NEW
Font size
WorksheetsLATIHAN SOAL PPKn KELAS 8 (BAB 2 DAN BAB 3)
Total questions: 53
Worksheet time: 13hrs 15mins
Perumusan piagam jakarta atau jakarta charter dilaksanakan pada tanggal .....
21 Juni 1945
22 Juni 1945
21 April 1945
22 April 1945
Yang merupakan alasan perubahan piagam jakarta/jakarta charter adalah .....
bangsa timur tidak setuju isi sila pertama karena tidak mencerminkan agama yang dianut
permohonan dari Ir soekarno
kh agus salim tidak sependapa dengan isi piagam jakarta
drs moh hatta merubah dengan keyakinan sendiri
Yang bukan merupakan tujuan nasional bangsa indonesia adalah .....
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
menumbuhkan sikap vandalisme
Kedudukan pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945 memuat kaidah-kaidah yang fundamental yang berisikan...
Hukum tertinggi
Dasar penyelenggaraan negara
Aturan-aturan
Kesepakatan yang telah diahkan
Tujuan dari negara Indonesia dalam pembukaan UUD terdapat dalam alinea ke...
Ke-1
Ke-2
Ke-3
K3-4
Kedudukan UUD 1945 dalam system hukum Indonesia adalah sebagai...
Hukum utama
Hukum dasar tertulis
Hukum nasional dan hukum kolonial
Hukum Negara
UUD tahun 1945 merupakan sebuah aturan hukum dasar yang tertulis yang dapat menyesuaikan dan mengikuti sesuai dengan perkembangan jaman. Itu merupakan UUD yang bersifat…
Universal
Fleksibel
Singkat
Tertulis
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Tidak melaksanakan hasil keputusan musyawarah karena tidak ikut bermusyawarah
2. Menghargai pendapat orang lain dalam diskusi
3. Wali kelas mengajak semua siswa untuk mendiskusikan tentang kebersihan kelas
4. Saling menghormati antarteman
5. Bekerja sama dalam kegiatan pramuka
6. Ketua kelas meminta saran kepada anggota kelas lain terhadap permasalahan kelasnya
Dari pernyataan tersebut, budaya demokrasi di sekolah ditunjukan oleh nomor…
1,2,3,4
2,3,4,5
3,4,5,6
1,2,4,5
Pasal 28 UUD 1945 bersumber pada nilai Pancasila yaitu
Sila ke dua
Sila ke tiga
Sila ke empat
Sila ke lima
Alinea pertama menghargai hak asasi manusia (HAM) yang berbunyi
Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena menyengsarakan rakyat Indonesia
Penjajahan sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan
Kemerdekaan adalah hak bangsa Indonesia
Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
makna alinea pertama pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah...
pernyataan penjajahan tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan
pernyataan bahwa kemerdekaan adalah cita-cita bangsa
pernyataan bahwa kemerdekaan adalah rahmat tuhan yang maha esa
pernyataan tentang tujuan negara indonesia
Praktik penjajahan mengancam kodrati untuk merdeka. Oleh karena itu, penjajahan tidak sesuai dengan….
Ideologi negara
keinginan rakyat
perkembangan zaman
perikemanusiaan dan perikeadilan
UUD NRI tahun 1945 saat ini telah mengalami amandemen sebanyak....
dua kali
tiga kali
empat kali
lima kali
pembukaan UUD NRI tahun 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada pasal-pasal, karena pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan pokok kaidah yang....
fundamental
relevan
fleksibel
penomenal
Hukum dasar yang tidak tertulis yang tetap dihormati, berlaku dan dipatuhi disebut ....
Konstitusi
Konvensi
UUD
Constitution
Pembukaan UUD 1945 terdiri dari .... alinea.
1
2
3
4
Bagian dari UUD 1945 yang disepakati tidak akan dirubah/diamandemen adalah ....
batang tubuh
pasal-pasal
Penjelasan
Pembukaan
Pembukaan UUD NRI 1945 adalah merupakan uraian terperinci dari....
Proklamasi Kemerdekaan
Tujuan Kemerdekaan
Amanat Kemerdekaan
Sumpah Pemuda
Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .
Perpu
Perpres
Perda
UU
Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan . . . .
Gubernur
MPR
KPK
Presiden
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan . . . .
Damai dan aman
Menjelang perang
Menjelang Akhir Tahun
Darurat
Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...
DPR
MPR
Presiden
Panitia Ad Hoc
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Pengganti Undang-undang
Undang-undang
Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Federatif
Ketaatan terhadap peraturan dapat ditunjukkan dengan cara berikut, kecuali...
Mengenakan helm bila perlu
Mematuhi peraturan lalu lintas
Tidak membuang sampah di sembarang tempat
Parkir di tempat yang telah di sediakan
Lembaga negara yang mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah...
BPUPKI
PPKI
KNPI
MPR
Dalam keadaan yang memaksa, presiden berhak mengeluarkan...
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Peraturan Daerah
Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan...
Undang-undang
Peraturan Daerah Provinsi
Keputusan Presiden
Peraturan Daerah kabupaten/kota
Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...
sumber dari perundang-undangan
kaidah negara yang fundamental
norma dasar dan pertama
sumber hukum tertinggi
Kepala Pemerintahan di Kota adalah...
Gubernur
Bupati
Walikota
DPRD
Kepala Pemerintahan di daerah Kabupaten adalah
Gubernur
Bupati
Walikota
DPRD
Berikut ini yang menjadi dasar konstitusional bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah ....
Pembukaan UUD 1945
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....
DPR dan DPD
DPR dan MPR
Presiden dan DPR
MA dan MK
Tata Urutan Perundang-Undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 di bawah Tap MPR satu tingkat adalah ....
UUD 1945
PerPres
UU/Perpu
PP
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal ini juga tertuang pada Pembukaan UUD 1945, yaitu pada ……
alenia pertama
alenia kedua
alenia ketiga
alenia keempat
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dasar negara, yaitu Pancasila, terdapat pada alenia …..
pertama
kedua
ketiga
keempat
Keinginan Bangsa Indonesia untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia ….
pertama
kedua
ketiga
keempat
Undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu ..
UU No.11 Tahun 2011
UU No.11 Tahun 2012
UU No.12 tahun 2011
UU No.12 tahun 2012
Tahun berapakah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami amandemen yang ketiga kalinya...
1999
2000
2001
2002
Benar atau Salah ?
Dalam pembentukan Undang-undang (UU), Rancangan/rumusan UU harus dibahas dan mendapat persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden.
Benar
Salah
Benar atau Salah ?
Jenis peraturan perundang undangan yang kedudukannya lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah (PP) adalah PERPPU.
Benar
Salah
Berikut ini adalah lembaga yang berhak mengajukan rancangan Undang-undang, kecuali...
MPR
DPR
DPD
Presiden
Salah satu Kesepakatan dasar yang harus dilaksanakan dalam melakukan Amandemen UUD 1945 adalah ...
Mendapat Persetujuan seluruh rakyat Indonesia
Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
Dapat bermanfaat untuk seluruh warga negara
Dirumuskan dengan jelas
Siapakah / lembaga apakah yang berhak mengeluarkan PERPPU ?
DPR
Presiden
DPD
MPR
