Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UAS UNDANG-UNDANG KESEHATAN TK 1 2020

Total questions: 55

Worksheet time: 55mins

Name
Class
Date
1.

Menurut PP No. 51 tahun 2009, Pekerjaan Kefarmasian diantaranya harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial dan ras yaitu sebagai prinsip dari nilai :

a)

Keadilan

b)

Kemanusiaan

c)

Keseimbangan

d)

Perlindungan dan keselamatan

e)

Nilai ilmiah

2.

Dalam melaksanakan kewenangannya, pekerjaan seorang Tenaga Kefarmasian pada Sarana Pelayanan harus berdasarkan pada :

a)

GMP

b)

GDP

c)

GPP

d)

CPOB

e)

Betul semua

3.

Sejalan dengan perkembangan iptek, kegiatan pelayanan kefarmasian harus melaksanakan pharmaceutical care, yaitu pelayanan yang :

a)

berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi

b)

berorientasi pada pasien

c)

komprehensif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien

d)

melayani peracikan obat

e)

salah semua

4.

Setiap Tenaga Kefarmasian yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempatnya bekerja berupa SIPA dan SIK yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan berwenang di :

a)

Kota/ Kabupaten

b)

Provinsi

c)

Pusat

d)

Organisasi profesi

e)

Salah semua

5.

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh :

a)

Pemda Provinsi

b)

Pemda Kabupaten/ Kota

c)

Menteri Kesehatan

d)

Organisasi Profesi

e)

Betul semua

6.

KONAS sebagai landasan, arah dan pedoman dalam pembangunan obat yang mencakup :

a)

tujuan

b)

landasan kebijakan

c)

strategi dan langkah kebijakan

d)

b dan c benar

e)

semua benar

7.

Salah satu penjabaran Konas adalah Kep. Menkes No. 069/ 2006 yaitu tentang :

a)

Harga obat generik

b)

Pencantuman HET pada label obat

c)

Pencantuman nama generik pada label obat

d)

DOEN

e)

SKN

8.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga adalah bahwa harga obat me-too tidak boleh lebih mahal dari harga obat paten yang bersangkutan. Obat me-too adalah :

a)

obat generik

b)

obat paten

c)

obat kopi

d)

obat bebas

e)

salah semua

9.

Salah satu strategi pemerintah dalam KONAS untuk pemerataan dan keterjangkauan obat adalah dengan pengadaan terpusat, yang diistilahkan dengan :

a)

bulk purchasing

b)

pool procurement

c)

pricing policy

d)

a dan b betul

e)

a, b dan c betul

10.

Obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang harus selalu tersedia pada unit pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya disebut :

a)

Obat penting

b)

Obat Esensial

c)

Obat Paten

d)

Obat Generik

e)

Betul semua

11.

Dalam strategi untuk menjamin penggunaan obat yang rasional diantaranya dengan menerapkan ”Pharmaceutical Care”, yaitu :

a)

Perubahan paradigma pelayanan farmasi dari ’product oriented’ ke ’patient oriented’

b)

Penerapan DOEN dalam upaya pelayanan kesehatan

c)

Pendekatan analisis biaya – efektif dengan biaya - manfaat pada seleksi obat

d)

Peningkatan penelitian di bidang obat untuk menunjang penerapan KONAS

e)

Betul semua

12.

Menurut Kep. Menkes No. 336/ 2006, dalam menetapkan harga jual obat generik di suatu Apotek, Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain dapat menambahkan harga jual dari harga obat generik dalam Skep tersebut setinggi – tingginya :

a)

20 %

b)

25 %

c)

30 %

d)

35 %

e)

40 %

13.

Salah satu strategi untuk penggunaan obat secara rasional adalah penerapan Daftar Obat Esensial Nasional ( DOEN ) dalam setiap upaya pelayanan kesehatan, yaitu dengan mengadakan :

a)

JPKM ( Jaminan Pelayanan Kesehatan masyarakat )

b)

Pedoman Terapi dan Formularium

c)

SJSN ( Sistem Jaminan Sosial Nasional )

d)

Betul semua

e)

Salah semua

14.

Dokumen kebijakan pelaksanaan program di bidang obat sebagai penjabaran subsistem bidang obat dan perbekalan kesehatan dalam SKN adalah :

a)

DOEN

b)

KONAS

c)

Visi Indonesia Sehat 2010

d)

Regulasi obat

e)

Betul semua

15.

Berikut ini adalah invensi yang tidak dapat diberikan paten, kecuali :

a)

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

b)

metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, pembedahan terhadap manusia/ hewan

c)

teori, metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

d)

Proses biologis esensial untuk memproduksi tanaman / hewan.

e)

Semua mahluk hidup termasuk jasad renik.

16.

Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk kurun waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya disebut :

a)

Lisensi

b)

Paten

c)

Ijin produksi

d)

Hak prioritas

e)

SIUP

17.

Beberapa hal yang berkaitan dengan lisensi adalah sebagai berikut :

a)

Diberikan kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi (UU No. 13 / 2016 )

b)

Didaftarkan kepada Kantor Paten dengan biaya yang ditetapkan Menteri

c)

Pelaksanaan Lisensi disertai dengan pembayaran royalti kepada pemegang paten

d)

a dan c benar

e)

Semua benar

18.

Untuk invensi berupa benda, alat atau hasil produksi yang baru, yang tidak memiliki kualitas sebagai invensi tetapi punya nilai kegunaan praktis disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya dapat memperoleh perlindungan hukum berupa :

a)

Paten non Inventif

b)

Paten Inventif

c)

Paten Sederhana

d)

Paten Praktis

e)

Paten Khusus

19.

Subjek paten, yaitu yang berhak memperoleh paten dapat merupakan :

a)

Orang yang memberikan pekerjaan/ perusahaan, kecuali ada perjanjian lain dengan imbalan

b)

Kelompak

c)

Perorangan

d)

Hanya a dan b benar

e)

Semua benar

20.

Berikut ini beberapa ketentuan sangsi pidana menyangkut pelanggaran hak paten (sesuai UU Paten terbaru No. 13 / 2016 ), yaitu :

a)

Melanggar hak paten, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda maximal 1 M

b)

melanggar hak paten sederhana, dipidana penjara maxsimal 3 tahun dan denda maximal 50 juta

c)

Melanggar hak paten sederhana, dipidana penjara maximal 2 tahun dan denda maximal 500 juta

d)

a dan b benar

e)

a dan c benar

21.

Apoteker yang bekerja sementara di suatu apotek selama apoteker pengelola apoteknya tidak berada di tempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus disebut :

a)

Apoteker pendamping

b)

Apoteker pengelola sementara

c)

Apoteker pengganti

d)

Apoteker sementara

e)

Apoteker penyerta

22.

Dalam hal pemberian izin apotek, pernyataan di bawah ini betul, kecuali :

a)

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri untuk pemberian ijin apotek

b)

Ijin apotek diberikan oleh Menteri

c)

Kepala Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten melaporkan pelaksanaan pemberian ijin, pembekuan ijin, pencairan ijin dan pelaksanaan ijin apotek sekali setahun kepada Menteri

d)

Tembusan laporan pemberian ijin apotek disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

e)

Permohonan ijin apotek diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

23.

Yang berhak mencabut surat ijin apotek adalah :

a)

Kepala Balai POM

b)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

c)

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

d)

Menteri Kesehatan

e)

Kepala Badan POM

24.

Pencabutan ijin apotek dilakukan setelah dikeluarkan :

a)

Peringatan secara tertulis kepada APA sebanyak 2 (dua) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 3 (tiga) bulan

b)

Pembekuan ijin apotek untuk jangka waktu selama – lamanya 6 (enam) bulan

c)

Peringatan secara tertulis kepada APA sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 2 (dua) bulan

d)

a dan b benar

e)

b dan c benar

25.

Salah satu persyaratan apotek adalah adanya kelengkapan bangunan berupa papan nama apotek dengan ketentuan :

a)

Ukuran minimal panjang 100 cm, lebar 80 cm

b)

Tulisan hitam di atas dasar putih, dengan tinggi dan lebar huruf 5 cm

c)

Ukuran minimal panjang 60 cm dan lebar 40 cm

d)

a dan b benar

e)

b dan c benar

26.

Pedoman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi, distribusi atau penyaluran dan pelayanan kefarmasian disebut dengan :

a)

Standar prosedur operasional

b)

Kode etik kefarmasian

c)

Standar kefarmasian

d)

Standar profesi

e)

Semua betul

27.

Diantara unit dan elemen kompetensi bidang farmasi komunitas yang hanya boleh dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (asisten apoteker senior/ ahli madya farmasi) adalah :

a)

melakukan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai protap

b)

menyerahkan obat kepada pasien sesuai protap

c)

melayani pengobatan mandiri/swa medikasi sesuai protap (komunikasi, laporan dan dokumentasi)

d)

memberikan pelayanan obat bebas, bebas terbatas dan perbekalan kesehatan

e)

Salah semua

28.

Standar kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (asisten apoteker), yang mengacu standar kompetensi nasional bidang farmasi meliputi unit dan elemen kompetensi dalam bidang :

a)

Farmasi komunitas

b)

Farmasi Rumah sakit

c)

Farmasi Industri

d)

Bidang Pengawasan dan Penelitian

e)

Betul semua

29.

Wewenang pengelolaan seorang Tenaga Teknis Kefarmsian (asisten apoteker) adalah pada :

a)

Pengelolaan obat bebas

b)

Pengelola obat bebas terbatas

c)

Pengelola obat keras, psikotropik dan narkotik dibawah supervisi apoteker

d)

a dan b benar

e)

Semua benar

30.

Pelayanan kefarmasian di toko obat, apotek, PBF dan Instalasi Farmasi Dinas provinsi/ kabupaten/ kota termasuk dalam bidang :

a)

Farmasi komunitas

b)

Farmasi Rumah Sakit

c)

Farmasi Industri

d)

Bidang Pengawasan

e)

Bidang Penelitian

31.

Seorang Tenaga Teknis Kefarmasaian dalam melaksanakan pekerjaan profesinya harus mengacu pada :

a)

Standar profesi

b)

Standar operasional prosedur

c)

Kode etik profesi

d)

a dan c benar

e)

Semua benar

32.

Diantara program bidang pendidikan PAFI untuk meningkatkan kualitas/ kompetensi profesi Tenaga Teknis Kefarmasian (asisten apoteker) adalah :

a)

Mengharuskan lulusan SMF/ SMK Farmasi mengikuti pendidikan berkelanjutan pada program D3 Farmasi sampai dengan S1 untuk meningkatkan kariernya

b)

Perpanjangan SIAA/ SIKAA yang membutuhkan rekomendasi organisasi profesi, mensyaratkan suatu kriteria yang dijadikan pedoman pemberian rekomendasi untuk perpanjangan izinnya

c)

Sosialisasi SKKNI ( Standar Kompetasi Kerja Nasional Indonesia ) agar masuk kurikulum pendidikan AA

d)

a dan c benar

e)

Semua benar

33.

Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan organisasi profesi PAFI, yaitu :

a)

ugas pokoknya adalah untuk meningkatkan pelayanan farmasi dan mengembangkan farmasi di Indonesia

b)

didirikan pada tanggal 13 Februari 1946 di Yogyakarta

c)

yang dapat diterima menjadi anggota PAFI adalah semua warga negara Indonesia yang bakti karyanya di bidang farmasi

d)

hanya a dan b yang betul

e)

a, b dan c betul semua

34.

Sebagai landasan moral profesi yang harus diamalkan dan dilaksanakan seluruh Tenaga Teknis Kefarmasian adalah :

a)

Kode etik

b)

Standar operasional prosedur kefarmasian

c)

Standar kefarmasian

d)

a dan c betul

e)

a, b dan c betul

35.

Setiap Tenaga Kefarmasian yang melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempatnya bekerja, berupa :

a)

SIPA bagi apoteker yang bekerja di puskesmas

b)

SIK bagi apoteker yang bekerja di industri farmasi

c)

SIK bagi tenaga teknis kefarmasian pada fasilitas kefarmasian

d)

a dan c betul

e)

a, b dan c betul

36.

Seorang Tenaga Kefarmasian sebelum bekerja di suatu tempat sarana kesehatan perlu mendapatkan izin bekerja sesuai tempatnya bekerjanya. Untuk mendapatkan surat izin bekerja di suatu sarana kesehatan seorang Tenaga Kefarmasian harus memiliki :

a)

STRA, STR khusus atau STRTTK yang berlaku

b)

Tempat untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang berizin

c)

Rekomendasi dari Organisasi Profesi setempat

d)

a dan c betul

e)

a, b, dan c betul

37.

Dalam suatu kegiatan ekonomi dilakukan proses mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Kegiatan ekonomi tersebut dinamakan :

a)

Produksi

b)

Industri

c)

Fabrikasi

d)

Modifikasi

e)

Semua salah

38.

Apabila anda akan mendirikan sebuah industri farmasi dipersyaratkan untuk memiliki Ijin Usaha Industri. Izin usaha tersebut, terdiri dari :

a)

Ijin tetap

b)

Ijin produksi

c)

Ijin perluasan

d)

a dan b benar

e)

a dan c benar

39.

Ada beberapa ijin usaha Industri Farmasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Berikut adalah izin usaha yang dikeluarkan Dinkes Provinsi :

a)

I O T dan Industri Obat

b)

U K O T

c)

PBF Cabang

d)

b dan c benar

e)

Semua benar

40.

Untuk mendirikan suatu Industi farmasi diperlukan izin usaha industri. Untuk memperoleh ijin usaha industri tersebut, selain mengajukan formulir permohonan lengkap, suatu perusahan industri farmasi wajib melaksanakan :

a)

Upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan lingkungan

b)

Keamanan dan keselamatan kerja ( K3 )

c)

Upaya hubungan kerja sama antara pengusaha nasional untuk keterkaitan yang menguntungkan

d)

a dan b benar

e)

semua benar

41.

Ada banyak hal yang harus diurus berkaitan dengan perizinan IOT dan UKOT. Diantaranya adalah berupa Izin Prinsip dan Izin Usaha. Sebelum izin usaha tersbut diberikan ada beberapa persyaratan diantaranya adalah :

a)

Lokasi bebas pencemaran dan tidak mencemari lingkungan

b)

Penanggung jawab teknis IOT adalah apoteker

c)

Penanggung jawab teknis UKOT boleh bukan apoteker, jika hanya memproduksi rajangan, pilis, tapel dan parem

d)

Penanggung jawab teknis UKOT adalah apoteker

e)

Betul semua

42.

Dalam usaha industri farmasi perlu memperhatikan aturan yang tekait dengan Hak Paten yang berlaku secara internasional yang salah satunya diatur dalam perjanjian organisasi perdagangan dunia (WTO). Diantara isi perjanjian WTO yang telah diratifikasi Indonesia adalah adanya perjanjian ’TRIPS’ yang membawa implikasi :

a)

epanjangan waktu perlindungan hak paten yang memperpanjang hak monopoli Industri inovator transnasional

b)

Dampak negatif keterjangkauan obat oleh masyarakat

c)

Meningkatkan daya saing Indonesia di dalam perdagangan internasional

d)

a dan b betul

e)

a, b dan c betul

43.

Dalam sebuah apotek banyak hal yang harus dikelola, diantaranya adalah resep yang harus dijaga kerahasiaannya. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan resep di Apotek diantaranya adalah :

a)

Resep atau salinan resep boleh diperlihatkan kepada dokter yang merawat pasien dan pasien yang bersangkutan

b)

Salinan resep harus ditandatangani oleh apoteker

c)

Resep atau salinan resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotek dengan baik selama 3 ( tiga ) tahun

d)

b dan c betul.

e)

a, b dan c betul

44.

Untuk menyelenggarakan usaha pelayanannya sebuah apotek memerlukan ijin berupa Surat ijin Apotek ( SIA ). SIA adalah surat ijin untuk menyelenggarakan Apotek yang diberikan oleh Menteri kepada :

a)

Pemilik sarana Apotek ( PSA )

b)

Apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana Apotek ( PSA )

c)

Apoteker pengelola Apotek ( APA )

d)

a dan c betul

e)

a, b dan c betul

45.

Dalam kegiatan operasional apotek ada kalanya terjadi pergantian apoteker pengelola apotek ( APA ). Pada setiap pengalihan tanggung jawab pengelolaan kefarmasian yang disebabkan penggantian APA kepada APA pengganti, wajib dilakukan serah terima beberapa hal berikut diantaranya :

a)

Narkotika

b)

Resep

c)

Kunci – kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika

d)

a dan b betul

e)

a, b dan c betul

46.

Sebuah apotek karena suatu hal dapat dicabut SIA nya. Apabila SIA dicabut, Apoteker Pengelola Apotek wajib mengamankan perbekalan farmasi. Pengamanan itu dapat dilakukan dengan cara :

a)

Inventarisasi terhadap seluruh persediaan narkotika, psikotropika, OKT dan obat lainnya serta seluruh resep yang ada di apotek

b)

APA melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota tentang penghentian kegiatan dan laporan inventarisasi

c)

Narkotika, psikotropika harus dikembalikan pada distributornya atau diserahkan kepada Balai POM

d)

a dan b betul

e)

a, b dan c betul

47.

Untuk berlangsungnya operasional sebuah apotek diperlukan beberapa kelengkapan administrasi. Diantara kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan apotek adalah sebagai berikut :

a)

Blanko kartu stok obat dan pesanan obat

b)

Buku pencatatan, pesanan dan form laporan Narkotika

c)

Blanko Resep

d)

a dan b betul

e)

a, b dan c betul

48.

Untuk mendirikan sebuah usaha/industri farmasi diperlukan Ijin usaha/ Industri farmasi. Diantara ijin usaha/ industri farmasi yang dikeluarkan oleh Menkes melalui koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi adalah untuk :

a)

IOT

b)

Industri Obat

c)

UKOT

d)

a dan b betul

e)

a, b dan c betul

49.

Sebuah industri kosmetik dapat beroperasional apabila sudah dipenuhi ijin usahanya. Tata cara perijinan suatu Industri kosmetik diantaranya :

a)

Mengajukan ijin usaha tertulis kepada Menkes melalui Dinas Kesehatan Provinsi

b)

Berkas pengajuan dikumpulkan di Dinas Kesehatan Provinsi untuk diajukan kepada Menteri Kesehatan

c)

Pemeriksaan oleh Balai POM setempat

d)

a dan b betul.

e)

a, b dan c betul.

50.

Ketentuan sangsi pidana menyangkut pelanggaran UU Perindustrian dengan memproduksi tidak sesuai spesifikasi/ standar diantaranya adalah :

a)

Pidana penjara maximal 3 tahun dan denda maximal 1 milyar ditambah pancabutan ijin usaha Industri ( Karena Kelalaian )

b)

Pidana penjara maximal 5 tahun atau denda maximal 3 milyar ditambah hukuman tambahan pencabutan ijin usaha Industri ( karena sengaja )

c)

Pidana penjara maximal 10 tahun dan atau denda maximal Rp. 100 juta ( karena sengaja )

d)

a dan b betul

e)

a dan c betul.

51.

Seorang tenaga teknis kefarmasian untuk melaksanakan praktek profesinya perlu memiliki STRTTK. Berikut ini adalah beberapa hal yang menyangkut STRTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian, yaitu :

a)

Dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan

b)

Berlaku selama 5 tahun

c)

Diberikan oleh pejabat kesehatan provinsi

d)

a dan b betul

e)

a, b dan c betul

52.

Mengacu pada soal nomor 51 diatas, ada beberapa beberapa persyaratan untuk memperoleh STRTTK. Untuk memperoleh STRTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian syaratnya adalah :

a)

ijazah sesuai dengan pendidikannya

b)

surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian

c)

rekomendasi kemampuan dari apoteker yang memiliki STRA di tempat bekerja.

d)

a dan b betul

e)

a, b dan c betul

53.

Seluruh tenaga kesehatan perlu memperhatikan kebijakan pemerintah dalam hal obat yang tercakup dalam Kebijakan Obat Nasional (Konas). Salah satu program Konas adalah untuk menjamin keterjangkauan obat terutama di sektor publik. Untuk hal tersebut pemerintah menetapkan :

a)

Harga obat esensial generik untuk pelayanan Kesehatan dasar

b)

Obat esensial generik program untuk pemberantasan penyakit menular ( P2M )

c)

Penyediaan dana subsidi obat melalui program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak ( PKPS BBM )

d)

a dan b betul

e)

a, b dan c betul

54.

Dunia farmasi sangat terkait dengan adanya aturan tentang Hak Paten ( UU No. 13 / 2016 ), karena berkaitan dengan penemuan/invensi obat baru yang perlu biaya cukup besar sehingga perlu perlindungan terhadap penemu/ inventornya. Berikut ini adalah invensi yang tidak dapat diberikan paten :

a)

varietas baru tanaman atau hewan atau proses apapun untuk pembiakan tanaman atau hewan beserta hasilnya

b)

Telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau peragaan penggunaannya atau cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut

c)

Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan metode tersebut

d)

a dan b benar

e)

a, b dan c benar

55.

Terkait dengan soal nomor 54 diatas, ada beberapa hal yang berkaitan dengan penerapan Undang – Undang Paten diantanya adalah :

a)

Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun, sejak penerimaan permintaan paten dan tidak bisa diperpanjang.

b)

Paten dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian karena waris, hibah dan wasiat

c)

Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak diberikannya Surat Paten Sederhana, dan tidak dapat diperpanjang

d)

a dan b benar

e)

a, b dan c benar