WorksheetsBecus Quiz Day-12 Part.2
Total questions: 30
Worksheet time: 14mins
Sanksi administrasi berupa denda besarnya
dinyatakan dalam bentuk ...
Nilai persentasi tertentu
Nilai persentasi minimum sampai dengan maksimum
persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar
Nilai rupiah tertentu minimum sampai dengan maksimum bea masuk yang seharusnya dibayar
Terhadap pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari bea masuk, dalam hal tarif atau tarif akhir bea masuk atas barang yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut besarnya 0% (nol persen), dikenai sanksi adminstrasi berupa denda sebesar ...
Tidak ada sanksi administrasi berupa denda
Denda 100% dari BM yang seharusnya dibayar
Denda sebanyak 1 kali denda minimal
Denda sebesar Rp 5.000.000
Importir, eksportir, pengusaha TPS, pengusaha TPB pengusaha PPJK, atau pengusaha pengangkutan yang tidak menyelenggarakan pembukuan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar ...
Rp 5.000.000
Rp 25.000.000
Rp 50.000.000
Rp 75.000.000
Pengusaha TPB yang mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat sebelum diberikan persetujuan oleh pejabat bea dan cukai tanpa bermaksud mengelakkan kewajiban pabean, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar ...
Rp 5.000.000
Rp 25.000.000
Rp 50.000.000
Rp 75.000.000
Pengusaha TPS yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar ...
10% dari BM yang seharusnya dibayar
25% dari BM yang sehrusnya dibayar
50% dari BM yang sehrusnya dibayar
100% dari BM yang sehrusnya dibayar
Penetapan Pejabat Bea dan Cukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk salah perhitungan Bea Masuk, yang bisa diajukan sebagai obyek keberatan adalah ...
Surat Penetapan Barang Larangan Pembatasan (SPBL)
Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA)
SPPBMCP untuk barang kiriman
STCK-1 untuk barang kena Cukai
Penetapan Pejabat Bea dan Cukai terhadap tarif dan/atau nilai pabean untuk salah perhitungan Bea Masuk, yang bisa diajukan sebagai obyek keberatan adalah ...
SPPBK untuk barang ekspor
SPSA
SPP terkait pasal 26 Undang-undang kepabeanan
SPP terkait pasal 82 ayat (5) Undang-undang kepabeanan
Pengajuan Keberatan wajib menyerahkan jaminan apabila ...
semua tagihan telah dilunasi
barang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean
barang impor belum dikeluarkan dari Kawasan Pabean
penetapan tidak menimbulkan tagihan kurang bayar
Pemohon keberatan menyerahkan data tambahan yang diminta pejabat Bea dan Cukai sebelum diterbitkannya keputusan, dari sejak tanggal tanda terima paling lama ...
3 hari
10 hari
30 hari
40 hari
Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), diajukan dalam jangka waktu paling lama ...
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat tagihan.
60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat tagihan.
Dasar hukum penyusunan tagline Bea Cukai Makin Baik
PER Dirjen No.770/BC/2017
PER Dirjen No.707/BC/2017
KEP Dirjen No.707/BC/2017
KEP Dirjen No.770/BC/2017
Akronim dari tahapan protokol komunikasi dan publikasi di DJBC
Pokemon
Salmon
Simon
Doraemon
Kepanjangan dari KETAPEL
Keranjang Berita dan Pelaksanaan
Keranjang Berita dan Pelunasan
Keranjang Berita dan Pelaporan
Salah semua
Tujuan komunikasi publik yaitu
Good Relation
Good News
Good Time
Good Government
Wilayah fotografi yang didedikasikan untuk mengambil gambar yang ... dari sebuah peristiwa yang ...
Aktual, Akurat
Realible, realtime
Akurat, Aktual
Realtime, realible
Barang dari Singapore yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Tanjung Priok untuk diangkut lanjut dengan tujuan akhir Sidney, Australia mendapatkan fasilitas ...
Tidak dipungut Bea Masuk
Pembebasan Bea Masuk
Penangguhan Bea Masuk
Pengembalian Bea Masuk
Barang Perwakilan Negara Asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik, mendapatkan fasilitas ...
Tidak Dipungut Bea Masuk
Pembebasan Bea Masuk
Penangguhan Bea Masuk
Pengembalian Bea Masuk
Untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik dengan pejabat senior lebih dari 10 (sepuluh) orang, diberikan pembebasan Bea Masuk atas impor atau pembelian kendaraan bermotor dalam keadaan jadi CBU
(Completely Built Up) paling banyak ...
5 (lima) unit
6 (enam) unit
12 (dua belas) unit
16 (enam belas) unit
Untuk keperluan Pejabat Diplomatik selama bertugas di Indonesia, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) paling banyak ...
1 (satu) unit
3 (tiga) unit
5 (lima) unit
6 (enam) unit
Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembebasan bea masuk untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik, dapat dipindahtangankan setelah digunakan sekurang-kurangnya selama ...
1 (satu) tahun
2 (dua) tahun
3 (tiga) tahun
5 (lima) tahun
Negara yang melakukan perubahan substansi paling signifikan (lebih tepatnya disebut sebagai negara yang melakukan perubahan terakhir sebelum diekspor) yang dianggap sebagai negara asal dari produk tersebut, merupakan pengertian dari …
Wholly Produced
Product Specific Rules
Substantial Transformation
Origin-marking requirement
Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dilakukan oleh ...
Menteri Keuangan
Dirjend Bea dan Cukai
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama
Kepala Kantor Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai
Pemasukan barang dari Pusat Logistik Berikat ke dalam Perusahaan KITE Pembebasan menggunakan dokumen pabean ...
BC 2.0
BC 2.5
BC 2.8
BC 3.3
Periode KITE merupakan periode yang diberikan kepada Perusahaan KITE untuk melaksanakan realisasi ekspor terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan paling lama ...
6 (enam) bulan
12 (dua belas) bulan
24 (dua puluh empat) bulan
36 (tiga puluh enam) bulan
Suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebasdari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai, disebut ...
Kawasan Pabean
Kawasan Free Trade Zone
Kawasan Free Trade Agreement
Kawasan Berikat
Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke dalam Kawasan Bebas menggunakan dokumen pabean ...
PPFTZ-01
PPFTZ-02
PPFTZ-03
PPFTZ-04
Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke dalam Kawasan Bebas menggunakan dokumen pabean ...
PPFTZ-01
PPFTZ-02
PPFTZ-03
PPFTZ-04
Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean kedalam Kawasan Bebas mendapatkan fasilitas berupa
Pembebasan PPN
Penangguhan PPN
Tidak Dipungut PPN
Pengembalian PPN
Impor Sementara untuk keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan atau kegiatan sejenis dapat menggunakan dokumen ...
CDP Carnet
ATA Carnet
CPD Carnet
ATC Carnet
Impor Sementara untuk keperluan sebagai sarana pengangkut dapat menggunakan dokumen ...
CPD Carnet
ATA Carnet
CDP Carnet
ATC Carnet
