WorksheetsKebijakan Publik II (Auditor Muda)
Total questions: 53
Worksheet time: 31mins
Name
Class
Date
1.
Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan merupakan pengertian Kebijakan Publik menurut?
a)
Shiftz & Russel
b)
Harbani Paolong
c)
Thomas R Dye
d)
Anthony dan Herzlinger
2.
Suatu Kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan pemilikan atau hak-hak disebut?
a)
Substantive
b)
Procedural
c)
Distributive
d)
Redistributive
3.
Aktor yang terlibat dalam semua tahap kebijakan karena berfungsi sebagai komunikator antara pemerintah dan masyarakat adalah
a)
Lembaga Kepresidenan
b)
DPR
c)
Partai Politik
d)
Media Massa
4.
Pembangunan Infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus manusia dan barang seperti Jalan Tol, MRT dan LRT termasuk kebijakan?
a)
Private Goods Policy
b)
Public Goods Policy
c)
Material Policy
d)
Regulatory Policy
5.
Kebijakan pemerintah memberikan BLT, KIP, dan KIS merupakan bentuk kebijakan
a)
Substantive
b)
Procedural
c)
Distributive
d)
Redistributive
6.
Menteri Pendidikan membuat kebijakan Ujian Nasional tingkat SMA yaitu mengubah type Soal pilihan Ganda menjadi soal Essay termasuk jenis kebijakan?
a)
Substantive
b)
Procedural
c)
Distributive
d)
Redistributive
7.
Berikut adalah 10 Ciri Sektor public menurut W.F Baber kecuali?
a)
lebih memperhatikan kompensasi atas kegagalan pasar
b)
lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas
c)
tidak mengejar keuntungan
d)
memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi sangat beragam
8.
Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hokum merupakan teori dari?
a)
Harbani Paolong
b)
Shiftz & Russel
c)
Chaizi Nasucha
d)
William N Dunn
9.
Evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam 2 tugas yang berbeda,yaitu Tugas pertama dan Tugas Kedua. Siapakah yang mencetuskan teori ini?
a)
Anderson
b)
Davis dan Keating
c)
Lester dan Stewart
d)
John Erik Lane
e)
W.F. Baber
10.
Suatu kebijakan evaluasi harus meliputi beberapa kegiatan, yakni Pengkhususan (spesification), pengukuran (measurement), analisis, dan rekomendasi. Apakah yang dimaksud dengan rekomendasi?
a)
Identifikasi tujuan atau kriteria melalui mana program kebijakan tersebut akan dievaluasi
b)
Aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi
c)
Penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan
d)
Menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan
e)
Penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang
11.
James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam 3 tipe, yaitu Tipe Pertama, Tipe Kedua, dan Tipe Evaluasi Kebijakan ketiga. Apakah yang dimaksud Tipe Evaluasi Kebijakan Ketiga?
a)
Tipe Evaluasi Kebijakan Sistematis
b)
Tipe evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional
c)
Tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan-kebijakan atau program-program tertentu
d)
Evaluasi yang memiliki tujuan buruk
e)
Evaluasi untuk meraih tujuan-tujuan politik tertentu
12.
3 Hal yang dapat dilakukan oleh seorang evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan publik. Yang pertama adalah …
a)
Evaluasi kebijakan barangkali mengenai kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah sosial
b)
Evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan, seperti misalnya pekerjaan, uang, materi yang diproduksi, dan pelayanan yang disediakan
c)
Evaluasi kebijakan barangkali mengangkut konsekuensi-konsekuensi kebijakan dalam bentuk policy feedback
d)
Evaluasi yang memiliki tujuan buruk
e)
Evaluasi untuk meraih tujuan-tujuan politik tertentu
13.
Ada berapa langkah dalam evaluasi kebijakan menurut Suchman?
a)
2
b)
3
c)
5
d)
6
e)
1
14.
Manakah di antara langkah-langkah evaluasi kebijakan berikut yang sesuai dengan Suchman?
a)
Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
b)
Membebaskan diri dari kontroversi tentang tujuan-tujuan masa depan dengan mengelakkan tanggung jawab
c)
Meraih tujuan-tujuan politik tertentu
d)
Menjatuhkan partai yang berkuasa
e)
Mempertahankan program dalam pandangan pemilihnya
15.
Evaluasi kebijakan yang berusaha menjawab pertanyaan : apakah kebijakan dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya; berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang didapat; dan siapa yang menerima keuangan dari program kebijakan yang telah dijalankan, merupakan tipe evaluasi kebijakan ....
a)
Fungsional
b)
Sistematis
c)
Fokus pada bekerjanya kebijakan
d)
Spesifik
e)
Analisis
16.
Dalam proses pembentukan undang-undang dikenal adanya dua tingkat pembicaraan. Yang termasuk dalam pembicaraan tingkat II adalah sebagai berikut ….
a)
Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak
b)
Pengantar musyawarah
c)
Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan Hasil pembicaraan Tingat I
d)
Pengesahan perjanjian internasional tertentu
e)
Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi
17.
Anderson mengidentifikasi bahwa setidaknya ada enam masalah yang akan dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan. Identifikasi yang pertama yaitu …
a)
Ketidakpastian atas tujuan-tujuan kebijakan
b)
Kausalitas
c)
Fungsional
d)
Strategis
e)
Resistensi Pejabat
18.
Prinsip tata kelola sektor publik (good governance) yang merupakan tata pemerintahan demokratis dan beroreantasi pada konsensus adalah ?
a)
Daya tanggap (responsiveness)
b)
Desentralisasi (Decentralization)
c)
Demokrasi (democracy)
d)
Supremasi hukum (rule of law)
e)
Komitmen pasar yang fair (commitment to fair market)
19.
Bagaimana wujud nyata Profesionalisme dan kompetensi (profesionalism and competency)?
a)
Keputusan‐ keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar‐benar merupakan keputusan bersama
b)
upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia
c)
Aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat
d)
selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lain yang tersedia secara efisien dan efektif
e)
Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusa
20.
Sebutkan 3 jenis perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat pada prinsip kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (private sector and civil society partnership)?
a)
Layanan Publik di perizinan dan non‐perizinan, bidang kesehatan dan bidang pendidikan
b)
Perizinan, bidang kesehatan bidang pemasyarakatan
c)
Layanan Publik di perizinan, bidang kesehatan dan bidang pendidikan
d)
Layanan Publik di perizinan, non‐perizinan dan bidang pendidikan
e)
Layanan Publik di perizinan, non‐perizinan dan bidang pemasyarakatan
21.
Apa yang dimaksud prinsip tata pemerintahan yang terdesentralisasi (decentralization) ?
a)
tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif
b)
mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, yaitu pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan sektor swasta
c)
Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan
d)
Aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat
e)
tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar
22.
Apa contoh dari prinsip Komitmen dan pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality) ?
a)
kebijakan SPP gratis dan buku gratis
b)
peningkatan kesadaran HAM
c)
pengembangan budaya hukum
d)
pajak dan Retribusi Daerah
e)
pemberian tunjangan kesejahteraan dan kinerja
23.
Sektor publik mencapai outcome (hasil) yang diinginkan dengan menyediakan campuran antara lain, kecuali ?
a)
Hukum
b)
Peraturan
c)
kebutuhan
d)
intervensi praktis
e)
Hukum dan Peraturan
24.
Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik dalam daerah maupun antar daerah merupakan contoh wujud nyata pada prinsip ?
a)
Komitmen pasar yang fair (commitment to fair market)
b)
Desentralisasi (Decentralization)
c)
Demokrasi (democracy)
d)
Supremasi hukum (rule of law)
e)
Daya tanggap (responsiveness)
25.
Informasi yang disediakan pembuat keputusan harus didukung oleh data yang jelas dan akurat dan analisis mendalam. Hal ini membutuhkan pelaksanaan proses yang kuat, kecuali pada?
a)
Menangkap dan memproses informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan
b)
Menyelaraskan proses pengambilan keputusan
c)
Menganalisis, dan melaporkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan
d)
Mengintegrasikan manajemen keuangan dan manajemen risiko dalam proses pengambilan keputusan
e)
Membangun manajemen proyek yang efektif, klasifikasi anggaran, dan penggunaan indikator kinerja
26.
Proses pembentukan peraturan daerah (Perda) terdiri dari tiga tahap, kecuali:
a)
Proses penyiapan rancangan perda
b)
Proses mendapatkan persetujuan
c)
Perumusan Masalah
d)
Proses Pengesahan oleh Bupati
27.
Proses penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan Perda, merupakan bagian dari proses pembentukan Perda pada Proses :
a)
Proses penyiapan rancangan perda
b)
Proses mendapatkan persetujuan
c)
Perumusan Masalah
d)
Proses Pengesahan oleh Bupati
28.
Langkah-langkah Proses Perda Inisiatif Eksekutif secara urut berikut ini yang benar adalah:
a)
Penyusunan Draft-Rapat persiapan-Usulan SKPD-Invetarisasi-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik
b)
Penyusunan Draft-Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik
c)
Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Penyusunan Draft-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik
d)
Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Penyusunan Draft-Pembahasan-Sosialisasi uji Publik-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati
29.
Langkah-langkah Proses Perda Inisiatif DPRD secara urut berikut ini yang benar adalah:
a)
Dibahas Tim Penyusun Produk Hukum Daerah-Diusulkan DPRD-Disampaikan DPRD
b)
Diusulkan DPRD-Dibahas Tim Penyusun Produk Hukum Daerah-Disampaikan DPRD
c)
Tidak ada yang Benar
d)
Semua Benar
30.
Suatu Perda akan mendapatkan Persetujuan dari DPRD setelah melewati proses terakhir:
a)
Rapat Paripurna
b)
Pembahasan bersama eksekutif terhadap draft Raperda
c)
Pembahasan yang dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah
d)
Pembahasan oleh Pansus DPRD bersama tim penyusun produk hukum daerah
31.
Berikut ini termasuk Raperda khusus, yang sebelum diterapkan oleh Bupati, harus terlebih dahulu dikirimkan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi, dan apabila sudah disetujui baru ditetapkan oleh Bupati dan dikirimkan kembali ke Provinsi, KECUALI:
a)
Pajak Daerah
b)
Retribusi daerah dan tata ruang
c)
APBD
d)
Perda larangan menggunakan bangunan untuk berbuat asusila
32.
Kebijakan yang baik mempunuyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi 4 kriteria berikut ini, KECUALI:
a)
Bermanfaat bagi masyarakat
b)
Diinginkan untuk Dicapai
c)
Rasional atau Realistis
d)
Jelas/Clear
33.
Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Sebagai contoh, jika melempar sebutir batu di kolam, maka pengaruhnya adalah timbul riak dalam air yang meluas. Dalam ekonomi, pengaruh seperti ini disebut dengan:
a)
Domino Effect
b)
Halo Effect
c)
Butterfly effect
d)
Multiplier Effect
34.
Aktor kebijakan publik yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut, dan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut dirumuskan, disebut juga dengan:
a)
Activist
b)
Partai Politik
c)
Vested Actor
d)
Kaum Pemilih
35.
Suatu Kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dimaksud. Berikut ini adalah bberapa dari sarana ini, KECUALI:
a)
Tuntutan masyarakat
b)
Perubahan kebijakan itu sendiri
c)
insentif
d)
kekuasaan
36.
Salah satu unsur governance yang menciptakan lapangan kerja dan pendapatan adalah?
a)
Society
b)
Equity
c)
Private sectors
d)
State
e)
Strategic Vision
37.
Good governance didefinisikan sebagai penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat adalah definisi dari?
a)
LAN
b)
Davis & Keating
c)
Komisi Goblal Governance
d)
William N. Dunn
e)
Thomas R. Dye
38.
Duduk besamo dan Musyawarah Pembangunan Nagari merupakan contoh pimpinan yang mengikutsertakan masyarakat menjalankan roda pemerintah. Ini menunjukkan pimpinan tersebut telah menerapkan prinsip tata kelola?
a)
Tanggung gugat
b)
Partisipasi
c)
Wawasan ke depan
d)
Demokrasi
e)
Desentralisasi
39.
Tata pemerintahan yang bersifat terbuka adalah salah satu pengertian dari prinsip tata kelola sektor publik, yaitu?
a)
Wawasan ke depan
b)
Daya tanggap
c)
Keefisienan dan keefektifan
d)
Komitmen dan pengurangan kesenjangan
e)
Keterbukaan dan transparansi
40.
Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan dilakukan oleh evaluator. Evaluator kebijakan dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu evaluator internal dan evaluator eksternal. Yang merupakan evaluator eksternal adalah?
a)
Staf legislatif
b)
Komunitas
c)
Kelompok penekan
d)
Lembaga legislatif
e)
Akademisi
41.
Perbaikan manajemen kinerja merupakan langkah nyata yang dilakukan beberapa pemda dalam melaksanakan prinsip good governance, yaitu?
a)
Profesionalisme dan kompetensi
b)
Daya tanggap
c)
Keterbukaan dan transparansi
d)
Tanggung gugat
e)
Rule of law
42.
Berikut merupakan karakteristik good governance hasil identifikasi oleh UNDP, kecuali?
a)
Equity
b)
Visionary
c)
Participation
d)
Strategic Vision
e)
Accountability
43.
Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum merupakan pengertian dari salah satu prinsip tata kelola sektor publik, yaitu?
a)
Rule of law
b)
Desentralisasi
c)
Profesionalisme dan kompetensi
d)
Demokrasi
e)
Tanggung gugat
44.
Proses pembentukan peraturan daerah (Perda) terdiri dari tiga tahap, kecuali:
a)
Proses penyiapan rancangan perda
b)
Proses mendapatkan persetujuan
c)
Perumusan Masalah
d)
Proses Pengesahan oleh Bupati
45.
Proses penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan Perda, merupakan bagian dari proses pembentukan Perda pada Proses :
a)
Proses penyiapan rancangan perda
b)
Proses mendapatkan persetujuan
c)
Perumusan Masalah
d)
Proses Pengesahan oleh Bupati
46.
Langkah-langkah Proses Perda Inisiatif Eksekutif secara urut berikut ini yang benar adalah:
a)
Penyusunan Draft-Rapat persiapan-Usulan SKPD-Invetarisasi-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik
b)
Penyusunan Draft-Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik
c)
Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Penyusunan Draft-Pembahasan-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati-Sosialisasi uji Publik
d)
Usulan SKPD-Rapat persiapan-Invetarisasi-Penyusunan Draft-Pembahasan-Sosialisasi uji Publik-Harmonisasi dan sinkronisasi-Surat usulan Bupati
47.
Langkah-langkah Proses Perda Inisiatif DPRD secara urut berikut ini yang benar adalah:
a)
Dibahas Tim Penyusun Produk Hukum Daerah-Diusulkan DPRD-Disampaikan DPRD
b)
Diusulkan DPRD-Dibahas Tim Penyusun Produk Hukum Daerah-Disampaikan DPRD
c)
Tidak ada yang Benar
d)
Semua Benar
48.
Suatu Perda akan mendapatkan Persetujuan dari DPRD setelah melewati proses terakhir:
a)
Rapat Paripurna
b)
Pembahasan bersama eksekutif terhadap draft Raperda
c)
Pembahasan yang dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah
d)
Pembahasan oleh Pansus DPRD bersama tim penyusun produk hukum daerah
49.
Berikut ini termasuk Raperda khusus, yang sebelum diterapkan oleh Bupati, harus terlebih dahulu dikirimkan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi, dan apabila sudah disetujui baru ditetapkan oleh Bupati dan dikirimkan kembali ke Provinsi, KECUALI:
a)
Pajak Daerah
b)
Retribusi daerah dan tata ruang
c)
APBD
d)
Perda larangan menggunakan bangunan untuk berbuat asusila
50.
Kebijakan yang baik mempunuyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi 4 kriteria berikut ini, KECUALI:
a)
Bermanfaat bagi masyarakat
b)
Diinginkan untuk Dicapai
c)
Rasional atau Realistis
d)
Jelas/Clear
51.
Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Sebagai contoh, jika melempar sebutir batu di kolam, maka pengaruhnya adalah timbul riak dalam air yang meluas. Dalam ekonomi, pengaruh seperti ini disebut dengan:
a)
Domino Effect
b)
Halo Effect
c)
Butterfly effect
d)
Multiplier Effect
52.
Aktor kebijakan publik yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut, dan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut dirumuskan, disebut juga dengan:
a)
Activist
b)
Partai Politik
c)
Vested Actor
d)
Kaum Pemilih
53.
Suatu Kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dimaksud. Berikut ini adalah bberapa dari sarana ini, KECUALI:
a)
Tuntutan masyarakat
b)
Perubahan kebijakan itu sendiri
c)
insentif
d)
kekuasaan
100 %
