NEW
Font size
WorksheetsLATIHAN SOAL BAB 2 DAN 3 PPKN KELAS XI
Total questions: 50
Worksheet time: 24mins
Salah satu prinsip pemerintahan yang berasaskan demokrasi adalah...
jaminan hukum bagi rakyat dalam negara
pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan
pengakuan terhadap peran masyarakat dalam negara
keputusan ada di tangan kepala negara
lembaga negara yang merupakan perwujudan demokrasi yang berkedaulatan rakyat adalah ....
Presiden
Wakil Presiden
Kementrian
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Jika dalam sebuah negara kepala negara di pegang oleh presiden sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh pedanamentri maka sistem pemerintahan di negara itu disebut...
Presidensial
Repubik
Kerajaan
Parlementer
Monarki
Gedung tersebut merupakan gedung tempat lembaga..... berkantor.
eksekutif
legislatif
yudikatif
eksaminatif
moneter
Ketua DPR periode 2019-2024 yang baru saja dilantik adalah...
Bambang Soesatyo
Setya Novanto
Puan Maharani
Susi Pudjiastuti
Mahfud MD
Nadiem Makarim, mantan CEO sebuah perusahaan start up di Indonesia ini baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Posisi beliau adalah...
Menteri Riset dan Teknologi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Perindustrian
Salah satu hak prerogatif Presiden dalam bidang yudikatif adalah menghentikan pengusutan terhadap pejabat negara. Hak ini disebut juga...
amnesti
abolisi
rehabilitasi
grasi
gratifikasi
Lembaga yang memegang fungsi kekuasaan eksaminatif atau inspektif di Indonesia adalah...
DPR
MPR
MA
BPK
KY
Dalam Pasal 3 UUD 1945, salah satu tugas MPR adalah...
mengajukan RUU kepada DPR
mengubah dan menetapkan UUD
menetapkan RAPBN
memutuskan pembubaran partai politik
mengangkat dan memberhentikan hakim agung
Untuk kedua kalinya, beliau terpilih sebagai Menteri Luar Negeri (menlu) pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Tak heran, sebab prestasi beliau sebagai (menlu) perempuan pertama di Indonesia begitu membanggakan. Salah satunya adalah dengan terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM PBB 2020-2022. Beliau adalah...
Sri Mulyani
Siti Nurbaya Bakar
Nina Moeloek
Khofifah Indarparawansa
Retno Marsudi
Grasi merupakan hak prerogatif Presiden di bidang yudikatif. Grasi memiliki arti...
memberikan pengampunan
memulihkan nama baik
mengembalikan hak seseorang
menghentikan pengusutan
membebaskan tahanan politik
Susunan anggota MPR di Indonesia terdiri dari anggota DPR dan....
DPRD
DPD
BPK
MA
MK
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merepresentasikan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dalam tataran pemerintah pusat. Setiap provinsi memiliki perwakilan di DPD yang berjumlah... orang.
1
2
3
4
5
Lembaga negara yang memiliki wewenang memutus perselisihan hasil pemilu adalah...
DPR
MPR
MA
MK
KY
Pengadilan yang menangani kasus tindak pidana korupsi di tingkat akhir adalah...
MA
MK
KY
Mahkamah Militer
Pengadilan Negeri
Lembaga negara yang gedung kantornya terpampang dalam gambar tersebut memiliki tugas dalam bidang yudikatif. Salah satunya adalah...
melantik presiden dan wakil presiden
meminta keterangan atas kebijakan presiden
mengadili pada tingkat terakhir kasus pidana dan perdata
mengawasi pengelolaan keuangan negara
memutus pembubaran partai politik
Bedasarkan teori Trias Politica dari Montesquieu, fungsi kekuasaan eksekutif di Indonesia berada di tangan...
DPR
MPR
Presiden
MA
Bank Indonesia
Lembaga negara yang memiliki tugas menjaga kehormatan serta martabat hakim adalah...
MA
MK
KY
DPR
MPR
Sebagai kepala negara, Presiden memiliki wewenang...
mengangkat duta dan konsul
memberikan grasi
menjalankan pemerintahan
menyatakan perang dan damai
mengajukan RUU kepada DPR
Lembaga yang memiliki wewenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945 adalah...
MPR
DPR
MA
MK
KY
Sebutan bagi kabinet menteri Joko Widodo dan Ma'ruf Amin adalah...
Kabinet Indonesia Maju
Kabinet Kerja
Kabinet Gotong Royong
Kabinet Indonesia Bersatu
Kabinet Persatuan Nasional
Sengketa antarlembaga negara merupakan ranah putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh lembaga...
MA
MK
KY
Mahkamah Militer
Pengadilan Negeri
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Di bawah ini yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya amandemen UUD NRI Tahun 1945, kecuali...
Melantik Presiden dan Wakil Presiden
Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden
Menetapkan Undang Undang dasar
Memilih Presiden dan Wakil Presiden
Di bawah ini yang bukan merupakan lembaga suprastruktur politik dalam sistim politik Indonesia adalah...
Lembaga Swadaya Masyarakat
Mahkamah Agung
dewan Perwakilan Rakyat
Presiden dan Wakil Presiden
Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hokum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung meningkat. Yang menjadi factor penyebabnya sebagai berikut kecuali
Rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat
Disiplin masyarakat rendah
Banyak liputan media masa tentang kejahatan
Kurang tegasnya penegak hukum
Negara demokrasi (Negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga Negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam....
Pembukaaan UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28 E Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945
UU Nomor 17 Tahun 2014
UUD NRI Tahun 1945
Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah tugas dari...
MPR
Presiden
DPR
MA
MK
Di bawah ini yang bukan alasan bahwa kekuasaan selalu banyak di perebutkan oleh banyak kalangan...
Kekuasaan akan menambah popularitas
Kursi pemerintahan menjadi jalan untuk memperbaiki bangsa agar lebih baik lagi
Kekuasaan menjadi sarana untuk memperbaiki diri
Kekuasaan akan membuat seseorang mempunyai kekuatan berkuasa dan mempunyai pengaruh disekelilingnya
Kekuasaan dapat menghasilkan kekayaan bagi seseorang
DPR termasuk bagian dari lembaga ...
Legislatif
Eksekutif
Eksaminatif
Yudikatif
Moneter
Seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan disebut
bilateral
multilateral
bipatride
apatride
stelsel aktif
Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan hubungan darah atau keturunan disebut
ius sanguinis
ius soli
kewarganegaraan tunggal
kewarganegaraan ganda
asas tempat kelahiran
Berikut kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, kecuali
menjaga dan melestarikan lingkungan
hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
hidup rukun dengan sesama
membayar pajak
patuh, taat dan menjalankan segala peraturan dan undang-undang yang berlaku
Anang dan Krisdayanti adalah WNI (ius sanguinis) yang bertempat tinggal di Cina karena pekerjaan. Suatu saat Krisdayanti melahirkan anak di Cina (ius sanguinis). Maka anak yang dilahirkan oleh Krisdayanti memiliki kewarganegaraan……
Cina
Indonesia
Berkewarganegaraan Ganda
Tidak memiliki Kewarganegaraan
Cha eun woo adalah seorang anak dari orang tua berkewarganegaraan Korea yang menganut asas Ius Soli. Cha eun woo lahir di Indonesia yang menganut asas ius sangunis. Oleh karena itu Cha eun woo memiliki kewarganegaraan …......
Korea
Indonesia
Tidak mempunyai Kewarganegaraan (Apatride)
Warga Negara korea dan warga Negara Indonesia
Lee Min hoo adalah seseorang keturunan bangsa Thailand yang menganut asas ius sanguinis, lahir di negara Amerika yang menganut asas ius soli.
Oleh karena itu Lee Min hoo memiliki kewarganegaraan:
Thailand
Amerika
Tidak mmepunyai Kewarganegaraan (Apatride)
Warga Negara Thailand dan warga Negara Amerika (Bipatride)
Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran disebut...
Asas ius sanguinis
Asas ius soli
Asas bin osas
Apatride
Wilayah laut yang berupa pantai dengan lebar wilayah 12 mil, diukur dari garis pantai ketka air surut dan menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara dinamakan ...
landas benua
laut teritorial
landas kontinen
zona bersebelahan
zona ekonomi eksklusif
Warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia disebut ...
Penduduk
Bangsa
Rakyat
Masyarakat
Warga negara
Stelsel yang menyatakan bahwa seseorang akan menjadi warga negara suatu negara apabila melakukan tindakan hukum tertentu adalah ...
Ius soli
Stelsel aktif
Stelsel pasif
Naturalisasi
Ius sanguinis
Hak yang dimiliki warga negara untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif) dinamakan ...
Ius soli
Ius Sanguinis
Hak opsi
Hak Repudiasi
Naturalisasi
Dalam sistem pertahanan keamana rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai ....
Kekuatan utama sistem keamanan
Kekuatan utama sistem pertahanan
Kekuatan mayoritas sistem pertahanan
Kekuatan pendukung sistem pertahanan kemanan
kekuatan utama sistem pertahanan keamanan
Contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan ......
Menjadi prajurit TNI/Polri
Mengikuti pertandingan olahraga tingkat internasional
Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
Mengikuti kegiatan olimpiade sains di luar negeri
Pengabdian warga negara dalam kegiatan penanggulangan korban bencana alam
Wilayah negara dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat dalam pasal . . .
25 B
25 A
25
25 C
Contoh sikap saling menghargai antar umat berbeda agama dalam masyarakat antara lain…
Melaksanakan ibadat ritual keagamaan
Tidak mengganggu pelaksanaan peribadatan tetangga yang berbeda agama.
Mengukuti upacara keagamaan salah seorang warga
Melaksanakan pembentukan panitia peringatan hari besar keagamaan salah satu agama.
"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." kalimat tersebut merupakan isi dari Pasal ....
Pasal 28 E Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28E Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945
Berikut ini yang merupakan bunyi dari Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 adalah...
negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Tiap – tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
Dibawah ini yang merupakan unsur pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan adalah..
Tentara Nasional Indonesia
Hansip dan Satpam
Kepolisian Republik Indonesia
Rakyat
Alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum adalah
Kepolisian Republik Indonesia
TNI Angkatan Darat
Satuan Polisi Pamong Praja
TNI Angkatan Udara
Berikut ini yang merupakan ciri sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta, kecuali...
kesemestaan
kerakyatan
kebersamaan
kewilayahan
