wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Pengayaan USBN

Total questions: 50

Worksheet time: 54mins

Name
Class
Date
1.

Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang merupakan pengertian kekuasaan eksekutif menurut ...........

a)

Montesquei

b)

John Locke

c)

John Howard

d)

George Walker

e)

John Lennon

2.

Secara horizontal, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang kekuasaan Negara. Merupakan kekuasaan .....

a)

Konstitutif

b)

Eksekutif

c)

Eksaminatif

d)

Yudikatif

e)

Legislatif

3.

Keberadaan kementerian negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut, kecuali ........

a)

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara

b)

setiap menteri membidangi semua urusan dalam pemerintahan

c)

menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden

d)

tiap-tiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

e)

pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

4.

Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan ialah ...........

a)

Menlu, Mendagri dan Menhan

b)

Menlu, Menkes, Mendagri

c)

Mendagri, Mentan, Menko Polhukam

d)

Menhan, Mensesneg, Menko Perekonomian

e)

Mendagri, Menlu, Mensos

5.

Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal .......

a)

25

b)

26

c)

27

d)

28

e)

29

6.

Untuk mewujudkan kemerdekaan beragam sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 281 diperlukan hal-hal berikut, kecuali.....

a)

Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah

b)

Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama

c)

Tiap pemeluk Agama tidak punya kewajiban yang sama dalam pemerintahan

d)

Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap golongan umat beragama

e)

Setiap pemeluk agama mempunyyai kedudukan yang sama dalam pemerintahan

7.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu merupakan bunyi pasal ...

a)

25

b)

26

c)

27

d)

29

e)

28

8.

Perhatikan data di bawah ini :

  1. LSM
  2. DPR
  3. DPD
  4. KPK
  5. Presiden dan Wakil Presiden
  6. MK

dari data diatas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik indonesia adalah .....

a)

1,2,3,4

b)

1,3,4,5

c)

1,3,5,6

d)

2,3,5,6

e)

3,4,5,6

9.

Perhatikan data berikut !

  1. Menetapkan UUD dan mengubah undang-undang dasar
  2. Menetapkan GBHN
  3. Memilih presiden dan wakil presiden
  4. Menetapkan uud dan / perubahan uud
  5. Melantik Presiden dan wakil presiden
  6. Memberhentikan presiden dan wakil presiden

berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan MPR setelah diadakannya perubahan uud 1945 ditandai oleh nomor ,....

a)

1,2,3

b)

3,4,5

c)

2,4,6

d)

3,4,6

e)

4,5,6

10.

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya adalah ....

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

DPR

d)

DPD

e)

BPK

11.

Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah .....

a)

Mahkamah Agung

b)

DPR

c)

DPD

d)

DPA

e)

BPK

12.

Selain semboyan kebhinekaan Negara Indonesia memiliki alat-alat pemersatu Bangsa, kecuali ....

a)

Dasar-dasar Pancasila

b)

Lagu-lagu daerah

c)

Bendera Merah Putih sebagai bendera Kebangsaan

d)

Lambang Negara burung garuda

e)

Falsafah Pancasila

13.

Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan ...

a)

Pergaulan sesama suku yang lebih akrab

b)

Pembangunan yang tidak berjalan lancar

c)

Kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang

d)

Untuk wilayah tertentu

e)

Ketidak serasian hidup

14.

Yang tidak termasuk faktor-faktor pembentuk integrasi Nasional ialah ...

a)

Kurangnya toleransi antar golongan

b)

Penggunaan bahasa indonesia

c)

Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu pancasila

d)

Adanya jiwa dan semangat gotong royong

e)

Adanya rasa senasib dan seperjuangan

15.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara RI, diubah oleh undang-undang Republik Indonesia Nomor......Tahun.......

a)

1 Tahun 1988

b)

2 Tahun 1988

c)

3 Tahun 1988

d)

4 Tahun 1988

e)

5 Tahun 1988

16.

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia merupakan pengertian hak asasi manusia menurut ......

a)

UU RI Nomor 49 Tahun 1999

b)

UU RI Nomor 59 Tahun 1999

c)

UU RI Nomor 69 Tahun 1999

d)

UU RI Nomor 79 Tahun 1999

e)

UU RI Nomor 39 Tahun 1999

17.

Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya, adalah ciri hak asasi manusia yaitu ....

a)

Hakiki

b)

tidak dapat dibagi

c)

Universal

d)

Tidak dapat dicabut

e)

Sentralisasi

18.

Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan memiliki hubungan yaitu....

a)

dekat

b)

jauh

c)

terikat

d)

kausalitas atau sebab akibat

e)

yang tidak selaras

19.

Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat, merupakan hubungan antara hak dan kewajiban dalam sila pancasila, yaitu sila ke...

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

20.

Yang termasuk faktor internal terjadinya pelanggaran HAM, ialah ...

a)

Penyalagunaan kekuasaan

b)

Ketidak tegasan aparat penegak hukum

c)

Penyalagunaan tekhnologi

d)

Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

e)

Rendahnya kesadaran HAM

21.

Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD NRI Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan nalluri, kekuatan otot atau kekuatan massa semata-mata. merupakan pengertian dari 10 pilar demokrasi menurut Sanusi yaitu ...

a)

Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa

b)

Demokrasi dengan kecerdasan

c)

Demokrasi yang berkedaulatan rakyat

d)

Demokrasi dengan rule of law

e)

Demokrasi dengan HAM

22.

Demokrasi dengan otonomi daerah ialah ...

a)

Demokrasi tertinggi ada ditangan rakyat

b)

Kekuasaan negara RI harus mengandung melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum bukan demokrasi ugal-ugalan

c)

Mengakui kekuasaan negara RI yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi

d)

Pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif ditingkat pusat dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden

e)

Demokrasi yang bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab

23.

Di bawah ini adalah nilai moral yang terkandung dalam demokrasi pancasila, kecuali ....

a)

Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

b)

Keseimbangan antara hak dan kwajiban

c)

Mewujudkan rasa keadilan sosial

d)

Mengutamakan persatuan nasional

e)

tidak menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

24.

Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, oleh karena itu dalam negara demokratis, setiap rakyat atau warga negara berkewajiban untuk ...

a)

Mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan

b)

Tidak saling menghargai

c)

Tidak ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik

d)

Mengutamakan kepentingan pribadi

e)

Tidak mengakui pancasila sebagai ideologi negara

25.

Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila didalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki hal berikut kecuali ..

a)

Persamaan kedudukan di mata hukum

b)

Kebebasan yang tidak terbatas

c)

Partisipasi dalam pembuatan keputusan

d)

Distribusi pendapatan secara adil

e)

Kebebasan yang bertanggung jawab

26.

Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini ialah ....

a)

Membiasakan untuk betindak anarkis

b)

Melanggar aturan hukum yang berlaku dimasyarakat

c)

Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah

d)

Lebih menggunakan otot dalam musyawarah

e)

Mengutamakan kepentingan golongan

27.

Yang tidak termasuk unsur-unsur yang terdapat di dalam hukum ialah ....

a)

Peraturan mengenai tingkah laku manusia

b)

Peraturan itu bersifat memaksa

c)

Tidak ada sanksi bagi yang melanggar

d)

Sanksi terhadap pelanggaran

e)

Peraturan itu dibuat oleh badan resmi yang berwajib

28.

Karakteristik dari hukum ialah .....

a)

Adanya jadwal dan larangan

b)

Adanya larangan dan sanksi

c)

Adanya UU dan PP

d)

Adanya sistem yang terarah

e)

Adanya perintah dan larangan

29.

Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di masyarakat, dengan demikian suatu ketentuan hukum mempunyai tugas yaitu ...

a)

Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang didalam masyarakat

b)

melakukan tindakan yang tidak tertib

c)

Membuat peraturan tentang tingkah laku manusia dan hewan

d)

peraturan yang tidka memaksa

e)

melakukan pelanggaran lalu lintas

30.

Hukum berdasarkan sumbernya ialah kecuali...

a)

Hukum undang-undang

b)

Hukum asing

c)

Hukum traktat

d)

Hukum Yurisprudensi

e)

Hukum kebiasaan

31.

Hukum yang terbentuk karena keputusan Hakim ialah ,,,

a)

Hukum undang-undang

b)

Hukum asing

c)

Hukum yurisprudensi

d)

Hukum kebiasaan

e)

Hukum traktat

32.

Hukum asing adalah ....

a)

Hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu

b)

Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim

c)

Hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain

d)

Hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam dunia internasional

e)

Kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya

33.

KUHP termasuk hukum ..........

a)

Hukum nasional

b)

Hukum tertulis

c)

Hukum internasional

d)

Hukum asing

e)

Hukum traktat

34.

Contoh kualifikasi hukum di Eropa ialah Code Civil mengenai hukum perdata yang diusahakan oleh ....

a)

Abraham Lincoln

b)

John Howard

c)

Justinianus

d)

Pirates Blake

e)

Napoleon Bonaparte

35.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak diragukan lagi karena merupakan filsafat bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Hal ini merupakan kedudukan Pancasila sebagai …..

a)

paradigma pembangunan

b)

moral pembangunan

c)

sumber nilai.

d)

perjanjian luhur bangsa

e)

dasar negara

36.

Sikap positif yang perlu dikembangkan sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Contoh sikap positif tersebut yaitu …..

a)

selalu mengikuti perkembangan budaya asing

b)

bergaya hidup individualistik

c)

mentaati norma dan peraturan yang berlaku

d)

pantang menyerah kalau keinginan belum tercapai

e)

senang dengan pujian orang asing

37.

Pengakuan negara lain merupakan pelengkap dalam unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Hal itu merupakan pengertian dari unsur terbentuknya negara yang bersifat …..

a)

deklaratif

b)

konstitutif

c)

de jure

d)

de facto

e)

konsultatif

38.

Upaya meningkatkan jaminan keadilan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti bidang ekonomi. Contoh upaya tersebut yaitu ….

a)

menyantuni fakir miskin dan anak-anak yang terlantar

b)

memberi beasiswa

c)

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup

d)

meningkatkan kemandirian partai politik.

e)

memberi bantuan subsidi bagi warga yang tidak mampu.

39.

Ideologi yang dianut suatu negara dapat bersifat terbuka dan tertutup. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah …..

a)

membuka diri menerima semua kemajuan yang ada.

b)

menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadiannya

c)

dapat menerima kemajuan kalau menguntungkan.

d)

perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain.

e)

terbuka untuk dibicarakan dengan negara lain

40.

Sadam Husein, presiden Iraq dianggap melakukan pelanggaran HAM berat dengan usaha membunuh massal suku Kurdi di Iraq Selatan. Pelanggaran HAM ini dikenal dengan …..

a)

Kejahatan kemanusiaan

b)

Genosida.

c)

Diskriminasi.

d)

Apartheid.

e)

Rasisme.

41.

Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan landasan ….. dalam penegakan HAM di Indonesia.

a)

Idil

b)

Konstitusional

c)

operasional

d)

yuridis

e)

adat

42.

Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis formal konstitusional tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini merupakan fungsi Pancasila sebagai …..

a)

ideologi terbuka.

b)

sumber hukum

c)

alat pemersatu bangsa

d)

kepribadian bangsa

e)

cita-cita bangsa

43.

Bentuk negara kita menurut pasal 1 ayat 1 UUD 1945 adalah …..

a)

Presidensiil

b)

Federasi

c)

Parlementer

d)

Republik

e)

Kesatuan

44.

Keuangan Negara diatur dalam undang-undang dasar NRI Tahun 1945 Bab.....

a)

Bab VI

b)

Bab I

c)

Bab VII

d)

Bab III

e)

Bab V

45.

Semua hal dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, adalah ......

a)

Sistem keuangan negara

b)

Valuta asing

c)

Devisa

d)

Tata cara Pengelolaan keuangan negara

e)

Keuangan Negara

46.

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. hal tersebut tertuang dalam pasal .....uud 1945

a)

pasal 1

b)

pasal 23 A

c)

pasal 22

d)

pasal 23 B

e)

pasal 24

47.

Yang tidak termasuk salah satu sumber keuangan negara ialah .....

a)

pajak

b)

retribusi

c)

denda dan sita

d)

penarikan dari kelompok mafia

e)

pinjaman

48.

Yang termasuk BUMN ialah .........

a)

Bank Kaltimtara

b)

Medco Mining Energi

c)

PT. PMJ

d)

PT. NJL

e)

PT. Angkasa Pura

49.

Salah satu tugas dari Bank Indonesia ialah ,....

a)

mengontrol dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

b)

tempat peminjaman IMF

c)

menetapkan undang-undang keuangan

d)

memilih Deputi BI

e)

melakukan pengawasan kepada BUMN

50.

Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam uud NRI Tahun 1945 adalah ...

a)

DPR

b)

MPR

c)

BPK

d)

KPK

e)

Bank Indonesia