WorksheetsPemahaman MR,ProBis,BCM dan Kode Etik
Total questions: 50
Worksheet time: 38mins
Name
Class
Date
1.
Peran proses bisnis dalam implementasi strategi organisasi yang bersifat jangka panjang, holistik dan prioritas adalah, kecuali
a)
Menjembatani strategi organisasi dalam pengimplementasiannya di tingkat operasional
b)
Membantu dalam menjalankan strategi organisasi di tingkat Kantor Pusat
c)
Sebagai petunjuk pelaksanaan strategi pada tataran operasional
d)
Sistem yang memastikan strategi organisasi dapat dijalankan di tingkat operasional
2.
Menurut ISSA, pengembangan proses model pelayanan administrasi sangat diperlukan bagi Lembaga Jaminan Sosial. Hal ini disebabkan sebagai berikut
a)
Proses model digunakan untuk dapat mengidentifikasi titik-titik potensi kegagalan layanan
b)
Proses model digunakan untuk dapat mengidentifikasi titik-titik potensi risiko internal dan eksternal organisasi
c)
Semua Benar
d)
Semua Salah
3.
Fungsi-fungsi organisasi dikelompokkan ke dalam tiga klasifikasi proses bisnis makro yaitu
a)
Manage Process, Core Process, Support Process
b)
Manage Process, General Process, Support Process
c)
Operational Process, Support Process, Core Process
d)
Service Process, Core Process, Support Process
4.
Yang dimaksud dengan core process adalah
a)
Proses yang menjalankan fungsi pelaksanaan atas berbagai rencana organisasi yang dihasilkan oleh proses pengelolaan
b)
Proses yang menjalankan kegiatan-kegiatan penetapan arah, penetapan strategi, dan arahan bisnis organisasi
c)
Proses yang menjalankan kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan proses utama dalam organisasi
d)
Proses yang mengintegrasikan kegiatan-kegiatan internal organisasi dengan mitra kerja eksternal, dalam pelaksanaan proses utama organisasi
5.
Dalam konteks BPJS Kesehatan saat ini, yang termasuk sebagai core process secara berturut-turut adalah
a)
Manajemen Perluasan Peserta, Manajemen Kepesertaan, Manajemen Kolekting Iuran, Manajemen Kepatuhan, Manajemen Fasilitas Kesehatan, Manajemen Jaminan Pembiayaan Manfaat Kesehatan, Manajemen Utilisasi dan Pencegahan Kecurangan
b)
Manajemen Perluasan Peserta, Manajemen Pelayanan Peserta, Manajemen Denda Iuran, Manajemen Kepatuhan, Manajemen Fasilitas Kesehatan, Manajemen Jaminan Pembiayaan Manfaat Kesehatan, Manajemen Utilisasi dan Pencegahan Kecurangan
c)
Manajemen Perluasan Peserta, Manajemen Pelayanan Peserta, Manajemen Kolekting Iuran, Manajemen Kepatuhan, Manajemen Fasilitas Kesehatan, Manajemen Jaminan Pembiayaan Manfaat Kesehatan, Manajemen Utilisasi dan Pencegahan Kecurangan
d)
Manajemen Perluasan Peserta, Manajemen Pelayanan Peserta, Manajemen Kolekting Iuran, Manajemen Kepatuhan, Manajemen Fasilitas Kesehatan, Manajemen Pelayanan Kesehatan, Manajemen Utilisasi dan Pencegahan Kecurangan
6.
Yang bukan termasuk dalam manage process adalah
a)
Aktuaria
b)
Manajemen Sistem Organisas
c)
Penelitian dan Pengembangan
d)
Manajemen Risiko
7.
Yang dimaksud dengan Business Process Management adalah
a)
Merupakan seni dan ilmu dalam pengelolaan, pengendalian dan peningkatan proses bisnis dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi
b)
Merupakan seni dan ilmu tentang bagaimana merubah input menjadi output melalui serangkaian kegiatan, baik dalam suatu fungsi maupun lintas fungsi organisasi
c)
Merupakan seni dan ilmu tentang bagaimana pekerjaan dilakukan dalam organisasi untuk memastikan outcomes secara konsisten dan mendapatkan kemanfaatan dari setiap perbaikan
d)
Semua benar
8.
Pro-Ops dan IK dapat diimplementasikan dengan baik di jajaran operasional, apabila
a)
Terdapat peran aktif BPO dalam melakukan internalisasi
b)
Duta BPJS Kesehatan melaksanakan Pro-Ops yang telah ditetapkan
c)
Pro-Ops dan IK menjadi panduan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan
d)
Semua benar
9.
Prosedur Operasional (Pro-Ops) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan tentang proses pelaksanaan aktivitas organisasi, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa dilakukan, adalah proses bisnis level ke
a)
Level 4
b)
Level 3
c)
Level 2
d)
Level 1
10.
Yang dimaksud dengan Level 0 pada tingkatan Proses Bisnis BPJS Kesehatan adalah
a)
Bagian dari proses yang memiliki tujuan yang lebih spesifik dalam mendukung proses utama
b)
Kumpulan proses pekerjaan yang saling terkait yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tertentu yang dapat mendukung pencapaian tujuan utama organisasi
c)
Bagian terkecil dari aktivitas yang menjelaskan langkah-langkah harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
d)
Gabungan aktivitas lintas fungsi/unit dalam proses kerja yang harus dilakukan yang menunjang pencapaian tujuan yang sangat spesifik dalam sebuah organisasi
11.
Kegunaan aktivitas kritis di dalam Pro-Ops adalah
a)
Mengetahui aktor yang melaksanakan aktivitas kritis tersebut
b)
Mengetahui aktivitas mana yang menjadi titik kritis kegagalan proses
c)
Memahami standar baku manajemen risiko
d)
Mengetahui perlakukan risiko yang akan dilaksanakan
12.
Yang bukan termasuk dalam bagian utama Prosedur Operasional (Pro-Ops) adalah
a)
Ruang Lingkup
b)
Identitas Dokumen
c)
Diagram Alir
d)
Manajemen Risiko
13.
Pada format Instruksi Kerja BPJS Kesehatan termuat hal-hal sebagai berikut, kecuali
a)
Ruang Lingkup
b)
Aktivitas
c)
Nomor Proses Operasional (Pro-Ops)
d)
Dasar Hukum
14.
Pedoman Manajemen Proses Bisnis BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Direksi nomor
a)
Perdir nomor 68 tahun 2017
b)
Perdir nomor 68 tahun 2018
c)
Perdir nomor 46 tahun 2017
d)
Perdir nomor 86 tahun 2018
15.
Koordinator Proses Bisnis/TORBIZ di Kantor Cabang adalah
a)
Kepala Cabang
b)
Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan
c)
Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik
d)
Seluruh Kepala Bidang
16.
Terima, alihkan, kurangi, tangani merupakan opsi dalam
a)
Identifikasi risiko
b)
Penanganan risiko
c)
Pemantauan risiko
d)
Konteks risiko
17.
Hal yang mampu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak bila risiko tersebut terjadi adalah
a)
Penyebab risiko
b)
Penanganan risiko
c)
Pengendalian risiko
d)
Dampak Risiko
18.
Tabel mengenai indikator / Key Risk Indicator (KRI) tercantum dalam Formulir Manajemen Risiko
a)
FMR2 – Identifikasi Risiko
b)
FMR3 – Analisis dan Evaluasi Risiko
c)
FMR4 – Penanganan Risiko
d)
FMR5 – Monev Penanganan Risiko
19.
Yang bukan kriteria dampak umum yang digunakan dalam menetapkan nilai dampak adalah
a)
Deviasi target
b)
Indeks Opini Pegawai
c)
Customer Satisfaction Index
d)
Skor tata kelola organisasi yang baik
20.
Melaporkan profil risiko melalui fasilitator risiko sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan merupakan tugas dan tanggung jawab dari
a)
Risk Admin (RIA)
b)
Koordinator Risiko (RICO)
c)
Asdep/Ka. Bidang (Pemilik Risiko)
d)
Depdirbid/Depwil/Ka. Cabang (Pemilik Risiko Kunci)
21.
Risiko adalah hal-hal yang bilamana terjadi mempunyai pengaruh pada
a)
Pencapaian sasaran
b)
Penanganan
c)
Tindak lanjut penyelesaian
d)
Manajemen krisis
22.
Arsitektur manajemen risiko BPJS Kesehatan terdiri dari
a)
Prinsip-prinsip, kerangka kerja dan proses manajemen risiko
b)
Penilaian, identifikasi dan analisa evaluasi risiko
c)
Prinsip-prinsip, penilaian dan penanganan risiko
d)
Proses, identifikasi dan penanganan risiko
23.
Berikut tingkatan kriteria kemungkinan dan kriteria dampak BPJS Kesehatan
a)
Rendah, sedang, tinggi
b)
Sangat rendah, rendah, normal, tinggi, sangat tinggi
c)
Sangat rendah, rendah, menengah, tinggi, sangat tinggi
d)
Sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi
24.
Nilai risiko dengan mempertimbangkan adanya pengendalian risiko/existing control (exco) merupakan
a)
Inheren Risk
b)
Residual Risk
c)
Current Risk
d)
Actual Risk
25.
Kebijakan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab terkait fungsi pengelolaan risiko di lingkungan BPJS Kesehatan dijabarkan dalam
a)
Piagam Manajemen Risiko
b)
Juklak Manajemen Risiko
c)
Audit Charter
d)
Pedoman Manajemen Risiko
26.
Jenis klasifikasi risiko yang diakibatkan oleh ketidakcukupan keuangan BPJS Kesehatan menurut Peraturan OJK nomor 01 tahun 2015 adalah
a)
Strategis
b)
Operasional
c)
Tata Kelola
d)
Dukungan Dana
27.
Nama Aplikasi Manajemen Risiko yang digunakan sebagai tools dalam melakukan implemetasi manajemen risiko adalah
a)
DEFRADA
b)
MARKO
c)
HCIS
d)
MONICA
28.
Jika kemungkinan risikonya tinggi dan dampak risikonya sedang, maka tingkat risikonya adalah
a)
Sangat Tinggi
b)
Tinggi
c)
Menengah
d)
Rendah
29.
Kriteria kebijakan untuk penanganan risiko sangat tinggi adalah
a)
Tidak perlu penanganan, namun perlu pemantaua
b)
Memerlukan penanganan tindakan mitigasi
c)
Memerlukan penanganan tindakan mitigasi dengan tepat
d)
Perlu mendapatkan prioritas utama dan segera untuk dilakukan penanganan dengan tindakan mitigasi yang detail rinci
30.
Yang bukan merupakan Risiko Utama BPJS Kesehatan Tahun 2019 adalah
a)
Tidak tercapainya target investasi tahun 2019
b)
Tidak tercapainya target kolektabilitas iuran tahun 201
c)
Tidak tercapainya target kepuasan peserta tahun 2019
d)
Terjadinya defisit yang melampaui target RKA Tahun 2019
31.
Fungsi dari Key Risk Indicator (KRI) adalah sebagai berikut, kecuali
a)
Indikator dari kemungkinan munculnya suatu dampak berupa kerugian di masa yang akan datang
b)
Memberikan informasi risiko yang akan terjadi di awal waktu
c)
Indikator yang menjadi sebuah pemberitahuan dini
d)
Memberikan informasi risiko yang telah terjadi
32.
Pernyataan yang kurang tepat terkait integrasi Control Management System (CMS) dengan Pengelolaan Risiko adalah
a)
Risiko Utama tidak harus align dengan APC Kepwil atau KC
b)
Aktivitas pada CMS merupakan aktivitas mitigasi pada pengelolaan risiko
c)
Indikator aktivitas pada CMS digunakan sebagai Key Risk Indicator (KRI) pada pengelolaan risiko
d)
Nama risiko diambil dari APC Kepwil atau KC
33.
Yang termasuk kondisi Disruptiv Incident dalam Bussines Contiunity Management (BCM) adalah .....
a)
Equipment Failure
b)
Business process falure
c)
Governmental issue
d)
Semua Benar
34.
Usaha-usaha yang dilakukan agar bisnis tetap dapat beroperasi pada kondisi yang acceptable pada saat terjadinya disruptive incident adalah pengertian dari …..
a)
Business Continuity
b)
Governmental issue
c)
Business process falure
d)
Equipment Failure
35.
Dalam 11 Peristiwa Disruptif Kegagalan koneksi data dengan pihak eksternal termasuk peristiwa ke ….
a)
3
b)
4
c)
5
d)
6
36.
Peraturan yang mengatur tentang Bussines Contiunity Management (BCM) tertuang dalam peraturan Direksi Nomor…..
a)
Peraturan Direksi Nomor 27 tahun 2017
b)
Peraturan Direksi Nomor 25 tahun 2016
c)
Peraturan Direksi Nomor 26 tahun 2018
d)
Peraturan Direksi Nomor 25 tahun 2017
37.
Koordinator BCM BPJS Kesehatan adalah …..
a)
Direktur Utama
b)
Direktur Teknis
c)
Deputi Direksi AMR
d)
Asisten Deputi MR
38.
Jika terjadi kondisi disaster langkah selanjutnya yang dijalankan adalah …..
a)
Menjalankan Call Tree Respone
b)
Menjalankan SOP Tanggap Darurat
c)
Menjalankan BC Preventive
d)
Menjalankan Identifikasi Insiden Disruptif
39.
Jika terjadi kondisi non disaster langkah selanjutnya yang dijalankan adalah …..
a)
Menjalankan Call Tree Respone
b)
Menjalankan SOP Tanggap Darurat
c)
Menjalankan BC Preventive
d)
Menjalankan Identifikasi Insiden Disruptif
40.
Langkah kedua di Strategi Korektif dalam peristiwa Bencana (alam atau buatan manusia) adalah …..
a)
Membuat pengumuman permintaan maaf
b)
Mengalihkan layanan kesehatan kepada faskes terdekat lain
c)
Mengalihkan ke KC/KLOK terdekat
d)
Memberikan informasi kepesertaan melalui tenda darurat
41.
Rencana organisasi untuk menghadapi insiden disruptif dituangkan dalam dokumen….
a)
BC Strategi dan BC Prosedur
b)
Informed dan Consulted
c)
Responsible dan BC Prosedur
d)
BC Strategi dan Consuled
42.
Peristiwa Disruptif dalam Implementasi BCM BPJS Kesehatan berjumlah
a)
14
b)
13
c)
12
d)
11
43.
Kode Etik BPJS Kesehatan mengatur 3 hal pokok yaitu, kecuali:
a)
Pengelolaan Gratifikasi
b)
Pengelolaan Benturan Kepentingan
c)
Pengelolaan WBS
d)
Pengelolaan Penghargaan Pegawai
44.
Apa yang dimaksud dengan WBS (Whistle Blowing):
a)
Suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Duta BPJS Kesehatan
b)
Suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi Atasan untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Duta BPJS Kesehatan
c)
Suatu sistem yang digunakan oleh TAD untuk melaporkan pelanggaran Duta BPJS Kesehatan
d)
Suatu sistem untuk melaporkan pelanggaran ke Presiden
45.
Kegiatan yang tidak termasuk dalam benturan kepentingan, yaitu:
a)
Bekerja sebagai Dosen, Pegawai di organisasi lain, Konsultan di RS
b)
Pengurus RS, Distributor obat dan Alat Kesehatan
c)
Anggota, Pengurus, Simpatisan Partai Politik
d)
Narasumber/Pemateri kegiatan sosialisasi dalam rangka Kedinasan
46.
Yang merupakan contoh gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, yaitu….
a)
Pemberian Sesama Pegawai Paling banyak Rp 200.000 per orang dengan total Rp 1.000.000 dalam 1 tahun Tidak dalam bentuk uang
b)
Pemberian Sesama Pegawai Tidak Terkait Kedinasan
c)
Pemberian sesama Pegawai/Pejabat tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk uang yang melebihi Rp. 200.000 per orang dengan total pemberian maksimal Rp. 1.000.000 dari pemberi yang sama
d)
Penghargaan Terkait Prestasi Kerja Sesuai dengan Peraturan
47.
Yang merupakan contoh grafikasi yang wajid dilaporkan, yaitu …
a)
Pemberian karena hubungan keluarga yang memiliki konfilk kepentingan
b)
Pemberian sesama Pegawai/Pejabat tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk uang yang melebihi Rp. 200.000 per orang dengan total pemberian maksimal Rp. 1.000.000 dari pemberi yang sama
c)
Hidangan yang berlaku umum
d)
Manfaat Koperasi, organisasi kepegawaianan yang Berlaku Umum
48.
Masa jabatan dalam keanggotaan Komite Etika, yaitu…
a)
4 Tahun
b)
3 Tahun
c)
2 Tahun
d)
1 Tahun
49.
Peraturan Direksi yang mengatur tentang kode etik tertuang dalam peraturan Direksi Nomor …..
a)
Peraturan Direksi Nomor 84 Tahun 2018
b)
Peraturan Direksi Nomor 85 Tahun 2018
c)
Peraturan Direksi Nomor 84 Tahun 2017
d)
Peraturan Direksi Nomor 85 Tahun 2017
50.
Dalam kalender budaya organisasi komitmen untuk penerapan integritas melalui implementasi kode etik dilaksanakan pada bulan…..
a)
April
b)
Maret
c)
Februari
d)
Januari
100 %
