NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsManajemen ASN
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Name
Class
Date
1.
Peraturan mengenai ASN diatur dalam
a)
UU No 5 tahun 2013
b)
UU No 5 tahun 2014
c)
UU no 25 tahun 2009
d)
UU No 25 tahun 2014
2.
UU ASN hadir untuk menciptakan birokrasi yang
a)
Bersih
b)
Bersinergi
c)
Profesional
d)
Proaktif
3.
ASN berfungsi sebagai berikut, kecuali
a)
Pelaksana kebijakan publik
b)
Penjaga keutuhan bangsa
c)
Pelayan publik
d)
Perekat pemersatu bangsa
4.
PPPK berhak memperoleh, kecuali
a)
Gaji dan tunjangan
b)
Jaminan pensiun
c)
Cuti
d)
Perlindungan
5.
Hak dan kesempatan ASN untuk mengembangkan potensi terdapat dalam UU ASN pasal
a)
58
b)
70
c)
80
d)
92
6.
Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada ASN sesuai UU ASN pasal
a)
70
b)
88
c)
92
d)
95
7.
Kewajiban ASN diantaranya adalah, kecuali
a)
Pengembangan kompetensi
b)
Setia taat pada Pancasila
c)
Melaksanakan kebijakan atasan
d)
Menjaga rahasia jabatan
8.
Sistem merit dalam pengelolaan ASN adalah sistem yang
a)
Berdasarkan pada pangkat dan jabatan
b)
Berdasarkan pada formasi organisasi
c)
Berdasarkan pada subyektivitas
d)
Berdasarkan pada obyektivitas
9.
Pemberian penghargaan pada PPPK dapat berupa, kecuali
a)
Tanda kehormatan
b)
Kesempatan prioritas pengembangan kompetensi
c)
Kesempatan kenaikan pangkat istimewa
d)
Kesempatan menghadiri acara kenegaraan
10.
Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke instansi pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh
a)
Kepala BKN
b)
Pejabat pembina kepegawaian
c)
Gubernur
d)
KASN
11.
PNS diberhentikan sementara apabila
a)
Mencapai batas usia pensiun
b)
Perampingan organisasi
c)
Tidak cakap jasmani
d)
Diangkat menjadi pejabat negara
12.
Batas usia pensiun bagi pejabat pimpinan tinggi yaitu ... thn
a)
58
b)
59
c)
60
d)
62
13.
PNS diberikan jaminan pensiun apabila, kecuali
a)
Meninggal dunia
b)
Permintaan sendiri
c)
Tidak cakap jasmani
d)
Diangkat menjadi komisioner
14.
PPK dilarang mengganti PPT selama ... thn sejak pelantikan PPT dilakukan
a)
1
b)
2
c)
3
d)
1.5
15.
KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada PPK dalam hal, kecuali
a)
Pembentukan panitia seleksi
b)
Pelaksanaan pengangkatan
c)
Pelaksanaan seleksi
d)
Pengumuman jabatan yang lowong
16.
SI ASN diperlukan untuk menjamin... pengambilan keputusan, kecuali
a)
Akuntabilitas
b)
Efektivitas
c)
Efisiensi
d)
Akurasi
17.
Pemutusan hubungan perjanjian kerja ada 3 kecuali
a)
Dengan hormat
b)
Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
c)
Tidak dengan hormat atas permintaan sendiri
d)
Tidak dengan hormat
18.
Upaya penyelesaian sengketa ASN terdiri dari
a)
Keberatan dan banding
b)
Tuntutan dan keberatan
c)
Kekeluargaan dan dialog
d)
Keberatan dan pengadilan
19.
Banding administratif diajukan kepada
a)
KASN
b)
Badan Pertimbangan ASN
c)
Pejabat pembina kepegawaian
d)
Kepala BKN
20.
Diatur dalam pasal berapakah manajemen PNS dalam UU ASN?
a)
93
b)
50
c)
55
d)
70
21.
Yang dimaksud Aparatur Sipil Negara adalah ....
a)
Profesi bagi pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pemerintah
b)
Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
c)
Profesi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
d)
Profesi bagi pegawai negeri sipil
22.
Peraturan tentang Aparatur Sipil Negara diatur dalam ....
a)
UU No. 5 tahun 2014
b)
UU No. 5 tahun 2011
c)
UU No. 2 tahun 200
d)
UU No. 2 tahun 2011
23.
Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa merupakan ....
a)
Fungsi ASN
b)
Tugas ASN
c)
Peran ASN
d)
Kedudukan ASN
24.
Berikut ini adalah jenis jabatan ASN menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, kecuali ....
a)
Jabatan Administrasi
b)
Jabatan Fungsional
c)
Jabatan Pimpinan Tinggi
d)
Jabatan Staf
25.
Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan adalah ….
a)
ASN
b)
PNS
c)
PPPK
d)
PPK
26.
Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah adalah ….
a)
Komisi Aparatur Sipil Negara
b)
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
c)
Lembaga Administrasi Negara
d)
Badan Kepegawaian Negara
27.
Lembaga yang memiliki fungsi menyetujui perpindahan antarinstansi, kenaikan pangkat, dan pensiun adalah ….
a)
Komisi Aparatur Sipil Negara
b)
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
c)
Lembaga Administrasi Negara
d)
Badan Kepegawaian Negara
28.
Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat apabila ….
a)
Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945
b)
Dihukum 5 tahun penjara yang telah berkekuatan hukum tetap
c)
Meninggal dunia
d)
Menjadi anggota dan pengurus partai politik
29.
Hak-hak PNS meliputi gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun & jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi
a)
Benar
b)
Salah
30.
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kompetensi, kinerja secara tidak adil dan<br />wajar dan kualifikasi tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan
a)
Benar
b)
Salah
31.
Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin
a)
Benar
b)
Salah
32.
PNS memiliki hak cuti besar selama 2 bulan
a)
Benar
b)
Salah
33.
PNS diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara
a)
Benar
b)
Salah
34.
Mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik/perilaku, penerapan sistem merit
a)
PNS
b)
LAN
c)
Perencanaan
d)
Kode Etik ASN
e)
Fungsi KASN
35.
Melaksanakan tugasnya dgn jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi
a)
PNS
b)
LAN
c)
Perencanaan
d)
Kode Etik ASN
e)
Fungsi KASN
36.
Tahap awal dari pengadaan PNS
a)
PNS
b)
LAN
c)
Perencanaan
d)
Kode Ertik ASN
e)
Fungsi KASN
37.
Lembaga ini memiliki kewenangan mencabut akreditasi<br />lembaga diklat pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi
a)
PNS
b)
LAN
c)
Perencanaan
d)
Kode Ertik ASN
e)
Fungsi KASN
38.
Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki NIP secara nasional
a)
PNS
b)
LAN
c)
Perencanaan
d)
Kode Ertik ASN
e)
Fungsi KASN
39.
Salah satu turunan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dituangkan dalam PP mengenai Manajemen ASN yaitu :
a)
PP No. 11 Tahun 2016
b)
PP No. 11 Tahun 2017
c)
PP No. 18 Tahun 2016
d)
PP No. 45 Tahun 2017
40.
Prinsip dasar sistem Merit pada Manajemen ASN yaitu Manajemen yang berdasarkan pada:
a)
Kepangkatan
b)
Status Sosial
c)
Kualifikasi dan Kompetensi
d)
Gaji dan Tunjangan
Reset
