wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

try out 6 (nurul)

Total questions: 59

Worksheet time: 48mins

Name
Class
Date
1.

Proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

a)

Benar

b)

Salah

2.

Karena termasuk dalam kegiatan perencanaan umum, aturan teknis penyusunan anggaran diatur dalam perpres 16 tahun 2018

a)

Benar

b)

Salah

3.

Dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh PPK yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa

a)

Benar

b)

Salah

4.

Kontrak pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola

a)

Benar

b)

Salah

5.

Paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), dapat dilakasanakan pejabat pengadaan

a)

Benar

b)

Salah

6.

Metode satu file digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang sederhana dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh harga

a)

Benar

b)

Salah

7.

Perusahaan asing dapat mengikuti pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 100 miliar

a)

Benar

b)

Salah

8.

Paket pekerjaan sampai dengan nilai 2,5 miliar rupiah adalah milik usaha kecil selama memenuhi kompetensi teknisnya

a)

Benar

b)

Salah

9.

Sanggahan pertama alamat tujuannya bukan kepada pokja pemilihan/pejabat pengadaan tetapi kepada pengguna anggaran

a)

Benar

b)

Salah

10.

Efektif, efisien, transparan, terbuka, adil, bersaing dan akuntabel merupakan prinsip pengadaan barang jasa sesuai PP 16 tahun 2018

a)

Benar

b)

Salah

11.

Menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP dan melaksanakan konsolidasi PBJ merupakan tugas dan wewenang dari PA

a)

Benar

b)

Salah

12.

PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan kepada KPA untuk menetapkanpejabat pengadaan, PjPPHP/PPHP, penyelenggara swakelola dan tim teknis

a)

Benar

b)

Salah

13.

PPK berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi atas delegasi dari KPA

a)

Benar

b)

Salah

14.

Salah satu tugas PPK ialah melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling banyak 200 jt

a)

Benar

b)

Salah

15.

Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa ialah melaksanakan pengadaan berkelanjutan

a)

Benar

b)

Salah

16.

Konsultan manajemen konstruksi boleh merangkapsebagai konsultan perencana untuk paket pekerjaan konstruksi yang sama

a)

Benar

b)

Salah

17.

Perencanaan pengadaan melalui pemilihan penyedia harus menyusun spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK)

a)

Benar

b)

Salah

18.

Metode dua file digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainya yang memerlukan penilain teknis terlebih dahulu

a)

Benar

b)

Salah

19.

Penyusunan spesifikasi teknis berdasarkan merek barang diperbolehkan untuk pengadaan dengan metode tender cepat

a)

Benar

b)

Salah

20.

Tender cepat hanya dapat dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci

a)

Benar

b)

Salah

21.

Kementrian ABC melalui PA telah melakukan penetapan penyelenggaraan swakelola tipe I, kemudian pada pelaksanaan swakelola ini, PA membuat kesepakatan kerjasama dengan kementrian KLM

a)

Benar

b)

Salah

22.

Pada pelaksanaan swakeloal tipe II dilingkungan lembaga ABC, PA/KPA melakukan kesepakatan dengan organisasi masyarakat didaerah setempat dan disetujui oleh pimpinan lembaga

a)

Benar

b)

Salah

23.

Prinsip akuntabel dalam PBJ ialah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan

a)

Benar

b)

Salah

24.

Ekonomi, sosial dan lingkungan hidup merupakan aspek dalam pengadaan berkelanjutan

a)

Benar

b)

Salah

25.

Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200 Juta dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100jt adalah tugas pejabat penerima hasil pekerjaan

a)

Benar

b)

Salah

26.

Pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa menjadi tanggung jawab

a)

A. ULP

b)

B. PPK

c)

C. PA/KPA

d)

D. UKPBJ

27.

Pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan evaluasi kualitas dan biaya, penyampaian penawaran digunakan ?

a)

A. Satu file

b)

B. Dua file

c)

C. Satu tahap

d)

D. Dua tahap

28.

Pekerjaan konstruksi yang spesifikasi teknis atau voluenya dapat dinyatakan secara jelas serta tidak melalui perhitungan penilaian teknis dalam dokumen tender, maka penyampaian dokumennya menggunakan

a)

A. Satu file

b)

B. Dua file

c)

C. Satu Tahap

d)

D. Dua tahap

29.

Kontrak berdasar jumlah harga pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu adalah :

a)

A. Kontrak harga satuan

b)

B. Kontrak lumpsum

c)

C. Kontrak payung

d)

D. Kontrak gabungan

30.

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia barang menggunakan

a)

A. Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya

b)

B. Metode evaluasi berdasarkan harga terendah

c)

C. Metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran

d)

D. Metode evaluasi berdasarkan sistem nilai

31.

Pekerjaan yang menggunakan peralatan yang di desain khusus dan/atau pekerjaan yang sulit didefiniskian secara teknis cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan merupakan pekerjaan

a)

A. Turnkey

b)

B. Industri Kreatif

c)

C. Makro

d)

D. Kompleks

32.

Salah satu kebijakan untuk mndorong instansi pemerintah mengadakan barang-barang yang berkualitas adalah

a)

A. Mendorong penggunaan produk dalam negeri

b)

B. Menggunakan produk barang/jasa berstandar SNI

c)

C. Mendorong pengadaan berkelanjutan

d)

D. Mendorong penggunaan merek terkenal

33.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperluas peran serta usaha kecil ialah

a)

A. Mendorong pengadaan berkelanjutan

b)

B. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

c)

C. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian

d)

D. Mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik

34.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan value for money adalah

a)

A. Diperbolehkan menyebut merek/type

b)

B. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa

c)

C. Meningkatkan jumlah anggaran

d)

D. Simplikasi

35.

Pihak yang bertindak sebagai agen pengadaan adalah ?

a)

A. Instansi lain, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat

b)

B. UKPBJ instansi lain, badan usaha, perorangan

c)

C. Pokja pemilihan, pejabat pengadaan dan PPHP

d)

D. Aparat penegak hukum (APH)

36.

Pelaku PBJ yang berwenang menetapkan pemenang paket pekerjaan konstruksi dengan nilai paket 110 miliar

a)

A. PA

b)

B. Pokja pemilihan

c)

C. Pejabat pengadaan

d)

D. Agen pengadaan

37.

Yang tidak termasuk tim penyelenggara swakelola

a)

A. Tim Perencana

b)

B. Tim Persiapan

c)

C. Tim Pelaksana

d)

D. Tim Pengawasa

38.

Tugas tim persiapan swakelola adalah ?

a)

A. melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran

b)

B. menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya

c)

C. mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola

d)

D. menyusun spesifikasi, hps dan rancangan kontrak

39.

Metode kualifikasi yang tepat untuk seleksi jasa konsultan perorangan

a)

A. Prakualifikasi

b)

B. Pascakualifikasi

c)

C. Pembobotan dengan ambang batas

d)

D. Sistem gugur

40.

Jenis kontrak yang paling tepat untuk pengadaan jasa konsultan pengawas pembangunan gedung kantor yang bersifat unik ialah

a)

A. Waktu Penugasan

b)

B. Turnkey

c)

C. Kontrak Payung

d)

D. Harga Satuan

41.

dalam menyususn HPS, kecuali :

a)

A. Memperhitungkan pajak pertambahan nilai

b)

B. Memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia

c)

C. Digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara dalam pemenuhan prinsip pengadaan

d)

D. Tidak memperhitungkan pajak penghasilan (PPh) penyedia

42.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai

a)

A. Menentukan harga satuan timpang

b)

B. Menentukan nilai jaminan pemeliharaan

c)

C. Menentukan uang muka

d)

D. Alat untuk menilai kewajaran harga

43.

Kriteria keadaan tertentu untuk penunjukan langsung, diantaranya

a)

A. Lanjut sewa gedung/kantor

b)

B. Merupakan kebutuhan operaional K/L/D/I

c)

C. Konfrensi mendadak yang dihadiri oleh presiden/wakil presiden

d)

D. Pekerjaan lanjutan pembangunan gedung

44.

Jaminan pelaksanaan tidak diperlukan untuk pengadaan

a)

A. 5 (lima) buah peralatan operasional kantor dengan nilai Rp. 900 jt

b)

B. Perencanaan gedung sekolah dengan nilai Rp. 200jt

c)

C. Pekerjaan perbaikan saluran dengan nilai Rp. 900jt

d)

D. Pembangunan gedung senilai Rp. 1 miliar

45.

Salah satu penyedia telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah menerima SPPBJ. tiba-tiba penyedia tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh organisasi pengadaan, sanksi bagi penyedia tersebut ialah.?

a)

A. Sanksi pencairan jaminan penawaran dan tanpa sanksi daftar hitam

b)

B. Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun

c)

C. Sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun

d)

D. Sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun

46.

PPK/Pokja pemilihan/Pejabat pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar dibidang pengadaan barang/jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa sampai dengan..

a)

A. 31 Desember 2020

b)

B. 31 Desember 2021

c)

C. 31 Desember 2022

d)

D. 31 Desember 2023

47.

yang termasuk pengadaan berkelanjutan pada aspek sosial adalah

a)

A. biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa

b)

B. pemberdayaan usaha kecil

c)

C. pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan

d)

D. menggunakan SDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48.

manakah yang tidak termasuk jenjang PBJ

a)

Ahli muda

b)

Ahli madya

c)

Ahli pratama

d)

Ahli Pertama

49.

manakah yang termasuk tugas pokok pengelola PBJ

a)

Perencanaan pengadaan

b)

Manajemen pemilihan penyedia

c)

Pemilihan penyedia

d)

Manajemen informasi aset

e)

manajemen kontrak

50.

jabatan fungsional pengelola PBJ merupakan jabatan tingkat?

a)

Struktur

b)

Terampil

c)

Ahli

d)

Pelaksana

e)

Fungsional

51.

Preferensi harga dilakukan untuk produk dalam negeri dengan kandungan TKDN ditambah BMP...

a)

Minimal 40%

b)

Maksimal 40%

c)

Minimal 25%

d)

Maksimal 10%

52.

yang tidak termasuk bentuk pembayaran prestasi pekerjaan adalah....

a)

Termin

b)

Mingguan

c)

Bulanan

d)

Sekaligus setelah pekerjaan selesai

53.

peaparat pengawas intern pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab pemerintah

a)

benar

b)

salah

54.

Permintaan berulang (repeat order) dapat dilakukan dengan syarat penyedia bersangkutan mempunyai kinerja baik berdasarkan penilaian...

a)

PA

b)

KPA

c)

PP

d)

Pokja Pemilihan

e)

PPK

55.

pembuktian kualifikasi pada pascakualifikasi dilakukan terhadap...

a)

Perserta

b)

Calon Pemenang

c)

Pemenang

56.

Fungsional pengelola PBJ dapat bertugas sebagai, kecuali :

a)

Pokja

b)

Pejabat Pengadaan

c)

Staf PPK

d)

Staf PA/KPA

e)

PA

57.

yang termasuk ruang lingkup tugas pengelola PBJ, adalah:

a)

Perencanaan pengadaan

b)

pemilihan penyedia

c)

manajemen kontrak

d)

manajemen informasi aset

e)

betul semua

58.

berikut ini syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi PNS PPBJ pertama kali adalah kecuali

a)

Pendidikan S1/DIV

b)

DP-3 minimal bernilai baik setahun terakhir

c)

Memiliki pengalaman di bidang PBJ pemerintah minimal 1 tahun

d)

Memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama

e)

golongan ruang III/A

59.

kejelasan spesifikasi teknis barang/jasa, merupakan langkah awal upaya meningkatkan .... pengadaan barang/jasa

a)

Transparansi

b)

Keterbukaan dan Keadilan

c)

Efisiensi dan efektifitas

d)

Rasa bersaing

e)

Akuntabilitas