NEW
Font size
WorksheetsCAMPURAN
Total questions: 55
Worksheet time: 28mins
Salah satu pembagian kekuasaan secara horizontal di negara Indonesia adalah adanya lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan yang dimaksud dalam pernyataan tersebuat adalah kekuasaan ….
Konstitutif
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Eksaminatif
Salah satu pembagian kekuasaan secara horizontal di negara Indonesia adalah adanya lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggraan pemerintahan negara. Kekuasaan yang dimaksud dalam pernyataan tersebuat adalah kekuasaan ….
Konstitutif
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Eksaminatif
Salah satu pembagian kekuasaan secara horizontal di negara Indonesia adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.. Kekuasaan yang dimaksud dalam pernyataan tersebuat adalah kekuasaan ….
Konstitutif
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Eksaminatif
Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antarlembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu Presiden ....
mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang
memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu
Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
menerima penempatan duta dari negara lain
Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang, sehingga pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian kekuasaan dalam pengelolaan sistem pemerintahan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan serta kerjasama antara lembaga pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, contoh kerjasama antara badan eksekutif dan badan legislatif di Indonesia, yaitu Presiden ....
memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yaitu menteri negara dan menteri koordinator
memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi
mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
Dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan di Indonesia yang menggunakan sistem presidensial tidak melaksanakan pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan pembagian kekuasaan (distribution of power). Salah satu contohnya adalah dalam pemberian grasi , rehabilitasi oleh presiden selaku kepala negara dengan memperhatikan pertimbangan ….
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Komisi Yudisial
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....
Hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara
Landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya
norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara
Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam praktiknya perlu dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga penyelenggaraan pemerintahan negara akan berlangsung secara tertib, aman serta bebas dari KKN. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, karena menjadi ....
pandangan hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia
landasan filosofis dalam menjalankan pemerintahan negara
norma hukum yang melandasi praktik pemerintahan negara
landasan hukum hanya dalam menjalankan kekuasaan yudikatif
landasan sosiologis penguasa dalam mempertahankan kekuasaan
Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....
hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara
landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya
norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara
Pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 terjadi Bom bunuh diri di tempat ibadah di kota Surabaya yang mengakibatkan 17 orang tewas dalam insiden tersebut. Kasus tersebut merupakan tindak kekerasan yang mengatasanamakan agama. Padahal sudah ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
Terkait hal tersebut dapat disimpulkan terjadi pelanggaran hak warga negara khususnya hak asasi ….
pribadi (personal rights)
politik (political rights)
social budaya (social and culture rights)
milik dan ekonomi (property rights)
tata cara peradilan dan perlindungan hukum (procedural rights)
Pada tahun 2018 di Indonesia terjadi beberapa kasus salah tangkap misalnya kasus salah tangkap atau penangkapan tanpa surat yang sah dari lembaga penegak hukum terhadap tersangka pelaku kejahatan. Proses penegakan hukum masih belum maksimal dilakukan,Hal di atas merupakan pelanggaran hak warga negara khususnya hak asasi ….
pribadi (personal rights)
politik (political rights)
milik dan ekonomi (property rights)
sosial budaya (social and culture rights)
tata cara peradilan dan perlindungan hukum (procedural rights)
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Merupakan isi Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun saat ini masih terjadi tingkat kemiskinan dan kasus putus sekolah yang cukup tinggi. Terkait hal di atas dapat disimpulkan pelanggaran hak warga negara yang terjadi adalah hak asasi ….
politik (political rights)
pribadi (personal rights)
milik dan ekonomi (property rights)
social budaya (social and culture rights)
tata cara peradilan dan perlindungan hukum (procedural rights)
Seorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya ….
Ius Soli
Apatride
Bipatride
Ius Sanguinis
Naturalisasi
seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir., hal ini didasarkan pada asas kewarganegaraan yakni ….
ius soli
ius sanguinis
bipatride
apatride
campuran
Sepasang suami istri warga negara X berkunjung ke negera Y dan di negara tersebut melahirkan seorang anak. Jika negara X menenentukan kewareganegaraan berdasarkan tempat kelahiran sedangkan negara Y menganut asas keturunan, maka status kewarganegaraan anak tersebut adalah ….
berkewarganegaraan ganda
tanpa kewareganegaraan
warganegara X
warganegara Y
sesuai pilihan orang tuanya
Proses penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya aparatur penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum telah berjalan sebagaimana mestinya tanpa diskriminasi. Pentingnya hal tersebut dilaksanakan bagi warga negara Indonesia adalah ....
terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat
terciptanya stabilitas nasional yang berorientasi pada banyaknya aturan hukum
membentuk masyarakat yang menghormati aturan hukum yang telah dibuat oleh legilatif
terciptanya pemerataan pendapatan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan sosial
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tanpa diskriminasi
Proses penegakan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah ....
terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat
menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintahan
meminimalisir pertentangan yang terjadi antarindividu dalam masyarakat
membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban nasional
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Budi dan Intan telah menikah selama 11 tahun, namun belum juga berkeinginan memiliki anak. Sampai suatu saat Intan dinyatakan hamil berdasarkan pemeriksaan dokter. Dengan berbagai cara pasangan suami istri ini melakukan tindakan menggugurkan kandungan` Perbuatan aborsi yang mereka lakukan ini dikategorikan pelanggaran dalam hukum ….
pidana
perdata
dagang
intergentil
tata negara
Perhatikan pernyataan di bawah ini !
(1) Tahap eksekusi (pelaksanaan keputusan)
(2) Tahap Penuntutan
(3) Tahap Penyelidikan
(4) Tahap Pemeriksaan
Dari pernyataan tersebut tahapan proses peradilan pidana adalah ….
(1), (2), (3) dan (4)
(1), (4), (2) dan (3)
(1), (4), (3) dan (2)
(3), (2), (4), dan (1)
(3), (1), (4), dan (2)
Perhatikan pernyataan berikut !
(1) Pengajuan gugatan
(2) Pendaftaran gugatan
(3) Persiapan sidang.
(4) Persidangan
(5) Eksekusi
Dari pernyataan tersebut tahapan proses peradilan perdata adalah ….
(1), (2), (3), (4) dan (5)
(1), (4), (2), (3) dan (5)
(2), (1), (3), (4) dan (5)
(3), (2), (4), (1) dan (5)
(3), (1), (4), (2) dan (5)
Perhatikan pernyataan berikut tetang proses peradilan pidana :
(1) Penyelidikan dan Penyidikan, tahapan ini menjadi tanggungjawab kepolisian;
(2) Penuntutan, tahap ini menjadi tanggungjawab Kepolisian;
(3) Pemeriksaan disidang dan Putusan, Tahap ini menjadi tanggungjawab Kejaksaan;
(4) Pelaksanaan Putusan/Eksekusi, tahap ini menjadi tanggungjawab hakim
Dari pernyataan diatas yang termasuk pernytaan yang benar adalah nomor ….
(1)
(2)
(3)
(4)
(2) dan (4)
Perhatikan kasus-kasus di bawah ini !
(1) Gugatan PSSI terhadap Kemenpora atas pembubaran kepengurusan PSSI pada tahun 2016.
(2) Gugatan oleh sebuah partai politik kepada partai politik lain terkait dengan adanya tuduhan pencemaran nama baik.
(3) Gugatan oleh sebagian pengurus Parpol terhadap Kemenkum HAM terkait pengesahan kepengurusan partai pada tahun 2017.
(4) Gugatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap oknum polisi terkait dengan masalah pungutan liar.
Dari kasus di atas yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah....
(1) dan (2)
(1) dan (3)
(1) dan (4)
(2) dan (3)
(3) dan (4)
Perhatikan kasus-kasus berikut ini !
(1) Kasus /masalah pembagian waris, hibah, wakaf
(2) Kasus premanisme yang sering melakukan tindakan kekerasan, intimidasi dan pemerasan
(3) Kasus peredaran narkoba dan sabu- sabu
(4) Kasus gugatan pemecatan guru oleh Kepala Sekolah
Dari kasus di atas yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri adalah....
(1) dan (2)
(1) dan (3)
(1) dan (4)
(2) dan (3)
(3) dan (4)
Suatu negara dalam melakukan hubungan internasional memiliki kebijakan politik luar negeri yang dianut untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Begitu pula dengan Indonesia yang menerapkan politik luar negeri bebas aktif dalam hubungan internasional dengan alasan ....
bangsa Indonesia ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
menciptakan persaudaraan antarbangsa dalam satu rumpun sebagai pelaksanaan cita-cita yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945
untuk meningkatkan perdamaian dunia sehingga memudahkan dalam memenuhi segala kebutuhan kepentingan dalam negeri
untuk memperkuat aturan dalam hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal dan abadi
sebagai implementasi tujuan nasional yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Hubungan internasional merupakan hubungan antarbangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang melatarbelakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam tata hubungan tersebut adalah ....
mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara Indonesia
bangsa Indonesia ingin melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia
memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya
netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia
bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan disegani bangsa lain di dunia
Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih banyak Hambatan, salah satu faktornya adalah karena aparat dan penindakannya walaupun Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam penegakan HAM, namun dalam pelaksanaannya masih belum mendapatkan hasil yang maksimal.
Dibawah ini adalah merupakan faktor dari aparat dan pinindakanya yaitu ….
sering memberi kemudahan
tidak taat asas dan aturan
waktu yang belum maksimal
prosedur kerja yang terbagi-bagi
tingkat pendidikan yang heterogen
Pemerintah telah berupaya untuk menegakkan HAM, namun masih terdapat hambatan dalam prosesnya. Salah satunya berupa prinsip sipil yaitu ….
ekonomi masyarakat masih lemah
lemahnya kesadaran hukum masyarakat
keberanian masyarakat untuk melaporkan masih rendah
Jaksa penuntut yang berpengalaman menangani kasus belum ada
hakim tidak bisa menentukan kesimpulan tentang pelanggaran HAM
Dalam UU tentang perlindungan hak cipta (UU Nomor 28/2014) disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Contoh pelanggaran terhadap hak cipta antara lain ….
memalsukan tanda tangan orang lain
memberi informasi yang menyesatkan
menciptakan lagu yang mirip hasil karya orang lain
menjiplak karya orang lain tanpa ijin penciptanya
menyebarluaskan karya orang lain
Dalam UU tentang perlindungan hak cipta (UU Nomor 28/2014) disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Menjiplak karya orang lain dan mengakui sebagai karya sendiri merupakan pelanggaran terhadap ….
perlindungan konsumen
hak cipta
hak merk
hak paten
transaksi informasi
Kita sering menyaksikan beberapa kali kejadian bom bunuh diri. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dan juga memakan banyak korban, baik masyarakat umum maupun aparat kepolisian di sekitar lokasi. Situasi di atas merupakan salah satu contoh ancaman dalam bentuk ….
terorisme
separatisme
sadisme
radikalisme
fandalisme
Daerah-daerah pedalaman di Indonesia tertinggal karena susahnya akses bagi masyarakat untuk menjangkau fasilitas dari pemerintah, seperti pendidikan, infrastruktur, layanan kesehatan dan fasilitas lainnya. Hal tersebut berdampak pada semakin meningkatnya angka pngangguran, meningkatnya angka gizi buruk, tingginya angka kematian, serta rendahnya kualitas infrastruktur umum. Situasi di atas menunjukkan adanya ancaman yang berdimensi ….
politik
sosial
budaya
ekonomi
ideology
Perhatikan beberapa kasus ancaman berikut!
(1) Penggunaan kekuatan pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan
(2) Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang luar negeri
(3) Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat adanya persaingan bebas
(4) Semakin terdesaknya barang lokal karena kalah bersaing dengan barang luar negeri
(5) Perekonomian negara dikuasai pihak asing, seiring semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia
Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang ekonomi ditandai oleh nomor ....
(1), (2) dan (3)
(1), (3) dan (5)
(2), (3) dan (4)
(2), (3) dan (5)
(3), (4) dan (5)
Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut !
(1) Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas
(2) Penggunaan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah
(3) Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat
(4) Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa
(5) Pola perjuangan tidak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional
Berdasarkan uraian beberapa kondisi diatas yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang politik ditandai oleh nomor ....
(1), (2) dan (3)
(1), (3) dan (5)
(2), (3) dan (4)
(2), (4) dan (5)
(3), (4) dan (5)
Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan dan norma tertentu. Upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara kekuatan dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila adalah upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan dalam bidang....
idiologi
politik
ekonomi
sosial budaya
pertahanan dan keamanan
Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan dan norma tertentu. Upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata keseluruh wilayah negara adalah upaya bangsa Indonesia dalam meningkatkan ketahanan di bidang ....
ekonomi
politik
sosial budaya
perhanan dan keaman
idiologi
Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan ...
iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis
Sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan dan kebhinnekaan
tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
Kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara .
Menciptakan kehidupan yang membeda-bedakan suku, agama, atau kepercayaan dan golongan
Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan…...
iklim penyelenggaraan negara yang menjamin terlaksananya system pemerintahan yang sehat dan dinamis
Tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat
Sikap batiniah dan lahiriah yang menghormati segala bentuk perbedaan dan kebhinnekaan
Kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara
Menciptakan kehidupan yang membeda-bedakan suku, agama, atau kepercayaan dan golongan
Perhatikan pernyataan berikut !
(1) Memiliki lembaga perwakilan rakyat (DPR), sebagai badan yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat
(2) Diselenggarakannya pemilu untuk memilih dan menetapkan anggota-anggota badan perwakilan rakyat.
(3) Kekuasaan dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat yang bertugas mengawasi pemerintah
(4) Susunan kekuasaan dan kedudukan lembaga perwakilan rakyat ditetapkan dalam UUD
Negara yang mendasarkan diri pada demokrasi kerakyatan haruslah memiliki ciri-ciri yang tertera pada pernyataan nomor ….
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (4)
(2), (3), dan (4)
(1), (2), (3), dan (4)
Perhatikan pernyataan berikut !
(1) Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik
(2) Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara
(3) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara
(4) Suatu sistem kekuasaan yang dominan agar pemerintahan kuat
Sistem pemerintahan demokrasi mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yang tertera pada pernyataan nomor ….
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (4)
(2), (3), dan (4)
(1), (2), (3), dan (4)
Penerapan demokrasi di Indonesia merupakan implementasi demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang tercermin dengan adanya kebebasan pers yang bertanggung jawab dan adanya peningkatan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik nasional.
Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah dalam rangka ....
membatasi partisipasi masyarakat atau rakyat karena para penguasa sering merasa terganggu kekuasaannya
ketidakmampuan melaksanakan mandat yang diberikan rakyat kepada penguasa dalam menjalankan pemerintahan
memungkinkan setiap kebudayaan dapat berkembang karena negara demokrasi menghormati kebebasan berekspresi
kontrol sosial yang dilakukan sekelompok masyarakat terhadap golongan/kelompoknya masing-masing
terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat tapi tetap dalam kontrol pemerintah yang berkuasa
Penerapan demokrasi di Indonesia merupakan implementasi demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang tercermin dengan adanya kebebasan pers yang bertanggung jawab dan adanya peningkatan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik nasional.
Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah dalam rangka ....
membatasi partisipasi masyarakat atau rakyat karena para penguasa sering merasa terganggu kekuasaannya
ketidakmampuan melaksanakan mandat yang diberikan rakyat kepada penguasa dalam menjalankan pemerintahan
memungkinkan setiap kebudayaan dapat berkembang karena negara demokrasi menghormati kebebasan berekspresi
kontrol sosial yang dilakukan sekelompok masyarakat terhadap golongan/kelompoknya masing-masing
terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat tapi tetap dalam kontrol pemerintah yang berkuasa
Budaya politik partisipan sangat diharapkan dapat mewujudkan tercapainya demokrasi Pancasila yang sehat dan bermartabat, karena masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi. Berikut yang merupakan contoh penerapan budaya politik partisipan dalam sistem politik Indonesia adalah ....
pengerahan massa untuk mempertahankan calon kepala daerah yang terlibat kasus hukum
memanfaatkan media sosial untuk berkampanye dan kritik terbuka
menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai dengan hati nuraninya
aktif menyuarakan pandangan politiknya dalam demonstrasi
menggunakan segala cara dalam mencapai tujuan politiknya
Penerapan budaya politik partisipan dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama oleh warga negara Indonesia untuk mewujudkan sistem politik berdasarkan demokrasi Pancasila. Berikut ini yang merupakan contoh penerapan budaya politik partisipan dalam sistem politik Indonesia yaitu ....
melakukan penggalangan massa untuk menentang pemerintahan hasil pemilihan umum
menggunakan hak untuk menuntut kinerja pemerintah dalam memenuhi tuntutan rakyat
menghadiri undangan musyawarah perencanaan dan pengembangan pembangunan
membuat petisi yang ditandatangani orang banyak untuk menekan partai politik tertentu
mengecam seluruh pihak yang mencoba untuk menghalangi pemberantasan korupsi
Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses dinamis yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam yang mencerminkan kebhinnekaan bangsa Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan komitmen tersebut adalah ....
bersikap mengutamakan kebersihan lingkungan di sekitar lingkungan tempat tinggal
bekerjasama dalam segala bidang kehidupan dengan sesama suku, agama, dan daerah
membantu korban bencana alam ketika bencana tersebut terjadi di wilayah asalnya
bergaul secara santun dan akrab dengan mengesampingkan perbedaan suku bangsa
meningkatkan solidaritas dalam kegiatan yang berorientasi semangat kedaerahan
Pada hakikatnya kebhinnekaan bangsa Indonesia merupakan suatu realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, sehingga dalam proses kebhinnekaan perlu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya dinamisasi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Salah satu contoh sikap yang mencerminkan komitmen terhadap hal tersebut adalah ....
bersikap apatis terhadap kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah
bersikap eksklusif dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara
meningkatkan sikap dan kepedulian sosial dalam masyarakat yang beragam
memandang suku bangsanya lebih baik dan unggul dari suku bangsa orang lain
berpartisipasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh sesama kelompoknya
Pasal 17 (ayat 3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal tersebut menunjukan ….
Sistem pemerintahan yang di anut negara Indonesia adalah sistem Presidensial
Sistem pemerintahan yang di anut negara Indonesia adalah sistem Parlementer
Presiden memiliki kewenangan yang sangat luar biasa dalam menyusun pemerintahan
Menteri-menteri yang diangkat presiden harus orang yang profesional
Penunjukan menteri-menteri merupakan hak prerogatif Presiden
Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Fungsi melindungi seluruh wilayah Indonesia, mengandung makna….
negara menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan terhadap keutuhan wilayah negara Indonesia
segala kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dipergunakan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
negara menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga negaranya dalam menjalani kehidupan bernegara Indonesia
negara melindungi seluruh kepentingan warganegara dan warga asing untuk berdomisili dalam wilayah negara Indonesia
Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara berfungsi melindungi seluruh warga negara Indonesia, mengandung arti ….
negara menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan terhadap keutuhan wilayah negara Indonesia
segala kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dipergunakan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
negara menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga negaranya dalam menjalani kehidupan bernegara Indonesia
negara melindungi seluruh kepentingan warganegara dan warga asing untuk berdomisili dalam wilayah negara Indonesia
Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Fungsi output politik mencakup pembuatan peraturan (rule making), penerapan peraturan (rule application), dan ajudikasi peraturan (rule adjudication). Fungsi pembuatan peraturan (rule making) dalam bentuk undang-undang dilaksanakan oleh lembaga supratsruktur politik yakni ….
MPR
DPR
Presiden
MA
MK
Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik melalui berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Fungsi output berupa pembuatan peraturan dalam hal inbi undang-undang menburut UUD NRI tahun 1945 dijalankan oleh sebuah struktur politik yakni ….
Pressure group
Interest group
Suprastruktur politik
Infrastruktur politik
Political figures
Hubungan kerja timbal balik antara atasan dengan bawahannya dari tingkat pejabat tertinggi secara berjenjang sampai ke tingkat pejabat paling bawah sesuai dengan tugas dan batas wewenang masing-masing, merupakan penerapan dari hubungan perintah dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah secara ….
horizontal
vertikal
kultural
parsial
fungsional
Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 negara Indonesia menerapkan sistem pembagian kekuasaan yang memungkinkan adanya relasi antar bidang kekuasaan yang mencakup kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Hal ini merupakan pembagian kekuasaan secara .…
horizontal
vertikal
historis
administratif
fungsional
Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Fungsi input politik berupa usaha mengemukakan kepentingan-kepentingan masyarakat kepada badan-badan politik atau pemerintah yang berwenang untuk membuat keputusan atau kebijakan. Fungsi artikulasi kepentingan ini biasanya dilakukan oleh kelompok….
kepentingan
penekan
eksklusif
inklusif
oposisi
Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa negara hendak mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai pasal 31 UUD NRI tahun 1945 fungsi mencerdaskan warga negara, hal yang diupayakan adalah….
negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
negara menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan terhadap keutuhan wilayah negara Indonesia
negara memberikan perlindungan warga negara yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri
setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
Indonesia menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain di dunia
Sebagai warga negara Indonesia kita sudah tidak asing lagi dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Slogan yang merupakan prinsip dari pandangan hidup negara kita terhadap kemajemukan suku-suku yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut arti penting sikap yang menunjang terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa dalm konteks bhinneka tunggal ika antara lain ….
menjunjung tinggi kebebasan individu sehingga dapat berpartisipasi secara luas dalam pemerintahan
menghilangkan kebudayaan daerah masing-masing untuk memperkuat budaya nasional
menutamakan suara terbanyak atau voting dalam penambilan keputusan
menumbuhkan sikap dan semanat chauvinistis pada diri generasi muda
menerima perbedaan yan ada pada masyarakat Indonesia sebagai kenyataan hidup
