Font size
WorksheetsPAS XI 1 2019
Total questions: 40
Worksheet time: 1hrs 20mins
Dalam ajaran Trias Politica, yang dianggap sebagai pemeritah dalam arti sempit adalah ...
Badan Legislatif
Badan Eksekutif
Badan Yudikatif
Badan Federatif
Badan Konstitutif
Yang dimaksud dengan eksekutif adalah ...
Badan yang diberi kekuasaan untuk membuat Undang-Undang Dasar
Badan yang diberi kekuasaan untuk membuat Undang-Undang
Badan yang diberi kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang
Badan yang diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang
Badan yang diberi kekuasaan untuk mengubah dan menetapkanUndang-Undang Dasar
Kekuasaan Yudikatif di Indonesia dilakukan oleh ...
DPR dan DPD
Presiden dan Wakil Presiden
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
DPR dan MPR
Mahkamah Konstitusi dan MPR
Dalam menjalankan kewajibannya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden. Hal ini dipertegas dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal ...
Pasal 4 ayat 1
Pasal 4 ayat 2
Pasal 17 ayat 2
Pasal 20 ayat 1
Pasal 22 E ayat 2
Lembaga negara yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri di Indonesia adalah ...
DPR
Rakyat
MPR
KPK
Presiden
Meskipun masa jabatan presiden Indonesia ditentukan 5 tahun, namun seorang presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh ...
DPR
Mahkamah Konstitusi
Majelis Permusayawaratan Rakyat
Rakyat
Komisi Pemilihan Umum
Sesuai dengan pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, usul pemberhentian presiden dalam masa jabatannya dilakukan oleh ...
MPR
Rakyat
DPD
DPR
Mahkamah Konstitusi
Dalam sistem pemerintahan Parlementer, jabatan kepala pemerintahan dijabat oleh ...
Presiden
Perdana Menteri
Raja
Ratu
Menteri-menteri
Bukti berikut yang bisa menjadi alasan bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil adalah ...
Jabatan menteri ditentukan oleh DPR/Parlemen
Legislatif tidak dapat menjatuhkan eksekutif
Presiden dapat membubarkan DPR
Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden
Kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kepala pemerintahan dijabat oleh presiden. Hal ini diperkuat oleh ...
Pasal 4 ayat 1 UUD NRI tahun 1945
Pasal 4 ayat 2 UUD NRI tahun 1945
Pasal 5 ayat 2 UUD NRI tahun 1945
Pasal 17 ayat 2 UUD NRI tahun 1945
Pasal 24 ayat 2 UUD NRI tahun 1945
Lembaga Negara yang terlibat dalam pemberhentian seorang presiden sebelum masa jabatan berakhir adalah ...
DPR
DPD
Mahkamah Konstitusi
MPR
KPK
Berdasarkan bentuknya hukum dapat diklasifikasikan menjadi ....
Hukum tertulis
Hukum Privat
Hukum yang memaksa
Hukum Publik
Hukum positif
Hierarki lingkungan peradilan umum di Indonesia mulai dari pengadilan tingkat pertama adalah ...
Pengadilan Agama ----> Pengadilan Tinggi Agama ----> Mahkamah Agung
Pengadilan Negeri ----> Pengadilan Tinggi ----> Mahkamah Agung
Pengadilan Tinggi ----> Pengadilan Negeri ----> Mahkamah Agung
Pengadilan Negeri ----> Pengadilan Tinggi Agama -----> Mahkamah Agung
Pengadilan tata Usaha Negara ----> Pengadilan Tinggi -----> Mahkamah Agung
Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lain. Jenis HAM yang terkait dengan pernyataan ini adalah ...
Hak hidup
Hak kebahagiaan
Hak kebebasan
Hak menyatakan pendapat
Hak melanjutkan keturunan
Instrumen HAM di Indonesia adalah ...
UU No. 39 tahun 1999
UU No. 40 tahun 1999
UU No. 41 tahun 1999
UU No. 49 tahun 1999
UU No. 99 tahun 1999
Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Makna yang tidak terkait dengan pernyataan ini adalah ...
Hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain
Seseorang mendapatkan haknya karenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki
Seseorang melaksanakan kewajibannya setelah mendapatkan haknya
Seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
Hak dan kewajiban asasi tidak dapat dipisahkan
Berikut ini upaya pencegahan pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia adalah ..
Membentuk UU Pengadilan HAM
Membolehkan mahasiswa untuk demonstrasi
Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak Indonesia untuk mengikuti pendidikan
Memenuhi hak dasar WNI terkait HAM
Menangkap pelaku pelanggaran HAM berat
Menghargai hak setiap orang untuk berpendapat dalam suatu pertemuan yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak partisipasi masyarakat merupakan substansi kewajiban asasi manusia yang sesuai Pancasila sila...
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Tujuan utama dibentuknya pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM kategori ...
Ringan
Sedang
Berat
Dilakukan secara berkelompok
Berat yang dilakukan oleh aparat pemerintahan
Tindakan polisi untuk menemukan bukti atas suatu pelanggaran hukum dilakukan dalam proses ...
Penyelidikan
Penyidikan
Penuntutan
Persidangan
Eksekusi putusan pengadilan
Sumber hukum formal yang dibuat oleh pemerintah dalam keadaan yang mendesak adalah ...
UUD NRI tahun 1945
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Traktat
Doktrin
Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis merupakan klasifikasi hukum berdasarkan ...
Waktu berlakunya
Tempat berlakunya
Bentuknya
Isinya
Cara mempertahankannya
Lingkungan peradilan yang menangani kesalahan administrasi negara adalah ...
Lingkungan peradilan umum
Lingkungan peradilan agama
Lingkungan peradilan tata usaha negara
Lingkungan peradilan militer
Lingkungan peradilan pidana
Perlindungan terhadap pekerja yang dimaksudkan untuk melindungi atau menjaga pekerja dari kejadian hubungan kerja yang merugikan kesehatannya dalam melakukan pekerjaan adalah ...
Perlindungan sosial
Perlindungan teknis
Perlindungan ekonomis
Perlindungan keselamatan kerja
Jaminan sosial
Perlindungan terhadap pekerja agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan merupakan perlindungan jenis ...
Perlindungan teknis
Perlindungan kesehatan kerja
Perlindungan ekonomi
perlindungan sosial
Jaminan sosial
Perlindungan ekonomis berupa jaminan kematian terhadap tenaga kerja di Indonesia merupakan wujud ...
Perlindungan sosial
Perlindungan kesehatan
Perlindungan teknis
Perlindungan keselamatan
Perlindungan ekonomis
Aparat penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan terhadap tersangka di pengadilan adalah ...
Polisi
Pengacara
Jaksa
Hakim
Panitera
Penyelesaian kasasi dilakukan oleh lembaga ...
Pengadilan negeri
Pengadilan agama
Pengadilan tinggi
Mahkamah agung
Mahkamah konstitusi
Yang disebut sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum adalah ...
Pengadilan negeri
Pengadilan agama
Pengadilan tinggi
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Tempat menyelesaikan kasus perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah ...
Pengadilan negeri
Pengadilan agama
Pengadilan tata usaha negara
pengadilan militer
Mahkamah Konstitusi
Mawar mengejar waktu jam sekolah saat lampu merah menyala di perempatan jalan. Setelah tengok kiri - kanan dan memastikan tidak polisi lalu lintas yang berjaga, ia mengabaikan rambu lalu lintas yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebuah sistem hukum juga dipengaruhi oleh ...
Struktur lembaga hukum
Hierarki lembaga peradilan
Materi (isi) hukum
Budaya hukum masyarakat
Prosedur penyelesaian pelanggaran hukum
Yang menjadi karakter utama dari demokrasi Pancasila adalah ...
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerkayatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kekuasaan yudikatif di Indonesia dilakukan oleh ...
DPR dan DPD
Presiden dan wakil presiden
DPR dan MPR
MA dan MK
MK dan MPR
HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Pernyataan ini bermakna ...
Penggunaan HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan
Tidak seorangpun diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya
Kita harus mendahulukan HAM daripada KAM
Pegiat HAM tidak bisa dipidana karena memperjuangkan HAM
Sistem pemerintahan yang dianut negara Idonesia adalah ...
Kesatuan
Federal
Parlementer
Presidensial
Republik
Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka ia digantikan oleh ...
Menteri dalam Negeri
Menteri luar negeri
Wakil presiden
Ketua DPR
Ketua MPR
Jika presiden dan wakil presiden berhenti atau diberhentikan atu mangkat sebelum akhir masa jabatannya, maka pelaksana sementara tugas kepresidenan adalah ...
Ketua DPR
Ketua MPR
Kapolri
Panglima TNI
Menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri pertahanan secara bersama-sama
Dalam tugasnya sebagai kepala negara, presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi memerlukan pertimbangan dari ...
DPR
MPR
Wakil presiden
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Orang yang shalat sesungguhnya mengamalkan nilai Pancasila yaitu nilai ...
Nilai dasar
nilai instrumental
nilai praksis
Nilai kesopanan
Nilai kesusilaan
Peradilan tingkat pertama dalam sistem peradilan Indonesia berkedudukan di ...
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Ibukota negara
