NEW
Font size
WorksheetsKUP All
Total questions: 46
Worksheet time: 23mins
PKP pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain maka pengukuhan PKPnya harus dicabut
Benar
Salah
Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yang belum daluwarsa maka NPWPnya belum bisa dihapuskan
Benar
Salah
Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak semata bukan menghapuskan kewajiban perpajakan
Benar
Salah
Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
Benar
Salah
Tempat pendaftaran NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Undang-Undang KUP pada pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal saja
Benar
Salah
Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) KUP yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan adalah
Tn Bowo yang bekerja sebagai Kabag Keuangan
BUT Hansen Ltd
Koperasi Sido Rahayu
Yayasan Panti Asuhan Al Hidayah
Tuan Kusno seorang direksi BUMN pada Tahun 2018 memperoleh penghasilan sebagai Direktur Pemasaran sebesar Rp. 10M. Bagaimana ketentuan pembukuan/pencatatan bagi Tuan Kusno :
Tn Kusno wajib menyelenggarakan pembukuan karena penghasilannya melebihi Rp4,8M
Tn Kusno cukup menyelenggarakan pencatatan
Tn Kusno tidak perlu membuat pencatatan atau pembukuan karena sudah dipotong PPh Pasal 21
Tn Kusno harus membuat pembukuan terpisah
Berikut hal yang tidak harus dicatat dalam pembukuan?
Piutang dagang
Utang kepada pemegang saham
Perjanjian kerja karyawan
Jumlah setoran modal
Berikut data dan informasi keuangan yang harus ada dalam pencatatan?
Nilai piutang dagang
Jumlah perolehan warisan dari orang tua
Selisih penjualan dengan harga pokok penjualan
Semua jawaban salah
Bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan wajib mencatat harta dan kewajiban. Untuk WP yang menyelenggarakan pencatatan, mencatat nilai harta dan kewajiban adalah:
Diperbolehkan
Dianjurkan
Diharuskan
Dibebaskan
Pernyataan yang tepat mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran pajak di bawah ini adalah…
tanggal 10 bulan bersangkutan untuk PPh Pasal 21
tanggal 10 bulan berikutnya untuk PPh Pasal 21
tanggal 10 bulan bersangkutan untuk PPh Pasal 25
tanggal 10 bulan berikutnya untuk PPh Pasal 25
Wajib Pajak Badan dengan periode pembukuan Maret s.d Februari menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2016 pada tanggal 2 Juni 2017 dan melakukan pembayaran PPh Pasal 29 pada tanggal 1 Juni 2017. Sehubungan dengan pembayaran PPh Pasal 29 tersebut…
WP dikenai sanksi bunga 2%/bulan atas keterlambatan pembayaran
WP dikenai sanksi denda Rp1 juta atas keterlambatan pelaporan
WP dikenai sanksi bunga 2%/bulan atas keterlambatan pembayaran dan dikenai sanksi denda Rp1 juta atas keterlambatan pelaporan
WP tidak dikenai sanksi keterlambatan
Pernyataan yang tepat mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran pajak di bawah ini adalah…
tanggal 10 bulan bersangkutan untuk PPh Pasal 21
tanggal 15 bulan berikutnya untuk PPh Pasal 4 ayat 2
tanggal 15 bulan berikutnya untuk PPN
tanggal 15 bulan berikutnya untuk PPh Pasal 25
Wajib Pajak menerima STP yang terbit tanggal 15 Mei 2018 pada tanggal 27 Mei 2018. Tanggal jatuh tempo pembayaran STP tersebut adalah…
14 Juni 2018
15 Juni 2018
26 Juni 2018
27 Juni 2018
Jika SKPKB diterbitkan 15 Mei 2019 dan dikirimkan ke WP tanggal 18 Mei 2019, maka jatuh tempo pelunasannya adalah
14 Juni 2019
15 Juni 2019
17 Juni 2019
18 Juni 2019
Di dalam STP atas sanksi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP tertulis sebesar Rp1.000.000,00 yang seharusnya adalah Rp100.000,00. Atas STP tersebut, WP dapat mengajukan pembetulan atas…
kesalahan tulis
kesalahan hitung
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
kekeliruan dalam materi ketetapan pajak
Dalam Surat Keputusan Keberatan yang diterima WP tertulis tanggal penerbitan tanggal 18 Januari 2017 yang seharusnya tanggal 18 Januari 2018. Atas kesalahan tersebut, WP dapat mengajukan pembetulan atas….
kesalahan tulis
kesalahan hitung
kekeliruan dalam penerapan peraturan perpajakan
kekeliruan dalam materi ketetapan
Wajib Pajak menerima Surat Keputusan Permohonan Keberatan yang mengabulkan sebagian sebesar Rp100.000.000,00 dari SKPKB yang semula jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00, hanya dalam SK tersebut jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp90.000.000,00. Atas SK Keberatan tersebut WP dapat mengajukan pembetulan …
kesalahan tulis
kesalahan hitung
kekeliruan penerapan peraturan perpajakan
kekeliruan materi perpajakan
Yang bukan merupakan objek pembetulan adalah…
SK Pembetulan atas STP
Putusan Banding
SK Keberatan
SK Pembetulan atas SK Pengurangan Sanksi Administrasi
Pengertian Pemeriksaan berikut ini yang paling tepat menurut Undang – undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:
serangkaian kegiatan mengumpulkan data dan bukti berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
serangkaian kegiatan mengumpulkan data dan bukti secara independen untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data dan/atau bukti secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, ketentuan yang benar adalah:
fungsional pemeriksa harus memiliki kartu identitas untuk ditunjukkan dan SP2 untuk diperlihatkan kepada WP
petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal untuk ditunjukkan dan SP2 untuk diperlihatkan kepada WP
petugas pemeriksa wajib membawa identitas diri untuk ditunjukkan dan salinan SP2 untuk diberikan kepada WP
fungsional pemeriksa harus memiliki tanda pengenal untuk ditunjukkan dan SP2 untuk diperlihatkan kepada WP
Buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pelaporan … dalam pemeriksaan pajak
boleh dipinjamkan oleh WP
wajib dipinjamkan oleh WP
boleh dipinjamkan yang penting saja
wajib dipinjamkan yang penting saja
Buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjamkan dalam pemeriksaan pajak dipenuhi peminjamannya paling lama:
30 hari sejak tanggal surat disampaikan
30 hari setelah tanggal surat disampaikan
1 bulan sejak tanggal surat disampaikan
1 bulan setelah tanggal surat disampaikan
Alasan yang paling tepat apabila Penghasilan Kena Pajak dihitung secara jabatan dalam rangka pemeriksaan pajak adalah karena wajib pajak …
meminjamkan dokumen hanya yang diminta dan sesuai surat peminjaman pemeriksa saja
meminjamkan data elektronik sesuai surat peminjaman pemeriksa saja
memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki ruangan direktur saja
memberikan keterangan lain secukupnya saja sesuai permintaan pemeriksa
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak tetapi tidak mengisi identitas pembeli diterbitkan STP dengan sanksi denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak
Benar
Salah
Wajib Pajak yang diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang masih kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut
Benar
Salah
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu diterbitkan STP dengan sanksi bunga 2% dari PPN kurang bayar
Benar
Salah
Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar akan ditagih melalui STP ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran
Benar
Salah
Terdapat SKPKBT yang diterbitkan tanpa ada tambahan sanksi administrasi
Benar
Salah
Besarnya tambahan biaya penagihan pajak dibayar oleh Penanggung Pajak dalam hal barang yang telah disita dijual adalah sebesar….
Rp100.000,00
0,1% dari hasil penjualan
1% dari hasil penjualan
10% dari hasil penjualan
Tujuan penghapusan piutang pajak adalah:
agar petugas pajak lebih giat dalam menjalankan tugasnya
agar WP/PP diketahui keberadaannya
mengoreksi laporan keuangan pemerintah agar sesuai dengan keadaan sebenarnya
agar beban pencairan tunggakan di KPP lebih realistis
Apabila Wajib Pajak mengajukan keberatan atas utang pajak Tahun Pajak 2017 dan tidak mengajukan banding dimana keputusan keberatan menolak seluruhnya maka:
WP dikenakan STP Denda Penagihan hanya sebesar 50% saja
WP dikenakan STP Bunga Penagihan
WP dikenakan STP Denda Penagihan sebesar 100%
WP tidak dikenakan STP Denda Penagihan
Pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian permohonan angsuran utang pajak:
Petugas TPT menerima permohonan kemudian meneliti kelengkapannya
Kasi Waskon menugaskan AR untuk meneliti kelengkapannya
Pelaksana seksi Penagihan membuat laporan penelitian dan meneruskan kepada Kasi Waskon
Petugas Pelayanan meneruskan surat permohonan ke Kasi Waskon
Dokumen yang dihasilkan dalam penyelesaian permohonan menunda pembayaran pajak adalah…
SK Penghapusan Piutang Pajak
SK Penolakan Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak
SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak
SK Keberatan
Wajib Pajak dapat mengajukan pembatalan hasil pemeriksaan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP, apabila hasil pemeriksaan dilaksanakan tanpa adanya …
pemberian SP2 kepada WP
BA Pertemuan kepada WP
penyampaian SPHP kepada WP
penandatangan BA PAHP oleh WP
Pada tanggal 2 Pebruari 2018, Wajib Pajak A mengajukan permohonan pembatalan atas SKPKB PPN Masa Pajak Maret 2016. Jangka waktu penyelesaian permohonan tersebut adalah…
tiga bulan
enam bulan
dua belas bulan
satu tahun
Manakah di bawah ini yang tidak dapat diajukan keberatan oleh Wajib Pajak adalah….
SKPLB
SKPN
STP
Pemungutan Pajak oleh Pihak Ketiga
Persyaratan pengajuan keberatan untuk Tahun Pajak 2018 adalah…
Surat keberatan ditandatangani oleh kuasa dengan Surat Kuasa Umum
Melunasi jumlah yang disetujui pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan
Diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak SKP diterbitkan
Satu surat keberatan untuk lebih satu pemotongan atau pemungutan pajak
CV. AMAN diterbitkan SKPKB PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2015 dengan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 200.000.000,00. Pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, CV. AMAN hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 50.000.00,00. Apabila CV. AMAN akan mengajukan keberatan, berapa jumlah yang harus dilunasi oleh CV. AMAN terlebih dahulu?
Rp 0
Rp 50 juta
Rp 150 juta
Rp 200 juta
Apabila Wajib Pajak tidak setuju atas Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan atas permohonan keberatannya, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum berupa …
Gugatan ke pengadilan pajak
Banding ke pengadilan pajak
Peninjauan Kembai ke MA
Banding ke pengadilan tinggi
Surat Keputusan Keberatan diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2018 dan dikirim ke Wajib Pajak melalui pos dengan cap pos tertanggal 17 Mei 2018. Wajib Pajak menerima Surat Keputusan Keberatan pada tanggal 18 Mei 2018. Apabila Wajib Pajak ingin mengajukan banding, kapan paling lambat permohonan banding harus disampaikan?
Tanggal 15 Agustus 2018
Tanggal 16 Agustus 2018
Tanggal 17 Agustus 2018
Tanggal 18 Agustus 2018
Gugatan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa hanya dapat diajukan ke…
Pengadilan Negeri
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Pajak
PTUN
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya
Benar
Salah
Daluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan adalah lima tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan
Benar
Salah
Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda
Benar
Salah
PT KLM membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh Tahun 2017 pada tanggal 20 April 2019. PPh terutang semula sebesar Rp200 juta dan kredit pajak sebesar Rp40 juta, dibetulkan menjadi PPh terutang sebesar Rp300 juta dan kredit pajak tetap. Kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp100 juta dibayar pada tanggal 20 Maret 2019. Terhadap PT KLM akan dikenakan sanksi administrasi sebesar
Rp 20 juta
Rp 22 juta
Rp 24 juta
Rp 26 juta
