wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

materi 2 kebijakan prinsip etika (nurul)

Total questions: 70

Worksheet time: 2hrs 20mins

Name
Class
Date
1.
Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah ialah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, yang salah satunya diukur dari aspek biaya/harga yang paling murah
a)
Benar
b)
Salah
2.
Salah satu kebijakan pengadaan barang/jasa ialah mendorong perekonomian nasional melalui peningkatan penerimaan perpajakan
a)
Benar
b)
Salah
3.
Salah satu prinsip pengadaan barang/jasa ialah transparan, yaitu pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua pelaku usaha barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
a)
Benar
b)
Salah
4.
Pejabat Pengadaan diperbolehkan menerima rabat dari Penyedia karena tidak termasuk dalam komponen HPS dan bukan merupakan pelanggaran etika pengadaan
a)
Benar
b)
Salah
5.
Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
a)
Benar
b)
Salah
6.
Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah
a)
Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan
b)
Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa
c)
Meningkatkan penggunaan dalam negeri
d)
Melaksanakan tugas secara tertib dan tanggungjawab
7.
Yang BUKAN merupakan etika pengadaan barang/jasa ialah
a)
Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara
b)
menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi sesuai UU no. 30 tahun 2014 ttg administrasi pemerintahan
c)
tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
d)
menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan
8.
Persyaratan dalam dokumen pengadaan yang tidak mengarah pada satu spesifikasi atau penyedia tertentu ialah contoh penerapan prinsip pengadaan barang/jasa
a)
Adil
b)
Bersaing
c)
Tidak diskriminatif
d)
Terbuka
9.
Contoh pertentangan kepentingan pihak yang terkait Pengadaan Barang/Jasa ialah
a)
Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana
b)
Keluarga dari manajer koperasi merangkap sebagai PPK pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah
c)
Konsutan perencana bertindak sebagai pelaksanan pekerjaan konstruksi pada pekerjaan terintegrasi
d)
Pokja pemilihan bekerja secara professional dan tidak merangkap sebagai penyedia
10.
Salah satu contoh kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dalam mendornog penggunaan barang/jasa dalam negeri ialah
a)
Nilai paket Pengadaan B/PK/JL paling banyak Rp2.5 M dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil
b)
Mencantumkan produk barang/jasa usaha kecil dalam katalog elektonik
c)
Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat peserta menawarkan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling rendah 40 %
d)
Apresiasi industri kreatif termasuk HAKI untuk barang/jasa produksi dalam neger
11.
Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah..
a)
Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan
b)
Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa
c)
Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
d)
Melaksanakan tugas secara tertib dan tanggungjawab
12.
Salah satu pelaksanaan kebijakan pengadaan untuk mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan SNI, yaitu dengan memberikan preferensi harga terhadap barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah….
a)
0.15
b)
0.25
c)
0.4
d)
0.6
13.
Salah satu contoh etika pengadaan ialah....
a)
Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa
b)
Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
c)
Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
d)
Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
14.
Pengertian dari prinsip transparan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah....
a)
Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan
b)
Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
c)
Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya
d)
Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat
15.
Salah satu kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ialah....
a)
Mendorong pemerataan ekonomi
b)
Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
c)
Melaksanakan pengadaan berkelanjutan
d)
Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
16.
Contoh pertentangan kepentingan pihak yang terkait Pengadaan Barang/Jasa ialah....
a)
Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana
b)
Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang
c)
Konsutan perencana bertindak sebagai pelaksanan pekerjaan konstruksi pada pekerjaan terintegrasi
d)
Pokja pemilihan bekerja secara professional dan tidak merangkap sebagai penyedia
17.
Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk..., ..., atau ..., jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan
a)
kemitraan, bersaing, bentuk kerja sama lainnya
b)
kemitraan, subkontrak, bentuk kerja sama lainnya
c)
mempunyai perusahaan yang sama, subkontrak, bentuk kerja sama lainny
d)
kepemilikan saham yang sama, subkontrak, bentuk kerja sama lainnya
18.
Aspek pengadaan berkelanjutan terdiri atas....
a)
ekonomi, efisien dan efektif
b)
ekonomi, sosial dan teknologi
c)
ekonomi, sosial dan lingkungan hidup
d)
ekonomi, sosial dan politik
19.
Apabila harga penawaran setelah koreksi aritmatik adalah Rp 10 Miliar, dengan Koefisien Preferensi (KP) = 0,08 maka diperoleh Hasil Evaluasi Akhir (HEA) sebesar Rp....
a)
9.2 Miliar
b)
9.4 Miliar
c)
9.6 Miliar
d)
9.8 Miliar
20.
Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai BMP sebesar....
a)
paling rendah 25%
b)
paling rendah 40%
c)
paling sedikit di atas 25%
d)
paling sedikit di atas 40%
21.
salah satu tujuan PBJ adalah Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Penggunaan produk dalam negeri diharapkan (kecuali)
a)
Menumbuhkembangkan produksi dalam negeri
b)
Menumbuhkembangkan produksi dalam negeri
c)
Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan
d)
Menggerakkan roda perekonomian nasional
e)
Penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan
22.
Tujuan peningkatan peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kecuali
a)
Penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan
b)
Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
c)
Mendorong peningkatan kualifikasi UMKM
d)
Mendorong kerjasama dengan pelaku usaha internasional
23.

tujuan yang didapat dari peningkatan keikutsertaan industri kreatif

a)

Menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh suatu negara

b)

Menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif

c)

Mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran

d)

Memberikan dampak moral yang positif

e)

Menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan positif

24.
Pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah termasuk dalam salah satu tujuan PBJ
a)
mendorong pengadaan berkelanjutan
b)
meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
c)
meningkatkan peran pelaku usaha nasional
d)
meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
e)
mendorong pemerataan ekonomi
25.
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan EMarketplace yang berupa
a)
Katalog Elektronik yang terdiri dari katalog nasional, sektoral dan lokal
b)
Toko Daring (Online Shop)
c)
Pemilihan Penyedia
d)
semua benar
e)
semua salah
26.
nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, memberdayakan lingkungan serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual adalah pengertian dari
a)
Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)
b)
TKDN
c)
Preferensi harga
d)
nilai perusahaan
27.
Kekayaan bersih Maks 50 juta dan Omzet Maks 300 juta termasuk
a)
Usaha Mikro
b)
Usaha Kecil
c)
Usaha Menengah
28.
Kekayaan bersih > 50 juta – 500 juta dan Omzet > 300 juta – 2,5 Miliar termasuk
a)
Usaha Mikro
b)
Usaha Kecil
c)
Usaha Menengah
29.
Kekayaan bersih > 500 juta – 10 Miliar dan Omzet > 2,5 Miliar – 50 Miliar termasuk
a)
Usaha Mikro
b)
Usaha Kecil
c)
Usaha Menengah
30.
PA/PPK/UKPBJ dalam melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis yang dicadangkan untuk Usaha Mikro atau Usaha Kecil sampai dengan nilai maksimum hasil konsolidasi
a)
Rp. 2.500.000.000,-
b)
Rp. 2.000.000.000,-
c)
Rp. 1.000.000.000,-
d)
Rp. 10.000.000.000,-
31.

Manfaat memahami prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa adalah

a)

Mendorong praktek Pengadaan Barang/Jasa yang baik

b)

Meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara

c)

Menekan kebocoran anggaran

d)

Terwujudnya pemerintahan yang bersih

e)

Menggerakkan roda perekonomian nasional

32.
Penetapan metode pemilihan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan penetapan metode pemilihan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu termasuk prinsip
a)
Efisien
b)
Efektif
c)
adil
d)
terbuka
e)
bersaing
33.
Evaluasi teknis penawaran harus dilakukan dengan benar dan memastikan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, jika diperlukan dapat meminta uji mutu produk yang ditawarkan termasuk prinsip
a)
Efisien
b)
Efektif
c)
adil
d)
terbuka
e)
bersaing
34.
Pemeriksaan spesifikasi harus dilakukan dengan benar pada sebelum dilakukan serah terima pekerjaan yang meliputi pemeriksaan fisik (visual dan dimensi), uji fungsi dan kehandalan (performance) dan uji destruktif (jika diperlukan)
a)
Efisien
b)
Efektif
c)
adil
d)
terbuka
e)
bersaing
35.

yang TIDAK termasuk langkah-langkah prinsip pbj effien adalah

a)

Identifikasi kebutuhan dengan tepat untuk memastikan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.

b)

Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsipprinsip dasar lainnya

c)

HPS (Harga Perkiraan Sendiri) disusun berdasarkan keahlian dari sumber informasi dapat dipertanggungjawabkan

d)

Evaluasi terhadap seluruh penawaran untuk mendapatkan value for money yang terbaik

e)

Penyusunan spesifikasi/KAK harus berdasarkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi lapangan dan ketentuan yang berlaku

36.
yang TIDAK termasuk langkah-langkah prinsip pbj transparan adalah
a)
Penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan harus diumumkan secara luas
b)
seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan
c)
Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses Pengadaan Barang/Jasa harus transparan
d)
Semua peraturan/kebijakan/ketentuan proses pemilihan penyedia barang/jasa harus transparan
e)
Spasifikasi dalam lampiran syarat-syarat khusus kontrak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
37.
yang TIDAK termasuk langkah-langkah prinsip pbj bersaing adalah
a)
Pengadaan Barang/Jasa harus dapat diakses oleh seluruh calon peserta
b)
Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat
c)
Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mampu mempersiapkan penawaran berkaitan dengan tingkat kompetitifnya serta peluang untuk memenangkan tender/seleksi.
d)
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat
e)
informasi yang diberikan harus akurat dan dapat dimanfaatkan untuk semua
38.
yang TIDAK termasuk langkah-langkah prinsip pbj akuntabel adalah
a)
adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa
b)
adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan
c)
adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta
d)
. Penyusunan spesifikasi/KAK harus berdasarkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi lapangan dan ketentuan yang berlaku
39.
memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional adalah prinsip
a)
adil
b)
bersaing
c)
akuntabel
d)
efektif
e)
effisien
40.
harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan adalah prinsip
a)
adil
b)
bersaing
c)
akuntabel
d)
efektif
e)
effisien
41.
Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah prinsip
a)
adil
b)
bersaing
c)
akuntabel
d)
efektif
e)
effisien
42.
Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum adalah prinsip
a)
adil
b)
bersaing
c)
akuntabel
d)
efektif
e)
effisien
43.
Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya adalah prinsip…
a)
adil
b)
bersaing
c)
akuntabel
d)
efektif
e)
effisien
44.

kebijakan pengadaan barjas adalah

a)

memberi kesempatan usaha mirko kecil menengah

b)

meningkatkan peran serta usaha kecil menengah

c)

menghasilkan barjas yang tepat sesuai uang dibelanjakan

d)

mendorong pengadaan berklanjutan

e)

peran serta pelaku usaha nasional

45.

kebijakan pengadaan barjas (kecuali)

a)

mendorong sni

b)

mendorong pengadaan berkelanjutan

c)

mendorong penelitian dan industri kreatif

d)

melaksanakan pengadaan berkelanjutan

e)

mengembangkan e-marketplace

46.

dalam fungsi pelaksana PBJ pemerintah peran UKPBJ adalah

a)

pembinaan relasi dengan para pemangku kepentingan

b)

pengelolaam informasi kontrak

c)

mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan

d)

membantu perencanaan & pengelolaan kontrak PBJ pemerintah

e)

bimbingan teknis, pendampingan atau konsultansi

47.

preferensi harga untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi adalah..... di atas penawaran terendah dari badan usaha

a)

5%

b)

7.5%

c)

8.5%

d)

10%

e)

25%

48.

meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa

a)

benar

b)

salah

49.

melaksanakan pengadaan berkelanjutan merupakan kebijakan pengadaan barang dan jasa

a)

benar

b)

salah

50.

yang termasuk daam tujuan pengadaan barang/jasa adalah

a)

mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

b)

mendorong penggunaan B/J dalam negeri dan SNI

c)

melaksanakan PBJ yang lebih terbuka transparan dan kompetitif

d)

memberikan kesempatan UMKM

e)

meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

51.

pemeliharaan rutin untuk memperpanjang umur ekonomis adalah bentuk pengadaan yang....

a)

akurat

b)

ekonomis

c)

efisien

d)

efektif

e)

value for money

52.

omset makro sampai 500 jt

a)

benar

b)

salah

53.

preferensi harga pekerjaan konstruksi untuk badan usaha nasional paling tinggi .... % diatas harga penawaran terendah badan usaha asing

a)

25%

b)

10%

c)

5%

d)

7.5%

e)

40%

54.

aspek keberlangsungan hidup, kesetaraan termasuk aspek

a)

sosial

b)

ekonomi

c)

lingkungan hidup

55.

berapakah rata2 omset usaha kecil ? usaha kecil yang dimaksud buka pemaketan pekerjaan konstruksi

a)

lebih besar dari 300 jt dan lebih kecil sama dengan 2,5 M

b)

lebih kecil sama dengan 30 jt dan lebih besar dari 2,5 M

c)

maksimal 300 jt

d)

lebih besar dari 50 jt dan lebih kecil sama dengan 500 jt

56.

dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK harus berdasarkan sesuai dengan kebutuhan. merupakan prinsip pengadaan yang...

a)

efisien

b)

efektif

c)

transparansi

d)

terbuka

e)

adil

57.

penerapan value for money akan menghasilkan B/J yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek yang meliputi, kecuali

a)

aspek ketelitian

b)

aspek waktu

c)

aspek jumlah

d)

aspek biaya

e)

aspek lokasi

58.

pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah merupakan salah satu contoh tujuan dari PBJ

a)

benar

b)

salah

59.

dibawah ini bukan merupakan tujuan daru pengadaan barang dan jasa

a)

meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

b)

meningkatkan peran UMKM

c)

mendorong pemerataan ekonomi

d)

efisien dan effektif

60.

dibawah ini yang termasuk ke dalam prinsip pengadaan barjas diantaranya....

a)

bersaing

b)

industri kreatif

c)

meningkatkan peran pelaku nasional

d)

pengadaan berkelanjutan

61.

Dalam menghasilkan barang dan jasa harus tepat dari setiap anggaran yang dibelanjakan, hal ini dapat diukur dari....

a)

efisien, effektif, bersaing, dan transparan

b)

akuntabel, dan adil

c)

meratanya perekonomian di antara pelaku pengadaan barjas

d)

kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia

62.

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif adalah.... dari pengadaan barjas

a)

tujuan

b)

prinsip

c)

manfaat

d)

kebijakan

63.

salah satu tujuan pengadaan adalah meningkatkan peran serta UMKM. menurut UU no 20 tentang UMKM kriteria omzet usaha kecil adalah

a)

>300 jt - 2 Miliar

b)

>500 jt - 2,5 Miliar

c)

>300 jt - 2,5 Miliar

d)

>500 jt - 2 Miliar

e)

>300 jt - 10 Miliar

64.

dalam program pemberdayaan UMKM, jumlah paket sebanyak-banyaknya...

a)

2 miliar

b)

2,5 miliar

c)

3 miliar

d)

10 miliar

e)

1,5 miliar

65.

proses pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara terbuka & dapat diakses oleh seluruh calon peserta merupakan langkah prinsip pangadaan

a)

terbuka

b)

efektif

c)

effisien

d)

bersaing

e)

akuntabel

66.

mendorong pelaksanaan penelitian &industri kreatif merupakan tujuan pengadaan barang/jasa

a)

benar

b)

salah

67.

bekerja secara profesional merupakan bagian dari...

a)

tujuan PBJ

b)

Kebijakan PBJ

c)

Etika PBJ

d)

Prinsip PBJ

68.

Salah satu contoh kebijakan PBJ dalam mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri ialah...

a)

menggunakan produk dalam negeri jika terdapat peserta menawarkan nilai TKDN+BMP paling rendah 40%

b)

Nilai paket pengadaan B/PK/JL paling banyak 2.5 M dicadangkan bagi usaha kecil

c)

apresiasi industri kreatif termasuk HAKI untuk B/J produksi dalam negeri

d)

mencantumkan produk b/j usaha kecil dalam e-catalogue

e)

semua salah

69.

Pemaketan pengadaan barang/jasa tidak dilakukan dengan berorientasi kepada :

a)

input/hasil

b)

Volume barang / jasa

c)

Ketersediaan barang / jasa

d)

ketersediaan anggaran

e)

kemampuan pelaku usaha

70.

Bukan termasuk kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah :

a)

Melaksanakan pengadaan berkelanjutan

b)

mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

c)

Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan standar nasional indonesia

d)

memberikan kesempatan kepada UMKM

e)

meningkatkan peran pelaku usaha nasional

Similar Resources on Wayground

UJIAN KOMPREHENSIF 2021

70 questions

UJIAN KOMPREHENSIF 2021

quiz

Worksheet

•

University

Penyebaran Agama Islam SS Set 2 No 1

66 questions

Penyebaran Agama Islam SS Set 2 No 1

quiz

Worksheet

•

University

Examen Final Argumentación Jurídica

70 questions

Examen Final Argumentación Jurídica

quiz

Worksheet

•

University

FOOD & BEVERAGE Kelas X AP

75 questions

FOOD & BEVERAGE Kelas X AP

quiz

Worksheet

•

University

Guessing Game

70 questions

Guessing Game

quiz

Worksheet

•

University

malaikat

65 questions

malaikat

quiz

Worksheet

•

7th Grade - University

UAS SP MNJ INOVASI

75 questions

UAS SP MNJ INOVASI

quiz

Worksheet

•

University