NEW
Font size
WorksheetsPOST TEST 1 (JULY 2020)
Total questions: 70
Worksheet time: 53mins
Siapakah yang mengemukakan teori tentang evolusi manusia?
Charles Darwin
Richard Posner
Thomas A. Edison
Fredy Curry
Bagaimanakah keterkaitan dinamika peradaban manusia dengan dinamika sistem hukum?
Dinamika hukum seirama dengan dinamika teknologi
Dinamika hukum seirama dengan dinamika bisnis
Dinamika hukum terjadi akibat dinamika bisnis dan teknologi
Sistem hukum yang berkembang adalah refleksi dari dinamika masyarakat termasuk dinamika peradabannya
Yang menarik dicatat dari karakteristik masyarakat yang hidup pada era informasi adalah.....
Masyarakat yang kompleks permasalahan sosialnya
Masyarakat yang menggunakan teknologi komunikasi yang canggih
Masyarakat yang sadar informasi sebagaimana layaknya aliran darah dalam tubuh manusia
Masyarakat yang kebanjiran bergelimang hiburan (entertainment) dan gaya hidup glamour
Di bawah ini bidang yang termasuk dalam konvergensi hukum telematika adalah?
Telekomunikasi
Media
Informatika
Semua jawaban benar
Kebebasan berbicara (freedom of speech) sangat berkaitan erat dengan...
Freedom of expression
Freedom of confidentiality
Anonymity
Protection of use telecommunication
Berikut di bawah ini yang tergolong sebagai komunikasi massa (mass media) adalah?
Televisi
Sosial Media
Semua Jawaban Benar
Ada berapa generasi perkembangan telekomunikasi yang disebut di dalam video?
5
6
7
8
Berikut pilihan yang tepat menggambarkan perbedaan kaidah berkomunikasi antara telekomunikasi dengan penyiaran adalah...
Penyiaran adalah bagian dari telekomunikasi
Telekomunikasi adalah bagian dari penyiaran
Telekomunikasi adalah komunikasi privat sedangkan penyiaran adalah komunikasi massa
Telekomunikasi lebih banyak membicarakan tentang jaringan telekomunikasi elektronik sedangkan penyiaran lebih banyak membicarakan tentang aktivitas untuk demokrasi
Berkembangnya internet menawarkan suatu kemudahan dan kecepatan, namun di sisi lain menimbulkan dampak negatif yaitu...
Jarak antar dunia semakin dekat
Jual beli semakin mudah
Protokol yang semakin cepat namun relatif tidak diimbangi dengan keamanan
Berkembangnya alat-alat telekomunikasi digital
Yang cukup menarik untuk dicermati korelasi dari dinamika bisnis telekomunikasi dengan bisnis penyiaran adalah:
Perangkat telekomunikasi dan perangkat penyiaran semakin canggih
Kegiatan usaha telekomunikasi dan kegiatan usaha penyiaran berjalan terpisah
Pelaku usaha telekomunikasi dan pelaku usaha penyiaran adalah menjalankan kegiatan usaha yang berbeda
Pelaku usaha telekomunikasi dan pelaku usaha penyiaran tampaknya menjalan kegiatan usaha yang hampir serupa dan mengarah kepada pasar yang saling bersinggungan satu sama lain
Privacy sering dipahami sebagai kebebasan hak individual seseorang terhadap keamanan kehidupan pribadinya. Hal tersebut dapat didekati dari dua sudut pandang Adalah...
Pendekatan subyektif yang bersifat absolut dan pendekatan obyektif yang bersifat relative
Pendekatan subyektif yang bersifat relatif dan pendekatan obyektif yang bersifat absolut
Pendekatan subyektif melihat kepada pengharapan diri setiap orang atas perlindungan kehidupan pribadinya, pedekatan obyektif melihat kepada perlindungan data pribadi yang menyangkut keamanan
Pendekatan subyektif bagi setiap orang yang tidak ingin diganggu kehidupan pribadinya dan pendekatan obyektif bagi setiap orang untuk tidak menjadi bahan pembicaraan bagi orang lain
Di bawah ini yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas hak privasi orang adalah:
Membangunkan orang pada saat ia tertidur di transportasi umum
Atasan yang memarahi pegawainya akibat ia melakukan kesalahan membocorkan informasi rahasia perusahaan
Membocorkan rahasia negara yang menyangkut tanggung jawab karena jabatan
Memasuki rumah orang tanpa izin dan pemberitahuan
Public Trust Obligation dalam konteks penyelenggaraan media untuk komunikasi massa, lebih tepat dimaknai sebagai:
Menjamin informasi yang selalu actual
Menjamin informasi selalu menarik dan sensasional
Menjamin amanah publik untuk mennyediakan sarana guna menyajikan informasi demi kepentingan publik
Menjamin informasi yang selalu cepat
Yang manakah dari istilah di bawah ini yang lebih tepat menjelaskan adanya kualifikasi kaidah komunikasi dalam menyampaikan opini, pendapat pribadi, kompilasi data melalui sarana komunikasi masa ataupun media sosial?
Public sphere
Intentional offence
Malicious intents
Qualified privilege
Pemahaman right to be let alone dapat diartikan secara kontekstual seperti dibawah ini, kecuali:
Tidak boleh ada disentuh badannya dan digeledah tanpa izin
Tidak boleh ada penyadapan dalam komunikasinya
Tidak boleh ada gangguan terhadap orang lain
Tidak boleh ada pendapat terhadap orang lain
Tindakan fitnah memliki tujuan untuk?
Menuduhkan sesuatu yang tidak dilakukannya untuk merendahkan martabat yang bersangkutan
Membolak balikan fakta
Memberitahukan kabar burung
Membuka aib orang lain
Istilah yang digunakan untuk penyediaan sarana komunikasi dimana masing-masing user bisa memuat atau memasok informasi dengan leluasa di internet adalah...
File sharing
Bulletin news
User generated content
Account user
Apakah kelemahan sistem Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) apabila kita ingin melekatkannya kepada Personal Identity seseorang?
Belum didukung oleh kecanggihan sistem elektronik yang ada
IP Address yang dapat digunakan secara bergantian oleh orang yang berbeda-beda
Memiliki masalah keamanan yang relative rentan
Dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
Di Indonesia, undang-undang yang mengatur mengenai konvergensi telematika secara umum adalah:
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Cybernetics Theory pertama kali dikemukakan oleh?
Norbert Wiener
William Gibson
Lawrence Lessig
André-Marie Ampère
Di bawah ini yang merupakan pengertian dari lingkungan digital adalah?
Lingkungan yang terdiri dari website
Lingkungan yang tercipta dari computer
Sistem elektronik yang berbasiskan teknologi digital
Sistem yang tercipta dari perangkat-perangkat elektronik
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Belanda yang saat ini digunakan oleh Indonesia merupakan warisan dari kitab Undang-undang Hukum Perdata Negara?
Jerman
Inggris
Slovakia
Perancis
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), hukum kebendaan diatur dalam?
Buku Satu
Buku Dua
Buku Tiga
Buku Empat
Di bawah ini yang bukan merupakan pembagian jenis benda yang dikenal dalam hukum adalah?
Bergerak
Tidak bertubuh
Tidak bergerak
Bobot
Di bawah ini yang bukan merupakan syarat dari lahirnya suatu invensi yakni?
Orisinil
Baru
Mempunyai langkah inventif
Dapat diterapkan secara industri
Apakah benda seperti mobil bisa dikuasai oleh orang lain yang bukan pemilik sah?
Tidak mungkin
Bisa
Melanggar hukum
Belum diatur
Subjective Approach dan Objective Approach dikenal dalam konteks?
Hubungan antara manusia dan benda Hubungan antara manusia dan benda
Penguasaan atas tanah
Privacy
Jual-beli
Jika Anda membeli buku dan merusak buku yang Anda beli tadi, apakah penulis buku tersebut dapat melaporkan Anda ke polisi?
Bisa
Belum diatur
Tidak bisa
Jawaban di atas tidak ada yang benar
Bentuk lisensi terhadap program komputer yang biasa digunakan untuk mendapatkan keuntungan komersil adalah:
Creative Common
Copyright
Open Source
Digital Rights Management
Dalam Digital Millennium Copyright Act (DMCA), dikenal kebijakan notice and takedown policy, dimana Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut apabila menemukan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) dalam user generated content di websitenya:
Menginformasikan pelanggaran tersebut kepada pengunggah dan menghapus konten secara paksa apabila pengunggah tidak melakukannya setelah menerima teguran
Memberikan informasi data pribadi pengunggah ke pihak yang berwenang
Memastikan konten tetap dapat diakses dengan menggunakan freedom of expression sebagai dasar pembenar
Melakukan pemungutan royalty kepada pengguna yang mengunggah konten tersebut ke sistem elektroniknya
Secara sederhana e-Government dapat sebagai...
Transformasi sistem pemerintahan menjadi elektronik
Sistem komputerisasi untuk administrasi pemerintahan
Penyelenggaraan sistem elektronik untuk administrasi pemerintahan dan pelayanan publik
Office automation system secara totalitas untuk administrasi pemerintahan
Tiga fase utama dalam e-Government adalah...
Information, Transaction, Integration
Implementation, Control, Distribution
Security, Resilence, Liabilites
Integration, Transaction, Resiliance
Idealnya, e-Government seharusnya lebih kepada:
Kebutuhan pemerintah untuk komputerisasi dan telekomunikasi guna mendukung efisiensi kerjanya dengan berbagai modul layanan yang dapat digunakan public
Kebutuhan pemerintah untuk mengefisiensikan dan mengefektikan kinerja pemerintahan secara politik sehingga sistem pemerintahan negara lebih stabil dan dapat optimal menyejahterakan rakyatnya
Kebutuhan masyarakat untuk memudahkan tatap muka dengan pejabat pemerintahannya sehingga kehadiran negara terasa lebih dekat rakyatnya
Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan publik yang efisien dan efektif, serta untuk transformasi sistem pemerintahan itu sendiri menjadi sesuai dengan harapan dan dinamika masyarakat atau bangsanya itu sendiri
Dalam tahap evolusi e-Government, sedang berada pada tahap....
Emerging Presence
Enhanced Presence
Interactive Presence
Transactional Presence
Pernyataan di bawah ini merupakan pendorong sistem e-Government, kecuali....
Sebagai bentuk efisiensi dan meningkatkan efektivitas pelayanan public
Interoperabilitas proses, aplikasi, dan data antarlembaga pemerintah
Kontrol ketat terhadap arus informasi yang beredar di masyarakat
Transparansi dari kebijakan publik
Lembaga Pemerintah Indonesia manakah yang memegang data e-KTP Anda?
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Sosial
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tindakan pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, biasa disebut dengan:
Delegasi kewenangan
Atribusi kewenangan
Penurunan kewenangan
Mandat
Indonesia tampaknya sudah cukup lama mengenal konvergensi telekomunikasi dengan informatika:
Dibuktikan dengan keberadaan Tim Koordinasi Telematika Indonesia sebelum era reformasi
Dibuktikan dengan keberadaan Tim Koordinasi Telematika Indonesia pada saat dimulainya reformasi
Dibuktikan dengan keberadaan Tim Koordinasi Telematika Indonesia setelah terjadinya reformasi
Dibuktikan dengan terbentuknya Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang diketuai oleh Presiden RI setelah reformasi
Setelah reformasi, jika dicermati berdasarkan peraturan perundangan pada saat lalu, maka dapat dikatakan bahwa para administrasi negara di Indonesia mulai mengembangkan e-Government berdasarkan:
Inpres No.6 Tahun 2001 Inpres No.6 Tahun 2001
Inpres No.3 Tahun 2003
Keppres No.20 Tahun 2006
UU No.23 Tahun 2006
Dewan TIK Nasional pertama kali dibentuk berdasarkan: Dewan TIK Nasional pertama kali dibentuk berdasarkan:
UU No. 11 Tahun 2008
Keppres No. 20 Tahun 2006
PP No. 82 Tahun 2012
UU No. 25 Tahun 2009
Di bawah ini, yang merupakan pengertian yang paling tepat dari authentication adalah:
Suatu sistem yang melakukan pemeriksaan terhadap suatu data untuk menjamin validitasnya
Suatu sistem yang menangkal serangan hacker
Suatu sistem yang melakukan validitas perizinan terhadap suatu permintaan
Suatu sistem yang meminta sejumlah identitas data pengirimnya
Berikut adalah tujuan pelayanan publik berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kecuali:
Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik
Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik
Terwujudnya Indonesia yang bebas dari pungutan liar oknum pegawai pemerintahan
Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
Sesuai kewenangannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi terhadap urusan pemerintahan, maka pembagian kewenangan instansi atau lembaga pemerintah di bidang e-Government didasarkan atas:
Due Diligence dan Strict Liabilites
Compliance dan Framework
Trustworthiness dan Authority
Business Process dan Engineering Process
Di bawah ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam reformasi e-Government, kecuali:
Reliable
Sociable
Interoperable
Integrated
Reformasi e-Government akan berjalan dengan efektif jika terdapat ICT Leadership. Berdasarkan kursus, siapakah yang paling tepat untuk menjadi ICT Leadership tersebut?
Gubernur Bank Indonesia
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Menteri Perdagangan
Presiden atau Wakil Presiden
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 adalah Undang-Undang tentang?
Perlindungan konsumen
Keterbukaan Informasi Publik
Perseroan Terbatas
Aparatur Sipil Negara
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU no 11 Tahun 2008, pemerintah maupun swasta yang menyediakan pelayanan publik semestinya:
Tidak wajib mendapatkan sertifikasi kelaikan
Harus mendapatkan sertifikasi kelaikan
Wajib mendapatkan sertifikasi kelaikan
Semua jawaban di atas adalah benar
Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 mengatur tentang:
Administrasi Pemerintahan
Pelayanan Publik
Keterbukaan Informasi Publik
Arsip Negara
Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal berapakah yang mengatur tentang keputusan berbentuk elektronik?
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
Dalam kaitannya dengan memastikan keaslian suatu dokumen publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, atau e-Government, diperlukan adanya suatu pengecekan terhadap sertifikat elektronik. Proses ini disebut dengan:
Verifikasi
Investigasi
Audit
Autentikasi
Manakah yang lebih tepat menggambarkan lingkup pengertian tentang e-commerce dari pernyataan di bawah ini?
Jual-beli secara elektronik
Sewa-menyewa secara elektronik
Lisensi secara elektronik
Perdagangan atau perniagaan secara elektronik
Manakah yang lebih tepat menjelaskan perbedaan pengertian antara e-business dengan e-commerce?
E-business hanya terbatas jual-beli secara online, sementara e-commerce mencakup semua jeinis perikatan secara online
Pengertian e-business lebih luas dari pada e-commerce
Pengertian e-commerce lebih luas dari pada e-business
E-business adalah penerapan IT pada organisasi bisnis, sementara e-commerce adalah penerapan IT dalam kegiatan transaksi perdagangan
Di bawah ini yang bukan merupakan dari business model e-commerce adalah:
Retail online
Marketplace
Iklan baris
Bursa
Electronic Law setidaknya akan terlihat dalam dua paradigma pengaturan, yakni:
Pengaturan tertulis di atas kertas dan tidak tertulis di atas kertas
Pengaturan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pengaturan sendiri oleh komunitas (self-regulation)
Pengaturan sesuai hukum nasional dan hukum internasional
Semua jawaban di atas salah
UNCITRAL mengemukakan United Nation Convention on Contract International Sale of Goods (UN-CISG) dan United Nation Convention on the Use of e-Communication for International Contract dilaksanakan pada tahun:
1980 dan 1996
1996 dan 1998
1996 dan 2002
1980 dan 2005
UNCITRAL mengeluarkan dua Model Law yang terkait dengan perdagangan secara elektronik, yakni:
Model Law on e-Business dan Model Law on e-Commerce
Model Law on e-Commerce dan Model Law on e-Identity
Model Law on e-Commerce dan Model Law on e-Signature
Model Law on e-Signature dan Model Law on e-Identity
Di bawah ini yang tidak dilakukan oleh Intermediary Services (penyelenggara perantara komunikasi elektronik) dalam e-commerce adalah:
Caching
Posting
Hosting
Mere Conduit
Isu tentang e-commerce sangat berkaitan dengan bidang-bidang di bawah ini, kecuali:
Consumer Protection
Unfair Comptetition
Legalization
Electronic Contract
Undang-undang yang mengatur mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) adalah undang-undang:
UU No. 11 Tahun 2008
UU No. 7 Tahun 2014
UU No. 40 Tahun 2007
UU No. 28 Tahun 2014
Menurut Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada berapa jenis perjanjian melakukan pekerjaan?
Satu
Dua
Tiga
Empat
Dimanakah kita bisa menemukan pengertian tentang pelaku usaha, konsumen antara, dan konsumen akhir dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia?
UU No. 11 Tahun 2008
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU No. 8 Tahun 1999
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
EDI merupakan singkatan dari:
Electronic Data Interchange
Enhanced Defense Intelligence
Emulator for Data and Information
Electronic Distributed Infrastructure
Dalam melakukan transaksi perdagangan secara elektronik (online), pada dasarnya berlaku ketentuan hukum perikatan secara umum. Di Indonesia hal itu akan melihat kepada syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali:
Para pihak harus sepakat dan bukti kesepakatan tidak harus tertulis
Para pihak yang mempunyai kecakapan bersikap tindak secara hokum
Obyek perikatan harus jelas secara hukum atau merupakan suatu hal yang tertentu
Obyek perikatan harus merupakan sesuatu barang yang berwujud
Dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik (online), pada dasarnya berlaku ketentuan hukum perikatan jual-beli secara umum, yakni:
Jual-beli dianggap telah terjadi pada saat para pihak sepakat atau setuju mengenai barang dan harganya yang secara teknis dibuktikan dengan adanya penerimaan terhadap syarat dan kondisi penawaran
Jual-beli dianggap telah terjadi pada saat penjual melakukan pengiriman kepada alamat pembeli
Jual-beli dianggap telah terjadi pada saat pembeli melakukan pembayaran
Semua jawaban di atas salah
Suatu perbuatan yang memenuhi rumusan pidana disebut dengan?
Kewajiban.
Norma
Kejahatan.
Formalitas.
Kejahatan dalam dunia cyber melibatkan tiga perspektif, yakni:
Perspektif komputer sebagai sasaran.
Perspektif sistem dari komputer.
Perspektif komputer sebagai sarana memfasilitasi kejahatan.
Jawaban di atas semua benar.
Pengaturan mengenai tindak pidana di Indonesia terdapat dalam?
Pembukaan Undang-Undang Dasar.
Norma-norma yang hidup dalam masyarakat.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dalam kursus, Convention On Cybercrime membahas tiga topik utama dibawah ini, kecuali:
Secure connection.
Criminalising conduct.
Procedural laws.
International cooperation.
Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan cyber, yakni undang-undang?
UU No. 8 Tahun 1999.
UU No. 7 Tahun 2014.
UU No. 11 Tahun 2008
UU No. 5 Tahun 2014.
Dalam rumusan delik pidana materiil, yang dilihat adalah?
Perbuatan yang dilakukan telah selesai. Perbuatan yang dilakukan telah selesai.
Adanya intensi untuk melakukan perbuatan.
Akibat dari perbuatan yang dilakukan
Semua jawaban di atas salah.
