TUP Tunai dipergunakan untuk pembayaran belanja yang sumber dananya dari, kecuali …

TUP Tunai dapat dipergunakan untuk kegiatan/pekerjaan dalam rangka penanganan COVID-19.

Bagi Satuan Kerja yang tidak memiliki Uang Persediaan (UP), TUP Tunai dapat diberikan tanpa mengajukan permintaan UP Tunai Terlebih dahulu.

TUP Tunai dapat dipergunakan untuk Belanja Pegawai dan Penghasilan PPNPN

Pengajuan TUP Tunai untuk penanganan pandemi COVID-19 nilai pembayarannya yaitu …

TUP Tunai dapat diberikan setelah TUP Tunai yang diberikan sebelum diterbitkannya surat dan nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-447/PB/2020 dan ND-370/PB/2020 belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau sisa TUP Tunai yang tidak digunakan telah disetor ke Kas Negara.

Pengajuan TUP Tunai dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) diajukan secara terpisah dengan pengajuan TUP Tunai dengan sumber dana PNBP.

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Berikut merupakan indikator IKPA, kecuali …

Satuan kerja paling lambat mengajukan LPJ Bendahara pengeluaran tanggal …

Syarat revolving UP (GUP) yaitu ketika minimal sebanyak … dari dana UP telah digunakan.

ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 15 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Mulai tahun 2020, setelah adanya tambahan dan reformulasi indikator, indikator IKPA menjadi sebanyak … indikator.

Penilaian kinerja atas pagu minus dihitung berdasarkan persentase besarnya minus belanja dibagi dengan pagu anggaran.