Menyeret koruptor ke meja hijau

Memperbaiki sistem dan birokrasi

Melakukan edukasi kepada masyarakat

Melakukan kampanye kepada masyarakat

Meng-online-kan pelayanan publik

Memanfaatkan layanan pengaduan masyarakat (dumas)

Memantau pelayanan publik

Melakukan penelitian terkait layanan publik

Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah

Membuat blog atau vlog tentang antikorupsi

Keserakahan

Kesenangan

Pengungkapan

Kesempatan

Kebutuhan

Gratifikasi dianggap suap jika ada kaitannya dengan jabatan si penerima

Hidangan atau sajian dalam acara seminar publik tidak boleh diberikan kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara negara

Pemberian honorarium oleh aparatur negara sebagai pembicara, narasumber, konsultan berdasarkan penugasan resmi walaupun telah dibiayai oleh instansinya (pembiayaan ganda)

Hadiah yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara setelah sebuah pekerjaan selesai merupakan bentuk apresiasi dan tidak termasuk korupsi

Uang pelicin bukan termasuk korupsi

Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum antikorupsi

Membantu penilaian unjuk kerja

Membantu dalam menyusun uraian jabatan

Semua jawaban benar

Proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi (proses asesmen) yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional dan/atau internasional

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja

Seorang yang memiliki kemampuan menyampaikan nilai antikorupsi, mengkomunikasikan, meyakinkan, menyadarkan masyarakat agar antikorupsi

Bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga pelatihan sebagai bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga pelatihan

Kemampuan memandu diskusi interaktif

Kemampuan memfasilitasi Kelompok Sasaran untuk menyusun rencana aksi

Kemampuan merumuskan apa bahaya laten dan manifes korupsi serta penyebab dasar terjadinya korupsi

Semua jawaban benar

Standar untuk Produk (SNI)

Standar untuk Personil (Standar Kompetensi Kerja)

Standar untuk Sistem (ISO)

Standar untuk Penyuluhan

Mengakui secara terbuka kepada orang lain bahwa telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai integritas

Mengingatkan, menegur, dan menyatakan kepada orang lain adanya ketidaksesuaian dengan nilai-nilai/ norma walaupun hal tersebut sulit

Menyampaikan kebenaran dengan komitmen yang tinggi meskipun sulit dan berisiko mengorbankan kepentingan pribadi

Mengidentifikasi situasi konflik

Memiliki Dasar-dasar melakukan penyuluhan antikorupsi

Melakukan penyadaran antikorupsi kepada kelompok sasaran

Meningkatkan kompetensi kelompok sasaran

Semua jawaban benar

Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi

Meningkatkan Keterampilan Antikorupsi

Membangun Sikap Antikorupsi

Menumbuhkembangkan Kelembangaan Antikorupsi

Membangun Sikap Antikorupsi

Meningkatkan Keterampilan Antikorupsi

Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme

Menerapkan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi

menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan

melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan pemerintah

merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi

melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum

Task skills

Contingency management skills

Knowledge management skills

Semua jawaban betul

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi kerja nasional dan/atau internasional

Bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga pelatihan sebagai bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga pelatihan

Seorang yang memiliki kemampuan menyampaikan nilai antikorupsi, mengkomunikasikan, meyakinkan, menyadarkan, mengajak, melatih, memberdayakan, membinmbing, mendampingi, dan menggerakan masyarakat, aparatur sipin negara dan apparat penegak hokum dan militer, swasta, dan komunitas untuk menjadi agen perubahan dan menjasi role model dalam upaya pemberantasan korupsi

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No.303 tahun 2016

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No.338 tahun 2017

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.338 tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.303 tahun 2017

Memahami isi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Keinginan untuk mengetahui modus korupsi

Menyadari dampak dan bahaya korupsi

Menjiwai berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi

UU No. 31 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

UU No. 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi