Pasal 20 Ayat (1)

Pasal 20 Ayat (2)

Pasal 20 Ayat (3)

Pasal 20 Ayat (4)

Pasal 20 Ayat (5)

Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan

Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretariat Negara

Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Luar Negeri

Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretariatan Negara

Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Membentuk kabinet menteri

Membahas rancangan undang-undang APBN

Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan APBN

Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba

Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen

Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU

Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet

Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya

Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR

Eksekutif

Legislatif

Yudikatif

Negara dan kepala pemerintahan

Pemerintahan dan kepala eksekutif

Bentuk negara kesatuan

Bentuk negara federasi

Bentuk pemerintahan republik

Sistem pemerintahan presidensil

Sistem pemerintahan parlementer

Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara

Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat

Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen

Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan perlemen, kepala negara akan membubarkan parlemen

Eksekutif

Legislatif

Yudikatif

Negara dan kepala pemerintahan

Pemerintahan dan kepala eksekutif

Bentuk negara kesatuan

Bentuk negara federasi

Bentuk pemerintahan republik

Sistem pemerintahan presidensil

Sistem pemerintahan parlementer

Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung

Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa

Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan

Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini

Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

2 dan 4

1 dan 3

1 dan 4

1 dan 2

3 dan 4

Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.

Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap peri kehidupan.

Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa

Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.

Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya

Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia

Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM

Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolut

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transfaran

Penduduk

Orang asing

Warga negara

Bukan penduduk

Bukan warga negara

Haknya

Legal formal

Kewajibannya

Hukum positif

Hak dan kewajiban

Ius soli

Stelsel aktif

Stelsel pasif

Naturalisasi

Ius Sanguinis

Ius soli

Hak opsi

Hak repudiasi

Naturalisasi

Ius sanguinis

Hak opsi

Ius soli

Hak repudiasi

Naturalisasi

Ius sanguinis

Ius soli

Apatride

Bipatride

Ius sanguinis

Naturalisasi

Ius soli

Apatride

Bipatride

Ius sanguinis

Naturalisasi

Asas keterbukaan

Asas kebenaran substantif

Asas kepentingan nasional

Asas perlindungan maksimum

Asas publisitas asas publisitas

Hak di bidang poltik

Hak di bidang hukum

Hak di bidang ekonomi

Hak di bidang pendidikan

Hak di bidang sosial budaya

Memasuki anggota partai politik

Membantu fakir miskin dan anak terlantar

Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang kayak

Menjadi guru yang mampu mencerdaskan anak bangsa

Menjadi pengusaha yang loyal terhadap pemerintah

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing.

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.

Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.

Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orang tuanya tidak diketahui dengan cara yang sah

anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing

tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.

secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut

tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing

mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya

Kekuatan utama sistem keamanan

Kekuatan utama sistem pertahanan

Kekuatan mayoritas sistem pertahanan

Kekuatan pendukung pertahanan keamanan

Kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan

Menjadi prajurit TNI/Polri

Mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional

Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran

Mengikuti olimpiade fisika, matematika, dan kimia di luar negeri

Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam

Bela negara

Sistem bela negara

Pertahanan negara

Sistem keamanan nasional

Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta