Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan kebijakan pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

RPJMN, RENSTRA, RPJMD, RKPD, RENSTRADA dan RENJA adalah dokumen –dokumen dalam siklus perencanaan daerah yang di atur oleh UU No. 25 tahun 2004.

UU No. 25 tahun 2004 dan UU no. 17 tahun 2003 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan dan pembangunan nasional serta yang mengatur keuangan Negara.

Penganggaran yang responsif gender adalah anggaran yang mengakomodasikan kebutuhan, aspirasi dan pengalaman serta situasi dan kondisi perempuan dan laki-laki.

Anggaran responsif gender bukan anggaran khusus untuk perempuan dan bukan pula 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki.

Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan anggaran responsif gender adalah Gender Budget Statement (GBS) sesuai dengan PMK No. 119/2009, PMK No. 104/2010, PMK No/ 112 tahun 2012 dan PMK No. 136/2014.

Percepatan PUG melalui pelaksanaan PPRG saat ini menjadi strategis sesuai dengan SK empat Menteri yaitu Menteri PPN/ Ketua Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PP-PA.

Data Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin merupakan syarat utama dalam mealakukan analisis gender (Gender Analysis Pathway).

Metode analisis GAP dan Proba merupakan analisis yang dikembangkan di indonesia.

Penyusunan Anggaran Responsif Gender menggunakan instrumen analisis GAP dan GBS.

Untuk mengetahui perencanaan yang responsif gender berdasarkan Instruksi Presiden No. 9/2000, adapun alat analisis gender yang sering digunakan di Indonesia adalah :

Yang termasuk Anggran Responsif Gender adalah :

Dalam pelaksanaan percepatan PUG melalui PPRG maka peran lembaga penggerak (Driver) menjadi sangat penting. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai penggerak yaitu :

Kelembagaan PUG di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang perlu dibangun adalah sebagai berikut, kecuali..

Instrumen hukum yang cocok untuk mengatur pelaksanaan PPRG di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah :

Keanggotaan Pokja di Daerah adalah:

Pokja dan focal point PUG di Daerah ditetapkan oleh:

Monitoring PUG adalah instrumen untuk mengukur indikator input, proses, output dan outcome terkait pelaksanaan PUG di Daerah, indikator-indikator input yang diukur adalah:

Evaluasi PUG adalah instrumen untuk mengukur aspek/sasaran input, proses, output dan outcome terkait pelaksanaan PUG di Daerah. Adapun aspek/sasaran dari outcome yang ingin dievaluasi adalah sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di daerah dengan membandingkan: