NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsSPKN Kelas B - Bagian 3
Total questions: 44
Worksheet time: 44mins
Name
Class
Date
1.
standar pengendalian mutu diperlukan________________
a)
sebagai instrument uji sikap dan perilaku pemeriksa keunagan negara secara berjenjang
b)
agar system supervise dan review berjenjang dalam satu siklus pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan baik
c)
untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap hasil pemeriksaan BPK
d)
untuk meningkatkan transparansi kinerja BPK di mata para stakholders BPK
e)
agar hasil peer review BPK Negara lain memuaskan dengan kriteria standar pengendalian mutu tersebut
2.
karakteristik atas hal pokok, akan mempengaruhi________________
a)
Tingkat akurasi kondisi yang dimuat dalam temuan pemeriksaan
b)
tingkat ketepatan penggunaan kriteria atas kondisi yang ditemukan dalam pemeriksaan
c)
tingkat ketepatan identifkasi sebab dan akibat atas informasi hal pokok
d)
tingkat ketepatan dalam mengukur hal pokok berdasarkan kriteria
e)
tingkat keterterapan rekomendasi yang diberikan atas hal pokok yang diperiksa
3.
Suatu dokumentasi pemeriksaan dapat dikatakan memadai apabila memenuhi kriteria berikut, KECUALI________________
a)
dihasilkan secara tepat waktu
b)
dibuat hanya oleh pemeriksa andal yang telah berpengalaman
c)
dapat memberikan pemahaman atas prosedur pemeriksaan yang dilakukan
d)
dapat menggambarkan pertimbangan professional yang digunakan
e)
mencakup seluruh tahapan pemeriksaan
4.
Berikut adalah syarat suatu dokumentasi pemeriksaan dapat dikatakan memadai, KECUALI________________
a)
dapat menggambarkan kesimpulan yang dibuat
b)
dapat menggambarkan pertimbangan professional yang digunakan
c)
dapat memberikan pemahaman atas prosedur pemeriksaan yang dilakukan
d)
dapat menggambarkan kompetensi pemeriksa yang ditugaskan
e)
dapat memuat semua bukti yang diperoleh
5.
Anggota BPK dan pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya harus mematuhi prinsip-prinsip etika yang merupakan nila-nilai BPK kecuali :________________
a)
Adanya sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadao bukti pemeriksaan atau ha-hal lain selama pemeriksaan
b)
Adanya pandangan pribadi yang mungkin mengakibatkan pembatasan lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuk
c)
Adanya upaya untuk mengubah temua pemeriksaan opini kesimpulan dan rekomendasi dengan mencari bukti atai data tambahan
d)
Adanya upaya untuk menunda pelaporan agar dapat dipenuhinya maksut pencapaian terkait hal terperiksa
e)
Adanya keterlibatan pemeriksa terhadap kegiatan objek pemeriksaan baik secara langsung baik tidak langsung
6.
Jika pemeriksa mengidentifikasi adanya risiko kecurangan, dan menilai adanya risiko yang disebabkan ketidapatuhan peraturan perundang-undnagan, maka pemeriksa harus________________
a)
membangun komunikasi dengan pihak terperiksa untuk menyusun langkah antisipasi untuk meminimalisasi dampak risiko
b)
memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang terkait dengan risiko yang ter-identifikasi
c)
menghentikan pemeriksaan dan merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan investigative atas risiko yang ter-identifikasi
d)
mengungkapkan risiko dan penilaian pemeriksa atas risiko tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan
e)
mendokumentasikan risiko dan penilaian risiko yang teridentifikasi dilengkapi bukti yang cukup
7.
SPAP yang ditetapkan IAPI, diberlakukan oleh SPKN 2017, dengan ketentuan sebagai berikut, KECUALI________________
a)
diberlakukan untuk semua jenis pemeriksaan
b)
pemberlakuannya termasuk interpretasi dan bultek yang diterbitkan
c)
diberlakukan sepanjnag tidak diatur dalam SPKN
d)
diberlakukan hanya untuk pemeriksaan atas LK
e)
berlaku sejak SPKN 2017 diundangkan
8.
Berikut adalah hal yang harus dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan________________
a)
semua risiko pemeriksaan yang dapat didokumentasikan pemeriksa dalam KKPnya
b)
semua kondisi yang ditemukan berbeda dengan kriteria yang digunakan pemeriksa
c)
semua bentuk komunikasi pemeriksa dengan pihak terperiksa selama proses pemeriksaan berlangsung
d)
alasan penghentian pemeriksaan, jika pemeriksa memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan
e)
semua temuan yang dapat diterima oleh pihak terperiksa
9.
Pertimbangan pemeriksa terhadap ketidak patuhan, kecurangan, dan ketidak patutan dalam perancangan prosedur pemeriksaan di muat dalam :________________
a)
Kerangka konseptual
b)
Pernyataan standart laporan pemeriksaan
c)
Pernyataan standart umum pemeriksaan
d)
Ketentuan dalam peraturan no.1 tahun 2017
e)
Pernyataan standart pelaksanaan pemeriksaan
10.
Pemahaman pemeriksa atas entitas/ hal pokok/ informasi hal pokok yang akan diperiksa dapat diperoleh dari:________________
a)
kertas kerja pemeriksaan sebelumnya, dan informasi yang tersebar di berbagai media
b)
hasil penelitian akademis dan publikasian yang tersebar di berbagai media
c)
Pengetahuan yang telah dimiliki pemeriksa dan hasil pengumpulan informasi yang dilakukan selama pemeriksaan
d)
literature pustaka dan publikasian terkait entitas/ hal pokok/ informasi hal pokok yang akan diperiksa
e)
hasil kajian pemeriksa yang telah diklarifikasi pihak terperiksa
11.
Unsur temuan pemeriksaan dikatakan lengkap apabila:________________
a)
semua unsur yang disajikan dapat menjawab tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan
b)
semua unsur temuan pemeriksaan, berupa kondisi, kriteria, akibat, sebab telah diungkapkan
c)
unsur temuan berhasil mengungkapkan adanya indikasi awal kecurangan
d)
semua informasi yang diperoleh telah diungkapkan dengan baik
e)
semua prosedur pemeriksaan telah dilakukan
12.
Berikut merupakan ketentuan standar mengenai kriteria pemeriksaan, KECUALI________________
a)
atas dasar pertimbangan professional, pemeriksa dapat memilih menggunakan satu kriteria yang bertentangan dengan kriteria lain dan diungkapkan
b)
apabila terjadi pertentangan antara beberapa kriteriadalam pemeriksaan PDTT, pemeriksa dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian atas hal pokok tersebut
c)
pemeriksa dapat mengembangkan kriteria pemeriksaan dalam pemeriksaankinerja berdasarkan sumber tertentu dan diungkapkan secara transparan
d)
Pemeriksa tidak dapat menggunakan kriteria berupa kesepakatan antara pemeriksa dan pihak terperiksa dalam pemeriksaan kinerja
e)
kriteria dalam pemeriksaan atas LK merupakan kriteria formal berupa standar akuntansi pemerintahan
13.
Tujuan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigative adalah________________
a)
Untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/ atau unsur pidana
b)
Untuk mencari unsur pidana dalam suatu temuanpemeriksaan yang telah dimuat dalam LHP sebelumnya
c)
Untuk menyakinkan bahwa risiko kecurangan benarbenartelah terjadi
d)
Untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturanperundang-undangan
e)
Untuk memperoleh keyakinan bahwa predikasipemeriksaan telah tepat(Unsur Pidana diakhir Kalimat)
14.
Tujuan utama penyusunan perencanaan strategis yang mnjadi pedoman rencana tahunan pemeriksaan adalah :
a)
untuk memenuhi pelaksanaan tugas pemeriksaan dan harapan pemangku kepentingan
b)
untuk memenuhi kewajiban tugas pemeriksaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
c)
untuk eksistensi keberadaan lembaga dan penggunaan alokasi anggaran pemerintah
d)
untuk memenuhi amanat konstitusi dan permintaan pemeriksaan dari masyarakat
e)
untuk harmonisasi program pemerintah dan pemenuhan kewajiban keberadaan lembaga
15.
Hubungan antar pernyataan dalam SPKN adalah
a)
Standart umum, standart pelaksanaan, standart pelaporan merupakan penjabaran dari kerangka konseptual
b)
Standartr Pemeriksaan merupakan pengganti / pelengkap ketentuan peraturan per undang-undangan dibidang pemeriksaan
c)
Standart umum merupakan dasar untuk dapat menerapkan standart pelaksanaan dan standart pelaporan secara efektif
d)
Kerangka konseptual merupakan ikhtisar dari seluruh peraturan per undangundangan di bidang Pemeriksaan Keuangan Negara
e)
Kerangka konseptual merupakan ketentuan umum yang akan dirinci dalam standart umum, standart pelaksanaan dan standart pelaporan
16.
Manfaat dokumentasi pemeriksaan bagi pemeriksa yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan atas pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut, KECUALI
a)
dapat memperoleh gambaran mengenai bukti yang diperoleh pemeriksa untuk mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksaan
b)
dapat memahami sifat, waktu, lingkup, dan hasil dari prosedur pemeriksaan yang dilaksanakandapat memperoleh gambaran mengenai hubungan logis antara bukti yang diperoleh, pertimbangan yang digunakan dan simpulan yang diambil
c)
dapat memperoleh gambaran mengenai hubungan logis antara bukti yang diperoleh, pertimbangan yang digunakan dan simpulan yang diambil
d)
dapat memperoleh gambaran entitas terperiksa, makna dan pemahaman atas kriteria pemeriksaan, serta tanggapan dan rencana aksi pihak terperiksa atas temuan pemeriksaan
e)
dapat memperoleh gambaran alasan dibalik hak signifikan yang dibutuhkan dalam mengambil pertimbangan profesionall dan kesimpulan terkait
17.
SPKN ini berlaku bagi________________
a)
APIP yang melakukan review atas LK
b)
pemeriksa BPK yang melakukan evaluasi atas LHP akuntan Publik
c)
APIP yang melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja
d)
akuntan public yang melakukan pemeriksaan keuangan negara
e)
BPK negara lain yang akan melakukan peer review di BPK
18.
Berikut adalah unsur-unsur yang harus ada dalam semua jenis pemeriksaan, KECUALI
a)
pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai
standar pemeriksaan
standar pemeriksaan
b)
temuan dan simpulan pemeriksaan
c)
pernyataan bahwa pemeriksa tidak menemukan adanya
penyimpangan atas kriteria pemeriksaan
penyimpangan atas kriteria pemeriksaan
d)
rekomendasi pemeriksaan
e)
tanggapan pihak yang bertanggung jawab
19.
Yang TIDAK termasuk dalam kategori informasi rahasia dalam
pemeriksaan keuangan Negara berdasarkan SPKN 2017
adalah
pemeriksaan keuangan Negara berdasarkan SPKN 2017
adalah
a)
bukti-bukti adanya transaksi yang merugikan keuanan
Negara yang dijadikan dasar simpulan dalam
pemeriksaan investigasi
Negara yang dijadikan dasar simpulan dalam
pemeriksaan investigasi
b)
informasi yang diperoleh melalui PDTT dalam bentuk
pemeriksaan investigasi
pemeriksaan investigasi
c)
informasi yang apabila diungkap akan menganggu
pertahanan dan keamanan Negara
pertahanan dan keamanan Negara
d)
predikasi yang akan diuji dalam pemeriksaan investigasi
e)
informasi yang pengungkapannya dilarang oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan
ketentuan peraturan perundang-undangan
20.
Berikut adalah hal-hal yang perlu mendapatkan tanggapan dari
pejabat pemerintah selaku pihak penanggung jawab atas hal
yang diperiksa, KECUALI
pejabat pemerintah selaku pihak penanggung jawab atas hal
yang diperiksa, KECUALI
a)
Opini BPK atas LK
b)
simpulan pemeriksaan
c)
kondisi dalam temuan pemeriksaan
d)
rekomendasi pemeriksa
e)
temuan pemeriksaan
21.
wujud kegiatan pengembangan kapasitas pemeriksa BPK,
adalah
adalah
a)
kongres, pelatihan, seminar, dan kelompok kerja
internasional
internasional
b)
adopsi standar pemeriksaan internasional
c)
kegiatan magang di BPK negara lain
d)
pelaksanaan pemeriksaan pada lembaga internasional
e)
kunjungan kerja ke BPK Negara lain
22.
Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, BPK mempublikasikan________________
a)
profil pemeriksa
b)
hasil pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
c)
rencana pemeriksaan
d)
dokumentasi pemeriksaan
e)
prosedur pemeriksaan
23.
Terkait penyelesaian kerugian negara yang terjadi dalam
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK
memiliki kewenanganberikut, kecuali________________
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK
memiliki kewenanganberikut, kecuali________________
a)
Memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara
b)
Menetapkan pengenaan ganti kerugian negara terhadap semua pegawai negeri terkait
c)
Memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negaa yang ditetapkan oleh pemerintah
d)
Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara kepada bendahara, pengelola BUMN/ BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan BPK
e)
Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
24.
karakteristik yang digambarkan dari kriteria pemeriksaan “yang sesuai” adalah sebagai berikut, KECUALI________________
a)
lengkap, mempertimbangkan semua factor relevan yang dapat mempengaruhi kesimpulan
b)
relevan, memberikan kontribusi kepada kesimpulan pemeriksaan
c)
akuntabel, digunakan oleh pihak yang mengelola dan bertanggung jawab atas hal pokok
d)
andal, memberikan hasil yang sama jika kriteria digunakan oleh pemeriksa lain yang berkualifikasi sama
e)
netral, memberikan konstribusi kepada kesimpulan yang bebas dari keberpihakan
25.
Komunikasi pemeriksaan adalah komunikasi yang dilakukan pemeriksa dalam proses;________________
a)
Penelaahan atas informasi pengaduan yang dapat menjadi dasar dilaksanakannya pemeriksaan
b)
Pemberian keterangan kepada instansi penegak hokum atas materi dalam LHP
c)
Pemerolehan data dan informasi dalam rangka pengumpulan bukti
d)
Permintaan tanggapan dan rencana aksi atas konsep LHP
e)
Penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pihak terperiksa
26.
Pelaksana BPK yang dapat melaksanakan tugas pemeriksaan, harus memenuhi syarat……..
a)
Tidak memiliki hubungan dengan entitas terperiksa
b)
Sudah mengikuti 80 JP pembelajaran
c)
Telah diangkat menjadi pemeriksa
d)
Memiliki kompetensi pada bidang yang akan diperiksa
e)
Berada pada unit penanggungjawab entitas pemeriksaan
27.
Yang tidak dikategorikan, sebagai pengguna LHP adalah….
a)
Pihak yang diperiksa
b)
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
c)
Lembaga perwakilan
d)
Instansi penegak hukum
e)
Lembaga yang memiliki kepentingan terhadap LHP
28.
Sikap skeptisme professional selama proses pemeriksaan, dapat diwujudkan dalam bentuk…
a)
sikap dimana pemeriksa berpegangan bahwa semua manusia pada prinsipnya ingin berbuat kebaikan
b)
sikap dimana pemeriksa mengangkap bahwa pihak terperiksa pasti menyembunyikan kecurangannya
c)
sikap dimana pemeriksa harus melakukan analisis perilaku pejabat dalam organisasi pihak terperiksa
d)
sikap dimana pemeriksa tidak menganggap auditee telah jujur dan tidak pula sebaliknya
e)
sikap dimana pemeriksa tidak boleh mengambil keputusan terkait pihak terperiksa
29.
Lingkup kerangka konseptual SPKN mencakup hubungan antara kerangka konseptual dengan ____________
a)
Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara
b)
Ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pemeriksaan
c)
Asas-asas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara
d)
Jenis dan tujuan pemeriksaan keuangan negara
e)
Referensi dan landasan teoritis di bidang pemeriksaan
30.
Dalam manajemen tim pemeriksa, BPK memiliki kewajiban berikut, KECUALI:______
a)
Menugaskan pemeriksa yang dapat memenuhi persyaratan keahlian sebagai tim pemeriksa
b)
menyiapkan standar pedoman pemeriksaan
c)
Merekrut SDM dengan kualifikasi yang sesuai kebutuhan organisasi
d)
Menyediakan sumber daya pemeriksaan yang cukup
e)
Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas
31.
Setiap pemeriksa menggunakan kriteria pemeriksaan yang sesuai dengan:______
a)
Standar dan sistem pemeriksaan
b)
Konteks pemeriksaan
c)
Tujuan dan sasaran pemeriksaan
d)
Tema dan fokus pemeriksaan
e)
Sifat dan cakupan Pemeriksaan
32.
Yang menjadi alasan pemeriksa dapat menggunakan hasil pekerjaan APIP dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara, adalah:____
a)
Fungsi BPK dan APIP adalah sama-sama melaksanakan pemeriksaan keuangan negara
b)
Kualitas hasil pekerjaan APIP dapat dipercaya dan mudah dipahami
c)
APIP bekerja dalam lingkup instansinya untuk dan atas nama BPK
d)
APIP adalah unit kerja fungsional dimana pemeriksanya berada dibawah pembinaan BPK
e)
Lingkup keuangan negara yang menjadi cakupan pemeriksaan BPK sangat luas
33.
Manfaat dokumentasi pemeriksaan bagi pemeriksa yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan atas pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut, KECUALI
a)
dapat memperoleh gambaran alasan dibalik hak signifikan yang dibutuhkan dalam mengambil pertimbangan profesionall dan kesimpulan terkait
b)
dapat memperoleh gambaran mengenai hubungan logis antara bukti yang diperoleh, pertimbangan yang digunakan dan simpulan yang diambi
c)
dapat memahami sifat, waktu, lingkup, dan hasil dari prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan
d)
dapat memperoleh gambaran entitas terperiksa, makna dan pemahaman atas kriteria pemeriksaan, serta tanggapan dan rencana aksi pihak terperiksa atas temuan pemeriksaan
e)
dapat memperoleh gambaran mengenai bukti yang diperoleh pemeriksa untuk mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksaan
34.
Adanya perilaku yang kurang atau tidak layak di lakukan bila di bidandingkan dengan perilaku orang yang bijaksana dan menggunakan akal sehat dengan mempertimbangkan praktik tata kelola keuangan public yang baik disebut
a)
Ketidak patuhan
b)
Ketidak teraturan
c)
Kecurangan
d)
Ketidak patutan
e)
Error
35.
Dasar untuk memulai pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam pemeriksaan investigative adalah:
a)
Adanya sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadao bukti pemeriksaan atau ha-hal lain selama pemeriksaan
b)
Adanya gejala-gejala yang menunjukan kemungkinan terjadinya kecurangan pada keseluruhan peristiwa, keadaan peristiwa dan segala hal yang terkait
c)
Adanya peristiwa atau kondisi yang mengindikasikan tekanan untuk melakukan kecurangan atau memberikan peluang untuk melakukan kecurangan
d)
Adanya keselurahan dari peristiwa, keadaan pada saat peristiwa. Dan segala hal yang terkait atau berkaitan yang dapat membawa seseorang yang memiliki akal sehat, professional dan memiliki tingkat ke hati-hatian, untuk yakin bahwa Froud, telah, sedang atau sedang terjadi
e)
Adanya perilaku yang kurang atau tidak layak di lakukan bila di bidandingkan dengan perilaku orang yang
36.
Pemeriksa harus memberikan rekomendasi jika,
a)
diperlukan penegasan aksi yang disarankan kepada APH dalam pemeriksaan investigasi
b)
pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kinerja
c)
pemeriksa tidak dapat mengembangkan temuan secara memadai
d)
terdapat kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan
e)
pemeriksa dapat merancang saran yang konstruktif
37.
berikut adalah syarat kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang diharuskan pernyataan SPKN 2017, KECUALI
a)
tepat waktu, lengkap, akurat, dan objektif
b)
lengkap, jelas, ringkas, dan tepat waktu
c)
meyakinkan, jelas, dan ringkas, dan netral
d)
berguna, relevan, ekonomis, efisien, dan efektif
e)
komunikatif, tepat waktu, akurat, dan objektif
38.
Selain BPK, SPKN berlaku bagi, kecuali:
a)
Akuntan public yang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara untuk dan atas nama BPK
b)
Aparat pengawasan intern pemerintaha yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu
c)
Tenaga ahli yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan Negara sesuai keahliannya
d)
Satuan pengawas intern Perusahanan Negara yang melakukan review LK perusahaan Negara
e)
Akuntan public yang melaksanakan pemeriksaan keuangan Negara berdasarkan ketentuan UU
39.
SPKN adalah
a)
Pedoman dalam penyusunan system pengendalian mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
b)
Panduan bagi penerapan akuntabilitas dan transaparansi pengelolaa dan tanggung jawab keuangan negara
c)
Patokan yang wajib dipedomani dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
d)
Acuan penyusunan juklak dan juknis pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
e)
Petunjuk pelaksanaan kegiatan dukungan kelembagaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
40.
Yang tidak dikategorikan sebagai pihak yang bertanggungjawab/ pihak yang diperiksa adalah _
a)
Pihak yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok pemeriksaan
b)
Pihak yang bertanggungjawab menindaklanjuti
c)
Pihak yang bertanggungjawab mengelola hal pokok pemeriksaan
d)
Pihak yang bertanggung jawab atas pemeriksaan
e)
Pihak yang bertanggung jawab atas kondisi hal pokok pemeriksaan
41.
Yang tidak dikelompokkan sebagai Komunikasi pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah
a)
Entitas terperiksa dalam kerangka pelaksanaan pemeriksaan
b)
APIP dalam kerangka perencanaan pemeriksaan
c)
Instansi penegak hukum sebagai pihak yang berkepentingan terhadap LHP
d)
Lembaga perwakilan dalam kerangka penyampaian LHP
e)
Pihak III rekanan entitas terperiksa dalam kerangka pelaksanaan pemeriksaan
42.
mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai; merupakan konsepsi dari nilai:
a)
profesionalisme
b)
integritas
c)
pemufakatan
d)
independesi
e)
kemandrian
43.
syarat sesuatu hal dikatakan material dalam pemeriksaan, adalah _
a)
jika informasi atas hal tersebut diminta untuk disajikan oleh penguna LHP
b)
jika pengetahuan mengenai hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna LHP
c)
jika hal tersebut merupakan transaksi yang tidak diharapkan terjadi dan memiliki nilai transaksi yang besar
d)
jika hal tersebut merupakan transaksi yang tidak diharapkan terjadi dan memiliki nilai transaksi yang besar
e)
jika hal tersebut merupakan transaksi lazim pada bisnis entitas terperiksa
44.
Yang dikategorikan sebagai pengguna LHP atas kinerja operasional BUMN, adalah
a)
DPR, Pemerintah Pusat, Manajemen BUMN
b)
DPR, DPD, Pemerintah Pusat, Pihak Lain yang berkepentingan
c)
DPR, DPD, Manajemen BUMN, Pihak Lain yang berkepentingan
d)
DPR, Manajemen BUMN, Pihak Lain yang berkepentingan
e)
DPR, Pemerintah Pusat, Pihak Lain yang berkepentingan
Reset
