WorksheetsPilihan Ganda
Total questions: 36
Worksheet time: 23mins
Name
Class
Date
1.
Misalkan harga yang ditawarkan Penyedia X sama dengan harga pasar, namun karena mempunyai keunggulan komparatif maupun kompetitif dibandingkan pesaingnya, maka Penyedia X dapat memperoleh keuntungan
a)
Dibawah 15 %
b)
Diatas 15%
c)
Sama Dengan 15%
d)
Semua Salah
2.
Penentuan prioritas Analisis Pasar hanya dilakukan terhadap kondisi-kondisi antara lain
a)
Pengadaan item yg belum pernah dilaksanakan (pengadaan perdana).
b)
Jeda waktu yang relatif lama atas Analisis Pasar yang telah dilakukan.
c)
Perubahan pasar dan teknologi
d)
Semuanya benar
3.
Dalam penyusunan estimasi biaya, barang/jasa dapat dikelompokan
a)
Barang jadi
b)
Barang/jasa produksi
c)
Barang setengah jadi/On Process
d)
a dan b Benar
4.
Estimasi harga yang ditetapkan dan dikalkulasikan secara keahlian dengan menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan merupakan konsep HPS yang ditetapkan oleh
a)
PA
b)
KPA
c)
PPK
d)
ULP
5.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara diatur dalam
a)
PMK Nomor 107/PMK.06/2019
b)
PMK Nomor 110/PML,06/2019
c)
PMK Nomor 210/PMK.08/2019
d)
PMK Nomor 210/PMK.06/2019
6.
Dalam Laporan Keuangan K/L dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Koreksi nilai aset tetap hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN
a)
disajikan pada Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas; dan
b)
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan
c)
Dilaporkan kepada BPKP dalam bentuk Laporan Hasil Penilian Kembali BMN
d)
Hanya a dan b Benar
7.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 diatur dengan
a)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
b)
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018
c)
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2018
d)
Semuanya salah
8.
Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2019 diperoleh dari sumber
a)
Penerimaan Perpajakan;
b)
PNBP
c)
Penerimaan Hibah
d)
Semua Benar
9.
Perencanaan tentang Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia
a)
PMK Nomor 120/PMK.06/2014
b)
PMK Nomor 201/PMK.06/2014
c)
PMK Nomor 150/PMK.06/2014
d)
PMK Nomor 105/PMK.06/2014
10.
Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) disusun Pengguna Barang dengan berpedoman pada
a)
Renstra K/L
b)
Standar barang dan standar kebutuhan
c)
Standar Operasional Prosedur
d)
Jawaban a dan b
11.
Terkait Tata Cara Penyusunan RKBMN untuk Pengadaan BMN, Pengguna Barang menyampaikan RKBMN untuk pengadaan BMN tingkat pengguna barang kepada Pengelola Barang paling lambat
a)
Minggu pertama bulan Januari tahun anggaran sebelumnya
b)
Minggu keempat bulan Januari tahun anggaran sebelumnya
c)
Minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran sebelumnya
d)
jawaban a, b, dan c salah semua
12.
Hasil penelaahan RKBMN untuk pemelihaan BMN ditanda tangani oleh
a)
Pejabat Eselon II dilingkungan Pengelola Barang yang mendapatkan delegasi wewenang dari pengelola Baran
b)
Pengguna Barang
c)
Kuasa Pengguna Barang
d)
Jawaban a dan b
13.
Pengukuran kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan dengan cara
a)
Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan.
b)
Membandingkan realisasi kinerja program tahun sebelumnya dengan sasaran kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam renstra
c)
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam renstra
d)
Jawaban a dan c Benar
14.
Pengelolaan data kinerja mencakup antara lain
a)
Penetapan baseline data.
b)
Pencatatan dan registrasi.
c)
Pengkompilasian dan Perangkuman.
d)
Semuanya Benar
15.
Pelaksanaan Reviu Lapora Keuangan Kementerian/Lembaga dilaksanakan sesuai standar reviu sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
a)
PMK 255/PMK.09/2015
b)
PMK 265/PMK.06/2015
c)
PMK 205/PMK.09/2015
d)
PMK 275/PMK.06/2015
16.
Tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) antara lain, kecuali
a)
Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana
b)
Memberikan supervise dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana
c)
Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
d)
Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
17.
Uang Persediaan (UP) dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran, kecuali
a)
Belanja Pegawai
b)
Belanja Barang
c)
Belanja Modal
d)
Belanja Lain-lain
18.
Rencana umum pengadaan ditetapkan oleh
a)
Pengguna Anggaran
b)
Kuasa Pengguna Anggatan
c)
Pejabat Pembuat Komitmen
d)
Pejabat Pengadaan
19.
Perangkapan Pejabat Perbendaharaan Negara yang diperbolehkan, kecuali
a)
Kuasa Pengguna Anggaran
b)
Pejabat Pembuat Komitmen
c)
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
d)
Bendahara Pengeluaran
20.
Pengaturan pada pemaketan pengadaan yang dibolehkan adalah sebagai berikut
a)
Memecah paket sehingga usaha kecil dapat memperoleh kesempatan dan proses pengadaan dilakukan melalui pelelangan/seleksi sederhana atau pemilihan langsung.
b)
Memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaannya lebih tepat dilaksanakan di daerah.
c)
Menggabungkan beberapa paket agar nilai pengadaan menjadi besar, sehingga tidak perlu melibatkan usaha kecil yang terbatas kemampuannya.
d)
Memecah paket pengadaan dengan tujuan agar dapat ditunjuk langsung
21.
Jumlah saldo kas tunai Bendahara Pengeluaran pada akhir kerja adalah
a)
Paling banyak sama dengan jumlah uang persediaan
b)
Paling banyak Rp50.000.000,-
c)
Paling banyak Rp10.000.000,-
d)
Paling banyak Rp25.000.000,-
22.
Pemotongan Uang Persediaan (UP) yang dilakukan oleh KPP sejak 1 (satu) bulan disampaikannya surat pemberitahuan namun satker belum juga melakukan penggantian UP adalah
a)
50% dari total UP
b)
60% dari total UP
c)
25% dari total UP
d)
75% dari total UP
23.
Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas, kecuali
a)
Uang makan
b)
Uang representasi
c)
Transport lokal
d)
Uang saku
24.
Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui, kecuali
a)
Perikatan dengan penyedia jasa
b)
Bendahara Pengeluaran
c)
KPPN
d)
Pelaksana SPD
25.
Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan / pemeliharaan barang/ aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset, kecuali
a)
Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/ atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.
b)
Memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).
c)
Pengadaan barang tersebut merupakan pembentuk barang persediaan.
d)
Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan / di pasar kan kepada masyarakat / Pemda / entitas lain di luar Pemerintah Pusat.
26.
Apabila pekerjaan konstruksi tidak jadi dilaksanakan maka pekerjaan konsultan perencana gedung hanya dapat dibayarkan sebesar
a)
80% dari nilai kontrak
b)
85% dari nilai kontrak
c)
90% dari nilai kontrak
d)
Tidak dapat dibayarkan
27.
Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Hal tersebut masuk pada penilian pada area perubahan apa
a)
Tatalaksana
b)
Pelayanan Publik
c)
Akuntabilitas
d)
SDM Aparatur
28.
Siapakah yang melakukan pengiriman penilaian LKE PMPRB Instansi ke KEMENPAN RB
a)
Inspektur Utama
b)
Ketua PMPRB
c)
Sekretrasis Utama
d)
Kepala BPS
29.
Dasar hukum tentang Petunjuk Teknis Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online adalah?
a)
Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014
b)
Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2018
c)
Permenpan RB Nomor 31 Tahun 2012
d)
Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2015
30.
Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Hal tersebut masuk pada penilian pada area perubahan apa?
a)
Mental Aparatur
b)
Akuntabilitas
c)
Pengawasan
d)
SDM Aparatur
31.
BPS mendapat nilai opini BPK WDP untuk Laporan Keuangan tahun berapa?
a)
2014
b)
2015
c)
2016
d)
2017
32.
Dalam peraturan mana tertuang tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah?
a)
Permenpan RB No. 30 tahun 2018
b)
Permenpan RB No. 14 tahun 2018
c)
Permenpan RB No. 30 tahun 2014
d)
Permenpan RB No. 14 tahun 2015
33.
Area perubahan mana dalam komponen proses yang mempunyai nilai paling besar
a)
Manajemen Perubahan
b)
Penguatan Pengawasan
c)
Penguatan Akuntabilitas
d)
Penataan Sistem Manajemen SDM
34.
Dalam peraturan mana tertuang tentang road map RB tahun 2015 – 2019?
a)
Permenpan RB No. 10 tahun 2015
b)
Permenpan RB No. 11 tahun 2015
c)
Permenpan RB No. 30 tahun 2015
d)
Permenpan RB No. 14 tahun 2015
35.
Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Hal tersebut masuk pada penilian pada area perubahan apa?
a)
Tatalaksana
b)
Kelembagaan
c)
Akuntabilitas
d)
Pengawasan
36.
Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal tersebut masuk pada penilian pada area perubahan apa?
a)
Peraturan Perundang-Undangan
b)
Kelembagaan
c)
Tatalaksana
d)
Akuntabilitas
100 %
