wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

USBN PKN 2020

Total questions: 50

Worksheet time: 1hrs 11mins

Name
Class
Date
1.

Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang merupakan pengertian kekuasaan eksekutif menurut .....

a)

Montesquei

b)

John Locke

c)

John Howard

d)

George Walker

e)

John Lennon

2.

Berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933, negara harus mempunyai empat unsur, yaitu .....

a)

Harus ada penghuni, bangsa, wilayah, kesanggupan berhubungan dengan negara lain

b)

harus ada penghuni, bangsa, pemerintah, kesanggupan berhubungan dengan negara lain

c)

harus ada penghuni, bangsa, pemerintah, kesanggupan berhubungan dengan bangsa lain

d)

harus ada penghuni, wilayah, lingkungan, kesanggupan berhubungan dengan bangsa lain

e)

harus ada penghuni, wilayah, pemerintah, kesanggupan berhubungan dengan bangsa lain

3.

Secara horizontal, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang kekuasaan negara, merupakan kekuasaan....

a)

konstitutif

b)

eksekutif

c)

eksaminatif

d)

yudikatif

e)

legislatif

4.

Keberadaan kementerian negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut, kecuali.....

a)

Presiden dibantu oleh menteri - menteri negara

b)

menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden

c)

setiap menteri membidangi semua urusan dalam pemerintahan

d)

tiap-tiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

e)

pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang

5.

Sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia tidaklah murni menganut Trias-Politica, karena selain ada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, masih ada pula kekuasaan kontitutif, inspektif. istilah yang tepat dipergunakan di Indonesia yaitu....

a)

pembagian fungsi

b)

pembagian kekuasaan

c)

distribusi kekuasaan

d)

pemisahan fungsi

e)

pemisahan kekuasaan

6.

Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasilnya diberitahukan kepada DPR, DPD, DPRD merupakan kekuasaan lembaga.....

a)

eksekutif

b)

legislatif

c)

yudikatif

d)

konstitutif

e)

inspektif

7.

Kelompok yang berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat, sedangkan yang menjadi tujuannya adalah memperoleh dan mengendalikan pemerintahan, dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan jalan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan, termasuk komponen........

a)

tokoh politik

b)

partai politik

c)

kelompok kepentingan

d)

kelompok penekan

e)

dia komunukasi politik

8.

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya adalah .......

a)

mahkamah agung

b)

mahkamah konstitusi

c)

DPR

d)

DPD

e)

BPK

9.

Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah .......

a)

Mahkamah Agung

b)

Dewan Perwakilan Rakyat

c)

Dewan Perwakilan Daerah

d)

Dewan Pertimbangan Agung

e)

Badan Pemeriksa Keuangan

10.

Yang tidak termasuk faktor-faktor pembentukan integrasi nasional ialah ......

a)

kurangnya toleransi antar golongan

b)

penggunaan bahasa indonesia

c)

adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu pancasila

d)

adanya jiwa dan semangat gotong royong

e)

adanya rasa senasib dan seperjuangan

11.

Bentuk negara yang diterapkan dunia pada saat ini ada dua yaitu .....

a)

Oligarki dan Monarki

b)

Demokrasi dan Republik

c)

Republik dan Monarki

d)

Republik Konstitusional

e)

Demokrasi dan Monarki

12.

Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat (1), negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. bentuk republik yang dimaksud yaitu .......

a)

Republik absolut

b)

Republik parlementer

c)

Republik Presidensial

d)

Republik konstitusional

e)

Republik demokrasi

13.

Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya, disebut .....

a)

doktrin

b)

hukum

c)

yurisprudensi

d)

yuritis

e)

yudicial

14.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang kesatuan pokok Hankam Negara RI, diubah oleh undang-undang Republik Indonesia Nomor ......Tahun ....

a)

1 Tahun 1988

b)

2 Tahun 1988

c)

3 Tahun 1988

d)

4 Tahun 1988

e)

5 Tahun 1988

15.

Pada masa orde baru salah satu faktor yang menyebabkan jatuhnya demokrasi Pancasila adalah ....

a)

pelaksanaan UUD 1945 dan pancasila secara murni dan konsekuen

b)

terjadinya penyimpangan terhadap UUD 1945 dan pancasila

c)

terlaksananya program-program pemerintahan yag tertera dalam pelita

d)

mental dna prilaku para pejabat mencerminkan kesadaran terhadap hukum

e)

terjadinya monopoli kekuasaan oleh kelompok tertentu

16.

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, merupakan pengertian hak asasi manusia menurut .....

a)

UU RI Nomor 49 tahun 1999

b)

UU RI Nomor 59 tahun 1999

c)

UU RI Nomor 69 tahun 1999

d)

UU RI Nomor 79 tahun 1999

e)

UU RI Nomor 39 tahun 1999

17.

Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa gender atau perbedaan lainnya, adalah ciri hak asasi manusia yaitu ..

a)

hakiki

b)

tidak dapat dibagi

c)

tidak dapat dicabut

d)

sentralisasi

e)

universal

18.

Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan memiliki hubungan yaitu .....

a)

dekat

b)

jauh

c)

terikat

d)

kausalitas atau sebab akibat

e)

yang tidak selaras

19.

Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh Negara serta member kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat, merupakan hubungan antara hak dan kewajiban dalam sila ke ....

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

20.

Yang termasuk faktor internal terjadinya pelanggaran HAM ialah.......

a)

penyalagunaan kekuasaan

b)

ketidaktegasan aparat penegak hukum

c)

penyalagunaan tekhnologi

d)

kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

e)

rendahnya kesadaran HAM

21.

Hukum berdasarkan sumbernya, ialah kecuali ....

a)

hukum undang-undang

b)

hukum asing

c)

hukum traktat

d)

hukum yurisprudensi

e)

hukum kebiasaan

22.

Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim ialah ....

a)

hukum undang - undang

b)

hukum asing

c)

hukum yurisprudensi

d)

hukum kebiasaan

e)

hukum traktat

23.

Hukum asing adalah ........

a)

hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu

b)

hukum yang terbentuk karena keputusan hakim

c)

hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain

d)

hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional

e)

kumpulan-kumpulan norma yang diterapkan oleh gereja untuk para anggotanya

24.

KUHP termasuk hukum ........

a)

hukum nasional

b)

hukum tertulis

c)

hukum internasional

d)

hukum asing

e)

hukum traktat

25.

Ius constituendum (hukum negativ) yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, contohnya .....

a)

KUHP

b)

KUH perdata

c)

KUH dagang

d)

UUD 1945

e)

RUU

26.

Contoh kodifikasi hukum di Eropa ialah code civil mengenai hukum perdata yang diusahakan oleh ....

a)

Abraham Lincoln

b)

John Howard

c)

Justinianus

d)

Pirates Blake

e)

Napoleon Bonaparte

27.

Periode berlakunya UUD 1945 tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Desember 1949, pernah terjadi penyimpangan yang mendasar yaitu ....

a)

bentuk pemerintahan yang menjadi monarki

b)

peran DPR diganti Presiden

c)

diubahnya dasar negara indonesia

d)

sistem presidensial menjadi sistem parlementer

e)

sistem parlementer menjadi sistem presidensial

28.

Contoh kodifikasi hukum di Indonesia ialah kitab undang-undang hukum dagang pada tanggal ....

a)

1 April 1948

b)

1 Agustus 1948

c)

1 Mei 1948

d)

1 Januari 1948

e)

1 September 1948

29.

Berikut adalah yang termasuk hukum public, kecuali ....

a)

hukum asing

b)

hukum pidana

c)

hukum tata negara

d)

hukum tata usaha negara

e)

hukum internasional

30.

Hukum perdata ialah ....

a)

hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan

b)

hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya

c)

hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum

d)

hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan

e)

hukum yang mengatur tugas kewajiban pejabat negara

31.

Seperangkat cara / kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara bersangkutan di sebut ....

a)

politik luar negeri

b)

hubungan luar negeri

c)

politik internasional

d)

hubungan internasional

e)

diplomat

32.

Ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam 2 bidang, yaitu bidang publik dan bidang privat, yang termasuk bidang privat ialah .....

a)

politik internasional

b)

turisme (kepariwisataan)

c)

hukum internasional

d)

diplomasi

e)

pertahanan keamanan

33.

Dalam aspek sosial kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek, yang tidak termasuk aspek sosial tersebut ialah ........

a)

perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik

b)

perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi

c)

perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya

d)

perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan

e)

perwujudan kepulauan nusantara untuk mencapai paham liberalisme

34.

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berrupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut adalah .....

a)

sistem keuangan negara

b)

valuta asing

c)

devisa

d)

tata cara pengelolaan keuangan negara

e)

Keuangan negara

35.

Keuangan Negara diatur dalam undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 bab ....

a)

bab I

b)

bab IV

c)

bab VII

d)

bab III

e)

bab V

36.

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang hal tersebut tertuang dalam pasal ......UUD 1945

a)

pasal 1

b)

pasal 23 A

c)

pasal 22

d)

pasal 23 B

e)

pasal 24

37.

yang tidak termasuk salah satu sumber keuangan Negara ialah ....

a)

pajak

b)

retribusi

c)

denda dan sita

d)

penarikan dari kelompok mafia

e)

pinjaman

38.

Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea...

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

1 dan 4

39.

Lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi adalah ....

a)

MK

b)

MA

c)

Mahkamah Militer

d)

Mahkamah internasional di Den Haq

e)

Pengadilan Agama

40.

Berikut negara-negara anggota tetap dewan keamanan PBB yang memiliki hak veto yaitu ....

a)

Inggris, Prancis, RRC, Amerika Serikat, Jepang

b)

Inggris, Prancis, RRC, Amerika Serikat, Jerman

c)

Inggris, Prancis, RRC, Amerika Serikat, Rusia

d)

Inggris, Prancis, RRC, Amerika Serikat, Australia

e)

Inggris, Prancis, RRC, Amerika Serikat, Belanda

41.

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, kecuali...

a)

menjadi negara non blok

b)

melindungi segenap bangsa indonesia

c)

mencerdaskan kehidupan bangsa

d)

memajukan kesejahteraan umum

e)

ikut melaksanakan ketertiban dunia

42.

Wakil Presiden saat ini dipegang oleh ....

a)

Boediono

b)

Drs. H. Muh. Jusuf Kalla

c)

KH. Ma'ruf Amin

d)

Fadli Zon

e)

Prabowo Subianto

43.

Hal tertinggi dalam urutan ketatanegaraan RI adalah ....

a)

pancasila

b)

UUD 1945

c)

MPR

d)

DPR

e)

Presiden

44.

Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal ....

a)

25

b)

26

c)

27

d)

28

e)

29

45.

Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan HAM, dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa ialah ....

a)

saling mencintai sesama manusia

b)

tidak semena-mena kepada orang lain

c)

berani membela kebenaran dan keadilan

d)

tidka memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain

e)

menghargai pendapat orang lain

46.

Setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum, merupakan jabaran hubungan antara hak asasi manusia dengan pancasila dalam sila ke ...

a)

Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan yang adil dan beradab

c)

Persatuan Indonesia

d)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

e)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perrwakilan

47.

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa ras, kelompok etnis, kelompok agama disebut ,....

a)

kejahatan kemanusiaan

b)

kejahatan dunia maya

c)

kejahatan genosida

d)

kejahatan monoton

e)

kejahatan permanen

48.

Mekanisme penyusunan APBN menuntut akuntabillitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. oleh karena itu, pembahasan APBN perlu memperhatikan pertimbangan ...

a)

MPR

b)

KPK

c)

DPR

d)

DPD

e)

BPK

49.

Tokoh yang menjabat Presiden periode 2004 - 2009

a)

Susilo Bambang Yudhoyono & Boediono

b)

Susilo Bambang Yudhoyono & Jusuf Kalla

c)

Megawati & Hamzah Haz

d)

Megawati & SBY

e)

Ir. Joko Widodo & SBY

50.

Kementerian yang mengurusi bidang pendidikan adalah ...

a)

Kementerian Kesehatan

b)

Kementerian Pendidikan

c)

Kementerian Olahraga

d)

Kementerian Perdagangan

e)

Kementerian Hukum dan HAM