NEW
Font size
WorksheetsUSBN PKN 2020
Total questions: 50
Worksheet time: 1hrs 11mins
Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang merupakan pengertian kekuasaan eksekutif menurut .....
Montesquei
John Locke
John Howard
George Walker
John Lennon
Berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933, negara harus mempunyai empat unsur, yaitu .....
Harus ada penghuni, bangsa, wilayah, kesanggupan berhubungan dengan negara lain
harus ada penghuni, bangsa, pemerintah, kesanggupan berhubungan dengan negara lain
harus ada penghuni, bangsa, pemerintah, kesanggupan berhubungan dengan bangsa lain
harus ada penghuni, wilayah, lingkungan, kesanggupan berhubungan dengan bangsa lain
harus ada penghuni, wilayah, pemerintah, kesanggupan berhubungan dengan bangsa lain
Secara horizontal, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang kekuasaan negara, merupakan kekuasaan....
konstitutif
eksekutif
eksaminatif
yudikatif
legislatif
Keberadaan kementerian negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut, kecuali.....
Presiden dibantu oleh menteri - menteri negara
menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden
setiap menteri membidangi semua urusan dalam pemerintahan
tiap-tiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang
Sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia tidaklah murni menganut Trias-Politica, karena selain ada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, masih ada pula kekuasaan kontitutif, inspektif. istilah yang tepat dipergunakan di Indonesia yaitu....
pembagian fungsi
pembagian kekuasaan
distribusi kekuasaan
pemisahan fungsi
pemisahan kekuasaan
Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasilnya diberitahukan kepada DPR, DPD, DPRD merupakan kekuasaan lembaga.....
eksekutif
legislatif
yudikatif
konstitutif
inspektif
Kelompok yang berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat, sedangkan yang menjadi tujuannya adalah memperoleh dan mengendalikan pemerintahan, dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan jalan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan, termasuk komponen........
tokoh politik
partai politik
kelompok kepentingan
kelompok penekan
dia komunukasi politik
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya adalah .......
mahkamah agung
mahkamah konstitusi
DPR
DPD
BPK
Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah .......
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Pertimbangan Agung
Badan Pemeriksa Keuangan
Yang tidak termasuk faktor-faktor pembentukan integrasi nasional ialah ......
kurangnya toleransi antar golongan
penggunaan bahasa indonesia
adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu pancasila
adanya jiwa dan semangat gotong royong
adanya rasa senasib dan seperjuangan
Bentuk negara yang diterapkan dunia pada saat ini ada dua yaitu .....
Oligarki dan Monarki
Demokrasi dan Republik
Republik dan Monarki
Republik Konstitusional
Demokrasi dan Monarki
Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat (1), negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. bentuk republik yang dimaksud yaitu .......
Republik absolut
Republik parlementer
Republik Presidensial
Republik konstitusional
Republik demokrasi
Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya, disebut .....
doktrin
hukum
yurisprudensi
yuritis
yudicial
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang kesatuan pokok Hankam Negara RI, diubah oleh undang-undang Republik Indonesia Nomor ......Tahun ....
1 Tahun 1988
2 Tahun 1988
3 Tahun 1988
4 Tahun 1988
5 Tahun 1988
Pada masa orde baru salah satu faktor yang menyebabkan jatuhnya demokrasi Pancasila adalah ....
pelaksanaan UUD 1945 dan pancasila secara murni dan konsekuen
terjadinya penyimpangan terhadap UUD 1945 dan pancasila
terlaksananya program-program pemerintahan yag tertera dalam pelita
mental dna prilaku para pejabat mencerminkan kesadaran terhadap hukum
terjadinya monopoli kekuasaan oleh kelompok tertentu
Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, merupakan pengertian hak asasi manusia menurut .....
UU RI Nomor 49 tahun 1999
UU RI Nomor 59 tahun 1999
UU RI Nomor 69 tahun 1999
UU RI Nomor 79 tahun 1999
UU RI Nomor 39 tahun 1999
Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa gender atau perbedaan lainnya, adalah ciri hak asasi manusia yaitu ..
hakiki
tidak dapat dibagi
tidak dapat dicabut
sentralisasi
universal
Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan memiliki hubungan yaitu .....
dekat
jauh
terikat
kausalitas atau sebab akibat
yang tidak selaras
Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh Negara serta member kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat, merupakan hubungan antara hak dan kewajiban dalam sila ke ....
1
2
3
4
5
Yang termasuk faktor internal terjadinya pelanggaran HAM ialah.......
penyalagunaan kekuasaan
ketidaktegasan aparat penegak hukum
penyalagunaan tekhnologi
kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi
rendahnya kesadaran HAM
Hukum berdasarkan sumbernya, ialah kecuali ....
hukum undang-undang
hukum asing
hukum traktat
hukum yurisprudensi
hukum kebiasaan
Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim ialah ....
hukum undang - undang
hukum asing
hukum yurisprudensi
hukum kebiasaan
hukum traktat
Hukum asing adalah ........
hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu
hukum yang terbentuk karena keputusan hakim
hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain
hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional
kumpulan-kumpulan norma yang diterapkan oleh gereja untuk para anggotanya
KUHP termasuk hukum ........
hukum nasional
hukum tertulis
hukum internasional
hukum asing
hukum traktat
Ius constituendum (hukum negativ) yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, contohnya .....
KUHP
KUH perdata
KUH dagang
UUD 1945
RUU
Contoh kodifikasi hukum di Eropa ialah code civil mengenai hukum perdata yang diusahakan oleh ....
Abraham Lincoln
John Howard
Justinianus
Pirates Blake
Napoleon Bonaparte
Periode berlakunya UUD 1945 tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Desember 1949, pernah terjadi penyimpangan yang mendasar yaitu ....
bentuk pemerintahan yang menjadi monarki
peran DPR diganti Presiden
diubahnya dasar negara indonesia
sistem presidensial menjadi sistem parlementer
sistem parlementer menjadi sistem presidensial
Contoh kodifikasi hukum di Indonesia ialah kitab undang-undang hukum dagang pada tanggal ....
1 April 1948
1 Agustus 1948
1 Mei 1948
1 Januari 1948
1 September 1948
Berikut adalah yang termasuk hukum public, kecuali ....
hukum asing
hukum pidana
hukum tata negara
hukum tata usaha negara
hukum internasional
Hukum perdata ialah ....
hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan
hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya
hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum
hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan
hukum yang mengatur tugas kewajiban pejabat negara
Seperangkat cara / kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara bersangkutan di sebut ....
politik luar negeri
hubungan luar negeri
politik internasional
hubungan internasional
diplomat
Ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam 2 bidang, yaitu bidang publik dan bidang privat, yang termasuk bidang privat ialah .....
politik internasional
turisme (kepariwisataan)
hukum internasional
diplomasi
pertahanan keamanan
Dalam aspek sosial kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek, yang tidak termasuk aspek sosial tersebut ialah ........
perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik
perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan
perwujudan kepulauan nusantara untuk mencapai paham liberalisme
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berrupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut adalah .....
sistem keuangan negara
valuta asing
devisa
tata cara pengelolaan keuangan negara
Keuangan negara
Keuangan Negara diatur dalam undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 bab ....
bab I
bab IV
bab VII
bab III
bab V
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang hal tersebut tertuang dalam pasal ......UUD 1945
pasal 1
pasal 23 A
pasal 22
pasal 23 B
pasal 24
yang tidak termasuk salah satu sumber keuangan Negara ialah ....
pajak
retribusi
denda dan sita
penarikan dari kelompok mafia
pinjaman
Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea...
1
2
3
4
1 dan 4
Lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi adalah ....
MK
MA
Mahkamah Militer
Mahkamah internasional di Den Haq
Pengadilan Agama
Berikut negara-negara anggota tetap dewan keamanan PBB yang memiliki hak veto yaitu ....
Inggris, Prancis, RRC, Amerika Serikat, Jepang
Inggris, Prancis, RRC, Amerika Serikat, Jerman
Inggris, Prancis, RRC, Amerika Serikat, Rusia
Inggris, Prancis, RRC, Amerika Serikat, Australia
Inggris, Prancis, RRC, Amerika Serikat, Belanda
Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, kecuali...
menjadi negara non blok
melindungi segenap bangsa indonesia
mencerdaskan kehidupan bangsa
memajukan kesejahteraan umum
ikut melaksanakan ketertiban dunia
Wakil Presiden saat ini dipegang oleh ....
Boediono
Drs. H. Muh. Jusuf Kalla
KH. Ma'ruf Amin
Fadli Zon
Prabowo Subianto
Hal tertinggi dalam urutan ketatanegaraan RI adalah ....
pancasila
UUD 1945
MPR
DPR
Presiden
Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal ....
25
26
27
28
29
Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan HAM, dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa ialah ....
saling mencintai sesama manusia
tidak semena-mena kepada orang lain
berani membela kebenaran dan keadilan
tidka memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
menghargai pendapat orang lain
Setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum, merupakan jabaran hubungan antara hak asasi manusia dengan pancasila dalam sila ke ...
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perrwakilan
Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa ras, kelompok etnis, kelompok agama disebut ,....
kejahatan kemanusiaan
kejahatan dunia maya
kejahatan genosida
kejahatan monoton
kejahatan permanen
Mekanisme penyusunan APBN menuntut akuntabillitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. oleh karena itu, pembahasan APBN perlu memperhatikan pertimbangan ...
MPR
KPK
DPR
DPD
BPK
Tokoh yang menjabat Presiden periode 2004 - 2009
Susilo Bambang Yudhoyono & Boediono
Susilo Bambang Yudhoyono & Jusuf Kalla
Megawati & Hamzah Haz
Megawati & SBY
Ir. Joko Widodo & SBY
Kementerian yang mengurusi bidang pendidikan adalah ...
Kementerian Kesehatan
Kementerian Pendidikan
Kementerian Olahraga
Kementerian Perdagangan
Kementerian Hukum dan HAM
