Jika bertemu dengan HRD suatu Badan Usaha, makan yang diberikan adalah

Jika tidak bertemu HRD suatu perusahaan, maka yang diberikan adalah

Alasan mengapa menjadi peserta JKN-KIS adalah

Yang bukan termasuk fungsi RO

Yang bukan termasuk ke segmen non-PBI

Suami-istri berstatus sebagai pekerja, maka

Siapa saja yg termasuk kedalam keluarga inti sebagai tanggungan PPU

Siapa saja yg termasuk kedalam keluarga non-inti sebagai tanggungan PPU (1%)

Aktivitas terencana yang dilakukan untuk memberikan advokasi tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan seluruh karyawan dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS memetakan badan usaha berdasarakan wilayah, mendapatkan data potensi peserta dan ditindak lanjuti dengan kegiatan perluasan kepesertaan yang terintegrasi dengan kegiatan kepatuhan untuk segmen PPU adalah pengertian dari

Berapa hari jangka waktu yang diberikan untuk suatu badan usaha jika BU tersebut sudah mendapatkan surat peringatan untuk mendaftarkan dirinya dan pekerja nya ke BPJS Kesehatan

Berapa hari jangka waktu yang diberikan untuk suatu badan usaha jika BU tersebut sudah mendapatkan surat konfirmasi untuk mendapatkan surat peringatan

Jika RO tidak menemukan BU tujuan, maka RO harus

Saat menjelaskan program BPJS Kesehatan ke calon peserta, ada 4 hal yang perlu disampaikan, yang tidak termasuk adalah

RO berencana melakukan canvassing dijalan A. Hal tersebut termasuk ke dalam proses perencanaan canvassing

Petugas yang bertanggung jawab pada fungsi perluasan peserta, 3 hari sejak BU menerima user name dan password aplikasi E-Dabu, wajib mengirimkan

Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari persiapan sosialisasi program JKN adalah

Sesuai Peraturan Direksi Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Perluasan Kepesertaan.......

Klasifikasi dari BU besar adalah dengan jumlah tenaga kerja sebagai berikut

Berapa batas bawah gaji atau upah per bulan yan digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran Jaminan Kesehatan bagi peserya PPU berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Saat menjelaskan program BPJS Kesehatan ke calon peserta, cara yang paling efektif adalah

Peserta yang memiliki sikap mendukung dan tanpa diminta mempromosikan BPJS Kesehatan ke kenalan-kenalan nya, adalah peserta dengan sikap

Tujuan utama dari Pemasaran Sosial dalam program JKN antara lain

Berikut beberapa legalitas badan usaha untuk mendaftarkan diri nya dan pekerja nya ke BPJS Kesehatan : SIUP, SITU, NPWP perusahaan, KTP Pemilik perusahaan dan form registrasi

Persyaratan utama yang harus dimiliki peserta untuk dapat terdaftar dalam program JKN-KIS adalah

Peraturan Presiden untuk program JKN KIS yang masih berlaku sampai saat ini

Syarat PBPU menunggak yang hendak dialihkan sebagai peserta PPU adalah

Syarat PBI APBD untu dialihkan menjadi PPU adalah

Nama aplikasi untuk badan usaha untuk mutasi data karyawan

Berapa hari standar dari kegiatan canvassing hingga dengan pelimpahan ke petugas kepatuhan

Pelayanan apa saja yang dijamin oleh program JKN

Berikut syarat pendaftaran PBPU

Form registrasi, form autodebit, fotocopy KK, fotocopy KTP, fotocopy buku tabungan dan materai

Regulasi bayi dalam kandungan adalah regulasi yang masih berlaku hingga sekarang

Bagaimana peraturan pembagian persentasi dalam iuran PPU badan usaha?

Bagaimana peraturan pembagian persentasi dalam iuran PPU penyelenggara negara?

Sanksi administratif bagi badan usaha yang tidak patuh dalam mengikuti program JKN KIS adalah perizinan terkait usaha, Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh (PPJP/ PPJB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sanksi administratif bagi setiap orang yang tidak patuh dalam mengikuti program JKN KIS adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Sertifikat tanah, Paspor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

UU tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

UU NOMOR 24 TAHUN 2011 yang menyatakan bahwa setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia WAJIB menjadi peserta program jaminan sosial tercantum pada pasal

Dalam hal suami dan istri bekerja memiliki hak kelas rawat berbeda maka suami istri dapat memilih hak ruang kelas perawatan yang tertinggi dari hak suami/istri

Bayi baru lahir dari Peserta JKN wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan

Peserta yang tidak mendaftar dan membayar iuran bayi baru lahir paling lama 28 hari sejak dilahirkan dikenakan kewajiban membayar iuran sejak bayi dilahirkan dan dikenakan sanksi sebagaimana sanksi atas keterlambatan pembayaran iuran

Persentasi iuran untuk pekerja penerima upah

Iuran PBPU yang masih berlaku hingga saat ini adalah

kelas 1 : Rp. 80.000

kelas 2 : Rp. 51.000

kelas 3 : Rp 25.500

Iuran PBPU sesuai PerPres 7 thn 2019

kelas 1 : Rp. 170.000

kelas 2 : Rp. 110.000

kelas 3 : Rp. 42.000

Kartu Indonesia Sehat atas nama Bayi Nyonya hanya berlaku

Mutasi identitas peserta & keluarga peserta dapat dilakukan dari E-Dabu 4.2

Pindah Faskes belum diakomodir E-Dabu 4.2

Perubahan gaji dapat dilakukan secara massal via E-Dabu 4.2 dengan minimal 30 orang pekerja

Perubahan nama Bayi Nyonya menjadi nama sebenarnya dapat dilakukan via E-Dabu 4.2