WorksheetsPre-Test Sertifikasi Bendahara
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu
Asas kesatuan
Asas tahunan
Asas universalitas
Asas spesialitas
Pejabat yang melaksanakan kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN:
Bendahara Pengeluaran
PPK
PPSPM
PPHP
PA menunjuk kepala satker sebagai KPA dan penunjukan KPA:
terikat tahun anggaran
terikat dengan pejabat yang memangku jabatan PA
bersifat ex-officio
Semua benar
Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker dapat menunjuk beberapa BPP sesuai kebutuhan. BPP harus menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada :
Bendahara Pengeluaran
KPA
PPK
BUN
Bendahara Pengeluaran dapat membagi pengelolaan Uang Persediaan kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bendahara Penerimaan;
Bendahara Umum Negara
Kuasa Pengguna Anggaran
Pembebanan Uang Persediaan yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran
Membebani akun Belanja Barang;
Membebani akun Belanja Modal;
Belum membebani akun Belanja
Membebani akun Belanja Pegawai
Berdasarkan Peraturan, SPM UP dapat diajukan oleh satuan kerja
Setelah ada transaksi;
Pada triwulan pertama
Menjelang akhir tahun anggaran
Segera setelah DIPA diterima
Mekanisme LS bendahara dibayarkan dengan cara
Dibayar dari rekening Kas Negara langsung ke rekening pihak ketiga
Dibayar langsung dari rekening Bendahara
Dibayar lewat KPPN melalui rekening kas negara
Dibayar dari rekening kas negara melalui rekening Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya dibayar oleh Bendahara kepada pihak ketiga
Akun dengan nomor 52 XXXX adalah akun untuk
Uang lembur
Tunjangan
Honor
Belanja Barang
Pembayaran oleh bendahara pengeluaran atas belanja barang sebesar Rp.1.800.000,00 dari penyedia yang tidak ber NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP dikenakan
PPN dengan tarif 10%
PPh pasal 22 dengan tarif 1,5 % dan PPN.
PPH pasal 22 sebesar 3% dan PPN
PPh pasal 23
Kode akun dan jenis setoran untuk penyetoran PPh atas pembelian barang sebesar Rp. 5.000.000,00 oleh bendahara pengeluaran adalah
411122 / 100
411122 / 900
411122 / 910
411122 / 920
Faktur pajak adalah
Bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau sebagai bukti pemungutan pajak karena impor barang kena pajak
Bukti setoran Pajak pertambahan nilai barang / jasa atau pajak penjualan barang mewah yang dibuat oleh pengusaha kena pajak
Bukti pelaporan pajak pertambahan nilai barang/ jasa dan pajak penjualan barang mewah yang dibuat oleh pengusaha kena pajak
Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak
yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena
Pajak (JKP)
Apabila penyedia bara/jasa yang dikenakan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 tidak memiliki NPWP dikenakan sanksi berupa
Denda sebesar 2% per bulan
Tambahan tarif sebesar 100% dari penghasilan bruto
Denda sebesar 100% dari pajak yang seharusnya dipungut
Denda sebesar 20% dari pajak yang seharusnya dipungut
Uang yang tidak perlu ditatausahakan oleh bendahara pengeluaran
UP
Pajak melalui potongan SPM LS
LS bendahara
Pajak dari pembayaran dengan UP
Yang direkonsiliasi antara bendahara pengeluaran dengan UAKPA
Semua pengeluaran
LS Bendahara
Pajak
UP
SP2D UP tidak dibukukan di buku
BKU
Buku Pembantu Kas Tunai
Buku Pembantu Bank
Buku Pembantu UP
Fasilitas aplikasi terkait Backup Data Pagu dan Transaksi merupakan bagian dari modul
Modul Bendahara Pengeluaran
Modul Admin
Modul PPK
Modul PPSPM
Berikut ini adalah sub-sub menu bendahara pengeluaran pada modul bendahara pengeluaran, kecuali
Transfer Pagu dan Revisi Pagu
RUH Saldo Awal
RUH Pajak
RUH Kuitansi
Pencatatan nomor SP2D atas SPM yang telah disahkan oleh KPPN menjadi SP2D dilakukan pada menu
RUH Transaksi
Catat Nomor SP2D
RUH DRPP
RUH Kuitansi
Cetak laporan LPJ bendahara pengeluaran dapat dicetak, dengan syarat telah
Dibuat DRPP
Dicatat Saldo Awal
Dibuat pemeriksaan kas dan rekonsiliasi bendahara pengeluaran
Jawaban A, B dan C salah
Yang tidak termasuk unsur dalam perjalanan dinas, yaitu:
Uang transportasi dari kedudukan sampai tujuan
Uang penginapan
Uang Makan
Tambahan uang representasi khusus pejabat pada level tertentu
Fitur Microsoft Office yang perlu diketahui oleh Bendahara, kecuali:
Microsoft Office Word
Microsoft Outlook
Microsoft Office Excel
Microsoft PowerPoint
Fungsi Shortcut pada microsoft word yang berfungsi untuk menebalkan huruf, adalah:
Ctrl + Z
Ctrl + X
Ctrl + B
Ctrl + Z
Besaran denda akibat keterlambatan melaporkan PPN adalah:
Rp 100.000,00
Rp 500.000,00
Rp 1000.000,00
Rp 2.000.000,00
Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun, dinamakan:
Arsip Inaktif
Arsip Dinamis
Arsip Aktif
Arsip Statis
Penggantian UP Tunai dapat dilakukan apabila
Telah dipergunakan paling sedikit 75%
Telah dipergunakan 100%
Telah dipergunakan paling sedikit 50%
Jawaban semua benar
Proporsi besaran Uang Persediaan, dibagi menjadi:
60% UP Tunai dan 40% UP KKP
40% UP Tunai dan 60% UP KKP
50% UP Tunai dan 50% UP KKP
75% UP Tunai dan 25% UP KKP
Peraturan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan UP KKP, yaitu
PMK 178/PMK.05/2018
PMK 196/PMK.05/2018
PMK 190/PMK.05/2012
PMK 126/PMK.05/2016
Batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka keperluan belanja perjalanan dinas jabatan adalah sebesar:
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kartu kredit
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap kartu kredit
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap kartu kredit
Semua jawaban tidak benar
Aplikasi yang digunakan untuk menginput data rekening Satker untuk keperluan LPJ adalah:
SAIBA
SILABI
SPRINT
SAS
