mementingkan kepentingan diri sendiri

sikap egois yang tinggi

kurangnya sikap toleran

rendahnya kesadaran HAM

hukum tegasnya aparat penegak hukum

sikap egois yang tinggi

penyalahgunaan teknologi

minimnya kesenjangan sosial dan teknologi

pembagian kekuasaan yang tegas dan jelas

tegasnya aparat penegak hukum

ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat yang menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial

pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain

pengusaha yang tidak memperdulikan hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia

adanya sikap seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan

aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggar HAM

1 dan 2

2 dan 3

3 dan 4

2 dan 4

1 dan 4

kewajiban dasar manusia merupakan bagian dari hak asasi manusia

terlaksananya kewajiban dasar manusia menjadi syarat tegaknya HAM

tegaknya hak asasi manusia merupakan kewajiban seluruh masyarakat

kewajiban dasar manusia akan terpenuhi jika hak asasi manusia terpenuhi

hak asasi manusia harus didahulukan pemenuhannya daripada kewajiban dasar manusia

1), 2), dan 3)

1), 3), dan 4)

2), 3), dan 4)

2), 4), dan 5)

3), 4), dan 5)

menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.

mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk

agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan

agama.

dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pun intervensi yang membelenggu hak hak partisipasi masyarakat.

Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan

Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban

antara sesama manusia

Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat

beragama sehingga terbina kerukunan hidup

Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas.

Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini lima orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan empat terdakwa dinyatakan bebas dan satu orang terdakwa divonis 2 (dua) bulan 10 hari.

Kasus Pembunuhan Andi, yang dilakukan oleh pembantunya , dimana seluruh keluarga dumusnakan dengan sekli gerakan

Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini enam orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas.

Penculikan aktivis pada 1997/1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang (9 orang di antaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini.).

Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing

Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus). Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apa pun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam piagam PBB.

Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.

Satu

Dua

Tiga

Empat

Lima

menjatuhkan hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap HAM

penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat

peningkatan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah

peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah

penegakan supremasi hukum dan demokrasi

hak untuk meneruskan keturunan

hak untuk mendapatkan pendidikan

hak untuk mendapatkan kesehatan

hak untuk mendapatkan pekerjaan

melindungi hak asasi orang lain

Tuhan

Pancasila

Rakyat

Pimpinan

Pemerintah

menghormati guru

memelihara fasilitas umum

menolong tetangga yang kesulitan

menghormati dan berbakti kepada orang tua

berbicara dengan teman

memperhatikan dengan sungguh-sungguh

tidak memperhatikan

mencatat semua pembicaraan

tidur

bermalas-malasan

bermain dengan teman

merawat dan membantu pekerjaan rumah

Menegakkan masalah HAM di Indonesia

Demi kepentingan bangsa dan negara

Sudah ada perjuangan Hak Asasi Manusia sejak dulu kala

Karena negara Indonesia berdasarkan HAM

A. hak memilih pendidikan

hak yang sama dalam hukum

hak untuk membeli sesuatu

hak pilih aktif dan pasif

kebebasan menyatakan pendapat

ekonomi

sosial dan budaya

politik

pribadi

hukum dan pemerintahan

ekonomi

sosial dan budaya

hukun dan pemerintahan

pribadi

politik

adanya kebebasan berpolitik

bekerjasama dalam memecahkan masalah

bebas bergaul dalam menentukan pilihan

suka menolong orang lain yang mengalami kesulitan

adanya pengakuan persamaan harkat, derajat dan martabat manusia

Pasal 46 UU No. 39 Tahun 1999

Pasal 47 UU No. 39 Tahun 1999

Pasal 48 UU No. 39 Tahun 1999

Pasal 49 UU No. 39 Tahun 1999

Pasal 50 UU No. 39 Tahun 1999

Hak untuk hidup

Hak untuk mengembangkan diri

Hak kebebasan pribadi

Hak membentuk keluarga

Hak untuk menentukan pasangan

Hak untuk hidup

Hak kebebasan pribadi

Hak memperoleh keadilan

Hak meningkatkan taraf kehidupan

Hak untuk mengembangkan diri

Sila Kesatu

Sila Kedua

Sila Ketiga

Sila Keempat

Sila Kelima

Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah.

Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi.

Melakukan peradilan terhadap kasus HAM yang terjadi

Menyampaikan rekomendasi kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti

Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan

mendengarkan pendapat teman saat diskusi

membantu mengerjakan tugas PR teman di sekolah

memberi pertolongan saat teman ulangan umum

mengajak teman berkelai

mendukung teman yang akan meninggalkan kelas pada jam pelajaran

Menghardik pemerintah agar segera menyelesaikan kasus tersebut

Melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan oleh Munir said Thalib

Menangkap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu

Memintah hakim ad Hoc untuk menghukum mati si pelaku

Membiarkan kasus tersebut hilang begitu saja