NEW
Font size
WorksheetsSimulasi PAS PPKN Kls XI 2019 Part 1
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Konflik antaragama merupak konflik horizontal. Konflik tersebut bisa terjadi akibat adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Konflik yang terjadi dapat menciptakan disintegrasi bangsa Nilai-nilai Pancasila dapat membantu mencegah disintegrasi nasional dengan cara….
menanamkan nilai nasionalisme sebagaimana terdapat dalam sila ketiga Pancasila
mendukung gerakan antiagama sebagaimana terdapat dalam sila pertama Pancasila
menanamkan semangat patriotisme sebagaimana terdapat dalam sila keempat Pancasila
melakukan pembinaan kepada para pemuda sebagaimana terdapat dalam sila pertama Pancasila
menumbuhkan jiwa humanis dalam setiap diri masyarakat Indonesia sebagaimana terdapat dalam sila ketiga Pancasila
Pernyataan yang menunjukkan contoh bentuk pengingkaran terhadap kewajiban dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah….
seorang remaja selalu membuat keributan di lingkungan masyarakat
peserta unjuk rasa berkonvoi di jalan raya tanpa mengenakan perlengkapan standar berkendara
liburan ke objek wisata tanpa membayar tiket masuk objek wisata
wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotornya yang telah jatuh tempo
seorang peserta didik yang berhenti melanjutkan sekolahnya demi membantu orangtuanya
Contoh ancaman terhadap integrasi nasional di bidang sosial budaya adalah….
informasi tentang kebijakan pemerintahan dapat dengan mudah diakses melalui media massa
pemanfaatan teknologi dalam kegiatan sehari-hari
adanya koordinasi untuk melakukan aksi unjuk rasa
adanya sikap mementingkan diri sendiri
gemar berbelanja produk Indonesia
Indonesia harus mewaspadai segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Contoh ancaman datang dari luar adalah….
tindakan makar oleh para pemberontak
pembalakan hutan oleh individu atau perusahaan suasta
penyelundupan narkoba melalui sindikat internasional
penangkapan ikan di perairan Indonesia oleh nelayan domestik
persebaran penduduk ke pulau-pulau terpencil dalam program transmigrasi
Aktivitas remaja pada gambar di atas, jika tidak disikapi secara bijak akan menjadi sumber ancaman dalam bidang ….
politik
ideologi
ekonomi
sosial dan budaya
pertahanan dan keamanan
Indonesia pernah mengalami pemberontakan, antara lain Permesta, DI/TII dan G 30 S/PKI. Akibat aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan gerakan radikal tersebuat adalah….
pemerintahan yang sah terancam
kewibawaan pemerintah meningkat
tugas dan tanggung jawab pemerintah semakin ringan
hubungan komunikasi antarlembaga pemerintah lebih mudah
dukungan politik terhadap kebijakan pemerintah menguat
Adanya aksi terorisme yang mengancam keamanan warga negara dan menimbulkan rasa takut dalam masyarakat mengharuskan pemerintah turun tangan untuk menagani situasi tersebut. Pernyataan tersebut menunjukkan urusan pemerintahan dalam bidang….
Agama
Yustisi
Keamanan
Pertahanan
Politik luar negeri
Perhatikan bentuk-bentuk ancaman berikut!
1) Penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa
2) Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain
3) Sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional
Berdasarkan bentuknya, maka jenis ancaman di atas digolongkan ancaman….
Militer
Nonmiliter
Dari dalam
Dari luar
Bersifat tradisional
Bangsa Indonesia harus mewaspadai segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Contoh ancaman dari dalam negeri adalah….
penangkapan ikan di perairan Indonesia oleh nelayan domestik
adanya arus globalisasi yang mulai menggerus budaya asli Indonesia
penyelundupan obat-obatan terlarang ke wilayah Indonesia melalui jalur internasional
wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia membawa budaya dari tempat asalnya
munculnya sikap intoleransi terhadap keberagaman suku, ras, agama, dan antargolongan
Aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika memiliki peranan besar bagi negara Indonesia. Berikut ini yang bukan merupakan contoh aktualisasi Bhinneka Tunggal Ikadalam bidang hukum dan pemerintahan adalah ….
presiden atau kepala daerah harus dapat mengakomodasi kepentingan rakyat tanpa membeda-bedakan suku,agama,dan status
para penegak hukum harus bersikap objektif dan tidak melakukan diskriminasi kepada semua para pelanggar hukum
pemerintah harus mematuhi setiap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia
warga negara memiliki hak untuk memberikan suara pada saat pemilu
masyarakat harus mematuhi setiap hukum yang berlaku di Indonesia
Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional mengandung konsekuensi bahwa Wawasan Nusantara menjadi….
pola prilaku dan bersikap bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan damai
pola yang mendasari cara berfikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
landasan konstitusional bangsa Indonesia untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang penuh kewibawaan dan menjungjung tinggi harkat dan martabat seluruh bangsa
arah bagi tujuan negara dalam berfikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana terdapat dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pedoman hidup bangsa Indonesia untuk melihat keanekaragaman bangsa Indonesia dan menjaga keanekaragaman tersebut dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan
Perhatikan aspek-aspek berikut!
1) Pertahanan dan keamanan.
2) Letak dan bentuk geografis.
3) Keadaan dan kemampuan penduduk.
4) Keadaan dan kekayaan alam.
5) Sosial budaya
Aspek trigatra ditunjukan pada nomor….
1), 2), dan 3)
1), 3), dan 5)
2), 3), dan 4)
2), 3), dan 5)
3), 4), dan 5)
Perhatikan faktor-faktor berikut!
1) Komposisi penduduk
2) Distribusi penduduk
3) Jumlah penduduk
Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang memengaruhi….
sosial budaya
ekonomi
keadaan alam
pertahanan dan keamanan
ketahanan nasional
Berikut yang merupakan prinsip sistem ketahanan nasional adalah….
kalangan elite eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa
aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan
bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan
menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa
menyosialisasikan Ideologi Pancasila sebagai humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan
Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini!
1) Membentuk peraturan perundang-undangan sebagai proteksi warga negara dari pelanggaran HAM
2) Memproses hukum secara tegas dan adil terhadap pelaku pelanggaran HAM
3) Memastikan warga negara mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilu
4) Melakukan observasi warga terhadap penyelenggara HAM
Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk upaya negara dalam melakukan perlindungandan pemajuan HAM ditunjukkan oleh nomor...
1) dan 3)
1) dan 4)
1), 2) dan 3)
1), 3) dan 4)
1), 2) dan 4)
Setiap manusia tentunya memiliki hak asasi, akan tetapidalam pelaksanannya hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia terjadi baik dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Di bawah ini yang menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh faktor internal adalah...
ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat yang menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial
pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain
pengusaha yang tidak memperdulikan hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia
adanya sikap seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan
aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggar HAM
Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini!
1) Memberikan penyuluhan dan pendidikan HAM kepada masyarakat serta pentingnya kontrol masyarakat terhadap upaya-upaya penegakkan HAM
2) Pemerintah menunjukkan peranannya sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai penguasa
3) Menerima pengaduan dari korban pelanggaran HAM
4) Menangani kasus pelanggaran HAM melalui Komnas HAM, pengadilan HAM, dan pengadilan HAM Ad Hoc
Upaya represif terhadap pelanggaran HAM ditunjukkan oleh nomor...
1) dan 2)
1) dan 3)
2) dan 3)
2) dan 4)
3) dan 4)
Hak asasi manusia selalu berhubungan dengan kewajiban asasi manusia, bahkan kewajiban asasi harus dilakukan terlebih dahulu agar hak-hak asasi dapat terpenuhi. Pernyataan yang benar berkaitan dengan hubungan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia adalah...
kewajiban dasar manusia merupakan bagian dari hak asasi manusia
terlaksananya kewajiban dasar manusia menjadi syarat tegaknya HAM
tegaknya hak asasi manusia merupakan kewajiban seluruh masyarakat
kewajiban dasar manusia akan terpenuhi jika hak asasi manusia terpenuhi
hak asasi manusia harus didahulukan pemenuhannya daripada kewajiban dasar manusia
Perhatikan beberapa kasus berikut ini!
1) Membayar upah karyawan di bawah ketentuan upah minimum
2) Mendapat perlakuan istimewa sebagai sesama penghuni lapas
3) Tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum
4) Mendapat perlakuan berbeda dalam pelayanan pemerintah
5) Pembatasan dalam mengembangkan budaya nasional
Kasus pelanggaran hak warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan ditunjukkan oleh nomor...
1), 2), dan 3)
1), 3), dan 4)
2), 3), dan 4)
2), 4), dan 5)
3), 4), dan 5)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bersifat retroaktif. Konsekuensi dari sifat retroaktifUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terhadap kasus pelaggaran HAM adalah...
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bertentangan dengan pasal 28I
Akan muncul pengadilan HAM Ad Hoc sebagai pengadilan HAM sementara
Pelaku pelanggaran HAM masa lalu tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
Pelanggaran HAM pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 harus diadili melalui Pengadilan HAM Ad Hoc
Pelanggaran HAM berat pada masa lalu dapat diadili dan ditindak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
