NEW
Font size
WorksheetsPenilaian Harian PPKn 1
Total questions: 20
Worksheet time: 20mins
Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan ....
Parlementer
Oligarki
Presidensial
Tirani
Autokrasi
Teori pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dikenal dengan istilah trias politika, pembagian kekuasaan tersebut terdiri dari ....
Eksekutif, federatif, dan legislatif
Legislatif, yudikatif, dan federatif
Eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Legislatif, eksekutif, dan federatif
Eksekutif, federatif, dan yudikatif
Kekuasaan yang berwenang untuk mempertahankan dan menegakan hukum/mengadili pelanggaran pelaksanaan UU adalah ....
Kekuasaan legislatif
Kekuasaan federatif
Kekuasaan eksekutif
Kekuasaan yudikatif
Kekuasaan autokatif
Kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara adalah kekuasaan .....
Konstitutif
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Eksaminatif
Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang adalah ....
DPR
MPR
MA
BPK
MK
Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri merupakan kewenangan dari ....
DPR
MPR
KY
MK
Presiden
Lembaga negara yang bertugas menjalankan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah ....
Menteri Keuangan
Bank Indonesia
Presiden
BPK
DPR
Ketentuan mengenai kementerian negara diatur dalam UUD 1945, tepatnya pada .....
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Jumlah kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini adalah ....
32
34
36
40
42
Perhatikan Nama kementerian dibawah ini!
1. Kementerian Ketenagakerjaan
2. Kementerian Agama
3. Kementerian Pariwisata
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Kementerian Perdagangan
Berikut ini kementerian yang termasuk kedalam Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditunjukan oleh nomor ....
1 dan 4
2 dan 3
3 dan 5
2 dan 4
1 dan 5
Berikut ini salah satu kementerian yang di koordinatori oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah ....
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Pertahanan
Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian Perhubungan
Berikut ini yang tidak termasuk Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) adalah ....
BULOG
BPOM
PERPUSNAS
BUMN
LIPI
Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga pemerintahan yang berada di bawah koordinasi .....
Kementerian Perdagangan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Sosial
Kementerian Kesehatan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Berikut ini yang bukan termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kemanusian yang adil dan beradab adalah .....
Persamaan
Permusyawaratan
Penghargaan atas hak
Solidaritas
Perdamaian
Rasa nasionalisme merupakan nilai pancasila yang terkandung dalam sila ke....
I
II
III
IV
V
Berikut ini lambang Pancasila yang memaknai tentang keadilan sosial adalah
Salah satu contoh perwujudan nilai-nilai pancasila dalam sila ke empat adalah ...
Menghargai atas hak orang lain
Bermusyawarah untuk mencapai mufakat
Menghargai perbedaan keyakinan
Menghargai keanekaragaman Budaya
Mencintai tanah air
Menunjukkan sikap dan perilaku berani membela yang benar dan menegakkan keadilan, merupakan salah satu contoh dari pelaksanaan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, Lebih tepatnya pada Sila ke -
I
II
III
IV
V
Berikut ini yang bukan merupakan contoh dari pelaksanaan nilai Pancasila sila ke -5 dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah ....
Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat
Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme
Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan
Mengakui kesederajatan bahwa pemimpin, anggota dewan, dan para wakil rakyat memiliki persamaan derajat dengan rakyat sebagai sesama manusia
Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat
Berikut ini yang merupakan contoh dari pelaksanaan nilai Pancasila sila ke -4 dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah ....
Bersedia dan siap untuk rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan
Setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan
Memperhatikan kebutuhan dan keinginan rakyat untuk melangsungkan kehidupannya
Bertugas hanya untuk mementingkan seluruh rakyat bukan
sebagian kelompok atau golongan
Membuat kebijakan atau peraturan yang tidak merusak atau menodai agama lain
