wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...

a)

32

b)

40

c)

33

d)

34

2.

Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...

a)

Kementrian Kesehatan

b)

Kementrian Sekretariat Negara

c)

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian

d)

Kementrian Sosial

3.

Di bawah ini merupakan lembaga pemerintah non-kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....

a)
b)
c)
d)
4.

Keberadaan Lembaga pemerintah non-kementrian diatur oleh peraturan presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor....

a)

102 Tahun 2001

b)

101 Tahun 2001

c)

103 Tahun 2001

d)

101 Tahun 2002

5.

Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut....

a)

Kementerian Koordinator

b)

Kementerian Dalam Negeri

c)

Kementerian Hukum dan HAM

d)

Kementerian Pertahanan

6.

Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu....

a)
b)
c)
d)
7.

BNP2TKI adalah kepanjangan dari….

a)

Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

b)

Badan Naional Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

c)

Badan Negara Pelayanan dan Pendataan Tenaga Kerja Ilegal

d)

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

8.

Lembaga pemerintah non-kementerian yang mengurusi masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu....

a)
b)
c)
d)
9.

Salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah ...

a)

Mencintai tanah air

b)

Menghargai keanekaragaman budaya

c)

Menghargai perbedaan keyakinan

d)

Musyawarah untuk mencapai mufakat

10.

Tugas lembaga legislatif adalah.....

a)

membuat undang-undang

b)

melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain

c)

melaksanakan undang-undang

d)

mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang

11.

Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....

a)

Moh. Mahfud

b)

John Locke

c)

Jimly Asshiddiqie

d)

Monstesquieu

12.

Pancasila mengandung nilai-nilai penting. Salah satu nilai yang termuat dalam sila ketiga adalah ...

a)

Solidaritas

b)

Partisipasi

c)

Demokrasi

d)

Kesetaraan

13.

Kementerian negara adalah ...

a)

Lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi

b)

Lembaga pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

c)

Lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang

d)

Lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan

14.

Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan

pembagian kekuasaan secara…

a)

Horizontal

b)

Negatif

c)

Positif

d)

Vertikal

15.

Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang

mempunyai aktivitas dalam bidang penelitian yaitu…

a)

ANRI

b)

BNN

c)

BMKG

d)

LIPI

16.

Kekuasaan untuk menetapkan dan menetapkan

dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah, merupakan kekuasaan….

a)

Eksaminatif

b)

Yudikatif

c)

Moneter

d)

Legislatif

17.

Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….

a)

Badan Pemeriksa Keuangan

b)

Dewan Perwakilan Rakyat

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

d)

Dewan Perwakilan Daerah

18.

Praktik penyelenggaraan pemerintahan perlunya mengacu pada nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sila keempat, kecuali

a)

Demokrasi

b)

Permusyawaratan

c)

Kejujuran

d)

Kesetaraan

19.

Pancasila berasal dari dua kata yang berarti

a)

Lima dan prinsip

b)

Empat dan prinsip

c)

Lima dan panca

d)

Lima dan moral

20.

Contoh nyata nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan sila keempat

a)

Keputusan bersama

b)

Demokrasi

c)

Wajib beragama

d)

Setara di mata hukum

21.

Kekuasaan negara menurut John Locke yaitu ....

a)

kekuasaan legislatif, eksekutif, konstitutif

b)

kekuasaan yudikatif, eksekutif, federatif

c)

kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif

d)

kekuasaan legislatif, eksekutif, yudisial

e)

kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif

22.

Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan merupakan ....

a)

kekuasaan legislatif

b)

kekuasaan eksekutif

c)

kekuasaan yudikatif

d)

kekuasaan eksaminatif

e)

kekuasaan moneter

23.

Kekuasaan mengawasi dan mengadili terhadap pelaksanaan undang-undang disebut ....

a)

kekuasaan yudikatif

b)

kekuasaan legislatif

c)

kekuasaan eksekutif

d)

kekuasaan federatif

e)

kekuasaan eksaminatif

24.

Contoh implementasi nilai religius Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu ....

a)

memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama

b)

membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan

c)

mewajibkan warna negara menjadi umat agama yang baik

d)

membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri

e)

mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah

25.

Perhatikan kegiatan berikut!

(1) Keyakinan tentang adanya sifat humanis

(2) Pengakuan adanya martabat manusia

(3) Kesadaran untuk menciptakan persatuan bangsa

(4) Semangat rela berkorban untuk nusa dan bangsa

(5) Kesetiaan terhadap nilai-nilai demokrasi

(6) Mewujudkan karakter manusia yang beradab

(7) Adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia

Pernyataan yang menunjukkan inti nilai kemanusiaan Pancasila ditunjukkan oleh nomor ....

a)

1, 2, 3, dan 4

b)

1, 2, 6, dan 7

c)

2, 5, 6, dan 7

d)

3, 4, 5, dan 6

e)

4, 5, 6, dan 7

26.

Perhatikan kegiatan berikut!

(1) Pelaksanaan pemilu sesuai asas pemilu

(2) Anggota OSIS melaksanakan musyawarah

(3) DPR membuat undang-undang secara mandiri

(4) Buruh berunjuk rasa di depan gedung MPR/DPR

(5) MPR memilih dan melantik presiden dan wakil presiden

(6) Pemerintah meminta rakyat tunduk dan patuh kepada penguasa

Kegiatan yang mencerminkan nilai kerakyatan ditunjukkan oleh nomor ....

a)

1, 2, dan 3

b)

1, 2, dan 4

c)

2, 3, dan 6

d)

3, 4, dan 5

e)

3, 5, dan 6

27.

Perhatika uraian di bawah ini!

(1) Cinta akan kemajuan dan pembangunan

(2) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat

(3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain

(4) Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat

Berdaarkan uraian di atas, yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor ....

a)

2 dan 4

b)

1 dan 3

c)

1 dan 4

d)

1 dan 2

e)

3 dan 4

28.

Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ....

a)

menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

b)

menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara

c)

menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

d)

menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariat negara

e)

menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan

29.

Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ....

a)

parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPRD

b)

presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

c)

kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

d)

kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

e)

presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR

30.

Lembaga negara yang bertugas menguji Undang-Undang atas UUD 1945 adalah ....

a)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

b)

Dewan Perwakilan Rakyat

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Mahkamah Agung

e)

Komisi Yudisial

31.

Kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal. Pernyataan yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal yaitu ....

a)

gubernur, bupati, dan wali kota berkedudukan sejajar sebagai kepala daerah

b)

presiden dan kepala daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga pemegang kekuasaan eksekutif

c)

MA beserta badan peradilan dibawahnya berkedudukan sejajar dengan MK

d)

BPK, Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, dan MK mempunyai kedudukan sejajar sebagai lembaga negara tingkat pusat.

e)

DPR, MPR, dan DPRD berkedudukan sejajar sebagai lembaga legislatif

32.

Pembagian kekuasaan eksekutif secara vertikal terdapat pada pilihan ....

a)

– Presiden (negara)

– Gubernur (kabupaten)

– Bupati/ wali kota (provinsi/kota)

b)

– Presiden (kota)

– Wali kota (kabupaten)

– Gubernur/ bupati (negara/ provinsi)

c)

– Wali kota (kota)

– Gubernur/ bupati (provinsi/ kabupaten)

– Bupati/ wali kota (kabupaten/kota)

d)

– Presiden (negara)

– Gubernur (provinsi)

– Bupati/ wali kota (kabupaten/ kota)

e)

– Wali kota/bupati (kota kabupaten)

– Gubernur (provinsi)

– Presiden (negara)

33.

Bacalah kasus berikut!

Kasus ancaman hukuman pidana bagi TKI di negara-negara kawasan Timur Tengah berlanjut. Sebagian besar TKI didakwa atas kasus pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan. Pemerintah membantu penyelesaian kasus hukum para TKI. Pemberian fasilitas bantuan hukum merupakan kewajiban pemerintah dalam melindungi para TKI.

Kementerian yang mempunyai peran penting dalam membantu penyelesaian kasus di atas yaitu ....

a)

Kementerian Ketenagakerjaan

b)

Kementerian Perindustrian

c)

Kementerian Perdagangan

d)

Kementerian Pertahanan

e)

Kementerian Sosial

34.

Salah satu tugas presiden sebagai kepala pemerintahan Indonesia ialah ….

a)

memberi amnesti dan abolisi

b)

mengangkat dan memberhentikan menteri

c)

memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya

d)

menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain

e)

memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara

35.

Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang mempunyai aktivitas dalam bidang penelitian yaitu ....

a)

LIPI

b)

LSN

c)

LAN

d)

ANRI

e)

BPPT

36.

Rumusan pancasila yang sah tercantum pada …

a)

Aturan tambahan UUD 1945

b)

Pasal-pasal UUD 1945

c)

Pembukaan UUD 1945

d)

Batang tubuh UUD 1945

37.

Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam PPKI pada tanggal …

a)

29 mei 1945

b)

1 juni 1945

c)

18 Agustus 1945

d)

17 Agustus 1945

38.

Dasar Negara dan tujuan dalam pembukaan UUD 1945 tertutama pada alinea …

a)

Pertama

b)

Kedua

c)

Ketiga

d)

keempat

39.

Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari...

a)

PRESIDEN

b)

DPR

c)

BPK

d)

MPR

40.

Lembaga-lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah...

a)

MPR

b)

Komisi Yudisial

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Mahkamah Agung

41.

Keberadaan kementerian negara republik Indonesia diatur dalam...

a)

Pasal 17 UUD NRI 1945

b)

Pasal 19 UUD NRI 1945

c)

Pasal 18 UUD NRI 1945

d)

Pasal 20 UUD NRI 1945

42.

Contoh implementasi nilai ketuhanan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yaitu...

a)

Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak memeluk agama

b)

Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri

c)

Membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan

d)

Mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah

43.

Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yaitu...

a)

Legislatif, Eksekutif, Yudislasi

b)

Legislatif, Eksekutif, Konstitutif

c)

Legislatif, Eksekutif, Federatif

d)

Legislatif, Eksekutif, Yudikatif

44.

Kekuasaan untuk menetapkan dan menetapkan

dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah, merupakan kekuasaan….

a)

Eksaminatif

b)

Yudikatif

c)

Moneter

d)

Legislatif

45.

Lembaga Negara yang memiliki kekuasaan Yudikatif yaitu...

a)

Mahkamah Agung

b)

Presiden

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Badan Pemeriksa Keuangan

46.

Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh....

a)

Gubernur

b)

Bupati

c)

DPRD

d)

Walikota

47.

Pemerintahan daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/kota merupakan wujud dari pola pembagian kekuasaan secara....

a)

a. Otoriter

b)

b. Horizontal

c)

c. Yuridis

d)

d. Pemisahan kekuasaan

e)

e. Vertikal

48.

Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....

a)

hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

b)

landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara

c)

landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya

d)

norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

e)

landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi

49.

Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....

a)

hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

b)

landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara

c)

landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya

d)

norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

e)

landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi

50.

Kementerian negara adalah ...

a)

Lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi

b)

Lembaga pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

c)

Lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang

d)

Lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Similar Resources on Wayground

Bhineka Tunggal Ika dan NKRI

50 questions

Bhineka Tunggal Ika dan NKRI

quiz

Worksheet

•

10th Grade

Latihan PTS Tema 1

45 questions

Latihan PTS Tema 1

quiz

Worksheet

•

1st - 10th Grade

QUIZ KELAS 9

50 questions

QUIZ KELAS 9

quiz

Worksheet

•

9th Grade - University

PAS IPS Kelas 8 Semester Ganjil

45 questions

PAS IPS Kelas 8 Semester Ganjil

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade

MASALAH EKONOMI & SISTEM EKONOMI

50 questions

MASALAH EKONOMI & SISTEM EKONOMI

quiz

Worksheet

•

10th Grade

UH Nilai Norma, Lembaga, Penyimpangan dan Pengendalian Sosial

50 questions

UH Nilai Norma, Lembaga, Penyimpangan dan Pengendalian Sosial

quiz

Worksheet

•

10th Grade

REMED PENILAIAN FORMATIF EKONOMI X

50 questions

REMED PENILAIAN FORMATIF EKONOMI X

quiz

Worksheet

•

10th Grade

Perilaku menyimpang dan pengendalian sosial

50 questions

Perilaku menyimpang dan pengendalian sosial

quiz

Worksheet

•

10th Grade