannya

pemeriksaan keuangan Negara dilakukan secara bebas dan mandiri

BPK dapat mementukan objek, waktu dan metode pemeriksaan keuangan Negara

keberadaan BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara

rekalkulasi, prosedur analitis

pencarian data di internet

inspeksi, observasi

konfirmasi

permintaan keterangan

hubungan tiga pihak, hal pokok dan informasi hal pokok, kriteria, bukti, dan laporan hasil pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan fairness

independensi, integritas, dan profesionalisme

mandate, kemandirian, wewenang, definisi, lingkup, dan jenis pemeriksaan, serta manfaat dan tujuan pemeriksaan

kode etik, penendalian mutu, manajemen dan keahlian tim pemeriksa, risiko pemeriksaan, materialitas, dokumentasi dan komunikasi pemeriksaan

Tempat penyimpanan uang

Tempat pengujian hasil kegiatan

Tempat pelaksanaan kegiatan

Tempat penyimpanan barang milik negara

Tempat penyimpanan bukti/ dokumen

waktu dan cara monitoring pelaksanaan pemeriksaan

pola review berjenjang pelaksanaan pemeriksaan

konsultasi selama proses pemeriksaan

keahlian tim pemeriksa yang akan ditugaskan

mekanisme supervise selama proses pemeriksaan

meminta rekening koran auditee langsung kepada bank

memodifikasi temuan agar sesuai dengan persepsi public

mengabaikan pendapat ahli konstruksi yang tidak mendukung temuan pemeriksaan

menghilangkan suatu prosedur pemeriksaan yang dinilai sulit untuk dilaksanakan

tidak menyampaikan LHKPN/ LHKASN

kompetensi yang memadai

kerja keras

sifat jujur

netral

objektif

independensi

profesionalisme

kemandrian

integritas

pemufakatan

lingkup keuangan negara yang menjadi cakupan pemeriksaan BPK sangat luas

fungsi BPK dan APIP adalah sama-sama melaksanakan pemeriksaan keuangan negara

APIP bekerja dalam lingkup instansinya untuk dan atas nama BPK

kualitas hasil pekerjaan APIP dapat dipercaya dan mudah dipaham

APIP adalah unit kerja fungsional dimana pemeriksanya berada dibawah pembinaan BPK

Kode etik, pengendalian mutu, manajemen dan keahlian tim pemeriksa, risiko pemeriksaan, materialitas, dokumentasi dan komunikasi pemeriksaan

mandate, kemandirian, wewenang, definisi, lingkup, dan jenis pemeriksaan, serta manfaat dan tujuan pemeriksaan

independensi, integritas, dan profesionalisme

hubungan tiga pihak, hal pokok dan informasi hal pokok, kriteria, bukti, dan laporan hasil pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan fairness

Laporan akuntan public akan dievaluasi BPK sebelum diterbitkan BPK

Laporan akuntan public dan laporan evaluasi BPK disampaikan BPK ke lembaga perwakilan

Laporan akuntan public yang telah dievaluasi BPK dapat disampaikan ke lembaga perwakilan

Laporan akuntan public Disampaikan oleh akuntan public setelah mendapat hasil evaluasi BPK

Laporan akuntan public Wajib disampaikan kepada BPK untuk dievaluasi

kontrak pihak terperiksa dengan pihak III

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas yang diperiksa

standar yang diterbitkan oleh organisasi profesi tertentu

kriteria yang dikomunikasikan oleh pemeriksa dengan pihak yang meminta dilakukan pemeriksaan

kriteria yang dikomunikasikan oleh pemeriksa kepada pihak yang bertanggung jawab

diakui, ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan, dan dapat diterapkan

relevan, lengkap, andal, netral, dan dapat dipahami

dapat digunakan, massif, akuntabel, dan transparan

dapat digunakan, dapat dipahami, dapat diterapkan, lengkap dan akuntabel

mudah dipahami, akuntabel, massif, transaparan, dan keterterapan

berusaha menemukan pelanggaran terhadap suatu masalah yang telah disidik oleh penyidik Instansi penegak hukum

tidak terpengaruh pola penempatan pemeriksa terhadap pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa

menganalisis tanggapan pihak terperiksa sebelum melakukan finalisasi rumusan atas temuan pemeriksaan

mempertimbangkan pendapat ahli konstruksi yang tidak sejalan dengan temuan penyimpangan di bidang konstruksi yang telah disusun pemeriksa

menindaklanjuti hasil koreksi supervisor yang mempertanyakan kelengkapan dan kompetensi bukti pemeriksaan untuk meyakini keakuratan temuan pemeriksaan

pelaksanaan penugasan pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan pada lembaga internasional

pertukaran ide dan pengalaman pemeriksaan dengan komunitas pemeriksa internasional

penggunaan standar pemeriksaan internasional

pelaksanaan penugasan peer review pengendalian mutu BPK negara lain anggota INTOSAI

kunjungan kerja pemeriksa BPK ke BPK Negara lain

materi pemeriksaan

Temuan pemeriksaan

Kondisi pemeriksaan

Informasi hal pokok (subject matter information)

posisi pemeriksaan

Semua kekayaan pihak lain yang dikuasai dan diperoleh pihak tersebut dengan menggunakan pembiayaan public

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang

Seluruh kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara

Segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara

Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan negara, yaitu perencanaan, pelaksnaaan, pengawasan dan pertanggungjawaban

satu waktu tertentu atau dalam periode waktu tertentu

objektif atau subjektif

kualitatif atau kuantitatif

progresif atau degresif

historis atau prospektif

mendukung kesimpulan guna memberikan keyakinan yang memadai

ditetapkan oleh pemeriksa keuangan negara

dapat diidentifkasi secara jelas

memungkinkan untuk diterapkan prosedur dalam memperoleh bukti yang cukup dan tepat

memungkinkan dilakukan evaluasi dan pengukuran yang konsisten

materi/ substansi

karakteristik

Hal pokok

Informasi hal pokok

Posisi

penggunaan hasil pekerjaan APIP dapat untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara BPK dan APIP

lingkup keuangan negara yang menjadi cakupan pemeriksaan BPK sangat luas

APIP menggunakan SPKN dalam melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu

secara prinsip, keberadaan BPK dan APIP adalah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik

penggunaan hasil pekerjaan APIP dapat mengurangi kemungkinan duplikasi pekerjaan antara BPK dan APIP

pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan atas hal pokok yang sama lebih dari 5 kali pemeriksaan

pemeriksa yang mendapat kewenangan dari BPK untuk membuat pertimbangan

pemeriksa yang telah menduduki peran tertinggi dalam oraganisasi pemeriksaan

pemeriksa yang mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk membuat pertimbangan yang wajar

pemeriksa yang telah mengikuti diklat peran pemeriksa dan telah lulus diklat tersebut

menetapkan tingkat risiko pemeriksaan yang dapat diterima

mewaspadai keberadaan risiko pemeriksaan untuk menentukan pengaruhnya terhadap hasil pemeriksaan

mengelola risiko pemeriksaan

menyadari adanya risiko pemeriksaan

mempertimbangkan apakah perlu dikembangkan prosedur pemeriksaan yang dapat mengurangi risiko pemeriksaan

Ketidak patutan

Ketidak patuhan

Ketidak teraturan

Kecurangan

Error

prosedur dan kebijakan pemerolehan keyakinan mutu

system pengendalian mutu

standar pemeriksaan keuangan Negara

standar pengendalian mutu

peer Reviewer tetap

Etika

Kode etik

Norma

Etiket

Nilai

risiko pembelian mobil jabatan atas beban anggaran belanja modal pembelian mobil yang dimaksudkan untuk membeli mobil sampah

risiko hilangnya boarding pass sebagai dokumen pertanggungjawaban pos belanja perjalanan dinas

risiko tidak ter-koreksinya laporan keuangan atas transaksi pengembalian pendapatan pada tahun berjalan

risiko tidak dilakukannya dokumentasi pemeriksaan atas temuan yang tidak dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan

Risiko tidak dapat dipertanggungjawabkannya semua pengeluaran parker di jalanan

temuan pemeriksaan investigative yang disampaikan dalam pemberian keterangan ahli di pengadilan

tujuan, lingkup, dan waktu pemeriksaan yang akan dilakukan pada pemeriksaan investigative

kesulitan dan batasan yang ditemui saat pemeriksaan kinerja dilasakanakan

kriteria pemeriksaan yang digunakan pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja

tujuan dan kriteria pemerikasaan yang digunakan dalam pemeriksaan keuangan

dibuat hanya oleh pemeriksa andal yang telah berpengalaman

mencakup seluruh tahapan pemeriksaan

dapat memberikan pemahaman atas prosedue pemeriksaan yang dilakukan

dapat menggambarkan pertimbangan professional yang digunakan

dihasilkan secara tepat waktu

Pernyataan standart umum pemeriksaan

Kerangka konseptual

Ketentuan dalam peraturan no.1 tahun 2017

Pernyataan standart pelaksanaan pemeriksaan

Pernyataan standart laporan pemeriksaan

hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan kinerja

hal yang mengakibatkan adanya pengungkapan informasi keuangan

hal yang menyebabkan adanya potensi kerugian negara

hal yang mengakibatkan salah saji material

hal yang menyebabkan kekurangan penerimaan dan penyimpangan adminitrasi

pemeriksa dapat menyatakan bahwa kecurangan telah terjadi dan menjadikan pertimbangan dalam simpulan pemeriksaannya

pemeriksa tidak dapat menyatakan bahwa indikasi awal kecurangan telah terjadi dan menimbulkan dampak material terhadap simpulan pemeriksaannya

pemeriksa hanya berkepentingan bahwa prosedur pemeriksaan atas risiko kecurangan tersebut telah dilaksanakan

pemeriksa hanya berkepentingan terhadap indikasi awal kecurangan yang menimbulkan dampak material terhadap simpulan pemeriksaannya

pemeriksa harus membuktikan dampak kecurangan terhadap simpulan pemeriksa benar-benar telah terjadi

agar memberikan keyakinan yang memadai bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai SPKN

agar apa yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan dapat diyakini telah tepat sesuai dengan kondisi senyatanya

agar hasil pemeriksaan tidak lagi memuat informasu yang mengandung kesalahan aritmatik

agar pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan LHP dapat diselesaikan tepat waktu

agar ketentuan-ketentuan dalam SPKN diterapkan secara tepat oleh pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukannya

penentuan waktu dan lokus pemeriksaan termasuk alokasi satker penanggung jawab untuk semua jenis pemeriksaan

penetapan objek pemeriksaan pada pemeriksaan keuangan dalam rencana pemeriksaan tahunan

penentuan hal pokok yang harus diperiksa termasuk pertimbangannya dalam pemeriksaan kinerja dan PDTT

penentuan entitas pemeriksaan yang akan diperiksa termasuk pertimbangannya untuk semua jenis pemeriksaan

penentuan alokasi sumber daya dan pertimbangannya untuk semua jenis pemeriksaan

tanya jawab, cek fisik, konfirmasi, observasi

tanya jawab, wawancara, survey dan sensus

pengamatan, cek fisik, stock opname, cash opname

pengamatan, wawancara, survey, dan pengukuran

analisis data, kajian, ikhtisar, dan pengelompokkan data

memperimbngkan kompetnasi setiap anggota tim pemeriksa

memonitor pembiayaan pemeriksaan

memantau kemajuan pemeriksaan

mengarahkan pemeriksa untuk focus ke hal yang bersifat significant

mengidentifikasi hal-hal yang perlu dikonsutasikan

untuk mencari unsur pidana dalam suatu temuan pemeriksaan yang telah dimuat dalam LHP sebelumnya

untuk menyakinkan bahwa risiko kecurangan benar-benar telah terjadi

untuk memperoleh keyakinan bahwa predikasi pemeriksaan telah tepat

untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/ daerah dan/ atau unsur pidana

untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

lingkup dan tujuan pemeriksaan

sumber daya pemeriksaan yang dialokasi untuk pemeriksaan

akses terhadap data yang dibutuhkan

hal pokok/ informasi pokok yang akan diperiksa

laporan yang akan dihasilkan

tanggung jawab pemeriksa dalam melaksanakan tahap perencanaan pemeriksaan

tanggung jawab pemeriksa dalam tahap operasionalisasi perencanaan strategis pemeriksaan

tanggung jawab organisasi pemeriksaan pada tahap perencanaan strategis pemeriksaan

tanggung jawab structural pemeriksaan yang memiliki fungsi pelaksanaan pemeriksaan

tanggung jawab manajemen dalam organisasi pemeriksaan yang membidangi perencanaan strtategis pemeriksaan

harapan masyarakat dan tingkat materialitas suatu hal pokok tersebut

auditabilitas dan ketersediaan sumber daya untuk melakukan pemeriksaan atas hal pokok tersebut

harapan penugasan dan tingkat keterterapan prosedur pemeriksaan atas suatu hal pokok tersebut

risiko, dampak (impact), auditabilitas, dan signifikansi suatu hal pokok tersebut

RPJMN, perhatian public, dan auditabilitas suatu hal pokok tersebut

penentuan sifat, lingkup, dan jenis pemeriksaan serta alokasi sumber daya yang dapat dikelola

penetapan penanggung jawab pemeriksaan dan harapan pemangku kepantingan atas hasil pemeriksaan

penyusunan rencana pemeriksaan tahunan, penetapan entitas pemeriksaan, waktu dan jenis pemeriksaan

penyusnan rencana pemeriksaan tahunan, penentuan harapan penugasan, dan tujuan pemeriksaan

penetapan harapan pemangku kepentingan, lokus dan jenis pemeriksaan, serta waktu pemeriksaan

untuk harmonisasi program pemerintah dan pemenuhan kewajiban keberadaan lembaga

untuk eksistensi keberadaan lembaga dan penggunaan alokasi anggaran pemerintah

untuk memenuhi pelaksanaan tugas pemeriksaan dan harapan pemangku kepentingan

untuk memenuhi kewajiban tugas pemeriksaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki

untuk memenuhi amanat konstitusi dan permintaan pemeriksaan dari masyarakat

kertas kerja pemeriksaan sebelumnya, dan informasi yang tersebar di berbagai media

literature pustaka dan publikasian terkait entitas/ hal pokok/ informasi hal pokok yang akan diperiksa

hasil kajian pemeriksa yang telah diklarifikasi pihak terperiksa

Pengetahuan yang telah dimiliki pemeriksa dan hasil pengumpulan informasi yang dilakukan selama pemeriksaan

hasil penelitian akademis dan publikasian yang tersebar di berbagai media