WorksheetsBabak Final LCC SMAN 5 PKY
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Menurut pasal 118 ayat 1 konstitusi Republik Indonesia Serika, Presiden tidak dapat diganggu gugat. Pernyataan tersebut Mengandung makna bahwa Presiden
Memiliki kekuasaan yang cukup luas
Berkedudukan sebagai kepala Negara
Berkedudukan sebagai kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Merupakan lembaga tertinggi negara
PBB adalah Lembaga Internasional yang memfasilitasi dalam perlindungan sosial, pengembangan ekonomi serta segala hal yang berhubungan untuk terwujudnya perdamaian dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi anggota yang bergabung pada tanggal
19 april 1970
28 September 1950
29 September 1949
5 Mei 1947
Partai Politik bertugas merumuskan dan menyalurkan segala aspirasi maupun kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Partai politik melaksanakan fungsinya sebagai sarana sosisaliasi politik, yaitu fungsi
Partisipasi politik
Artikulasi Kepentingan
Komunikasi Politik
Agregasi Politik
Indonesia adalah negara yang di dalamnya terdapat 5 agama yang dianut oleh warga Negaranya. Hubungan agama dengan negara, yaitu
Indonesia memperhatikan kehidupan agama
Kehidupan bernegara Indonesia menjadi tolak ukur berlakunya agama di Indonesia
Indonesia tidak mengakui agaman
Indonesia berdasarkan agama tertentu
Sebelum dilakukannya perubahan, UUD 1945 terdiri atas
16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan
16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan
22 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 3 pasal Aturan Peralihan
21 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 1 pasal Aturan Tambahan
Penjabaran asas - asas Pancasila menjadi 45 butir pengamalan sebagai pedoman praktis pelaksanaan Pancasila yang dituangkan dalam Ekaprasetia Pancakarsa ditetapkan dalam
Ketetapan MPR NO. II/MPR/1976
Ketetapan MPR NO. II/MPR/1978
Ketetapan MPR NO. III/MPR/1979
Ketetapan MPR. NO. II/MPR/1980
''Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia" merupakan bunyi dari
Piagam Jakarta
Dekrit Presiden 5 Juni 1959
Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966
Ketetapan MPR No. V/MPR/1978
Yang merupakan raja dari kerajaan Mataram lama adalah
Anusapati
Ken Arok
Ranggawuni
Sanjaya
"Anda boleh ngebut, tetapi jangan di jalan ini!"
Kalimat yang memiliki arti sama dengan kalimat tersebut adalah
Anda boleh mengebut, hanya di jalan ini
Anda boleh mengebut, di jalan ini saja
Anda boleh mengebut, hanya di jalan ini saja
Anda hanya boleh ngebut, di jalan ini saja
Untuk mengubah pasal - pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang - kurangnya .... dari jumlah anggota MPR
1/2
3/4
4/5
2/3
Pakta Warsana merupakan aliansi yang bertujuan mengiganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Beberapa anggota Pakta Warsana adalah
Uni Soviet, Jerman Timur, Polandia
Indonesia, Mesir, Yugoslavia
Perancis, Italia, Jerman
Amerika Serikat, Inggris, Kanada
Markas Komite Perdagangan dan Pariwisata ASEAN atau Committee on Trade and Tourism, terletak di
Kuala Lumpur
Singapura
Bangkok
Beijing
Toleransi berasal dari kata tollere yang berarti, kecuali
Mengangkat
Sikap yang menunjukkan kesedihan tulus
Sikap yang menunjukkan kesediaan tulus
Memikul
Di dalam kehidupan, seorang pemimpin yang baik harus berani mendorong bawahannya untuk semangat bekerja, agar berani mengambil keputusan yang kreatif dan sanggup mempertanggung jawabkannya. Pola kepemimpinan ini dikenal dengan istilah
Tut Wuri Handayani
Ing Madya Mangun Karso
Ing Ngarso Sung Tulodo
Demokrasi Pancasila
Pertumbuhan bahasa Melayu sebagai lingua franca di nusantara mendapat dukungan dari para
pedagang dan penyebar agama
Petani dan nelayan
Pedagang dan nelayan
Penyebar agama dan petani
Perjuangan Gerakan Non Blok untuk mewujudkan tata dunia yang lebih adil menghadapi beberapa kendala, kecuali
Posisi tawar menawar lemah yang dimilikinya
Dominasi negara - negara besar dalam Dewan Keamanan PBB
Keberpihakan PBB kepada negara - negara di Eropa
Isu bahwa negara - negara berkembang kurang menghormati HAM
Sumber hukum dari manusia yang tetap dilakukan berulang - ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat disebut
Statue
Custom
Jurisprudensi
Treaty
Hak Kewarganegaraan yang diperoleh seseorang (individu) berdasarkan kewanegaraan ayah dan ibu biologisnya disebut
lus soli
Stelsel aktif
lus sanguinis
Repudasi
Di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari Ma-Limo adalah
Malas
Madon
Minum
Main
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Good Government) termuat dalam
Ketetapan Presiden
TAP MPR
Ketetapan Menteri
UUD 1945 yang telah diamandemen
Hukum politik antara lain hukum yang mengatur hubungan antara
Presiden dan masyarakat
Warga negara sebagai organisasi pemerintahan
Seseorang dengan barang yang mengalami sengketa
Seseorang warga negara dengan warga negara lain
Penjelasan dalam UUD 1945 merupakan penafsiran otentik, karena dalam penjelasan tersebut
Dilindungi oleh pemerintah
Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar
Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskannya
Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya
Setiap tahun pemerintah menyampaikan Pengantar rencana anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada DPR RI disebut
RAPBN
RUU-APBN
Nota keuangan
APBN
Dilihat dari historis kelahiran orde baru merupakan upaya pemerintah menegakkan pemerintahan yang bersifat
Konstitusional demokratis
Demokratis Pancasilais
Feodal
Feudal oligarkis
Sesuai dengan UUD 1945, anggaran pendidikan nasional setidaknya sebanyak ... dari APBN.
25%
20%
30%
50%
Dalam perjalanan kemerdekaan, Indonesia telah dipimpin oleh banyak presiden dan wakil presiden. Tokoh yang menjabat menjadi wakil presiden periode 1993 - 1998 adalah
Sudharmono
Hamzah Haz
Tri Sutrisno
Sri Sultan Hame ngkubuwono IX
Hukum yang mengatur hak dan kewajiban lembaga - lembaga negara dalam menjalankan tugasnya disebut
Hukum Nasional
Hukum Administrasi Negara
Hukum Tata Negara
Hukum Kelembagaan
Perubahan nama Jayakarta menjadi Batavia dilaksanakan VOC pada masa pemerintah Gubernur Jenderal
Jan Pieterzoon Coen
Daendels
Jansen
Laurens Reael
Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat membentuk Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diketuai oleh
Sekretaris Negara
Menteri Dalam Negeri
Ketua BAPPENAS
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Tipe desentralisasi yang bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali secara maksimal potensi sumber dana daerah adalah
Desentralisasi fiskal
Desentralisasi ekonomi
Desentralisasi pendanaan
Desentralisasi perdagangan
Garis besar batang tubuh/pasal-pasal UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu
hal bentuk negara, kedaulatan negara, dan warga negara
hal bentuk negara, lembaga negara, dan warga negara
hal bentuk negara, tujuan negara, dan warga negara
hal kedaulatan negara, lembaga negara, dan tujuan negara
Sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim - hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut
statue
Jurisprudensi
treaty
custom
Badan perwakilan rakyat yang anggota - anggotanya dipilih diantara calon partai yang ada di Inggris untuk masa jabatan 5 tahun disebut
House of Commons
National People’s Congress
National Assembly
House of Lords
Organisasi PBB yang melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan perburuhan adalah
UNHCR
ILO
WHO
UNESCO
Berikut ini yang bukan merupakan perlengkapan federal yang terdapat dalam bentuk pemerintahan Negara RIS adalah
Senat
DPR
DPA
Menteri
Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu ... hari semenjak rancangan undang- undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang- undang dan wajib diundangkan
30
90
7
14
Bhinneka Tunggal lka terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non-sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun. Hal ini menunjukkan sifat Bhinneka Tunggal lka yang
Divergen
Konvergen
Formalitas
Informal
Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah orde baru di Indonesia. Repelita II dilaksanakan pada
1 April 1974-31 Maret 1979
1 April 1973-31 Maret 1978
1 April 1980-31 Maret 1985
1 April 1985-31 Maret 1990
Latar belakang berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah
gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia
ekspansi militer yang semakin meluas dan melibatkan banyak negara
tidak adanya institusi internasional yang berfungsi sebagai mediator dan fasilitator
munculnya konflik-konflik yang berskala multilateral
Gubernur VOC yang memaksa dan memerintahkan rakyat untuk membuat jalan raya Anyer-Panarukan adalah
Van den Bosch
Van der Capllen
Raffles
Pieter Both
Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan sistem
Sistem proporsional terbuka
Sistem proporsional tertutup
Sistem distrik mayoritas
Sistem campuran
Bentuk pemerintahan ideal yang dipimpin oleh sejumlah orang cendekia dan sesuai dengan pikiran keadilan, dinamakan
Oligarsi
Aristokrasi
Demokrasi
Monarki
Menurut Aristoteles, monarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh
Seseorang demi kepentingan pribadi
Satu orang demi kepentingan umum
Sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompok
Sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum
Pancasila merupakan ideologi yang terbuka dan tidak bersifat utopis. Apa maksud pancasila tidak bersifat utopis?
Artinya Pancasila adalah ideologi yang filosofis
Artinya Pancasila itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
Artinya Pancasila itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata, bukan ideide yang jauh dari realita
Artinya Pancasila adalah ideologi yang jauh dari realita
Gabungan dua negara denga satu kepala negara yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan disebut dengan
Negara Dominion
Negara Uni
Negara Protektorat
Negara Serikat
Dokuritsu Junbi Cosakai adalah bahasa Jepang dari
Panitia Sembilan
BPUPKI
PPKI
Piagam Jakarta
Bergaya hidup mewah tanpa rasa peduli di Negara berkembang seperti Indonesia sedangkan di sekitar masih banyak rakyat miskin, adalah bertolak belakang dengan pengamalan pancasila
Sila Pertama
Sila Kedua
Sila Keempat
Sila Kelima
Untuk mendapakan keadilan pertama bagi rakyat adalah pada tingkat pengadilan negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai
Peradilan banding dan kasasi
Peradilan KKN
Peradilan perkara berat dan lebih berat
Peradilan khusus
Suatu sistem pemerintahan dimana lembaga eksekutif (pemerintah) dan legislatif (parlemen) memiliki kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol (checks and balances) disebut sistem pemerintahan
Aristokrasi
Referendum
Presidensial
Parlementer
Referendum yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum UU tertentu diberlakukan merupakan
Referendum Obligatoir
Referendum Fakultatif
Referendum Terpusat
Referendum Konsultatif
