NEW
Font size
WorksheetsX MA Bab 1 Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka...
Total questions: 35
Worksheet time: 1hrs 9mins
Suatu negara memiliki manifestasi yang bersifat mengikat bagi setiap warga negara dari kedaulatan yang dimiliki, pernyataan tersebut dikemukakan oleh....
J.W.Garner
A.C.Kapur
G.Jellinek
Miriam Budiardjo
Ki Hajar Dewantara
Budi akan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tempat usahanya hari ini. Tindakan yang dilakukan oleh Budi merupakan tanggapan positif dari salah satu sifat hakikat negara, yaitu....
Memaksa
Monopoli
Menguasai
Mengayomi
Mencaku semua
Seorang pencuri sepeda motor diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Begitu pula seorang pejaat yang melakukan korupsi, diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Kedua kasus tersebut memperlihatkan alah satu sifat hakikat negara, yaitu....
Mencakup semua
Memaksa
Menguasai
Mengayomi
Monopoli
Kedaulatan berasal dari kata daulat yang diambil dari kata sovereiniteit dalam bahasa....
Arab
Inggris
Prancis
Belanda
Amerika Serikat
Berikut bukan merupakan sifat pokok kedaulatan menurut J.W.Garner adalah....
Absolut
Eksklusivitas
Permanen
Tunggal
Tidak terbatas
Perhatikan tokoh-tokoh berikut:
1) Agustinus
2) Thomas Aquinus
3) F. Hegel, dan
4) F. J. Stahl
Tokoh-tokoh di atas merupakan pelopor teori kedaulatan....
Tuhan
Raja
Negara
Hukum
Rakyat
Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara, diperlukan negara, dan diabadikan kepada kepentingan negara. Salah satu peletak dasar teori kedaulatan tersebut adalah....
Thomas Hobbes
Jean Bodin
Immanuel Kant
J. J. Rousseau
Montesquieu
Perhatikan hal-hal berikut:
1) Adanya wilayah.
2) Rakyat, pemerintah yang berdaulat.
3) Ketergantungan ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.
4) Adanya intervensi atau campur tangan negara lain.
5) Pengakuan kedaulatan oleh negara lain.
Pernyataan di atas, yang merupakan syarat terbentuknya suatu negara ditunjukkan oleh nomor....
1, 2, dan 3
2, 3, dan 4
1, 3, dan 4
3, 4, dan 5
1, 2, dan 5
Perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut merupakan teori kedaulatan negara yang dikemukakan oleh....
J. J. Rousseau
John Locke
Immanuel Kant
Montesquieu
Leon Duguit
Kenyataan bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama negara lain. Pernyataan di atas, merupakan salah satu faktor adanya....
Pengakuan kedaulatan
Kedaulatan suatu negara
Pengakuan kemerdekaan
Pernyataan kemerdekaan
Kedaulatan secara de facto
Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan dan kedaulatan RI sebagai negara yang merdeka adalah....
Belanda
Arab Saudi
Mesir
India
Libya
Berikut bukan merupakan pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah terjadi perubahan UUD NRI adalah....
Bentuk pemerintahan adalah republik
Sistem pemerintahan adalah presidensial
Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah
Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
Presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan dipilih serta diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun
Tokoh yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) adalah....
Montesquieu
John Locke
Mahfud M.D
J. J. Rousseau
Prof. Van Vollenhoven
Kekuasaan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan pengertian dari pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu kekuasaan....
Moneter
Eksaminatif
Yudikatif
Legislatif
Eksekutif
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang dan penyelenggara pemerintahan, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Hal ini telah ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal....
24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
22D Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
20 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
3 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Di dalam kelas, Pak Guru mengajarkan bahwa undang-undang mengatur bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut sebagaiamana tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal....
18 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
18 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
18 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
17 UUD NRI Tahun 1945
Kementerian negara atau kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kementerian negara berdasarkan....
Perpres No. 7 Tahun 2015
UU No. 39 Tahun 2008
Pasal 18 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945
Tugas kementerian adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Hal tersebut sebagaimana tertulis dalam....
Pasal 18 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
UU No. 23 tahun 2014
Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945
UU No. 39 tahun 2008
Perpres No. 7 tahun 2015
Berdasarkan Perpres No. 7 tahun 2015, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah....
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
Kelompok 5
Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa kementerian maksimal berjumlah.....kementerian.
31
32
33
34
35
Terdapat kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di lingkup tugasnya. Berjumlah berapakah kementerian koordinator tersebut....
1
2
3
4
5
Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 pasal 25 Ayat (2), Badan Pertahanan Nasioal (BAPPENAS) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) di bawah kementerian....
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Dalam Negeri
Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan
Koordinator Bidang Perekonomian
Lembaga pemerintah nonkementerian di bawah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah....
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Badan Nasional Penanggulangan Benacana (BNPB)
Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Pada bulan Agustus 2016, diadakan konferensi bilteral antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) di Yogyakarta. Hal yang dibahas adalah keragaman, pluralisme, dan toleransi agama di Indonesia dan AS. Hal ini merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara berdasarkan ....
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Persatuan Indonesia
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Ketuhanan Yang Maha Esa
Sistem nilai adalah...
Konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang rapi
Konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang indah
Konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang benar
Konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik
Konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang bagus.
Nilai-nilai Pancasila yang merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya adalah nilai....
Praktis
Dasar
Universal
Subjektif
Objektif
Perhatikan hal-hal berikut:
1) Rumusan sila Pancasila menunjukkan adanya sifat universal.
2) Nilai-nilai Pancasila terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak.
3) Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa Indonesia.
4) Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.
5) Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai kaidah negara yang fundamental.
Pernyataan di atas, yang merupakan penjabaran nilai objektif Pancasila adalah nomor....
1, 2, dan 5
3, 4, dan 5
1, 3, dan 5
2, 3, dan 4
1, 2, dan 3
Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara merupakan salah satu dari tiga tata dimensi Pancasila, yaitu....
Dimensi universal
Dimensi institusional
Dimensi kultural
Dimensi spiritual
Dimensi ideologi
UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan YME tertulis dalam pasal....
29 Ayat (5)
29 Ayat (4)
29 Ayat (3)
29 Ayat (2)
29 Ayat (1)
Manusia memiliki hubungan banyak segi, yaitu dengan dirinya sendiri, manusia lain, serta dengan Tuhannya, tetapi semua menjadi satu kesatuan merupakan pengertian dari....
Kedaulatan
Bijaksana
Monopluralis
Beradab
Adil
Terlaksananya semua unsur hakikat manusia seperti jiwa, akal, raga, makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan YME merupakan pengertian dari....
Kedaulatan
Bijaksana
Monopluralis
Beradab
Adil
Mendirikan negara bertujuan untuk mengutamakan seluruh bangsa Indonesia dengan tidak berdasarkan individualisme atau kelas yang mengutamakan satu golongan merupakan aktualisasi penerapan nilai-nilai sila Pancasila ke....
1
2
3
4
5
Pemerintahan mayoritas berdasarkan kesetaraan hak warga negara dengan menghormati hak-hak minoritas, serta kedaulatan rakyat berdasarkan semangat kekeluargaan merupakan prinsip negara....
Demokrasi kesatuan
Demokrasi kesetaraan
Demokrasi sosial
Demokrasi keadilan
Demokrasi kerakyatan
Berikut bukan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah....
Mufakat
Demokrasi
Partisipasi
Permusyawaratan/perwakilan
Hak dan kewajiban yang sama
Perhatikan hal-hal berikut:
1) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata.
2) Keseimbangan hak dan kewajiban.
3) Cinta kemajuan dan pembangunan.
4) Tidak ada tirani mayoritas dan minoritas.
5) Menjunjung tinggi harkat, derajat, dan martabat manusia.
Pernyataan di atas merupakan penjabaran nilai Pancasila sila ke.....
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Persatuan Indonesia
Kemanusiaan yang adil dan beradab
KeTuhanan Yang Maha Esa
