WorksheetsPRE-POST TEST HUB. KELEMBAGAAN-DR. WARTONO
Total questions: 20
Worksheet time: 12mins
Dibawah ini adalah ruang Lingkup materi Hubungan Kelembagaan Negara, kecuali....
Konsep kerjasama kelembagaan
Ceramah hubungan kerjasama
Identifikasi kewenangan yg dpt dikerjasamakan
lembaga-lembaga negara dgn tupoksinya
Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah, kecuali.....
Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden
Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pan Reformasi Birokrasi
Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD, seperti Presiden dan Wakil Presiden.
Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK
Badan Pembina Idiologi Pancasila, keberadaannya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden........
Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2018
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK , merupakan Lembaga Negara yang melaksanakan fungsinya sebagai....
Fungsi Yudicatif
Fungsi Legislatif
Fungsi Auditif
Fungsi Ekscutif
Yang bukan merupakan Lembaga Tinggi Negara Kategori /level 1 menurut UUD 1945 adalah....
Majelis Permusyawaratan rakyat
Komisi Peberantasan Korupsi
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Konstitusi
Dibawah ini merupakan pernyataan jenis sistem penyelenggaraan pemerintah yang tidak benar.....
Sistem Presidensial merupakan Keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja atau lembaga negara melalui pemisahan kekuasaan negara, di mana presiden memainkan peran kunci dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif.
Sistem Campuran merupakan Keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja atau lembaga negara yang menggabungkan sistem presidensial dengan sistem parlementer.
Sistem Parlementer merupakan Keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja atau lembaga negara yang menggabungkan sistem presidensial dengan sistem parlementer.
Sistem Parlementer merupakan Keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga negara melalui pembagian kekuasaan, yang memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalam menjalankan pemerintahan negara.
Hasil dari Amandemen ke 1 sd 4 dari Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah...
1.Pembukaan
2.Batang Tubuh
- 16 bab
- 37 pasal
- 49 ayat
- 4 pasal Aturan
Peralihan
- 2 ayat Aturan
Tambahan
3. Penjelasan
1.Pembukaan
2.Pasal-pasal:
- 21 bab
- 73 pasal
- 170 ayat
- 2 pasal Aturan Peralihan
- 2 pasal Aturan Tambahan
1.Pembukaan
2.Pasal-pasal:
- 21 bab
- 73 pasal
- 170 ayat
- 3 pasal Aturan Peralihan
- 2 pasal Aturan Tambahan
1.Pembukaan
2.Batang Tubuh
- 16 bab
- 37 pasal
- 39 ayat
- 4 pasal Aturan
Peralihan
- 2 ayat Aturan
Tambahan
3. Penjelasan
Struktur Lembaga Kenegraan setelah perubahan Amandeman UUD 1945 yang sejajar kedudukannya...
MPR, MA, PRESIDEN,UUD 1945, MK, DPD
MPR, MA, PRESIDEN, DPR, MK, DPD, KY
MPR, MA, KPK, PRESIDEN, DPR, MK, DPD
MPR, MA, PRESIDEN, DPR, MK, DPD, BPK
Lembaga Pembina dari Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia, adalah...
Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Negara
Kementerian Dalam Negeri
Badan Kepegawaian Nasional
Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah, maka pernyataan dibawah ini yang tepat adalah...
Jika keputusan alokasi dan keputusan pelaksanaan semuanya diserahkan sepenuhnya pada jenjang jenjang organisasi yang lebih rendah maka disebut Sentralisasi
Jika keputusan alokasi dan keputusan pelaksanaan semuanya diserahkan sepenuhnya pada jenjang jenjang organisasi yang lebih rendah maka disebut Kondesentrasi
Jika keputusan alokasi diambil pada puncak organisasi sedangkan keputusan pelaksanaan dilakukan pada jenjang jenjang yang lebih rendah itulah Dekonsentrasi
Jika keputusan alokasi diambil pada puncak organisasi sedangkan keputusan pelaksanaan dilakukan pada jenjang jenjang yang lebih rendah itulah Desentralisasi
Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Urusan Konkuren Wajib untuk pelayanan dasar, diantaranya....
1.PENDIDIKAN
2.KESEHATAN
3.PU DAN PR
4.PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN
5.TRAMTIBUM & LINMAS
6.SOSIAL
1.PENDIDIKAN
2.KESEHATAN
3.AGAMA
4.PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN
5.TRAMTIBUM & LINMAS
6.SOSIAL
1.Kelautan dan perikanan
2.Pariwisata
3.Pertanian
4.Kehutanan
5.Energi dan Sumber Daya Mineral
6.Perdagangan
7.Perindustrian; dan
8.Transmigrasi.
1.PERTAHANAN
2.KESEHATAN
3.AGAMA
4.YUSTISI
5.POLITIK LUAR NEGERI
6.MONETER & FISKAL
WUJUD HUBUNGAN KEMITRAAN
DPRD DENGAN KEPALA DAERAH, KECUALI....
Rapat Konsultasi DPRD Dengan KDH setahun sekali
Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Perda
Persetujuan Terhadap Kerja Sama Yang Akan Dilakukan Pemda
Penyampaian LKPJ Kepada DPRD
Tersebut dibawah ini merupakan Fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ), kecuali....
Pembentukan Perda
Pembelanjaan
Pengawasan
Anggaran
Landasan Yuridis dalam merumuskan Strategi Hubungan Kerjasama merupakan salah satu hal penting dalam mengelola tata pemerintahan, dimana Pasal 363 ayat 1 mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
LANDASAN YURIDIS adalah UU 32 Tahun 2004
LANDASAN YURIDIS adalah UU 32 Tahun 2014
LANDASAN YURIDIS adalah UU 23 Tahun 2004
LANDASAN YURIDIS adalah UU 23 Tahun 2014
Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; adalah tugas dari.....
Para Menteri
DPRD
Kepala Daerah
Presiden
Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah Provinsi, Kota kabupaten, sesuai Pasal 18 A UUD 1945, diatur dan dilaksanakan......berdasarkan Undang-Undang.
Secara hukum tata negara
Secara mufakat dan kebersamaan
Secara adil dan selaras
Secara desentralisasi
Dalam UU No. 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah didasarkan atas ........
Kewenangan dalam Tupoksinya
Kemitraan yang sejajar
Persetujuan bersama
Kesepakatan secara berjenjang
Dalam rangka menyamakan persepsi mengawal program, bahwa salah satu jenis rapat DPRD adalah rapat konsultasi untuk menjamin komunikasi hubungan antar lembaga baik internal dgn kelengkapan organisasi maupun external dgn pemerintah, sesuai...
PP 9 Tahun 2018 Pasal 89 ayat (1),
PP 10 Tahun 2018 Pasal 89 ayat (1),
PP 11 Tahun 2018 Pasal 89 ayat (1),
PP 12 Tahun 2018 Pasal 89 ayat (1),
Dalam hal hubungan distribusi kewenangan, Kewenangan yang diberikan oleh KDH otonom adalah mencakup kewenangan untuk mengatur dan mengurus. Untuk kewenangan yang bersifat mengurus diantaranya....
Kewenangan mengurus oleh Pemerintah dalam rangka sentralisasi;
Kewenangan mengurus oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan asas
desentralisasi;
Kewenangan mengurus oleh Gubernur berdasarkan asas
dekonsentrasi;
Semua jawaban di atas benar
Dalam UU no. 23 Tahun 2014, Pasal 18 A (1), perihal Pelaporan dan Pertanggung jawaban adalah.....
Dalam pertanggunggugatan ( akuntabilitas), Pemerintah pusat dan daerah harus diaudit oleh Inspektorat.
Gubernur melaporkan pelaksanaan tugasnya ke Presiden secara langsung sesuai SK Gubernur yang diterima dari Presiden.
KDH dipilih langsung oleh masyarakat, maka pertanggung jawababnnya kepada masyarakat dengan pola yang ditentukan perundang-undangan
Gubernur melaporkan pelaksanaan tugasnya ke Presiden melalui Menteri PAN RB sesuai kepada Presiden.
