NEW
Font size
WorksheetsMPP-1 (Diklat Pembentukan Auditor Ahli) 2019
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Pembayaran uang lembur PNS termasuk dalam jenis belanja
Barang
Pemeliharaan
Modal
Pegawai
Kebijakan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor BUMN/BUMD yang berorientasi keuntungan adalah :
Kebijakan di bidang ekonomi
Kebijakan di bidang fiskal
Kebijakan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
Kebijakan di bidang moneter
BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi ABC, dan menemukan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan mengandung salah saji secara material, namun secara keseluruhan tidak mengganggu kewajaran laporan keuangan. Maka opini yang sesuai adalah :
Wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan
Tidak wajar
Wajar tanpa pengecualian
Wajar dengan pengecualian
BLU Bertahap A mempunyai target PNBP sebesar Rp. 100 miliar dan mendapatkan persetujuan Menkeu untuk penggunaan 90% dari target penerimaan tersebut. Keputusan Menkeu tentang penetapan BLU menyebutkan Satker A dapat menggunakan PNBP secara langsung sebesar Rp. 30 miliar, maka berapa jumlah PNBP yang dapat digunakan secara langsung
Rp. 15 miliar
Rp. 18.2 miliar
Rp. 13.8 miliar
Rp. 16.2 miliar
Berikut ini kegiatan yang dapat menggunakan sebagian dana PNBP, kecuali :
pendidikan dan pelatihan
penyewaan lahan kantor
penegakan hukum
penelitian dan pengembangan teknologi
Berikut ini pembuatan komitmen dalam bentuk penetapan keputusan, kecuali :
Pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola
pelaksanaan belanja pegawai
rehab rumah dinas yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil
belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial
Berikut ini yang merupakan ketentuan berkaitan dengan bendahara adalah :
Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karir bendahara diatur oleh BUN
Bendahara penerimaan dan pengeluaran boleh dirangkap oleh KPA atau Kuasa BUN
Bendahara penerimaan dan pengeluaran boleh dijabat selain PNS
Bendahara penerimaan dan pengeluaran diangkat oleh Menteri Keuangan dengan surat keputusan
Berikut ini yang merupakan tugas Meteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal adalah :
Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN
Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkan ke kas negara
Pinjaman luar negeri harus memenuhi prinsip-prinsip di bawah ini, kecuali :
tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara
kehati-hatian
transparan
harus disertai ikatan politik
Surat keputusan pengangkatan pegawai merupakan contoh dalam pengurusan umum yaitu :
Otorisasi bersifat sempit
Otorisasi bersifat luas
Ordonasi bersifat luas
Ordonasi bersifat sempit
Status BLU-Bertahap diberikan apabila
persyaratan administratif dan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan substantif belum terpenuhi secara memuaskan
persyaratan substantif, administratif dan teknis belum terpenuhi secara memuaskan
persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan
persyaratan substantif dan administratif telah terpenuhi, namun persyaratan teknis belum terpenuhi secara memuaskan
Belanja ini yang antara lain digunakan untuk gaji dan tunjangan, uang makan, asuransi kesehatan, honorarium, vakasi, lembur dan kontribusi sosial, merupakan jenis belanja
Subsidi
Pegawai
Barang
Bantuan Sosial
DIPA yang dikelola oleh kantor/instansi vertikal kementerian negara/lembaga di daerah
DIPA Tugas Pembantuan (TP)
DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat (KP)
DIPA Urusan Bersama (UB)
DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah (KD)
Tarif PPH pasal 23 atas pembayaran sewa kantor adalah
1%
1,5%
2%
4%
Bila sebuah instansi memiliki pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp. 900.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.400.000.000,00 maka jumlah UP yang diberikan
Rp. 200.000.000,00
Rp. 50.000.000,00
Rp. 100.000.000,00
Rp. 500.000.000,00
Azas umum penyelenggaraan negara yang artinya mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif adalah :
Azas akuntabilitas
Azas profesionalitas
Azas keterbukaan
Azas kepentingan umum
Tarif pajak penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang dengan nilai di atas Rp. 2 juta pada penjual yang memiliki NPWP adalah
3%
1,5%
1%
2%
Sanksi administrasi yang dikenakan jika terlambat menyampaikan SPT Masa PPh adalah
denda sebesar Rp. 1.000.000,00
denda sebesar Rp. 500.000,00
denda sebesar Rp. 100.000,00
bunga sebesar 2%
Berikut ini adalah PNBP yang termasuk kategori PNBP umum, kecuali :
Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administratif
penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara
penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara
penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan
Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang menghasilkan, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jual dapat terjangkau oleh masyarakat
Belanja lain-lain
Bansos
Hibah
Subsidi
Proses penilaian kemampuan penyedia sebelum pemasukan penawaran dan dipergunakan untuk pemilihan penyedia disebut
pascakualifikasi
penjelasan pekerjaan
tender
prakualifikasi
Suatu pinjaman dari lembaga keuangan/perbankan suatu negara yang tujuannya untuk mendorong kegiatan ekspor negara donor sekaligus membantu negara peminjam disebut
Kredit Ekspor
Pembayaran Langsung (Direct Payment)
Rekening Khusus
Hibah Luar Negeri
Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, dituntut untuk melakukan kegiatan membandingkan antara input (masukan) yang digunakan dengan keluaran (output) yang diperoleh untuk mengukur :
Efisiensi
Efektivitas
Outcome
Ekonomis
Secara jangka waktu TUP harus dipertanggungjawabkan oleh satker adalah
tiga bulan
dua bulan
satu bulan
empat bulan
Berikut ini manakah yang tidak dikenakan pemotongan PPH pasal 21 pada saat menerima penghasilan
pegawai
pensiunan
penerima Jaminan Hari Tua
penerima hadiah undian
Keuangan negara mencakup seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang terkait dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, pernyataan tersebut merupakan pendekatan perumusan keuangan negara dari sisi :
Subyek
Obyek
Proses
Tujuan
Yang termasuk persyaratan administratif dalam penetapan PPK BLU antara lain :
kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat
kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola
standar pelayanan minimum
penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum
Mana yang tidak termasuk dalam prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah
efisien
terbuka
tidak saling memengaruhi
akuntabel
Karakteristik Good Governance yang berarti terdapat jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk berpendapat/mengeluarkan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilihan umum yang bebas, langsung dan jujur adalah :
Demokratis
Partisipasif
Transparan
Akuntabel
Dalam penyusunan LAKIP, prinsip yang mensyaratkan bahwa yang terutama dilaporkan adalah hal-hal yang dominan yang membuat sukses atau gagalnya pelaksanaan rencana, adalah :
Prinsip pertanggungjawaban
Prinsip Pengecualian
Prinsip Akuntabilitas
Prinsip Perbandingan
