Hamparan

Kelompok

Pola Pikir

Domisili

Perbaikan sarana yang dibutuhkan penyuluh, diantaranya mobilitas yang tinggi, sumberdaya material, perumahan

Penyediaan dana yang mencukupi untuk kelancaran tugas penyuluhan

Adanya sistem pelaporan dan evaluasi yang baik

Setiap staf penyuluhan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan

Tempat memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain

Wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap, sehingga tumbuh kemandirian anggota dalam berusahatani

Alat komunikasi yang baik antar sesama anggota, anggota dengan pengurus serta anggota/pengurus dengan penyuluh, bank dan KUD

Wadah usakatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani yang dipandang sebagai satu kesatuan yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi

Merupakan organisasi dari kontak tani nelayan andalan hanya di wilayah kecamatan dan kabupaten/kota

Semua kontak tani/ketua kelompok tani menjadi anggota KTNA

Merupakan organisasi formal perwakilan petani

Berfungsi sebagai wadah musyawarah petani-nelayan serta mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan petani nelayan di wilayahnya

pertemuan lengkap seluruh anggota KTNA tingkat wilayah untuk menetapkan pengurus harian dan mengembangkan peran petani-nelayan dalam pembangunan pertanian

pertemuan lengkap seluruh pengurus harian ditambah utusan/wakil petani-nelayan dari tingkat di bawahnya yang membahas masalah umum kegiatan KTNA

pertemuan antara pengurus harian ditambah dengan beberapa KTNA lainnya untuk : menetapkan ketua KTNA dan ahli andalan sebagai delegasi mimbar sarasehan; membahas masalah; dan menindaklanjuti hasil mimbar

pertemuan pengurus harian KTNA untuk membahas kepentingan petani nelayan di wilayah yang bersangkutan

penguatan organisasi dengan cara pemilihan KTNA secara demokratis dan transparan

jumlah KTNA dari setiap desa sebaiknya tetap

KTNA harus dapat mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban anggota

perlu campur tangan pemerintah dalam proses pemilihan KTNA

wilayah kerjanya mencakup 1 – 2 wilayah kecamatan

terdiri dari beberapa wilayah binaan

wilayah binaan dikenal sebagai wilayah kerja penyuluhan pertanian (WKPP)

tiap WKPP dilayani oleh 2 orang petugas penyuluh lapangan (PPL) yang mencakup satu atau beberapa desa

melakukan kerjasama antara peneliti, penyuluh pertanian, kontak tani, dan pelaku agribisnis

membuat demplot, pengembangan model usahatani, kemitraan agribisnis, dan ketahanan pangan

menyiapkan penyelenggaraan pendidikan, dan pelatihan sumberdaya manusia bagi aparat pertanian teknis fungsional

menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, pasar bagi petani

Guru

Penasehat

Penganalisis

Organisator

kepemimpinan kelompok

kesamaan dalam kehidupan sosial

saling percaya mempercayai antara sesama anggota

kesamaan kondisi sumberdaya manusia dalam berusahatani-nelayan

mengambil dan mengumpulkan data untuk penyusunan program penyuluhan

mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan program penyuluhan

meningkatkan swakarya dan kemandirian petani

pembuatan demplot, kaji widia, dan penulisan ilmiah

mengintegrasikan berbagai pengetahuan khusus menjadi rekomendasi yang praktis

menjadikan perencana program penyuluhan menyadari masalah petani yang dapat dipecahkan oleh spesialisasi mereka

menjadikan generalis sadar akan perkembangan bidang keahlian mereka melalui ceramah, penelitian, dan latihan yang sistematis

menjalin hubungan yang baik dengan kelompok sasaran untuk menjamin bahwa informasi yang dibuat sesuai dengan keperluan audiens

organisasi dan manajemen

sumberdaya alam

sarana dan prasarana pendukung

komitmen pada pembangunan pertanian yang lebih baik

I

II

III

V

pernyataan tertulis dari kelompok tani berkaitan dengan usahatani yang akan dilaksanakan dalam satu tahun

pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi, berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok

rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa

perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani

Tempat Pelayanan Koperasi (TPK)

Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)

kepala desa

dinas pertanian

pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat

pembangunan pedesaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah

pembangunan pedesaan tidak dibatasi oleh temuan informasi, namun data dapat diperoleh dari proses informasi yang visual

pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai objek pembangunan

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah spesifik

meningkatkan kerjasama dalam meninjau kembali permasalahan

mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan

mengantisipasi konflik yang terjadi diantara kelompok masyarakat

disusun satu tahun sekali

melibatkan kelompok tani, dusun, dan lembaga ekonomi

dipandu tim petani pemandu

hanya mencakup sumberdaya manusia