2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, kalimat ini adalah bunyi Pasal … UU Nomor 31 Tahun 2004 :

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang izin pelaksanaan Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah :

4. Kewajiban memiliki izin pengelolaan bagi setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan Produksi garam, Biofarmakologi laut, Bioteknologi laut, Pemanfaatan air laut selain energi, Wisata bahari, Pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau Pengangkatan benda muatan kapal tenggelam tercantum dalam Pasal … UU Nomor 1 Tahun 2014 :

5. Pengelolaan BMKT adalah kegiatan-kegiatan sebagai

berikut, kecuali :

6. Larangan untuk setiap orang baik secara langsung atau

tidak langsung dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil tercantum dalam Pasal … UU Nomor

27 Tahun 2007 :

7. Kegiatan yang boleh dilakukan di zona inti kawasan

konservasi perairan nasional dengan izin adalah

pendidikan, penelitian dan …

8. Peraturan penatausahaan izin pemanfaatan pulau-

pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka

penanaman modal asing dan rekomendasi

pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah

100 KM² , diatur dalam Permen-KP :

9. Ketentuan pidana untuk setiap orang yang dengan

sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak

Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem

mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan

industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain

terdapat pada Pasal … UU Nomor 27 Tahun 2007 :

10. Larangan menangkap ikan dengan bahan peledak

terdapat dalam Pasal … UU Nomor 31 Tahun 2004 :