NEW
Font size
WorksheetsKelas 10 Hubungan Struktual dan Fungsional Pemerintahan
Total questions: 20
Worksheet time: 20mins
Proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga pemerintah daerah, disebut dengan...
otonomi daerah
dekonsentrasi
desentralisasi
daerah otonom
tugas pembantuan
Salah satu kebaikan dari sistem desentralisasi adalah...
timbulnya paham kedaerahan
memerlukan waktu yang lama
memerlukan biaya yang besar
dapat mengurangi birokrasi
struktur pemerintahan bertambah kompleks
Perhatikan data berikut :
(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama
(2). Pertahanan, norma, politik luar negeri
(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan
(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yustisi
(5). Agama, fiskal, yustisi, keamanan
Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor....
1 dan 2
1 dan 3
1 dan 5
2 dan 4
2 dan 5
Penerapan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga prinsip yaitu nyata,bertanggungjawab dan dinamis.Jika pelaksanaan otonomi daerah diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air merupakan prinsip
nyata
dinamis
bertanggung jawab
luas
berwawasan ke depan
Pemerintah pusat mempunyai kedudukan dan peran dalam pelaksanaan otonomi daerah.Pemerintah pusat memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri,maka pemerintah menjalankan fungsi
layanan
pemberdayaan
pengaturan
administratif
perlindungan
Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah,kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui
menteri dalam negeri
sekretaris daerah
lembaga teknis daerah
kepala daerah
camat setempat
Tertib penyelenggaraan negara pada pemerintahan daerah sesuai dengan asas-asas good governance salah satu arti yang terkandung adalah
penyelenggaraan pemerintahan daerah harus tertib admnistrasi negara
apapun yang dilakukan pemerintah daerah harus berdasarkan hukum
dilakukan oleh pemerintah daerah harus untuk kepentingan umum
pemerintah harus bisa bertanggung jawab terhadap tindakannya kepada masyarakat
penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya
1.Pendapatan Asli Daerah 2.Dana Alokasi 3.Dana Alokasi Khusus 4. Dana perimbangan. Sumber pendapatan daerah terdiri atas
1,2
1,3
1,2,3
1,3,4
2,3,4
Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas
presiden,DPR
presiden,MPR
presiden,DPD
kepala daerah,DPR
kepala daerah, DPRD
Hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dari dua aspek yaitu
struktural,proporsional
fungsional,profesional
fungsional,proporsional
struktural,profesional
struktural,fungsional
Hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dimaksudkan untuk
menciptakan kesenjangan sosial
mencapai kemakmuran rakyat
menunjukkan kekuatan partai
mengangkat citra pemerintahan
mempertahankan kekuasaan
Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan...saling melengkapi satu sama lain.
fungsi
rasional
kewenangan
struktural
erat
Lembaga Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah...
Kepala daerah dan perangkat daerah
Pemerintah daerah dan DPRD
Kepala daerah dan wakilnya
Kepala daerah dan DPRD
DPRD dan perangkat daerah
Pegawai negeri sipil daerah antara lain bertugas pada instansi...
Kantor Urusan Agama
Kantor Kepolisian Resort
Dinas Pendidikan
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Dewan Perwakilan Daerah
Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain...
Rumah Sakit
Terminal
Jalan dan Pasar
Dinas Pendidikan
Halte Bus
Mekanisme yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya system dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai adalah…
Pengawasan
Pemeriksaan
Pengendalian
Pembinaan
Pemerataan
Ciri pokok hubungan pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah daerah…
Memiliki tingkat kebebasan tertentu
Memiliki kewenangan secara formal
Menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
Memiliki kewenangan yang luas
Memiliki kewenangan terbatas
Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain berbentuk…
Pembuatan pedoman norma dan standar
Pemberian pelayanan kepada masyarakat
Pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah, dan masyarakat
Penegak norma dan standar yang telah disepakati
Penerima pembuatan norma sesuai dengan yang telah disepakati
Secara struktual hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor…
80 Tahun 2004
80 Tahun 2003
80 Tahun 2002
80 Tahun 2001
80 Tahun 2000
Pemerintah daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintah berdasarkan…
Asas keterbukaan dan akuntabilitas
Asas otonomi dan tugas pembantuan
Asas kepastian hokum dan demokrasi
Asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
Asas keseimbangan dan pembagian kentungan
