WorksheetsTKDD Bagian 2 Pertemuan 11-14
Total questions: 40
Worksheet time: 29mins
Berdasarkan penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan........
Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Kemahalan Konstruksi
Alokasi Dana Desa
Angka kemiskinan
Penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk pelaksanaan....
Pemberdayaan aparatur desa
Pemerintahan desa
Pemberdayaan masyarakat desa
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Mana di antara pernyataan berikut yang benar mengenai perbedaan antara Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.....
ADD merupakan pendanaan bagi desa yang dananya bersumber dari APBN sedangkan DD dananya bersumber dari APBD
Pengalokasian ADD minimal 10% dikalikan Dana Perimbangan di luar Otsus sedangkan pengalokasian DDper desa berdasarkan formula AD+AF+AA+AK berdasarkan ketentuan peraturan pengalokasian Dana Desa tahun 2019
Penggunaan ADD sesuai juknis APBDes sedangkan penggunaan DD diprioritaskan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa
ADD disalurkan dari RKUN kepada RKD sedangkan DD disalurkan dari RKUN kepada RKUN
Berikut ini merupakan azaz pengaturan desa kecuali.....
Kebersamaan
Subsidiaritas
Rekonsiliasi
Keberagaman
Berikut ini proporsi masing-masing komponen formula pengalokasian Dana Desa berdasarkan kebijakan pengalokasian Dana Desa 2020 adalah.......
AD = 65 % AA = 2.5% AK= 2.5% dan AF =30%
AD = 69% AA = 1.5% AK= 1.5% dan AF =28%
AD = 68% AA = 1.5% AK= 1.5% dan AF =29%
AD = 69% AA = 1.5% AK= 1.5% dan AF =29%
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III berdasarkan perubahan kedua atas PMK No.57/2017 tentang pengelolaan TKDD disalurkan 7 hari kerja setelah di terima di RKUD, dengan persyaratan.....
Perdes APBdes
Laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya
Laporan penyerapan DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata paling kurang 70%
Capaian output rata-rata paling kurang 50%
Berikut ini merupakan tujuan pengalokasian Dana Desa, kecuali.....
Memperkuat masyarakat desa sebagai objek dari pembangunan
Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
Memajukan perekonomian desa
Mengentaskan kemiskinan
Penyaluran Dana Desa pada setiap tahapnya dapat dilakukan paling cepat pada bulan....
Januari, April, Desember
Januari, Maret, Desember
Januari, Mei, Desember
Januari, Maret, November
RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang berisikan kondisi geografi, demografi, potensi ekonomi, dan strategi. Dokumen tersebut disusun oleh....
Kades dan BPD
Kades dan Sekdes
Sekdes dan BPD
Kades dan Lurah
Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan basis akuntansi.....
Cash Toward Accrual Basis (CTA)
Accrual Basis
Cash Basis
Traditional Basis
Berikut ini merupakan sumber pendapatan desa kecuali.....
PADes
Bantuan Keuangan dari APBN
ADD dan DD
Hibah dan sumbangan pihak ketiga
RPTDes atau RKPDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan berlaku untuk....
4 Tahun
3 Tahun
1 Tahun
5 tahun
Berikut ini merupakan azaz pengelolaan keuangan desa, kecuali....
Gotong Royong
Tertib dan Disiplin
Transparan
Partisipatif
Penerimaan pembiayaan desa mencakup, kecuali.....
SILPA tahun sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
Penyertaan modal desa
DPA terdiri atas....
Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rincian Anggaran Biaya
Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja dan Program Desa, dan Rincian Anggaran Biaya
Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja dan Program Desa, dan Rencana Pembangunan Desa
Rencana Kerja dan Anggaran Desa, Rencana Kerja dan Kegiatan Desa, dan Rincian Anggaran Biaya
Pemerintah (K/L) berwenang menentukan lokasi, anggaran, dan kegiatan yang akan di dekonsentrasikan dan ditugaskan dengan memperhatikan beberapa aspek, kecuali.......
Kemampuan keuangan negara
Keseimbangan pendanaan di daerah
Kapabilitas daerah mengelola dana Dekon/TP
Kebutuhan pembangunan daerah
Dalam pelaksanaan Dekon/TP tidak diperkenankan mensyaratkan adanya.....
Dana Pendampingan
Dana Pihak Ketiga
Dana Kelolaan
Dana Investasi
Formula keseimbangan pendanaan memiliki dua variabel yaitu variabel Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) dan variabel Indeks Pembangunan Manusia. Berikut ini indikator IPM, kecuali....
Kemiskinan
Pendidikan
Kesehatan
Kesejahteraan rakyat
Dalam formulasi keseimbangan pendanaan terdapat peta keseimbangan pendanaan yang terbagi menjadi 4 kuadran di mana sumbu vertikal adalah IPM Nasional dan sumbu horizontal adalah Rata2 IKFD rill per kapita. Daerah yang mendapat prioritas 1 dan 2 berada pada kuadran.....
Kuadran 1 dan 2
Kuadran 3 dan 2
Kuadran 2 dan 3
Kuadran 3 dan 4
Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran merupakan pengertian dari....
Dana Dekonsentrasi
Dana Desa
Dana Desentralisasi
Dana Tugas Pembantuan
Dalam hal pelaksanaan Dana Dekon/TP terdapat sisa dana yang sudah ditarik dari kas negara dan tidak digunakan pada akhir tahun anggaran, maka......
SKPD wajib menyetorkan dana tersebut ke RKUN
SKPD dapat menggunakan dana tersebut dengan persetujuan Menteri Keuangan
SKPD wajib menyetorkan dana tersebut ke RKUD dan diakui sebagai SAL
SKPD dapat menggunakan dana tersebut untuk dekon/tapi tahun berikutnya
Dana tugas pembantuan dapat dilakukan penghentian, dengan alasan.....
Urusan pemerintah tidak dapat dilanjutkan karena penerima penugasan mengubah kebijakan
Pelaksanaan urusan pemerintah tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemberi penugasan mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya
Pembatalan karena terdapat indikasi inefisiensi anggaran oleh SKPD
Penarikan pelimpahan dan penghentian penugasan dituangkan dalam....
Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
Dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan dekonsentrasi/Tugas Pembantuan maka SKPD menyusun laporan manajerial sebagai berikut, kecuali....
Laporan Capaian Output
Laporan Realisasi Penyerapan Dana
Laporan Kendala
Laporan Realisasi Anggaran
Penghentian pencairan dana Dekonsentrasi maupun Tugas pembantuan diajukan kepada....
Kementerian/Lembaga terkait
DJPBN
Menteri Keuangan
KPPN
Kewenangan absolut Pemerintah Pusat yang tidak diserahkan kepada pemda adalah....
Pendidikan, Kehakiman, Agama, Politik, Kepolisian, Pemuda dan olahraga
Pertahanan, Irigasi, Kehakiman, Kelautan, Politik Luar Negeri
Agama, Hankam, Politik Luar Negeri, Yustisi, Moneter dan Fiskal
Yustisi, Agama, Hankam, Pendidikan, Iptek
Dekonsentrasi merupakan pelimpahan urusan pusat kepada gubernur atau instansi vertikal diwilayah tertentu untuk menjalankan urusan yang bersifat....
Pembangunan
Non fisik
Fisik
Absolut
Maksud dari kegiatan yang bersifat fisik adalah...
Kegiatan yang menghasilkan output yang menambah nilai aset pemerintah
Kegiatan yang menghasilkan output berwujud
Kegiatan yang memerlukan pihak ketiga sebagai penyedia
Kegiatan yang menghasilkan output yang tidak menambah aset tetap
Berikut ini cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana DK/TP, Kecuali......
Pemberian pedoman
Seminar
Fasilitasi
Bimbingan teknis
Pengguna barang dapat menghibahkan BMN Tugas pembantuan sejak realisasi pengadaan BAST setelah...
7 bulan
5 bulan
8 bulan
6 bulan
Kebijakan alokasi anggaran Program Pengelolaan Hibah Negara antara lain diarahkan untuk mendukung layanan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum pada bidang, kecuali....
Perhubungan
Pembangunan sarana air minum
Perkebunan
Pengelolaan air limbah
Mana pernyataan yang benar terkait perbedaan antara Hibah dan DAK.....
Hibah bersifat temporer (tidak terus menerus) sedangkan DAK bersifat reguler
Hibah dilakukan melalui perjanjian antara pemberi hibah dan donor sedangkan DAK tidak
Hibah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana kembali kepada pemberi hibah sedangkan DAK iya
Pelaksanaan Hibah berdasarkan UUD’45 sedangkan pelaksanaan DAK berdasarkan Peraturan Presiden
Prinsip-prinsip dasar pengelolaan Hibah Daerah sebagai berikut, kecuali.....
Mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
Diprioritaskan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan publik
Memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal
Hibah daerah bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemda
Berikut ini yang bukan sumber pendanaan hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.....
Pinjaman luar negeri
Pinjaman dalam negeri
Hibah luar negeri
Penerimaan dalam negeri yang diterus hibahkan
Penyaluran hibah yang bersumber dari PHLN dapat dilakukan melalui tata cara berikut ini, kecuali....
Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD
Rekening Khusus
Letter of Debit
Pembiayaan Pendahuluan
Pembayaran yang dilakukan oleh PHLN sebagai penggantian dana atas pelaksanaan kegiatan yang terlebih dahulu membebani APBD disebut....
Remburstment
Pembiayaan pendahuluan
Letter of Debit
Rekening Khusus
Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut, kecuali....
Transparansi
Akuntabilitas
High return
Kehati-hatian
Salah satu cara penarikan penarikan Pinjaman Daerah yaitu Pembayaran Langsung (Direct Payment) di mana penarikan dana dilakukan oleh....
KPPN
Gubernur
Bupati/walikota
Bendahara SKPD
Obligasi Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah hanya jenis Obligasi Pendapatan (Revenue Bond) yang dapat mendanai jenis proyek/kegiatan sebagai berikut, kecuali....
Fasilitas pengelolaan air minum
Fasilitas transportasi darat, laut, dan udara
Fasilitas pendidikan/sekolah
Fasilitas pengelolaan limbah/sampah
Sebelum obligasi daerah diterbitkan dipasar modal, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan oleh Pemda terlebih dahulu sebagai berikut, kecuali...
Persiapan didaerah
Persetujuan Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara
Praregistrasi dan registrasi
Penawaran umum
