wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Try Out - Kearsipan (UU No 43 Tahun 2009) 1.0

Total questions: 100

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Bab 1. UU No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan berisi . . .

a)

Ketentuan Umum

b)

Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup

c)

Penyelenggaraan Kearsipan

d)

Pengelolaan Arsip Statis

2.

Hal-hal yang berkenaan dengan arsip disebut . . .

a)

Kearsipan

b)

Arsip

c)

Dokumen

d)

File

e)

Filling System

3.

Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disebut . . .

a)

Kearsipan

b)

Arsip

c)

Dokumen

d)

File

e)

Filling Sistem

4.

Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan aelama jangka waktu tertentu adalah . . .

a)

Arsip Dinamis

b)

Arsip Vital

c)

Arsip Aktif

d)

Arsip Inaktif

e)

Arsip Statis

5.

Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasi pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang disebut . . .

a)

Arsip Dinamis

b)

Arsip Vital

c)

Arsip Inaktif

d)

Arsip Aktif

e)

Arsip Statis

6.

Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus disebut . . .

a)

Arsip Dinamis

b)

Arsip Vital

c)

Arsip Inaktif

d)

Arsip Aktif

e)

Arsip Statis

7.

Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun disebut . . .

a)

Arsip Dinamis

b)

Arsip Vital

c)

Arsip Inaktif

d)

Arsip Aktif

e)

Arsip Statis

8.

Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI atau Lembaga Kearsipan disebut . . .

a)

Arsip Dinamis

b)

Arsip Vital

c)

Arsip Inaktif

d)

Arsip Aktif

e)

Arsip Statis

9.

Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya disebut . . .

a)

Arsip Aktif

b)

Arsip Inaktif

c)

Arsip Statis

d)

Arsip Terjaga

e)

Arsip Umum

10.

Arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga disebut . . .

a)

Arsip Aktif

b)

Arsip Inaktif

c)

Arsip Statis

d)

Arsip Terjaga

e)

Arsip Umum

11.

Seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh dari pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan kearsipan disebut . . .

a)

Arsiparis

b)

Akses Arsip

c)

Lembaga kearsipan

d)

Lembaga Negara

e)

ANRI

12.

Ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu yang mempermudah penemuan dan pemenfaatan arsip disebut . . .

a)

Arsiparis

b)

Akses Arsip

c)

Lembaga Kearsipan

d)

Lembaga Negara

e)

ANRI

13.

Lembaga yang miliki fungsi, tugas, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan adalah . . .

a)

Arsiparis

b)

Akses Arsip

c)

Lembaga Kearsipan

d)

Lembaga Negara

e)

ANRI

14.

Lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah . . .

a)

Arsiparis

b)

Akses Arsip

c)

Lembaga Kearsipan

d)

Lembaga Negara

e)

ANRI

15.

Lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota adalah . . .

a)

Arsiparis

b)

Akses Arsip

c)

Lembaga Kearsipan

d)

Lembaga Negara

e)

ANRI

16.

Lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dibidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan di Ibukota provinsi adalah . . .

a)

Arsip daerah provinsi

b)

Arsip daerah kebupaten/kota

c)

Arsip perguruan tinggi

d)

Unit Kearsipan

e)

Unit Pengolah

17.

Lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di Ibukota kebupaten/kota adalah . . .

a)

Arsip daerah provinsi

b)

Arsip daerah kebupaten/kota

c)

Arsip perguruan tinggi

d)

Unit Kearsipan

e)

Unit Pengolah

18.

Lembaga kearsipan berbentuk satuan satuan organisasi perguruan tinggi, baik negeri atau swasta yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan dilingkungan perguruan tinggi adalah . . .

a)

Arsip daerah provinsi

b)

Arsip daerah kabupaten/kota

c)

Arsip perguruan tinggi

d)

Unit kearsipan

e)

Unit Pengolah

19.

Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut . . .

a)

Perusahaan

b)

Penciptaan Arsip

c)

Unit Pengolah

d)

Unit Kearsipan

e)

Penyelenggaraan Kearsipan

20.

Pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis adalah . . .

a)

Perusahaan

b)

Pencipta Arsip

c)

Unit Pengolah

d)

Unit Kearsipan

e)

Penyelenggaraan Kearsipan

21.

Satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya adalah . . .

a)

Perusahaan

b)

Pencipta Arsip

c)

Unit pengolah

d)

Unit Kearsipan

e)

Penyelenggara Kearsipan

22.

Satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan adalah . . .

a)

Perusahaan

b)

Pencipta Arsip

c)

Unit Pengolah

d)

Unit Kearsipan

e)

Penyelenggaraan Kearsipan

23.

Daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip adalah . . .

a)

Jadwal Retensi Arsip

b)

Penyusutan Arsip

c)

Penyelenggaraan Kearsipan

d)

Pengelolaan Arsip Dinamis

e)

Pengelolaan Arsip Statis

24.

Kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan disebut . . .

a)

Jadwal Retensi Arsip

b)

Penyusutan Arsip

c)

Penyelenggaraan kearsipan

d)

Pengelolaan Arsip Dinamis

e)

Pengelolaan Arsip Statis

25.

Seluruh kegiatan suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya disebut . . .

a)

Jadwal Retensi Arsip

b)

Penyusutan Arsip

c)

Penyelenggaraan Kearsipan

d)

Pengelolaan Arsip Dinamis

e)

Pengelolaan Arsip Statis

26.

Proses pengendalian arsip dinamis secara efesien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip disebut . . .

a)

Jadwal Retensi Arsip

b)

Penyusutan Arsip

c)

Penyelenggaraan Kearsipan

d)

Pengelolaan Arsip Dinamis

e)

Pengelolaan Arsip Statis

27.

Proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi akuisisi, pengelolaan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional disebut . . .

a)

Jadwal Retensi Arsip

b)

Penyusutan Arsip

c)

Penyelenggaraan Kearsipan

d)

Pengelolaan Arsip Dinamis

e)

Pengelolaan Arsip Statis

28.

Proses penambahan khasanah statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan disebut . . .

a)

Akuisisi Arsip Statis

b)

Sistem Kearsipan Nasional

c)

Sistem Informasi Kearsipan Nasional

d)

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

e)

Daftar Pencarian Arsip

29.

Suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional disebut . . .

a)

Akuisisi Arsip Statis

b)

Sistem Kearsipan Nasional

c)

Sistem Informasi Kearsipan Nasional

d)

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

e)

Daftar Pencarian Arsip

30.

Sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional disebut . . .

a)

Akuisisi Arsip Statis

b)

Sistem Kearsipan Nasional

c)

Sistem Informasi Kearsipan Nasional

d)

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

e)

Daftar Pencarian Arsip

31.

Sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI disebut . . .

a)

Akuisisi Arsip Statis

b)

Sistem Kearsipan Nasional

c)

Sistem Informasi Kearsipan Nasional

d)

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

e)

Daftar Pencarian Arsip

32.

Daftar yang berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga serta diumumkan kepada publik disebut . . .

a)

Akuisisi Arsip Statis

b)

Sistem Kearsipan Nasional

c)

Sistem Informasi Kearsipan Nasional

d)

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

e)

Daftar Pencarian Arsip

33.

Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan pokok kearsipan adalah . . .

a)

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

b)

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

c)

UU No. 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan

d)

Semua Benar

e)

Semua Salah

34.

Karena memilki nilai guna kesejarahan, arsip yang telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh . . .

a)

Pemerintah

b)

ANRI

c)

Organisasi Kemasyarakatan

d)

Perusahaan

e)

Semua Salah

35.

Berikut adalah cara dalam penyusutan arsip atau kegiatan pengurangan jumlah arsip kecuali . . .

a)

Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan

b)

Pemusnahan arsip yang tidak meiliki nilai guna

c)

Pemusnahan arsip yang memiliki nilai guna

d)

Penyerahan arsip statis ke pada lembaga kearsipan

e)

Semua benar

36.

Daftar sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip adalah . . .

a)

Jadwal Retensi Arsip

b)

Klasifikasi Arsip

c)

Indeks

d)

Filling Cabinet

e)

Daftar Pencarian Arsip

37.

Proses pengendalian arsip / pengelolaan arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi . . .

a)

Penciptaan

b)

Penggunaan dan pemeliharaan

c)

Penyusutan

d)

Semua Benar

e)

Semua Salah

38.

Proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi, kecuali . . .

a)

Akuisisi

b)

Penciptaan dan penyusutan

c)

Pengolahan dan preservasi

d)

Pemenfaan dan pendayagunaan

e)

Pelayanan publik

39.

Sistem jaringan Informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional dikelola oleh . . .

a)

ANRI

b)

Perusahaan

c)

Kominfo

d)

Unit Pengolah

e)

Unit Kearsipan

40.

Arsip Nasional Republik Indonesia adalah lembaga kearsipan berbentuk . . .

a)

Lembaga pemerintah non kementerian

b)

Lembaga pemerintah

c)

Kementerian

d)

Lembaga swasta

e)

Organisasi

41.

Arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan organisasi . . .

a)

Perguruan tinggi negeri

b)

Perguruan tinggi swasta

c)

Perguruan tinggi negeri dan swasta

d)

Perguruan tinggi terakreditasi A

e)

Semua salah

42.

Lembaga Kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah meliputi . . .

a)

Arsip Daerah Provinsi

b)

Arsip Daerah Kebupaten

c)

Arsip Daerah Kota

d)

Semua Benar

e)

Semua Salah

43.

Berikut ini adalah satuan kerja pencipta arsip adalah . . .

a)

Unit Pengoleh dan Unit Kearsipan

b)

Unit Pengolah

c)

Unit kearsipan

d)

ANRI

e)

Smua Benar

44.

Arsip dibuat dan diterima oleh . . . diantaranya

a)

Lembaga negara saja

b)

Lembaga pemerintahan saja

c)

Lembaga negara dan pemerintahan daerah saja

d)

Lembaga negara, pemerintahan daerah dan perusahaan

e)

Semua salah

45.

ANRI adalah lembaga kearsipan yang berkedudukan di . . .

a)

Ibukota negara

b)

Ibukota provinsi

c)

Ibukota kabupaten/kota

d)

Luar negeri

e)

Semua benar

46.

Arsiparis memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melaui . . .

a)

A. Pendidikan Formal

b)

B. Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan

c)

C. Tanpa pendidikan dan pelatihan

d)

D. Jawaban A, B, dan C benar

e)

E. Jawaban A dan B benar

47.

Adanya akses arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk . . .

a)

Penemuan dan pemanfaatan arsip

b)

Pembinaan kearsipan

c)

Lembaga kearsipan

d)

Perusahaan

e)

ANRI

48.

Unit pengolah mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di . . .

a)

Pusat

b)

Lingkungannnya

c)

Nasional

d)

Unit kearsipan

e)

Setiap lembaga

49.

Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam . . .

a)

Penyelenggaraan kearsipan

b)

Penciptaan arsip

c)

Pengolahan arsip

d)

Penyusutan arsip

e)

Pemusnahan arsip

50.

Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseoranagan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan definisi arsip menurut . . .

a)

Asal kata (etimologi)

b)

UU Nomor 43 Tahun 1999

c)

UU Nomor 43 Tahun 2009

d)

UU Nomor 30 Tahun 2014

51.

Bab 2 UU No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan membahas . . .

a)

Ketentuan Umum

b)

Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup

c)

Penyelenggaraan Kearsipan

d)

Pengelolaan Arsip Dinamis

e)

Pengelolaan Arsip Statis

52.

UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dibuat untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan, merupakan . . .

a)

Tujuan

b)

Maksud

c)

Asas

d)

Ruang Lingkup

e)

Semua Benar

53.

Yang dimaksud dengan "memberikan kepastian hukum" adalah bahwa UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan ini memberikan landasan hukum bagi . . .

a)

Beberapa aktivitas penyelenggaraan kearsipan

b)

Beberapa aktivitas penyelenggaraan negara

c)

Semua aktivitas penyelenggaraan kearsipan

d)

Semua aktivitas penyelenggaraan negara

e)

Semua aktivitas penyelenggaraan perusahaan

54.

Selain memberikan landasan hukum bagi aktivitas penyelenggaraan kearsipan, UU No 43 Tahun 2009 memberikan kepastian serta rasa aman bagi para . . .

a)

Penyelenggara kearsipan

b)

Penyelenggaraan kearsipan

c)

Penyelenggaraan negara

d)

Penyelenggara negara

e)

Penyelenggaraan aktivitas

55.

Ada berapa bagian dalam Bab 2 UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan . . .

a)

Satu

b)

Dua

c)

Tiga

d)

Empat

e)

Lima

56.

Bagian Kesatu Bab 2 UU no 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan membahas mengenai . . .

a)

Maksud

b)

Tujuan

c)

Maksud & Tujuan

d)

Asas

e)

Ruang Lingkup

57.

Bagian Kedua Bab 2 UU no 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan membahas mengenai . . .

a)

Maksud

b)

Tujuan

c)

Maksud & Tujuan

d)

Asas

e)

Ruang Lingkup

58.

Bagian Ketiga Bab 2 UU no 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan membahas mengenai . . .

a)

Maksud

b)

Tujuan

c)

Maksud &Tujuan

d)

Asas

e)

Ruang Lingkup

59.

Tujuan dari UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan adalah . . .

a)

Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah

b)

Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu

c)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik da;am pengelolaan dan pemenfaatan arsip yang autentik dan terpercaya

d)

Semua benar

60.

Yang dimaksud dengan arsip yang memiliki struktur, isi dan konteks, yang sesuai kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi adalah . . .

a)

Arsip yang autentik

b)

Arsip terpercaya

c)

Arsip yang andal

d)

Arsip yang lengkap

e)

Arsip otoritas

61.

Yang dimaksud dengan arsip yang isinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena merepresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan atau fakta, sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan selanjutnya adalah . . .

a)

Arsip yang autentik

b)

Arsip terpercaya

c)

Arsip yang andal

d)

Arsip yang lengkap

e)

Arsip otoritas

62.

Pengelolaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan sistem yang mampu menampung dan merespons kebutuhan perkembangan zaman adalah . . .

a)

Pengelolaan arsip yang andal

b)

Pengelolaan arsip yang lengkap

c)

Pengelolaan arsip yang baik

d)

Pengelolaan arsip yang autentik

e)

Pengelolaan arsip yang terpercaya

63.

Menjaring atau menangkap (capture) semua arsip dari seluruh kegiatan yang dihasilkan organisasi adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh sistem pengelolaan arsip yang . . .

a)

Andal

b)

Lengkap

c)

Baik

d)

Autentik

e)

Terpercaya

64.

Meliputi hak sosial, hak ekonomi, dan hak polotik dan lain-lain yang membuktikan dalam arsip misalnya sertifikat tanah, ijazah, surat nikah, akte kelahiran, kartu penduduk, sata kependudukan, surat wasiat, dan surat izin usaha adalah pengertian dari . . .

a)

Hak-hak keperdataan rakyat

b)

Hak-hak keperdataan arsip

c)

Hak-hak penyelenggara arsip

d)

Hak-hak penyelenggara negara

e)

Semua benar

65.

Yang dimaksud dengan " mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional " adalah bahwa dengan adanya sistem yang komprehensif dan terpadu penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih dinamis dan . . .

a)

Jelas

b)

Tepat

c)

Terarah

d)

Terpercaya

e)

Lengkap

66.

Yang dimaksud dengan "menjamin keselamatan dan keamanan arsip" adalah bahwa arsip harus dijaga keselamatan dan keamanannya, sehingga tidak mengalami kerusakan atau hilang. Maksud pertanyaan berikut dalam bentuk . . .

a)

Secara fisik

b)

Secara informasi

c)

Secara lengkap

d)

Secara fisik dan informasinya

e)

Secara fisik dan kelengkapannya

67.

Karena arsip merupakan bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga arsip perlu . . . dari pengaksesan oleh pihak yang tidak berhak.

a)

Dijaga kerahasiaannya

b)

Dijaga kelengkapannya

c)

Dijaga ketepatannya

d)

Dijaga kejelasannya

e)

Dijaga keperluannnya

68.

Kekayaan negara dan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun aspek kehidupan lain yang terekam dalam arsip seperti daftar kekayaan negara maupun bukti-bukti kepemilikan yang harus dilindungi dan dijaga keselamatannya adalah pengertian dari . . .

a)

Aset Nasional

b)

Aset Pribadi

c)

Aset Masyarakat

d)

Aset Penting

e)

Aset Terjaga

69.

Penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu dengan dukungan sumber daya manusia yang professional serta prasarana dan sarana yang memadai, merupakan tujuan untuk meningkatkan . . .

a)

Kualitan pelayanan arsip

b)

Kualitas pelayanan publik

c)

Kualitas pelayanan perusahaan

d)

Kualitas pelayanan ANRI

e)

Kualitas pelayanan nasional

70.

Penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip adalah salah satu asas penyelenggaraan kearsipan yaitu . . .

a)

Kepentingan umum

b)

Aksesibilitas

c)

Kemanfaatan

d)

Kepartisipatifan

e)

Akuntabilitas

71.

Keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentukan peraturan perundang-undangan. Merupakan . . . penyelenggaraan kearsipan.

a)

Tujuan

b)

Maksud

c)

Asas

d)

Ruang lingkup

e)

Sistem

72.

Lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatam, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan adalah pelaku kegiatan dalam . . .

a)

Penyelenggaraan kearsipan

b)

Penyelenggaraan arsip

c)

Penyelenggaraan negara

d)

Penyelenggaraan peraturan

e)

Penyelenggaraan pendidikan

73.

Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan tanpa diskriminasi, termsuk dalam asas . . .

a)

Kepentingan umum

b)

Aksesibilitas

c)

Kemanfaatan

d)

Kepartisipatisan

e)

Akuntabilitas

74.

Penyelenggaraan kearsipan harus bisa merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam, termasuk dalam asas . . .

a)

Kepentingan umum

b)

Aksesibilitas

c)

Kemanfaatan

d)

Kepartisipatifan

e)

Akuntabilitas

75.

Penyelengaraan kearsipan harus didasari pada kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangan pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, termsuk dalam asas . . .

a)

Keprofesionalan

b)

Keresponsifan

c)

Keantisipatifan

d)

Kepartisipatifan

e)

Akuntabilitas

76.

Bab 3 UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan membahas mengenai . . .

a)

Ketentuan Umum

b)

Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup

c)

Penyelenggaraan Kearsipan

d)

Pengelolaan Arsip Dinamis

e)

Pengelolaan Arsip Statis

77.

Penyelenggaraan kearsipan secara nasional adalah menjadi tanggungjawab . . .

a)

ANRI

b)

Pemerintah Pusat

c)

Pemerintah Daerah

d)

Lembaga Kearsipan Provinsi

e)

Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota

78.

Tanggungjawab penyelenggara kearsipan nasional meliputi . . .

a)

Penetapan kebijakan

b)

Pembinaan kearsipan

c)

Pengelolaan arsip

d)

Semua bener

e)

Semua salah

79.

Selain melakukan penelitian dan perkembangan, untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional juga melakukan . . .

a)

Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan kearsipan

b)

Pengelolaan arsip

c)

Pembinaan kearsipan

d)

Pendanaan

e)

Sosialisasi kearsipan

80.

Yang bukan bidang dalam penetapan kebijakan kearsipan nasional adalah . . .

a)

Pembinaan

b)

Pengelolaan arsip

c)

Organisasi

d)

Pengembangan sumber daya manusia

e)

Pendidikan

81.

Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan terhadap arsip . . .

a)

Dinamis dan Statis

b)

Vital

c)

Aktif

d)

Inaktif

e)

Semua Benar

82.

Pengelolaan arsip dinamis, meliputi . . .

a)

Vital

b)

Aktif

c)

Inaktif

d)

Semua Benar

e)

Semua Salah

83.

Pengelolaan arsip dinamis, menjadi tanggung jawab . . .

a)

ANRI

b)

Pencipta Arsip

c)

Pemerintah Pusat

d)

Pemerintah Daerah

e)

Lembaga Kearsipan

84.

Pengelolaan arsip statis, menjadi tanggung jawab . . .

a)

ANRI

b)

Pencipta Arsip

c)

Pemerintah Pusat

d)

Pemerintah Daerah

e)

Lembaga Kearsipan

85.

Untuk menjaga autentisitas dan keutuhan arsip, lembaga kearsipan nasional menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui . . .

a)

SKN

b)

SIKN

c)

JIKN

d)

ANRI

e)

Lembaga Kearsipan

86.

Untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, lembaga kearsipan nasional membangun . . .

a)

SKN

b)

SIKN

c)

JIKN

d)

ANRI

e)

Lembaga Kearsipan

87.

Untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat adalah salah satu fungsi dari . . .

a)

SKN

b)

SIKN

c)

JIKN

d)

ANRI

e)

Lembaga Kearsipan

88.

SKN berlaku untuk pengelolaan arsip . . .

a)

Dinamis saja

b)

Aktif saja

c)

Dinamis & Statis

d)

Aktif &Inaktif

e)

Vital

89.

Mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi di semua organisasi kearsipan adalah salah satu fungsi dari . . .

a)

SKN

b)

SIKN

c)

JIKN

d)

ANRI

e)

Lembaga Kearsipan

90.

Menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan negara, adalah salah satu fungsi dari . . .

a)

SKN

b)

SIKN

c)

JIKN

d)

ANRI

e)

Lembaga Kearsipan

91.

Dalam penyelenggaraan JIKN sebagai simpul jaringan adalah . . .

a)

ANRI

b)

Pencipta Arsip

c)

Pemerintah Pusat

d)

Pemerintah Daerah

e)

Lembaga Kearsipan

92.

Dalam penyelenggaraan JIKN sebagai ousat jaringan adalah . . .

a)

ANRI

b)

Pencipta Arsip

c)

Pemerintah Pusat

d)

Pemerintah Daerah

e)

Lembaga Kearsipan

93.

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan kearsipan yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan nasional, lembaga negara, perguruan tinggi negeri, dan kegiatan kearsipan tertentu oleh pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran . . .

a)

APBN

b)

APBD

c)

APBN &APBD

d)

Anggaran Lembaga Kearsipan

e)

Anggaran Lembaga Pemerintahan

94.

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan kearsipan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah selain penyelenggaraan kearsipan yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan nasional, lembaga negara, perguruan tinggi negeri, dan kegiatan kearsipan tertentu dialokasikan dalam anggaran . . .

a)

APBN

b)

APBD

c)

APBN & APBD

d)

Anggaran Lembaga Kearsipan

e)

Anggaran Lembaga Pemerintahan

95.

Pendanaan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala nasional menjadi tanggung jawab . . .

a)

ANRI

b)

Pemerintah

c)

Daerah Provinsi

d)

Daerah Kota/Kabupaten

e)

Masyarakat

96.

Pendanaan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional menjadi tanggungjawab . . .

a)

ANRI

b)

Pemerintah pusat

c)

Pemerintah Daerah

d)

Pemerintahan Daerah Masing-Masing

e)

Pemerintah Pusat & Daerah

97.

Kerjasama dalam penetapan kebijakan / penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan . . .

a)

Peraturan perundang-undangan

b)

Peraturan menteri

c)

Peraturan presiden

d)

Peraturan ANRI

e)

Peraturan daerah

98.

Lembaga kearsipan menggiatkan sosialisasi kearsipan dalam mewujudkan . . .

a)

Masyarakat sadar arsip

b)

Pengetahuan arsiparis

c)

Pengetahuan organisasi

d)

Penyelenggaraan kearsipan

e)

Penyelenggaraan organisasi

99.

Lembaga kearsipan nasional melaksanakan pembinaan dan pengembangan arsiparis melalui upaya . . .

a)

Pengadaan arsiparis

b)

Pengembangan kompetensi dan keprofesionalan arsiparis melalui penyelenggaraan, pengaturan, serta pengawasan pendidikan dan pelatihan kearsipan

c)

Pengaturan peran dan kedudukan hukum arsiparis

d)

Penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya kearsipan

e)

Semua benar

100.

Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana nasional dilaksanakan oleh ANRI dan pencipta arsip yang berkoordinasi dengan . . .

a)

BNPB

b)

Pemerintah Pusat

c)

Pemerintah Daerah

d)

Pemerintah Pusat & Daerah

e)

Presiden