wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Pengetahuan Umum Antikorupsi - Basic 1

Total questions: 16

Worksheet time: 8mins

Name
Class
Date
1.

Manakah di antara hal-hal berikut yang BUKAN merupakan indikator bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya tapi belum dapat dikatakan negara yang makmur dan sejahtera?

a)

Masih tingginya angka kematian bayi

b)

Masih tingginya angka kriminalitas

c)

Masih rendahnya pendapatan per kapita

d)

Masih rendahnya angka putus sekolah

e)

Masih tingginya tingkat pengangguran

2.

Dalam suatu persidangan, jaksa selalu menghitung kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Dalam konsep biaya sosial korupsi, apa istilah yang digunakan untuk menggambarkan kerugian tersebut?

a)

Biaya implisit

b)

Biaya eksplisit

c)

Biaya antisipasi

d)

Biaya akibat reaksi

e)

Biaya penyebab korupsi

3.

Dalam upaya mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi, KPK melacak aset koruptor sampai ke luar negeri. Dalam konsep biaya sosial korupsi, istilah apa yang digunakan untuk menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pelacakan tersebut?

a)

Biaya implisit

b)

Biaya eksplisit

c)

Biaya antisipasi

d)

Biaya reaksi

e)

Biaya penyebab korupsi

4.

Selain melakukan upaya penindakan kasus tindak pidana korupsi, KPK juga melakukan upaya-upaya pencegahan. Dalam konsep biaya sosial korupsi, istilah apa yang digunakan untuk menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan korupsi tersebut?

a)

Biaya implisit

b)

Biaya eksplisit

c)

Biaya antisipasi

d)

Biaya reaksi

e)

Biaya penyebab korupsi

5.

Kerugian akibat jembatan yang roboh karena pembangunannya dikorupsi tidak hanya semata nilai uang yang dikorupsi, tetapi juga mencakup nilai pembangunan jembatan baru, termasuk kerugian ekonomi masyarakat karena jembatan itu tidak berfungsi. Dalam konsep biaya sosial korupsi, istilah apa yang digunakan untuk menggambarkan kerugian ekonomi masyarakat tersebut?

a)

Biaya implisit

b)

Biaya eksplisit

c)

Biaya antisipasi

d)

Biaya akibat reaksi

e)

Biaya penyebab korupsi

6.

Mengapa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes)?

a)

Perbuatan korupsi telah melanggar hak-hak sosial masyarakat

b)

Perbuatan korupsi telah melanggar hak-hak ekonomi masyarakat

c)

Kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi pun jauh lebih besar dari jumlah uang yang dikorupsi

d)

Menimbulkan damage (kerusakan) yang besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara

e)

semua jawaban benar

7.

Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes) sehingga penanganannya pun harus dengan cara-cara luar biasa. Manakah di antara langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk menimbulkan efek jera?

a)

penerapan sanksi biaya sosial korupsi bagi koruptor

b)

hukuman koruptor hanya memperhitungkan besaran uang yang dikorupsi oleh terdakwa saja

c)

menambah hukuman koruptor berupa denda, uang pengganti, dan ongkos perkara

d)

Hukuman koruptor jangan mempertimbangkan akibat kerusakan sosial, ekonomi, maupun lingkungan

e)

tidak ada jawaban yang benar

8.

Dalam hukum dikenal asas “malis non expediat malos esse”. Apakah pengertian dari asas “malis non expediat malos esse”?

a)

pelaku kejahatan tidak boleh menikmati kejahatan hasilnya

b)

hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum

c)

perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa)

d)

tidak ada seorangpun dapat dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya

e)

semua manusia sama kedudukanya di depan hukum

9.

Manakah di antara hal-hal berikut yang BUKAN merupakan indikator bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya tapi belum dapat dikatakan negara yang makmur dan sejahtera?

a)

Masih rendahnya angka kematian bayi

b)

Masih tingginya angka kriminalitas

c)

Masih rendahnya pendapatan per kapita

d)

Masih tingginya angka putus sekolah

e)

Masih tingginya tingkat pengangguran

10.

Manakah di antara hal-hal berikut yang BUKAN merupakan biaya reaksi korupsi?

a)

Biaya proses penanganan perkara

b)

Biaya peradilan

c)

Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri

d)

Biaya rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan

e)

Biaya pencegahan korupsi

11.

Selama proses persidangan, terdakwa korupsi ditahan rumah tahanan. Setelah divonis hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap, terpidana korupsi dipenjara di lembaga pemasyarakatan. Dalam konsep biaya sosial korupsi, istilah apa yang digunakan untuk menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk koruptor di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan tersebut?

a)

Biaya implisit

b)

Biaya eksplisit

c)

Biaya antisipasi

d)

Biaya reaksi

e)

Biaya penyebab korupsi

12.

Selain melakukan upaya penindakan kasus tindak pidana korupsi, KPK juga melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi. Dalam konsep biaya sosial korupsi, istilah apa yang digunakan untuk menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan kampanye tersebut?

a)

Biaya implisit

b)

Biaya eksplisit

c)

Biaya antisipasi

d)

Biaya reaksi

e)

Biaya penyebab korupsi

13.

Setelah disuap seorang bupati memberikan izin untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan. Karena kerusakan hutan juga mengakibatkan dampak bagimasyarakat, maka hutan harus dikembalikan pada kondisi semula. Dalam konsep biaya sosial korupsi, istilah apa yang digunakan untuk menggambarkan kerugian ekonomi masyarakat akibat kerusakan lingkungan dan biaya yang dikeluarkan untuk rehabilitasi hutan tersebut?

a)

Biaya implisit

b)

Biaya eksplisit

c)

Biaya antisipasi

d)

Biaya akibat reaksi

e)

Biaya penyebab korupsi

14.

Mengapa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes)?

a)

setiap orang berpotensi melakukan tindak korupsi

b)

korban bersifat acak

c)

Kerugiannya besar, meluas, dan tidak statis

d)

kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi

e)

semua jawaban benar

15.

Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes) sehingga penanganannya pun harus dengan cara-cara luar biasa. Salah satunya dengan penerapan sanksi biaya sosial korupsi bagi koruptor. Manakah di antara hal-hal berikut alasan yang paling tepat sebagai dasar penerapan sanksi tersebut?

a)

hukuman koruptor hanya memperhitungkan besaran uang yang dikorupsi oleh terdakwa saja

b)

hukuman tambahan koruptor berupa denda, uang pengganti, dan ongkos perkara belum dapat memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang terjadi

c)

Berdasarkan data putusan MA, total hukuman finansial yang divonis Hakim hanya 7,3% dari biaya eksplisit korupsi

d)

Masyarakat menanggung kerugian negara akibat korupsi melalui besaran pajak

e)

semua jawaban yang benar

16.

Putusan hakim sepanjang 2001 – 2012 mewajibkan koruptor membayar sebesar Rp 15 Triliun, sedangkan biaya eksplisit akibat ulah koruptor yang disidang dalam kurun waktu 2001 – 2012 adalah sebesar Rp 168 Trililun. Siapakah yang menanggung selisih sebesar Rp 153 Triliun?

a)

Keluarga koruptor

b)

Koruptor

c)

Wakil rakyat

d)

Rakyat

e)

Pejabat