Free Printable try out nurul 1

Worksheets

try out nurul 1

Total questions: 91

Worksheet time: 3hrs 2mins

Name

Class

Date

Sanggahan mengenai ketidakpuasan atas pengumuman pemenang penyedia barang/jasa ditujukan kepada Pejabat PembuatKomitmen

Benar

Salah

Ruang lingkup pengadaan Barang/Jasa yang diatur oleh Perpres 16 tahun 2018 mengatur hanya untuk pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD.

Benar

Salah

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dapat dilakukan melalui Swakelola kepada koperasi usaha kecil

Benar

Salah

Pengguna Anggaran berwenang mengusulkan pelaku usaha sebagai penyedia untuk pengadaan dengan metode pengadaan langsung jasa konsultansi.

Benar

Salah

Pejabat Pembuat Komitmen berwenang menetapkan pemenang tender untuk pekerjaan dibawah Rp.100 miliar.

Benar

Salah

Pejabat Pengadaan dapat melakukan pengadaan langsung dengan metode pembelian atau pembayaran langsung atas pengadaan yang bukti perikatannya berupa Surat Perintah Kerja

Benar

Salah

Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pejabat pengadaan untuk pengadaan s.d Rp.200 juta

Benar

Salah

Pokja Pemilihan menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang / Jasa(SPPBJ) setelah masa sanggah selesai dan tidak ada sanggahan yang masuk

Benar

Salah

Anggota Pokja Pemilihan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang satu orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan

Benar

Salah

10.

PPHP melakukan penerimaan hasil pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak yang diterima oleh Penyedia

Benar

Salah

11.

Kontrak merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa

Benar

Salah

12.

Pokja Pemilihan memilih penyedia yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis radius lokasi terdekat untuk pengadaan dengan metode penunjukan langsung

Benar

Salah

13.

Proses pascakualifikasi menghasilkan daftar calon Penyedia Barang atau daftar pendekcalon Penyedia Jasa Konsultasi.

Benar

Salah

14.

Pokja Pemilihan tidak berhak menetapkan pemenang untuk pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.10miliar

Benar

Salah

15.

Penunjukan penyedia untuk pengadaan atas kondisi darurat bencana senilai Rp. 200 juta dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Benar

Salah

16.

Pemilihan penyedia dalam pengadaan Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode tender

Benar

Salah

17.

Dalam melaksanakan pengadaan dengan sistem tender,Pokja Pemilihan harus menyiapkan dokumen pemilihannya.

Benar

Salah

18.

Pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi dilakukan apabila waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk dilakukan tender

Benar

Salah

19.

Dalam tender secara prakualifikasi, semua peserta tender yang mendaftar dapat memasukan penawaran

Benar

Salah

20.

Prinsip transparan dalam pengadaan diwujudkan dengan tidak boleh dihalanginya setiap perusahaan yang memiliki kemampuan menyediakan barang/jasa,untuk mengikuti petenderan

Benar

Salah

21.

Penentuan cara pengadaan, apakah menggunakan penyedia atau dengan swakelola diputuskan pada saat menyusun rencana pengadaan

Benar

Salah

22.

Prinsip dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah efisien,efektif,transparan,terbuka,bersaing,adil,akuntabel,dan mengutamakan produksi dalam negeri

Benar

Salah

23.

Pelanggaran oleh pelaku usaha peserta tender berupa terjadinya persekongkolan dikenakan daftar hitam selama 2 tahun

Benar

Salah

24.

Pokja Pemilihan dapat mempersyaratkan peserta tender harus memiliki kartu tanda anggota asosiasi tertentu untuk menjamin penyedia tersebut berkinerja baik

Benar

Salah

25.

Perguruan tinggi negeri tidak boleh mengikuti seleksi jasa konsultansi.

Benar

Salah

26.

Pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa menjadi tanggung jawab:

KPA

PPK

ULP

PPHP

27.

Pengadaan Jasa konsultansi yang menggunakan evaluasi kualitas dan biaya, penyampaian penawaran yang digunakan

Satu file

Dua file

Tiga file

Dua tahap

28.

Pengadaan dengan cara swakelola Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, paling tepat dilakukan untuk pengadaan

Mesin-mesin pertanian kelompok tani

Rehab ringan posyandu

Pembangunan Masjid baru

Pembetonan jalan lingkungan

29.

Pengguna Anggaran tidak menetapkan perencanaan pengadaan tentang

Penganggaran

Cara pengadaan

Evaluasi Penawaran

Jadwal Pengadaan

30.

Pekerjaan Konstruksi yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas serta tidak melalui perhitungan penilaian teknis dalam Dokumen tender,maka penyampaian dokumennya menggunakan:

Satu file

Dua file

Tiga file

Dua tahap

31.

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang menggunakan antara lain

Metode evaluasiberdasarkanbiayaterendah

Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya

Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran

Metode evaluasi berdasarkan sistem nilai

32.

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan antara lain

Sistem gugur

Sistem kualitas

Sistem nilai

Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis

33.

Kontrak berdasar jumlah harga pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu adalah:

Kontrak harga satuan

Kontrak lumsum

Kontrak payung

Kontrak gabungan

34.

Tanda bukti kontrak untuk Jasa Konsultansi dengan nilai Rp.40.000.000,00 adalah

Kuitansi

Surat Perjanjian

SPPBJ

SPK

35.

Evaluasi kualifikasi untuk tender Pengadaan Alat pertanian dilakukan dengan metode

Sistem gugur

Sistem nilai

Sistem kualitas

Sistem kualitas dan biaya

36.

Pengguna Anggaran berwenang

Menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa

Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan

Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri(HPS)

Menyusun Rancangan kontrak

37.

Penilaian kualifikasi untuk pekerjaan sederhana pembangunan pasar tradisional dengan nilai Rp.1 Milyar dilakukan dengan metode

Sistem gugur

sistem nilai

Sistem kualitas

Sistem pembobotan

38.

Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan irigasi senilai Rp.800 juta , batas tertinggi penawaran adalah

Pagu anggaran

HPS

RAB

80% dari HPS

39.

Preferensi hargamemperhitungkan ,kecuali

Harga penawaran penyedia

TKDN

Pembobotan nilai tekni barang

Koefisien Preferensi

40.

Pekerjaan yang menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang sulit didefinisikan secara teknis cara memenuhi kebutuhandan tujuan pengadaan merupakan karakteristik pekerjaan

Turnkey

Kompleks

Industrikreatif

Makro

41.

Bagian tugas PPK dalam menetapkan persiapan pengadaan adalah, kecuali:

Spesifikasi teknis

Kerangka Acuan Kerja

Pagu Anggaran

Penetapan pemberian uang muka

42.

Yang bukan merupakan fungsi atau kegunaan HPS adalah

pedoman dalam menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran untuk harga penawaran yang lebih rendah dari 80% HPS.

menilai kewajaran harga satuan

menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pekerjaan Jasa Lainnya

pedoman dalam menentukan nilai jaminan sanggah banding.

43.

Nilai jaminan sanggah banding sebesar

5% dari HPS

5% dari Kontrak

1-3%dariHPS

1% dari HPS.

44.

Pihak yang berwenang menambah persyaratan kualfikasi pelaku usaha untuk mengikuti tender adalah

Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

.PejabatPengadaan

Pokja Pemilihan

45.

Pokja Pemilihan dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan dalam hal Tender/Seleksi ulang gagal dengan ketentuan

kebutuhan sudah dapat ditentukan jumlahnya

Waktu mendekati perubahan anggaran

Harus mendapat persetujuan tertulis PA/KPA

Tender/seleksi pertama gagal

46.

Tugas Penyelenggara Swakelola yang tepat adalah

Tim Perencanaan memiliki tugas menyusun sasaran,rencana kegiatan,jadwal pelaksanaan,dan rencana biaya.

Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran,rencana kegiatan,jadwal pelaksanaan,mencatat penyerapananggarandanrencanabiaya

Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan,mencatat,mengevaluasi,dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran

Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik, mengawasipersiapandanpelaksanaanadministrasi,danmelaporkansecara berkalakemajuanpelaksanaan

47.

Hal yang bukan menjadi tanggung jawab penyedia sesuai dengan jenis pekerjaannya dalam pelaksanaan kontrak adalah

Ketepatan kualitas ketika anggaran sudah ditetapkan dalam DIPA/DPA

ketepatan perhitungan jumlah atau volume sesuai dengan perubahan kontrak

ketepatan waktu barang tercatat dalam pembukuan asset

ketepatan lokasi penyerahan barang

48.

Jika nilai kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan kantor sebesar Rp 17 Milyar dan Nilai HPS sebesar Rp20 Milyar,maka nilai jaminan pelaksanaan sebesar

1-3% dari nilai HPS

1-3% dari nilai Kontrak

5% dari nilai Kontrak

Tidak diperlukan

49.

Besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa ditetapkan oleh

Pengguna Anggaran.

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pengadaan

Pokja Pemilihan

50.

Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

Tender Pekerjaan Konstruksi dengan nilai relatif besar

Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan dalam kasus hukum yang masuk isu nasional

Penunjukan Langsung Pengadaan Barang.

Pengadaan dengan evaluasi kualifikasi Sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Lainnya

51.

Ketentuan penggunaan Tenaga Ahli dalam pelaksanaan Swakelola tipe II:

Maksimal 50% dari jumlah tim pelaksana.

Menggunakan ahli pada atau yang dipilih oleh Lembaga Pelaksana swakelola.

PPK melakukan pemilihan tenaga ahli.

Tenaga ahli menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan swakelola

52.

Hal yang bukan merupakan tahapan dalam pelaksanaan seleksi adalah

Pelaksanaan Kualifikasi dan Undangan

Pendaftaran, Pengambilan Dokumen Pemilihan,dan Pemberian Penjelasan

Penyampaian dan Evaluasi Dokumen Penawaran

Pengumuman Pemenang ,Sanggah, dan Sanggah banding

53.

Seleksi dinyatakan gagal dalam hal,kecuali

terdapat kesalahan dalam proses evaluasi

tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran

peserta yang lulus evaluasi penawaran kurang dari 3(tiga) pada seleksi pertama

ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan

54.

Pihak yang bukan pelaksana penelitian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah

Individu non-Pegawai Aparatur Sipil Negara

Perangkat Daerah

Negara pemberi pinjam/hibah

Ormas

55.

Dalam pemasangan tiang pancang dari pondasi yang belum dapat dipastikan kedalamnya dan dilanjutkan dengan pembangunan gedung, maka kontrak yang digunakan adalah

Harga satuan dan lumsum

Harga satuan

Lumsum

Presentase

56.

Dalam menyusun HPS, kecuali

Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Memperhitungkan Keuntungan dan biaya over head yang dianggap wajar bagi penyedia

Tidak memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia

Digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara dalam pemenuhan prinsip pengadaan

57.

Metode pemilihan penyedia Pengadaan barang pada proses pengadaan adalah, kecuali:

Penunjukan Langsung

Pengadaan Langsung

Tender cepat

Seleksi

58.

Pokja Pemilihan memilih metode evaluasi penawaran untuk pengadaan mesin pertanian adalah

Evaluasi sistem nilai

Evaluasi Adminsitrasi

Evaluasi Teknis

Evaluasi Harga

59.

Pokja Pemilihan menyusun dan menetapkan Dokumen Pemilihan yang terdiri dari, kecuali:

Dokumen Kualifikasi

Rancangan Surat Perjanjian

Adendum Dokumen Kontrak

Dokumen seleksi

60.

Apabila terjadi forcemajeur atau kahar yang berpengaruh kepada pelaksanaan kontrak

Dibuat addendum kontak

PPK memberikan ganti rugi kepada penyedia barang/jasa

Kontrak batal demi hukum

PPK memutuskan kontrak secara sepihak

61.

Yang bukan merupakan tugas Pokja Pemilihan adalah:

Menetukan metode evaluasi penawaran

Menyusun rencana pemilihan Penyedia

Menyusun dokumen pemilihan

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia.

62.

Pokja Pemilihan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun termasuk atasannya yang menghendaki PT.ABC jadi pemenang. Ini berarti Pokja Pemilihan menerapkan prinsip dasar

Efisien

Efektif

Transparan

Adil

63.

Dalam metode penyampaian dokumen untuk jasa lainnya yang memerlukan penyetaraan teknis dilakukan dengan

Dua tahap

Sistem kualitas

Sistem gugur

Dua file

64.

Kontrak pengadaan fasilitas penunjang pendidikan seperti alat peraga pendidikan dengan nilai Rp.500juta, lebih tepat menggunakan jenis kontrak:

Gabungan lumsum dan harga satuan

Waktu penugasan

Lumsum

Harga satuan

65.

Agar pelaksanaan pekerjaan bisa terlaksana dengan baik,maka saat penyusunan dokumen pemilihan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Mengacu dokumen standar sesuai dengan jenis pengadaan

Spesifikasi dibuat sesuai dengan brosur barang yang diinginkan

Menggunakan dokumen yang sama untuk semua jenis pengadaan

PPK mengesahkan dokumen pengadaan yangs udah diperiksa

66.

Jika dalam pelaksanaan kontrak pembangunan drainase digunakan kontrak harga satuan,maka apabila dalam pelaksanaannya jumlah pintu air besi berubah menjadi 210 buah dari jumlah awal dalam kontrak 200 buah,Maka jumlah yang dibayar oleh PPK untuk pengerjaan pintu air tersebut adalah

Hasil negosiasi kontrak

200 pintu

205 pintu

210 pintu

67.

Pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola adalah

Perbaikan jalan

Pengadaan ATK

Pembangunan jembatan

Pembangunan jalan

68.

Pengadaan jasa pengiriman barang pemerintah termasuk dalam pengadaan

Pengadaan barang

Pengadaan pekerjaan konstruksi

Pengadaan jasa lainnya

Pengadaan jasa konsultansi

69.

Berikut ini ketentuan yang mengatur masalah uang muka

Penyedia yang mendapatkan uang muka harus menyerahkan jaminan uang muka 5% dari nilai uang muka yang diberikan

Besaran uang muka untuk usaha nonkecil adalah 30% dari nilai kontrak

Penyedia yang mendapatkan uang muka haru smenyerahkan jaminan uang muka 100% dari nilai uang muka yang diberikan

Besaran uang muka untuk jasa konsultansi sebesar 30% dari nilai kontrak

70.

Kontrak yang memerlukan jaminan pelaksanaan ,kecuali:

Pengadaan ATK dengan nilai Rp500 Juta

Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar dengan nilai Rp.250 Juta

Pekerjaan spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa bernilai diatas Rp200 Juta

Pekerjaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp2,5 Milyar

71.

Dalam Pelaksanaan Swakelola dengan Instansi Pemerintah Lainnya, siapa yang harus menandatangani kontrak pelaksanaan

PA dengan PPK

PPK dan Ketua Tim Pelaksana

Pimpinanan Instansi Lainnya dan PA/KPA

Ketua Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja

72.

Untuk menjamin suatu pekerjaan dilaksanakan oleh peserta penyedia sesuai kualitas yang diharapkan,maka dalam tahap evaluasi penawaran,Pokja Pemilihan

Membandingkan antara spesifikasiyang ditetapkan oleh PPK dengan penawaran penyedia

Tidak akan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak

Akan memasukkan penyedia dalam daftar hitam apabila melanggar kontrak

Menggugurkan penawaran dibawah 80% HPS

73.

Sanggah banding ditujukan kepada

PPK

KPA

Pokja Pemilihan

APIP

74.

Tender pengadaan 50 (limapuluh) Traktor dengan metode evaluasi sistem nilai, menghasilkan ranking penawaran berdasarkan

Penawaran terendah yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi

Penawaran dengan nilai teknis tertinggi diantara yang memenuhi syarat teknis dan administrasi

Penawaran dengan persyaratan teknis terbaik diantara yang memenuhi syarat

Penawaran dengan penilaian teknis dan harga tertinggi.

75.

Metode evaluasi dengan metode pagu anggaran paling tepat digunakan untuk pekerjaan

Penyusunan kebijakan tata kota

Pengadaan meubeleir sekolah dasar

Manajemen konstruksi pembangunan bandara internasional

Perencanaan bangunan 1 lantai

76.

Jenis pengadaan yang diperbolehkan permintaan berulang (repeatorder)?

Pengadaan barang

Pengadaan jasa konstruksi

Pengadaan jasa konsultansi

Pengadaan jasa lainnya

77.

Hal-hal dibawah ini yang dapat menyebabkan tender gagal adalah?

Kesalahan evaluasi penawaran

Penawaran yang lulus hanya 1 peserta

Penawaran peserta dibawah HPS

Penawaran peserta yang lulus hanya 2 peserta

78.

Pihak yang memiliki kewenangan menetapkan paket pengadaan dari lokasi yang tersebar pada suatu wilayah

KPA

PPK

Pokja Pemilihan

APIP

79.

Ketentuan yang terkait dengan jaminan pelaksanaan adalah

Jaminan pelaksanaan hanya boleh diterbitkan dari bank

Untuk pengadaan konstruksi Rp 200 juta wajib menggunakan jaminan pelaksanaan dengan nilai minimal Rp.10juta.

Jaminan pelaksanaan besarnya adalah 5% dari nilai penawaran terendah terevaluasi,yang ditunjuk sebagai pemenang.

Jasa konsultansi pembangunan gedung 3 lantai senilai 10 Milyar,jaminan pelaksanaannya sebesar Rp.500 juta.

80.

Dalam pelaksanaan Diklat yang dilaksanakan sendiri oleh penangggung jawab anggaran,maka pengadaan ATK untuk peserta dilakukan dengan cara

Swakelola

E-Purchasing untuk yang tersedia dalam katalog elektronik

Kemitraan dengan koperasi pegawai

Dapat menggunakan instansi pemerintah lainnya

81.

Berikut ini adalah ketentuan dalam pembayaran prestasi kerja untuk pelaksanaan pembangunan gedung kantor dengan nilai Rp.7,5 M dan diketahui bahwa penyedia secara formil melakukan subkontrak pada beberapa bagian pekerjaan, kecuali

Jika penyedia tidak mengambil retensi pembayaran,maka dapat menyerahkan JaminanPemeliharaanPekerjaanKonstruksisebesar5%darinilaikontrak

Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka,retensi,dandenda.

Material konstruksi yang sudah didatangkan namun belum terpasang belum dapat dinilai sebagi prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan

Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.

82.

Karena proses penetapan anggaran terlambat,maka waktu pelaksanaan kontrak berkurang,sehingga pekerjaan yang harus selesai pada pertengahan bulan Desember tidak bisa diselesaikan. Langkah apa yang harus diambil oleh PPK

Memutus kontrak dan membayar pekerjaan yang sudah selesai,sedangkan sisa pekerjaan akan ditenderkan dengan menggunakan anggaran tahun berikutnya

Memperpanjang kontrak meskipun melampaui tahun anggaran

Membuat kontrak baru dengan penunjukan langsung untuk sisa pekerjaan

Menyesuaikanjenis/item danvolumepekerjaandenganwaktupelaksanaan yangtersedia

83.

Dalam penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan bendungan yang melewati 2 kabupaten, Kepala Daerah pemrakarsa pembangunan menegaskan agar proses Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan. Aspek berkelanjutan yang perlu diatur olehPA/KPA/PPK dalam hal ini adalah,kecuali

Bendungan hendaknya dibangun dengan memperhatikan pengurangan dampak negatif terhadap penggunaan sumber daya alam

Perencanaan teknis harus mengkaji biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut

Optimalisasi dan prioritas pada kompetisi melalui skema tender yang terbuka dan bersaing

Persyaratan pelaksanaan pekerjaan yang disusun harus mempertimbangkan pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, dan pemberdayaan komunitas/usahalokal

84.

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran disalah satu kabupaten memiliki peran untuk memperluas peran serta usaha kecil. Bentuk kewenangan Kepala Dinas dalam hal ini adalah

Penetapan pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil dengan metode pengadan langsung yang mudah dan tepat untuk pemberdayaan komunitas / usahalokal

Menetapkan nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp 2,5 Miliar, dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil,dan diatas Rp 2,5 Miliar untuk usaha non kecil

Pengguna Anggaran membuat katalog elektronik dan memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik

Menetapkan perencanaan pengadaan yang menegaskan penyedia usaha non kecil yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan atau subkontrak

85.

Kementerian wajib mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Demikian pula halnya jika Kementerian ABC memiliki alokasi APBN untuk pengadaan dalam pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang diarahkan memenuhi skema menggunakan produk dalam negeri dan yang ramah lingkungan. Bentuk kebijakan yang mendukung penggunaan produk dalam negeri di kementerian tersebut adalah

Kewajiban penggunaan produk dalam negerijika terdapatpeserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan paling tinggi 40%

Mencantumkan ketentuan Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam RUP,spesifikasi teknis/KAK,dan DokumenPemilihan

Tidak mempergunakan seluruh pengadaan barang impor atas rencana pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

Menerapkan kebijakan Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%

86.

Pada saat pelaksanaan kontrak,PPK menemukan perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar yang telah ditentukan dalam dokumen Kontrak .Kondisi tersebut terjadi dikarenakan adanya tuntutan bersama masyarakat dilokasi kegiatan untuk muncul pekerjaan baru. Atas kondisi ini PPK bersama Penyedia dapat segera melakukan perubahan kontrak, yang meliputi kecuali:

menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak

menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan yang tercantum dalam Kontrak

penambahan anggaran

mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan

87.

Dalam suatu dokumen anggaran telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku PA beberapa paket pekerjaan antara lain

1) Satu paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang belajar,ruang laboratorium,dan pagar dalam suatu lokasi yang sama dengan nilai total Rp.2,4 Miliar ditujukan untuk usaha kecil

2) Satu paket pengadaan laboratorium fisika senilai Rp.800 juta untuk usaha kecil)

3)Satu paket pengadaan buku dengan nilai Rp.700 juta untuk usaha kecil

Dalam pemaketan tersebut terdapat beberapa alternatif seperti dibawah ini. Mana yang paling tepat?

Rencana paket-paket yang disusun olah PA sudah tepat karena terdiri dari tiga paket yang masing-masing dapat diikuti usaha keci

Rencana diatas telah benar kecuali untuk paket alat-alat laboratorium yang mengingat sifat pekerjaannya mestinya harus dapat juga diikuti oleh usaha bukan kecil.

Paket pekerjaan konstruksi mestinya dipecah menjadi tiga paket,serta paket alat-alat laboratorium hanya untuk usaha kecil.

Paket pekerjaan konstruksi dipecah menjadi tiga paket,serta paket alat-alat laboratorium terbuka juga untuk usaha bukan kecil.

88.

Bappeda pada suatu provinsi mempunyai kegiatan kajian dan penyusunan master plan pembangunan kawasan wisata daerah yang rencananya akan dilaksanakan dengan dengan cara swakelola oleh Fakultas Teknik Jurusan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Setempat (FT-UNS). Langkah yang 1 sebaiknya diambil oleh Bappeda tersebuta dalah:

Membuat surat penunjukan kepada FT-UNS untuk melaksanakan kegiatan secara swakelola dan dibuat kontrak swakelola antara Kepala Bappeda dengan Pimpinan FT-UNS.

Melakukan proses seleksi secara terbuka dengan mengumumkan di LPSE dan meminta FT-UNS untuk mendaftar.

Membuat surat menawarkan pekerjaan tersebut yang dilampiri Kerangka Acuan Kerja (KAK),jadwal, dan rencana anggaran biaya kepada FT-UNS, setelah dicapai kesepakatan dapat dibuat kontrak antara PPK dengan Pelaksana FT-UNS

Membuat surat keputusan yang menunjuk Tenaga Ahli yang berasaldari FTUNS sebagai pelaksana swakelola tersebut.

89.

Pada bulan Agustus 2018, Pokja pemilihan sedang melakukan tender pekerjaan jasa konstruksi pembangunan puskesmas senilai Rp.4 Miliar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan waktu pelaksanaan selama 4 bulan. Tender pertama ada tiga penawaran yang masuk dan semua gugur saat evaluasi teknis. Tender ulang ada 2 penawaran yang dan gugur di evaluasi harga. Waktu untuk tender ulang tidak mencukupi namun waktu untuk pelaksanaan mencukupi. Rekomendasi untuk kondisi pengadaantersebutadalah

KPA menetapkan penunjukan langsung

Dengan dasar darurat maka PPK dapat melakukan penunjukan langsung penyedia

Pokja Pemilihan melakukan tender cepat

Dilakukan swakelola

90.

Dalam kegiatan pembangunan jalan kabupaten telah ditetapkan pagu anggaran sebesar Rp 800juta . Sebelum tender terjadi kenaikan BBM yang menyebabkan harga barang dipasaran mengalami kenaikan yang sangat besar, Sehingga HPS melebihi pagu anggaran yang tersedia. Dalam hal ini, Pokja Pemilihan sebaiknya:

Mengusulkan untuk dilakukan revisi anggaran dengan perubahan ruang lingkup pekerjaan

Tetap melanjutkan proses pengadaan dengan pagu dana yang tersedia

Menunda proses pengadaan sampai harga barang kembali stabil

Melanjutkan proses pengadaan dengan penghitungan HPS berdasarkan data harga barang saat penyusunan anggaran.

91.

Pokja Pemilihan menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang / Jasa (SPPBJ) setelah masa sanggah selesai dan tidak ada sanggahan yang masuk

Benar

Salah

Reset

try out nurul 1

Total questions: 91

Worksheet time: 3hrs 2mins

Similar Resources on Wayground