wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

MPP-1 (Diklat Pembentukan Auditor Ahli) 2019

Total questions: 30

Worksheet time: 15mins

Name
Class
Date
1.

Pembayaran uang lembur PNS termasuk dalam jenis belanja

a)

Barang

b)

Pemeliharaan

c)

Modal

d)

Pegawai

2.

Kebijakan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor BUMN/BUMD yang berorientasi keuntungan adalah :

a)

Kebijakan di bidang ekonomi

b)

Kebijakan di bidang fiskal

c)

Kebijakan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

d)

Kebijakan di bidang moneter

3.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi ABC, dan menemukan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan mengandung salah saji secara material, namun secara keseluruhan tidak mengganggu kewajaran laporan keuangan. Maka opini yang sesuai adalah :

a)

Wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan

b)

Tidak wajar

c)

Wajar tanpa pengecualian

d)

Wajar dengan pengecualian

4.

BLU Bertahap A mempunyai target PNBP sebesar Rp. 100 miliar dan mendapatkan persetujuan Menkeu untuk penggunaan 90% dari target penerimaan tersebut. Keputusan Menkeu tentang penetapan BLU menyebutkan Satker A dapat menggunakan PNBP secara langsung sebesar Rp. 30 miliar, maka berapa jumlah PNBP yang dapat digunakan secara langsung

a)

Rp. 15 miliar

b)

Rp. 18.2 miliar

c)

Rp. 13.8 miliar

d)

Rp. 16.2 miliar

5.

Berikut ini kegiatan yang dapat menggunakan sebagian dana PNBP, kecuali :

a)

pendidikan dan pelatihan

b)

penyewaan lahan kantor

c)

penegakan hukum

d)

penelitian dan pengembangan teknologi

6.

Berikut ini pembuatan komitmen dalam bentuk penetapan keputusan, kecuali :

a)

Pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola

b)

pelaksanaan belanja pegawai

c)

rehab rumah dinas yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil

d)

belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial

7.

Berikut ini yang merupakan ketentuan berkaitan dengan bendahara adalah :

a)

Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karir bendahara diatur oleh BUN

b)

Bendahara penerimaan dan pengeluaran boleh dirangkap oleh KPA atau Kuasa BUN

c)

Bendahara penerimaan dan pengeluaran boleh dijabat selain PNS

d)

Bendahara penerimaan dan pengeluaran diangkat oleh Menteri Keuangan dengan surat keputusan

8.

Berikut ini yang merupakan tugas Meteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal adalah :

a)

Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN

b)

Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

c)

Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya

d)

Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkan ke kas negara

9.

Pinjaman luar negeri harus memenuhi prinsip-prinsip di bawah ini, kecuali :

a)

tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara

b)

kehati-hatian

c)

transparan

d)

harus disertai ikatan politik

10.

Surat keputusan pengangkatan pegawai merupakan contoh dalam pengurusan umum yaitu :

a)

Otorisasi bersifat sempit

b)

Otorisasi bersifat luas

c)

Ordonasi bersifat luas

d)

Ordonasi bersifat sempit

11.

Status BLU-Bertahap diberikan apabila

a)

persyaratan administratif dan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan substantif belum terpenuhi secara memuaskan

b)

persyaratan substantif, administratif dan teknis belum terpenuhi secara memuaskan

c)

persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan

d)

persyaratan substantif dan administratif telah terpenuhi, namun persyaratan teknis belum terpenuhi secara memuaskan

12.

Belanja ini yang antara lain digunakan untuk gaji dan tunjangan, uang makan, asuransi kesehatan, honorarium, vakasi, lembur dan kontribusi sosial, merupakan jenis belanja

a)

Subsidi

b)

Pegawai

c)

Barang

d)

Bantuan Sosial

13.

DIPA yang dikelola oleh kantor/instansi vertikal kementerian negara/lembaga di daerah

a)

DIPA Tugas Pembantuan (TP)

b)

DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat (KP)

c)

DIPA Urusan Bersama (UB)

d)

DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah (KD)

14.

Tarif PPH pasal 23 atas pembayaran sewa kantor adalah

a)

1%

b)

1,5%

c)

2%

d)

4%

15.

Bila sebuah instansi memiliki pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp. 900.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.400.000.000,00 maka jumlah UP yang diberikan

a)

Rp. 200.000.000,00

b)

Rp. 50.000.000,00

c)

Rp. 100.000.000,00

d)

Rp. 500.000.000,00

16.

Azas umum penyelenggaraan negara yang artinya mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif adalah :

a)

Azas akuntabilitas

b)

Azas profesionalitas

c)

Azas keterbukaan

d)

Azas kepentingan umum

17.

Tarif pajak penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang dengan nilai di atas Rp. 2 juta pada penjual yang memiliki NPWP adalah

a)

3%

b)

1,5%

c)

1%

d)

2%

18.

Sanksi administrasi yang dikenakan jika terlambat menyampaikan SPT Masa PPh adalah

a)

denda sebesar Rp. 1.000.000,00

b)

denda sebesar Rp. 500.000,00

c)

denda sebesar Rp. 100.000,00

d)

bunga sebesar 2%

19.

Berikut ini adalah PNBP yang termasuk kategori PNBP umum, kecuali :

a)

Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administratif

b)

penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara

c)

penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara

d)

penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan

20.

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang menghasilkan, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jual dapat terjangkau oleh masyarakat

a)

Belanja lain-lain

b)

Bansos

c)

Hibah

d)

Subsidi

21.

Proses penilaian kemampuan penyedia sebelum pemasukan penawaran dan dipergunakan untuk pemilihan penyedia disebut

a)

pascakualifikasi

b)

penjelasan pekerjaan

c)

tender

d)

prakualifikasi

22.

Suatu pinjaman dari lembaga keuangan/perbankan suatu negara yang tujuannya untuk mendorong kegiatan ekspor negara donor sekaligus membantu negara peminjam disebut

a)

Kredit Ekspor

b)

Pembayaran Langsung (Direct Payment)

c)

Rekening Khusus

d)

Hibah Luar Negeri

23.

Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, dituntut untuk melakukan kegiatan membandingkan antara input (masukan) yang digunakan dengan keluaran (output) yang diperoleh untuk mengukur :

a)

Efisiensi

b)

Efektivitas

c)

Outcome

d)

Ekonomis

24.

Secara jangka waktu TUP harus dipertanggungjawabkan oleh satker adalah

a)

tiga bulan

b)

dua bulan

c)

satu bulan

d)

empat bulan

25.

Berikut ini manakah yang tidak dikenakan pemotongan PPH pasal 21 pada saat menerima penghasilan

a)

pegawai

b)

pensiunan

c)

penerima Jaminan Hari Tua

d)

penerima hadiah undian

26.

Keuangan negara mencakup seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang terkait dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, pernyataan tersebut merupakan pendekatan perumusan keuangan negara dari sisi :

a)

Subyek

b)

Obyek

c)

Proses

d)

Tujuan

27.

Yang termasuk persyaratan administratif dalam penetapan PPK BLU antara lain :

a)

kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat

b)

kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola

c)

standar pelayanan minimum

d)

penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum

28.

Mana yang tidak termasuk dalam prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah

a)

efisien

b)

terbuka

c)

tidak saling memengaruhi

d)

akuntabel

29.

Karakteristik Good Governance yang berarti terdapat jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk berpendapat/mengeluarkan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilihan umum yang bebas, langsung dan jujur adalah :

a)

Demokratis

b)

Partisipasif

c)

Transparan

d)

Akuntabel

30.

Dalam penyusunan LAKIP, prinsip yang mensyaratkan bahwa yang terutama dilaporkan adalah hal-hal yang dominan yang membuat sukses atau gagalnya pelaksanaan rencana, adalah :

a)

Prinsip pertanggungjawaban

b)

Prinsip Pengecualian

c)

Prinsip Akuntabilitas

d)

Prinsip Perbandingan