Font size
S
M
L
XL
WorksheetsKeruneg1
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Name
Class
Date
1.
Penentuan tingkat kelemahan pengendalian dilakukan
melalui tahapan-tahapan berikut:
melalui tahapan-tahapan berikut:
a)
Mempertimbangkan Keberadaan Pengendali Pengganti
b)
Menentukan Potensi Terjadinya Salah Saji
c)
Menentukan tingkat kelemahan pengendalian
d)
Menentukan risiko pengendalian
2.
Modus Mark Up nilai agunan dapat dilakukan oleh …….
a)
Debitur
b)
Debitur dengan Kreditur
c)
Notaris dan BPN
d)
Appraiser dan Kreditur
3.
Manakah pernyataan yang paling tepat?
a)
Perhitungan kerugian negara tidak dapat distandarkan meski untuk kasus serupa
b)
Pemeriksa berpedoman pada SPKN dalam menghitung kerugian negara
c)
Tidak ada celah dalam metode perhitungan kerugian negara yang dapat dipermasalahkan dalam persidangan
d)
Kerugian negara dapat saja terjadi tanpa adanya perbuatan melawan hukum
4.
Metode "Apple to Apple Comparison" biasanya digunakan untuk …
a)
kasus pengadaan tanah setempat untuk kepentingan umum
b)
kasus pengadaan barang yang unik
c)
kasus pengadaan barang bergerak
d)
kasus pengadaan fiktif
5.
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
a)
UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1)
b)
UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2)
c)
UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1)
d)
UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 2 ayat (2)
6.
Siapa yang berwenang menetapkan terbukti adanya kerugian keuangan negara dan besara nilai kerugian yang harus dikembalikan menutur hukum pidana
a)
BPK
b)
Hakim
c)
a dan b benar
d)
a dan c salah
7.
Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas dalam perkara korupsi meskipun secara nyata telah ada kerugian negara, karena unsur-unsur pidana korupsi tidak terpenuhi merupakan landasan teori tentang kewenangan dan penyebutan kerugian negara/daerah dari sudut pandang?
a)
Tinjauan dari Ranah Hukum Pidana
b)
Tinjauan dari Ranah Hukum Perdata
c)
a dan b benar
d)
a dan c salah
8.
Dalam penyidikan perkara korupsi ada kemungkinan tersangka meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara
a)
penyidikan terpaksa dihentikan dan penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikannya kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakuka gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka
b)
Penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap bekas tersangka yang telah merugikan keuangan negara tersebut
c)
Penyidik menyerahkan salinan berkas berita acara sidang kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa
d)
Negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya
9.
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
a)
UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1)
b)
UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2)
c)
UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1)
d)
UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 2 ayat (2)
10.
Siapa yang berwenang menetapkan terbukti adanya kerugian keuangan negara dan besara nilai kerugian yang harus dikembalikan menutur hukum pidana
a)
BPK
b)
Hakim
c)
a dan b benar
d)
a dan c salah
11.
Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas dalam perkara korupsi meskipun secara nyata telah ada kerugian negara, karena unsur-unsur pidana korupsi tidak terpenuhi merupakan landasan teori tentang kewenangan dan penyebutan kerugian negara/daerah dari sudut pandang?
a)
Tinjauan dari Ranah Hukum Pidana
b)
Tinjauan dari Ranah Hukum Perdata
c)
a dan b benar
d)
a dan c salah
12.
Dalam penyidikan perkara korupsi ada kemungkinan tersangka meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara
a)
penyidikan terpaksa dihentikan dan penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikannya kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakuka gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka
b)
Penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap bekas tersangka yang telah merugikan keuangan negara tersebut
c)
Penyidik menyerahkan salinan berkas berita acara sidang kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa
d)
Negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya
13.
Manakah konsep ekonomis berikut dalam konteks pemeriksaan kinerja yang tidak benar?
a)
Ekonomi berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses
dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar
dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar
b)
Tidak ada pilihan jawaban yang tidak benar
c)
Organisasi yang ekonomis memperoleh input pada kualitas dan kuantitas
yang tepat, dengan harga termurah
yang tepat, dengan harga termurah
d)
Penekanan untuk aspek ekonomi berhubungan
dengan perolehan barang atau jasa sebelum digunakan dalam proses
dengan perolehan barang atau jasa sebelum digunakan dalam proses
14.
Manakah konsep efisiensi berikut dalam konteks pemeriksaan kinerja yang tidak benar?
a)
Suatu entitas
dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input
minimal
dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input
minimal
b)
Efisiensi merupakan hubungan yang optimal antara input dan output
c)
Suatu entitas
dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal
dengan jumlah input
tertentu
dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal
dengan jumlah input
tertentu
d)
Tidak ada pilihan jawaban yang tidak benar
15.
Manakah konsep efektivitas berikut dalam konteks pemeriksaan kinerja yang tidak benar?
a)
Efektif
berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan
berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan
b)
Efektivitas berkaitan dengan
hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (outcome)
hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (outcome)
c)
Tidak ada pilihan jawaban yang tidak benar
d)
Efektivitas adalah pencapaian tujuan
16.
Manakah pernyataan berikut terkait kinerja yang benar?
a)
pengukuran kinerja adalah
suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang
belum ditentukan
suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang
belum ditentukan
b)
kinerja adalah sebagai rencana hasil
c)
Suatu organisasi dikatakan memiliki kinerja yang optimal,
jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkanhanya terbatas bagi karyawan
jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkanhanya terbatas bagi karyawan
d)
Semakin tinggi kinerja Organisasi, semakin tinggi tingkat
pencapaian tujuan organisasi.
pencapaian tujuan organisasi.
17.
Manakah tahap berikut ini yang tidak termasuk dalam perencanaan pemeriksaan kinerja?
a)
Pemahaman entitas dan pengidentifikasian masalah
b)
Penentuan sebab
c)
Penyusunan RKP dan P2 Terinci
d)
Semua pilihan jawaban salah
18.
Manakah tahap berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari pemahaman entitas?
a)
Membuat temuan pemeriksaan
b)
Mengidentifikasi masalah
c)
Memperoleh data
d)
Semua pilihan jawaban salah
19.
Penentuan tingkat kelemahan pengendalian dilakukan
melalui tahapan-tahapan berikut:
melalui tahapan-tahapan berikut:
a)
Mempertimbangkan Keberadaan Pengendali Pengganti
b)
Menentukan Potensi Terjadinya Salah Saji
c)
Menentukan tingkat kelemahan pengendalian
d)
Menentukan risiko pengendalian
20.
Modus Mark Up nilai agunan dapat dilakukan oleh …….
a)
Debitur
b)
Debitur dengan Kreditur
c)
Notaris dan BPN
d)
Appraiser dan Kreditur
21.
Manakah pernyataan yang paling tepat?
a)
Perhitungan kerugian negara tidak dapat distandarkan meski untuk kasus serupa
b)
Pemeriksa berpedoman pada SPKN dalam menghitung kerugian negara
c)
Tidak ada celah dalam metode perhitungan kerugian negara yang dapat dipermasalahkan dalam persidangan
d)
Kerugian negara dapat saja terjadi tanpa adanya perbuatan melawan hukum
22.
Metode "Apple to Apple Comparison" biasanya digunakan untuk …
a)
kasus pengadaan tanah setempat untuk kepentingan umum
b)
kasus pengadaan barang yang unik
c)
kasus pengadaan barang bergerak
d)
kasus pengadaan fiktif
23.
Rekomendasi yang menitik beratkan pada aspek pemenuhan mekanisme peraturan perundang-undangan adalah rekomendasi yang….
a)
menyatakan agar pimpinan instansi menindaklanjuti penyelesaian indikasi kerugian negara/daerah sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
b)
menyatakan agar pimpinan instansi menindaklanjuti penyelesaian indikasi kerugian negara/daerah sesuai mekanisme yang ada
c)
menyatakan agar pihak yang bertanggungjawab menindaklanjuti penyelesaian indikasi kerugian negara/daerah sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
d)
menyatakan agar pelaku penyebab kerugian negara menindaklanjuti penyelesaian indikasi kerugian negara/daerah sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
24.
Rekomendasi yang menitikberatkan pada aspek pemenuhan mekanisme peraturan perundang-undangan mengendepankan aspek….
a)
kejujuran dan mekanisme sesuai peraturan undangan
b)
kepastian sesuai peraturan perundang undangan
c)
kepastian dan mekanisme sesuai peraturan perundang undangan
d)
ketidakpastian dan mekanisme sesuai peraturan perundang undangan
25.
Rekomendasi yang menggabungkan tercapainya aspek efektivitas pengembalian kerugian negara/daerah dan pemenuhan mekanisme peraturan perundang undangan menjembatani
a)
pemulihan kerugian negara daerah
b)
pemulihan kerugian negara daerah dan pemenuhan peraturan perundang-undangan
c)
pemenuhan peraturan perundang-undangan
d)
Semua Salah
26.
Rekomendasi yang menggabungkan tercapainya aspek efektivitas pengembalian kerugian negara/daerah dan pemenuhan mekanisme peraturan perundang undangan dapat diberikan apabila….
a)
Penanggung jawab kerugian negara memiliki itikad baik untuk membayar dan menyelesaikan kerugian negara/daerah
b)
Penanggung jawab kerugian telah membayar kerugian negara/daerah
c)
Semua Benar
d)
Semua Salah
27.
Apabila kerugian negara/daerah telah dipulihkan maka temuan pemeriksaan….
a)
Tidak dimuat di LHP
b)
Dimuat di LHP namun kondisi penyelesaian kerugian dimuat dalam kondisi
c)
Dimuat di LHP namun kondisi penyelesaian kerugian negara tidak dimuat di kondisi
d)
Dimuat di LHP namun kondisi penyelesaian kerugian negara dimuat dalam tindak lanjut temuan
28.
Informasi kerugian negara/daerah berasal dari….
a)
BPK
b)
Aparat Pengawas Intern Pemerintah
c)
BPK dan Aparat Pengas Intern
d)
Aparat Penegak Hukum
29.
Lingkup pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah adalah mulai dari diterimanya informasi kerugian negara/daerah oleh TPKN/TPKD sampai dengan….
a)
pembayaran tunai atas kerugian dimaksud atau proses penghapusan
b)
proses hukum atas kerugian negara/daerah
c)
Semua Salah
d)
Semua Benar
30.
Dalam memutuskan nilai yang akan dijadikan dasar, pemeriksa sebaiknya
mempertimbangkan hal-hal berikut, kecuali:
mempertimbangkan hal-hal berikut, kecuali:
a)
karakteristik (sifat, besar dan tugas pokok) dan lingkungan entitas yang
diperiksa
diperiksa
b)
area dalam laporan keuangan yang menjadi perhatian pengguna laporan
keuangan
keuangan
c)
kestabilan atau keandalan nilai yang akan dijadikan dasar
d)
pertimbangan reliabilitas atau keakuratan data
31.
Dasar penetapan materialitas yang dapat digunakan oleh pemeriksa adalah sebagai
berikut:
berikut:
a)
total penerimaan atau total belanja, untuk entitas nirlaba
b)
laba sebelum pajak atau pendapatan, untuk entitas yang bertujuan mencari
laba
laba
c)
Nilai penyertaan modal pada entitas yang bersumber dari investasi
d)
nilai aset bersih atau ekuitas, untuk entitas yang berbasis aset.
32.
nilai maksimum yang menjadi batas pemeriksa untuk
meyakini bahwa semua salah saji yang di atas nilai tersebut dianggap material dan
dapat mempengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan tersebut (para
pemangku kepentingan/ stakeholders) merupakan definisi dari:
meyakini bahwa semua salah saji yang di atas nilai tersebut dianggap material dan
dapat mempengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan tersebut (para
pemangku kepentingan/ stakeholders) merupakan definisi dari:
a)
Tolerable Misstatement
b)
Materialitas awal (PM)
c)
Business Risk Matrix (BRM)
d)
audit risk model
33.
Penggunaan tingkat materialitas yang paling rendah (paling
konservatif) pada pemeriksaan atas laporan keuangan entitas yaitu ketika dalam kondisi, Kecuali:
konservatif) pada pemeriksaan atas laporan keuangan entitas yaitu ketika dalam kondisi, Kecuali:
a)
laporan keuangan entitas yang baru kali
pertama diperiksa
pertama diperiksa
b)
laporan keuangan entitas yang
mempunyai risiko pemeriksaan tinggi
mempunyai risiko pemeriksaan tinggi
c)
belum mempunyai sistem pengendalian
internal yang memadai
internal yang memadai
d)
lingkungan entitas yang
kompleks
kompleks
34.
Dalam memutuskan nilai yang akan dijadikan dasar, pemeriksa sebaiknya
mempertimbangkan hal-hal berikut, kecuali:
mempertimbangkan hal-hal berikut, kecuali:
a)
karakteristik (sifat, besar dan tugas pokok) dan lingkungan entitas yang
diperiksa
diperiksa
b)
area dalam laporan keuangan yang menjadi perhatian pengguna laporan
keuangan
keuangan
c)
kestabilan atau keandalan nilai yang akan dijadikan dasar
d)
pertimbangan reliabilitas atau keakuratan data
35.
Dasar penetapan materialitas yang dapat digunakan oleh pemeriksa adalah sebagai
berikut:
berikut:
a)
total penerimaan atau total belanja, untuk entitas nirlaba
b)
laba sebelum pajak atau pendapatan, untuk entitas yang bertujuan mencari
laba
laba
c)
Nilai penyertaan modal pada entitas yang bersumber dari investasi
d)
nilai aset bersih atau ekuitas, untuk entitas yang berbasis aset.
36.
nilai maksimum yang menjadi batas pemeriksa untuk
meyakini bahwa semua salah saji yang di atas nilai tersebut dianggap material dan
dapat mempengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan tersebut (para
pemangku kepentingan/ stakeholders) merupakan definisi dari:
meyakini bahwa semua salah saji yang di atas nilai tersebut dianggap material dan
dapat mempengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan tersebut (para
pemangku kepentingan/ stakeholders) merupakan definisi dari:
a)
Tolerable Misstatement
b)
Materialitas awal (PM)
c)
Business Risk Matrix (BRM)
d)
audit risk model
37.
Penggunaan tingkat materialitas yang paling rendah (paling
konservatif) pada pemeriksaan atas laporan keuangan entitas yaitu ketika dalam kondisi, Kecuali:
konservatif) pada pemeriksaan atas laporan keuangan entitas yaitu ketika dalam kondisi, Kecuali:
a)
laporan keuangan entitas yang baru kali
pertama diperiksa
pertama diperiksa
b)
laporan keuangan entitas yang
mempunyai risiko pemeriksaan tinggi
mempunyai risiko pemeriksaan tinggi
c)
belum mempunyai sistem pengendalian
internal yang memadai
internal yang memadai
d)
lingkungan entitas yang
kompleks
kompleks
38.
Rekomendasi yang menitik beratkan pada aspek pemenuhan mekanisme peraturan perundang-undangan adalah rekomendasi yang….
a)
menyatakan agar pimpinan instansi menindaklanjuti penyelesaian indikasi kerugian negara/daerah sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
b)
menyatakan agar pimpinan instansi menindaklanjuti penyelesaian indikasi kerugian negara/daerah sesuai mekanisme yang ada
c)
menyatakan agar pihak yang bertanggungjawab menindaklanjuti penyelesaian indikasi kerugian negara/daerah sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
d)
menyatakan agar pelaku penyebab kerugian negara menindaklanjuti penyelesaian indikasi kerugian negara/daerah sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
39.
Rekomendasi yang menitikberatkan pada aspek pemenuhan mekanisme peraturan perundang-undangan mengendepankan aspek….
a)
kejujuran dan mekanisme sesuai peraturan undangan
b)
kepastian sesuai peraturan perundang undangan
c)
kepastian dan mekanisme sesuai peraturan perundang undangan
d)
ketidakpastian dan mekanisme sesuai peraturan perundang undangan
40.
Rekomendasi yang menggabungkan tercapainya aspek efektivitas pengembalian kerugian negara/daerah dan pemenuhan mekanisme peraturan perundang undangan menjembatani
a)
pemulihan kerugian negara daerah
b)
pemulihan kerugian negara daerah dan pemenuhan peraturan perundang-undangan
c)
pemenuhan peraturan perundang-undangan
d)
Semua Salah
41.
Rekomendasi yang menggabungkan tercapainya aspek efektivitas pengembalian kerugian negara/daerah dan pemenuhan mekanisme peraturan perundang undangan dapat diberikan apabila….
a)
Penanggung jawab kerugian negara memiliki itikad baik untuk membayar dan menyelesaikan kerugian negara/daerah
b)
Penanggung jawab kerugian telah membayar kerugian negara/daerah
c)
Semua Benar
d)
Semua Salah
42.
Apabila kerugian negara/daerah telah dipulihkan maka temuan pemeriksaan….
a)
Tidak dimuat di LHP
b)
Dimuat di LHP namun kondisi penyelesaian kerugian dimuat dalam kondisi
c)
Dimuat di LHP namun kondisi penyelesaian kerugian negara tidak dimuat di kondisi
d)
Dimuat di LHP namun kondisi penyelesaian kerugian negara dimuat dalam tindak lanjut temuan
43.
Informasi kerugian negara/daerah berasal dari….
a)
BPK
b)
Aparat Pengawas Intern Pemerintah
c)
BPK dan Aparat Pengas Intern
d)
Aparat Penegak Hukum
44.
Lingkup pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah adalah mulai dari diterimanya informasi kerugian negara/daerah oleh TPKN/TPKD sampai dengan….
a)
pembayaran tunai atas kerugian dimaksud atau proses penghapusan
b)
proses hukum atas kerugian negara/daerah
c)
Semua Salah
d)
Semua Benar
45.
Dalam hukum pembuktian perkara pidana diikat dengan beberapa ketentuan diantaranya yaitu diperlukan adanya keyakinan hakim atas.....KECUALI:
a)
terjadinya tindak pidana
b)
adanya bukti yang cukup
c)
terdakwa melakukan tindak pidana
d)
terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya
46.
Apakah perbedaan prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana dengan pembuktian hukum acara perdata?
a)
hukum pembuktian perkara pidana tidak diperlukan keyakinan hakim
b)
hukum pembuktian perkara perdata diperlukan keyakinan hakim
c)
jawaban a dan b benar
d)
jawaban a dan b salah
47.
Dalam hal menentukan kerugian negara dengan sumber perikatan, memerlukan pemahaman diantaranya atas:
a)
Pihak-pihak dalam kontrak
b)
Hal-hal yang membatalkan kontrak
c)
Masa berlaku kontrak
d)
Anggaran kegiatan
48.
Dalam hal menentukan kerugian negara dengan sumber perikatan, memerlukan pemahaman diantaranya atas, kecuali:
a)
Sahnya kontrak
b)
Kekuatan mengikat suatu kontrak
c)
Pengaturan wanprestasi
d)
Analisa harga satuan
49.
Perluasan definisi Pegawai Negeri menurut UU Tipikor diantaranya :)
a)
Meliputi pegawai negeri dalam UU Kepegawaian
b)
Meliputi pegawai negeri dalam KUH Perdata
c)
Orang yang menerima gaji/upah dari korporasi
d)
orang yang menerima gaji/upah dari yayasan/badan hukum
50.
Keuangan Negara berdasarkan UU Tipikor adalah :
a)
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak, kewajiban, dan investasi yang timbul
b)
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk sebagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul
c)
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul
d)
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul
51.
Keuangan Negara berdasarkan UU Tipikor meliputi kekayaan negara yang berada dalam, kecuali :)
a)
dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara pusat dan daerah
b)
dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/D, yayasan, badan hukum, perusahaan yang menyertakan modal negara
c)
dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara
d)
dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban perusahaan yang terikat pelaksanaan pekerjaan dengan negara
52.
Dalam perspektif UU Tipikor, korupsi merupakan :
a)
Perbuatan melawan hukum, tindakan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kesempatan karena adanya niat dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri
b)
Perbuatan melawan hukum, tindakan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kesempatan karena jabatan atau kedudukannya untuk memperkaya diri dan korporasi
c)
Perbuatan melawan hukum, tindakan penyalahgunaan situasi, untuk memperkaya korporasi
d)
Perbuatan melawan hukum, tindakan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kesempatan karena desakan kepentingan
53.
Pada pasal 32 ayat 1 UU Tipikor, yang dimaksud "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah:
a)
kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang dan akuntan publik yang ditunjuk
b)
kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk
c)
kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa dan keterangan tenaga ahli di depan hakim
d)
kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil laporan masyarakat yang dimuat dalam temuan instansi yang berwenang dan akuntan publik yang ditunjuk serta keterangan tenaga ahli di depan hakim
54.
Bentuk kerugian negara berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut :)
a)
Pengeluaran sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya dikeluarkan
b)
Pengeluaran sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil dari yang seharusnya
c)
Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada
d)
Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih kecil dari yang seharusnya
55.
Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat beberapa modus operandi penyimpangan, kecuali:
a)
Persekongkolan antara Bouwheer dengan peserta lelang untuk mengatur
dan/atau menentukan pemenang lelang (Lelang Proforma)
dan/atau menentukan pemenang lelang (Lelang Proforma)
b)
Persekongkolan antara Pengawas pekerjaan dengan kontraktor/penyedia
barang/jasa
barang/jasa
c)
Mark-up harga
d)
Proses dan/atau dokumen lelang yang sengaja dibuat untuk menguntungkan
pemerintah
pemerintah
56.
Pengelompokan bidang pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan UU Nomot 17 Tahun 2003 yaitu :
a)
Sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
b)
Sub bidang pengelolaan fiskal
c)
Sub bidang pengelolaan moneter
d)
Semua benar
57.
Meliputi seluruh obyek yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara, merupakan pengertian Keuangan Negara dari sisi........
a)
Proses
b)
Subyek
c)
Obyek
d)
Tujuan
58.
Unsur kerugian keuangan negara menurut Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah.......
a)
Kekurangan uang, surat berharga, dan barang
b)
Jumlahnya nyata dan pasti
c)
Sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
d)
Semua benar
59.
Untuk menentukan kerugian keuangan negara yang pasti, diperlukan
metode yang tepat dengan mempertimbangkan antara lain :
metode yang tepat dengan mempertimbangkan antara lain :
a)
Modus operandi penyimpangan
b)
Peraturan perundang-undangan terkait
c)
a dan b benar
d)
a dan b salah
60.
Unsur kerugian menurut hukum perdata yaitu :
a)
Biaya dan rugi
b)
Biaya dan Bunga
c)
Biaya, rugi, dan bunga
d)
Rugi dan bunga
61.
Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata adalah :
a)
Tidak melaksanakan seluruh prestasi yang telah diperjanjikan
b)
Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
c)
Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian yang telah disepakati
d)
Semua benar
62.
Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian sah apabila memenuhi unsur, kecuali :
a)
Ditandatangani salah satu pihak
b)
Suatu hal tertentu
c)
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
d)
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
63.
Dalam hukum pembuktian perkara pidana diikat dengan beberapa ketentuan diantaranya yaitu diperlukan adanya keyakinan hakim atas.....KECUALI:
a)
terjadinya tindak pidana
b)
adanya bukti yang cukup
c)
terdakwa melakukan tindak pidana
d)
terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya
64.
Apakah perbedaan prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana dengan pembuktian hukum acara perdata?
a)
hukum pembuktian perkara pidana tidak diperlukan keyakinan hakim
b)
hukum pembuktian perkara perdata diperlukan keyakinan hakim
c)
jawaban a dan b benar
d)
jawaban a dan b salah
65.
Beberapa sumber informasi awal yang dapat dijadikan acuan sebelum diputuskan untuk dilakukannya pemeriksaan investigatif atau tidak di antaranya
a)
Permintaan Instansi yang berwenang kepada Ketua BPK-RI
b)
Permintaan Instansi yang berwenang kepada BPK Perwakilan
c)
Jalur Komunikasi Pengaduan Masyarakat
d)
Inisiatif BPK Perwakilan
66.
Dalam pelaksanaan tahap eksekusi pemeriksaan investigatif, hal yang harus diperhatikan adalah program pemeriksaan harus dirancang untuk membantu pemeriksa dalam hal sebagai berikut kecuali
a)
Memperoleh pemahaman yang memadai atas kasus yang dibangun
b)
Menjawab tujuan pemeriksaan
c)
Mengidentifikasi alur komunikasi dengan APH
d)
Memenuhi persyaratan kualifikasi
67.
Dalam hal menentukan kerugian negara dengan sumber perikatan, memerlukan pemahaman diantaranya atas:
a)
Pihak-pihak dalam kontrak
b)
Hal-hal yang membatalkan kontrak
c)
Masa berlaku kontrak
d)
Anggaran kegiatan
68.
Dalam hal menentukan kerugian negara dengan sumber perikatan, memerlukan pemahaman diantaranya atas, kecuali:
a)
Sahnya kontrak
b)
Kekuatan mengikat suatu kontrak
c)
Pengaturan wanprestasi
d)
Analisa harga satuan
69.
Perluasan definisi Pegawai Negeri menurut UU Tipikor diantaranya :)
a)
Meliputi pegawai negeri dalam UU Kepegawaian
b)
Meliputi pegawai negeri dalam KUH Perdata
c)
Orang yang menerima gaji/upah dari korporasi
d)
orang yang menerima gaji/upah dari yayasan/badan hukum
70.
Keuangan Negara berdasarkan UU Tipikor adalah :
a)
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak, kewajiban, dan investasi yang timbul
b)
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk sebagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul
c)
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul
d)
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul
71.
Keuangan Negara berdasarkan UU Tipikor meliputi kekayaan negara yang berada dalam, kecuali :)
a)
dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara pusat dan daerah
b)
dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/D, yayasan, badan hukum, perusahaan yang menyertakan modal negara
c)
dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara
d)
dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban perusahaan yang terikat pelaksanaan pekerjaan dengan negara
72.
Dalam perspektif UU Tipikor, korupsi merupakan :
a)
Perbuatan melawan hukum, tindakan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kesempatan karena adanya niat dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri
b)
Perbuatan melawan hukum, tindakan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kesempatan karena jabatan atau kedudukannya untuk memperkaya diri dan korporasi
c)
Perbuatan melawan hukum, tindakan penyalahgunaan situasi, untuk memperkaya korporasi
d)
Perbuatan melawan hukum, tindakan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kesempatan karena desakan kepentingan
73.
Pada pasal 32 ayat 1 UU Tipikor, yang dimaksud "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah:
a)
kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang dan akuntan publik yang ditunjuk
b)
kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk
c)
kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa dan keterangan tenaga ahli di depan hakim
d)
kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil laporan masyarakat yang dimuat dalam temuan instansi yang berwenang dan akuntan publik yang ditunjuk serta keterangan tenaga ahli di depan hakim
74.
Bentuk kerugian negara berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut :)
a)
Pengeluaran sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya dikeluarkan
b)
Pengeluaran sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil dari yang seharusnya
c)
Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada
d)
Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih kecil dari yang seharusnya
75.
Tujuan dari memahami maksud dari ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dilakukan penghitungan kerugian negara adalah
a)
untuk
mengetahui hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam suatu peraturan
perundang-undangan (termasuk perjanjian)
mengetahui hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam suatu peraturan
perundang-undangan (termasuk perjanjian)
b)
untuk
membuktikan tentang keadaan atau kejadian tertentu
membuktikan tentang keadaan atau kejadian tertentu
76.
Apabila ada dua peraturan atau lebih yang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang sama, mengatur hal yang sama tapi bertentangan, maka yang berlaku adalah peraturan yang baru (kemudian). Hal tersebut merupakan penjelasan dari asas ...
a)
Lex priori derogate Legi Posteriori
b)
Lex Specialis derogat Legi Generali
77.
Apabila terdapat dua peraturan atau lebih yang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang sama tetapi bertentangan, maka yang berlaku adalah peraturan yang substansinya bersifat lebih khusus. Hal tersebut merupakan penjelasan dari asas....
a)
Lex priori derogate Legi Posteriori
b)
Lex Specialis derogat Legi Generali
78.
Rekomendasi yang menitik beratkan pada aspek pemenuhan mekanisme peraturan perundang-undangan adalah rekomendasi yang….
a)
menyatakan agar pimpinan instansi menindaklanjuti penyelesaian indikasi kerugian negara/daerah sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
b)
menyatakan agar pimpinan instansi menindaklanjuti penyelesaian indikasi kerugian negara/daerah sesuai mekanisme yang ada
c)
menyatakan agar pihak yang bertanggungjawab menindaklanjuti penyelesaian indikasi kerugian negara/daerah sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
d)
menyatakan agar pelaku penyebab kerugian negara menindaklanjuti penyelesaian indikasi kerugian negara/daerah sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
79.
Rekomendasi yang menitikberatkan pada aspek pemenuhan mekanisme peraturan perundang-undangan mengendepankan aspek….
a)
kejujuran dan mekanisme sesuai peraturan undangan
b)
kepastian sesuai peraturan perundang undangan
c)
kepastian dan mekanisme sesuai peraturan perundang undangan
d)
ketidakpastian dan mekanisme sesuai peraturan perundang undangan
80.
Rekomendasi yang menggabungkan tercapainya aspek efektivitas pengembalian kerugian negara/daerah dan pemenuhan mekanisme peraturan perundang undangan menjembatani
a)
pemulihan kerugian negara daerah
b)
pemulihan kerugian negara daerah dan pemenuhan peraturan perundang-undangan
c)
pemenuhan peraturan perundang-undangan
d)
Semua Salah
81.
Rekomendasi yang menggabungkan tercapainya aspek efektivitas pengembalian kerugian negara/daerah dan pemenuhan mekanisme peraturan perundang undangan dapat diberikan apabila….
a)
Penanggung jawab kerugian negara memiliki itikad baik untuk membayar dan menyelesaikan kerugian negara/daerah
b)
Penanggung jawab kerugian telah membayar kerugian negara/daerah
c)
Semua Benar
d)
Semua Salah
82.
Apabila kerugian negara/daerah telah dipulihkan maka temuan pemeriksaan….
a)
Tidak dimuat di LHP
b)
Dimuat di LHP namun kondisi penyelesaian kerugian dimuat dalam kondisi
c)
Dimuat di LHP namun kondisi penyelesaian kerugian negara tidak dimuat di kondisi
d)
Dimuat di LHP namun kondisi penyelesaian kerugian negara dimuat dalam tindak lanjut temuan
83.
Informasi kerugian negara/daerah berasal dari….
a)
BPK
b)
Aparat Pengawas Intern Pemerintah
c)
BPK dan Aparat Pengas Intern
d)
Aparat Penegak Hukum
84.
Lingkup pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah adalah mulai dari diterimanya informasi kerugian negara/daerah oleh TPKN/TPKD sampai dengan….
a)
pembayaran tunai atas kerugian dimaksud atau proses penghapusan
b)
proses hukum atas kerugian negara/daerah
c)
Semua Salah
d)
Semua Benar
85.
Manakah konsep ekonomis berikut dalam konteks pemeriksaan kinerja yang tidak benar?
a)
Ekonomi berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses
dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar
dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar
b)
Tidak ada pilihan jawaban yang tidak benar
c)
Organisasi yang ekonomis memperoleh input pada kualitas dan kuantitas
yang tepat, dengan harga termurah
yang tepat, dengan harga termurah
d)
Penekanan untuk aspek ekonomi berhubungan
dengan perolehan barang atau jasa sebelum digunakan dalam proses
dengan perolehan barang atau jasa sebelum digunakan dalam proses
86.
Manakah konsep efisiensi berikut dalam konteks pemeriksaan kinerja yang tidak benar?
a)
Suatu entitas
dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input
minimal
dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input
minimal
b)
Efisiensi merupakan hubungan yang optimal antara input dan output
c)
Suatu entitas
dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal
dengan jumlah input
tertentu
dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal
dengan jumlah input
tertentu
d)
Tidak ada pilihan jawaban yang tidak benar
87.
Manakah konsep efektivitas berikut dalam konteks pemeriksaan kinerja yang tidak benar?
a)
Efektif
berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan
berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan
b)
Efektivitas berkaitan dengan
hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (outcome)
hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (outcome)
c)
Tidak ada pilihan jawaban yang tidak benar
d)
Efektivitas adalah pencapaian tujuan
88.
Manakah pernyataan berikut terkait kinerja yang benar?
a)
pengukuran kinerja adalah
suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang
belum ditentukan
suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang
belum ditentukan
b)
kinerja adalah sebagai rencana hasil
c)
Suatu organisasi dikatakan memiliki kinerja yang optimal,
jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkanhanya terbatas bagi karyawan
jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkanhanya terbatas bagi karyawan
d)
Semakin tinggi kinerja Organisasi, semakin tinggi tingkat
pencapaian tujuan organisasi.
pencapaian tujuan organisasi.
89.
Manakah tahap berikut ini yang tidak termasuk dalam perencanaan pemeriksaan kinerja?
a)
Pemahaman entitas dan pengidentifikasian masalah
b)
Penentuan sebab
c)
Penyusunan RKP dan P2 Terinci
d)
Semua pilihan jawaban salah
90.
Manakah tahap berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari pemahaman entitas?
a)
Membuat temuan pemeriksaan
b)
Mengidentifikasi masalah
c)
Memperoleh data
d)
Semua pilihan jawaban salah
91.
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya
setelah melaksanakan prosedur sebagai berikut, kecuali :
setelah melaksanakan prosedur sebagai berikut, kecuali :
a)
menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah
pembayaran;
pembayaran;
b)
meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
c)
Mengkonfirmasi kepada penyedia/rekanan mengenai penagihan yang dilakukan
d)
menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
92.
dalam jangka waktu berapa lama
kerugian negara dapat dihapuskan karena telah lewat masa daluarsanya ?
kerugian negara dapat dihapuskan karena telah lewat masa daluarsanya ?
a)
20 tahun
b)
25 tahun
c)
30 tahun
d)
15 tahun
93.
Dalam hal penanggung jawab kerugian negara/daerah tidak diketahui keberadaannya, sudah meninggal dunia tidak ada ahli waris, melarikan diri, maka BPK atau pemerintah dapat
a)
Menghapuskan Kerugian Negara
b)
mengeluarkan Surat Keputusan Pencatatan Kerugian Negara/Daerah
c)
menyerahkan permasalahan tersebut kepada Majelis TP/TGR untuk ditindaklanjuti
d)
Menyerahkan Proses selanjutnya ke Aparat Penegak Hukum (APH)
94.
Pengertian mengenai Piutang Negara/Daerah yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
a)
jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat/daerah dan/atau hak pemerintah pusat/daerah yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah
b)
jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat/daerah dan/atau hak pemerintah pusat/daerah yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan uang sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
c)
jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat/daerah dan/atau hak pemerintah pusat/daerah yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat dari kerugian Negara/Daerah dan akibat lainnya yang sah
dengan uang sebagai akibat dari kerugian Negara/Daerah dan akibat lainnya yang sah
d)
jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat/daerah dan/atau hak pemerintah pusat/daerah yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat dari kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh Bendahara atau PNS dan akibat lainnya yang sah
dengan uang sebagai akibat dari kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh Bendahara atau PNS dan akibat lainnya yang sah
95.
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya
setelah melaksanakan prosedur sebagai berikut, kecuali :
setelah melaksanakan prosedur sebagai berikut, kecuali :
a)
menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah
pembayaran;
pembayaran;
b)
meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
c)
Mengkonfirmasi kepada penyedia/rekanan mengenai penagihan yang dilakukan
d)
menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
96.
dalam jangka waktu berapa lama
kerugian negara dapat dihapuskan karena telah lewat masa daluarsanya ?
kerugian negara dapat dihapuskan karena telah lewat masa daluarsanya ?
a)
20 tahun
b)
25 tahun
c)
30 tahun
d)
15 tahun
97.
Dalam hal penanggung jawab kerugian negara/daerah tidak diketahui keberadaannya, sudah meninggal dunia tidak ada ahli waris, melarikan diri, maka BPK atau pemerintah dapat
a)
Menghapuskan Kerugian Negara
b)
mengeluarkan Surat Keputusan Pencatatan Kerugian Negara/Daerah
c)
menyerahkan permasalahan tersebut kepada Majelis TP/TGR untuk ditindaklanjuti
d)
Menyerahkan Proses selanjutnya ke Aparat Penegak Hukum (APH)
98.
Beberapa sumber informasi awal yang dapat dijadikan acuan sebelum diputuskan untuk dilakukannya pemeriksaan investigatif atau tidak di antaranya
a)
Permintaan Instansi yang berwenang kepada Ketua BPK-RI
b)
Permintaan Instansi yang berwenang kepada BPK Perwakilan
c)
Jalur Komunikasi Pengaduan Masyarakat
d)
Inisiatif BPK Perwakilan
99.
Perluasan definisi Pegawai Negeri menurut UU Tipikor diantaranya :)
a)
Meliputi pegawai negeri dalam UU Kepegawaian
b)
Meliputi pegawai negeri dalam KUH Perdata
c)
Orang yang menerima gaji/upah dari korporasi
d)
orang yang menerima gaji/upah dari yayasan/badan hukum
100.
Keuangan Negara berdasarkan UU Tipikor meliputi kekayaan negara yang berada dalam, kecuali :)
a)
dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara pusat dan daerah
b)
dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/D, yayasan, badan hukum, perusahaan yang menyertakan modal negara
c)
dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara
d)
dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban perusahaan yang terikat pelaksanaan pekerjaan dengan negara
Reset
