NEW
Font size
WorksheetsPERKEMBANGAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL
Total questions: 40
Worksheet time: 21mins
Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Kurun waktu pelaksanaan Demokrasi Liberal adalah tahun....
1945-1949
1949-1950
1950-1959
1959-1965
1965-1998
Atas desakan Sutan Syahrir sebagai Ketua KNIP, pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat pemerintah yang berisi tentang ....
pembentukan partai-partai politik
memberikan kekuasaan legislatif kepada KNIP
memberikan wewenang legislatif kepada KNIP
pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)
kesiapsiagaan Indonesia menghadapi pasukan Sekutu
Pada masa demokrasi liberal, pemerintahan RI menganut sistem ....
repubilk
monarkhi
parlementer
konstitusional
presidensial
Partai-partai politik pada masa Demokrasi Liberal lebih cenderung untuk ....
mementingkan kepentingan bagsa daripada kepentingan partainya
mementingkan kerjasama antar partai politik
secara bersama-sama mendukung program pemerintah
mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bagsa
mengutamakan pembangunan fisik
Keberhasilan Kabinet Ali Sastroamidjoyo I adalah ....
dicanangkannya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif
berhasil diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika
berhasil menumpas gerakan separatis
berhasil menghacurkan masalah SARA
diselenggarakannya Konferensi Istambul
Pada awal kemerdekaan, keadaan perekonomian bangsa Indonesia belum stabil. hal ini disebabkan karena ....
naiknya nilai dollar yang terus menerus
banyak produk pertanian Indonesia yang tidak laku di pasaran dunia
beredarnya mata uang rupiah zaman pendudukan Jepang yang tidak terkendali
adanya blokade ekonomi yang dilakukan Belanda
belum baiknya pengaturan keuangan pada saat itu
Tujuan Belanda melakukan Blokade Ekonomi kepada Indonesia adalah ....
agar pemerintah RI bergabung dengan pihak Belanda
agar pemerintah RI minta bantuan kepada pihak Belanda
untuk menguji sampai di mana RI dapat bertahan
agar RI mau menerima kedatangan kembali NICA
untuk merobohkan perekonomian bangsa Indonesia
Tujuan utama dilakukannya kebijakan ekonomi "Gunting Syafruddin" adalah ...
untuk mengatasi defisit negara
untuk mengatasi hutang luar negeri
untuk mengatasi jumlah peredaran uang
untuk meningkatkan ekspor
untuk mengurangi defisit dan jumlah peredaran uang
Salah satu usaha untuk mengatasi kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan adalah dilaksanakannya sistem ekonomi Gerakan Benteng yang dikemukakan oleh ....
Dr Sumitro Joyohadikusumo
Mr. Iskaq Cokrohadisuryo
Perdana Menteri Sukiman
Perdana Menteri Natsir
Drs. Moh. Hatta
Pembangunan ekonomi baru berdasarkan gagasan Gerakan Benteng dilakukan dengan cara ....
menasionalisasikan bank-bank milik pemerintah Belanda
meningkatkan ekspor non migas
menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing
mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional
menndirikan perusahaan-persahaan negara
Pada saat Indonesia menggunakan UUDS 1950, kabinet pertama yang memegang pemerintahan adalah ....
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Sukiman
Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1
Kabinet Burhanudin Harahap
Pemilu pertama tahun 1955 dilaksanakan pada masa pemerintahan ....
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Sukiman
Kabinet Alisastroamidjoyo
Kabinet Burhanuddin Harahap
Pembatalan KMB merupakan salah satu program kerja dari kabinet ....
Wilopo
Sukiman
Ali Sastroamidjoyo 1
Burhanuddin Harahap
Ali Sastroamidjoyo 2
Pemilihan Umum tahun 1955 dilaksanakan dua tahap. tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih ....
presiden
konstituante
BP-KNIP
parlemen
MPR
Pada Tanggal 15 Desember 1955 dilaksanakan pemilu tahap dua untuk memilih ....
presiden
konstituante
BP KNIP
parlemen
MPR
Pemilihan Umum tahun 1955 dimenangkan oleh empat partai besar yakni ....
PNI, Masyumi, PSSI dan Muhammadiyah
Masyumi, PNI, NU dan Muhammadiyah
PNI, Masyumi, Parkindo dan NU
Masyumi, PNI, PKI dan IPKI
Masyumi, PNI, NU dan PKI
Tujuan pelaksanaan Konferensi Ekonomi I adalah ....
memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak
menyelesaikan permasalahan sembilan kebutuhan pokok
memberantas korupsi di departemen keuangan
mengatasi masalah distribusi bahan makanan
meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia
Dampak Konferensi Meja Bundar (KMB) bagi perekonomian Indonesia adalah ....
Indonesia harus menanggung biaya pengiriman delegasi yang cukup besar
pasca pelaksanaan KMB, Indonesia kembali memberlakukan mata uang Belanda
sistem ekonomi yang disepakati dalam KMB tidak cocok diterapkan di Indonesia
Indonesia dan Belanda sepakat menerapkan sistem ekonomi Belanda di Indonesia
Indonesia harus menanggung seluruh utang sejak masa Hindia Belanda
Pada masa Demokrasi Liberal, presiden tidak menjalankan kegiatan pemerintahan karena ....
UUDS 1950 mengamanatkan pemerintahan dijalankan dan dikendalikan oleh parlemen
presiden hanya sbegai kepala negara dan pemerintahan dijalankan perdana menteri
setiap kebijakan yang akan diambil presiden harus disetujui oleh parlemen
kedudukan dan kinerja presiden dibatasi oleh kekuasaan parlemen
secara konstitusional tugas presdien hanya sebagai kepala negara
ketidakstabilan kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Liberal disebabkan karena ....
ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi bangsa pada masa demokrasi liberal
ketidakmampuan pemerintah menerapkan sistem ekonomi kolonial warisan Belanda
stratifikasi sosial warisan Belanda belum hilang dari masyarakat Indonesia
kegagalan pemerintah mengatasi gejolak revolusi di beberapa daerah di Indonesia
ketidakmampuan masyarakat Indonesia menerapkan sistem sosial warisan kolonial
Perubahan sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer terjadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Semangat kebebasan berpendapat dan berkelompok ini ditandai dengan…
maklumat pemerintah tanggal 13 November 1945
KNIP sebagai badan legislatif sampai terbentuk DPR hasil pemilu
peran PPKI dalam membentuk badan-badan negara
Sukarno-Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden
terbentuknya kabinet yang pertama setelah Indonesia merdeka
Perubahan sistem pemerintahan disertai dengan lahirnya partai-partai politik, antara tahun 1946-1950 telah terbentuk kabinet parlementer, kabinet pertama pada era ini adalah kabinet…
Natsir
Ali Sastroamijoyo 1
Sukiman
Wilopo
Syahrir
Jatuh bangunnya kabinet yang terjadi pada masa Demokrasi liberal, secara politis lebih disebabkan oleh faktor...
kabinet tidak memiliki program yang pasti
mosi tidak percaya terhadap kabinet yang berkuasa
kabinet gagal menciptakan stabilitas nasional
tidak dapat merangkul tokoh-tokoh masyarakat
program belum terlaksana dengan baik
Kabinet yang terbentuk bukan atas dasar dukungan dari parlemen atau partai politik namun lebih berdasarkan pada keahlian atau profesionalisme paa menterinya disebutkan kabinet...
Zaken Kabinet
Kabinet Hatta
Kabinet 100 menteri
Kabinet Sementara
kabinet kompetensi
Kabinet baru dipimpin oleh Ir. Djuanda membentuk kabinet yang terdiri dari para menteri yang ahli dalam bidangnya dan golongan intelektual, tidak ada unsur partai politik di dalamnya. Program kerja kabinet Djuanda ini dikenal dengan nama.....
Tri Sila
Panca Sila
Panca Karya
Golongan Karya
Persatuan Indonesia
Untuk mengatasi krisis kewibawaan pemerintah akibat penerapan demokrasi liberal di Indonesia, pada tanggal 21 pebruari 1957 presiden Soekarno menawarkan konsespsinya dihadapan para tokoh politik dan militer, diantara konsepsi tersebut adalah tentang kabinet kaki empat, maksud kabinet kaki empat yaitu
didukung oleh semua masyarakat dari seluruh penjuru mata angin
didukung oleh partai pemenang pemilu :Masyumi,NU,PKI, PNI
didukung oleh semua tokoh masyarakat
memiliki empat program dalam menyejahterakan bangsa
program partai sejumlah empat
Kebijakan ekonomi RI untuk mengangkat pengusaha lokal dilaksanakan dengan memberikan lisensi impor bagi lokal, namun lisensi tersebut akhirnya dijual pada para pengusaha Cina, sehingga bermunculan perusahaan cina dengan lisensi lokal yang dikenal dengan nama...
Program Ali Baba
Program Benteng
Gunting Sjafrudin
Program Asaat
Repelita
Prestasi yang monumental bertaraf internasional yang ditorehkan oleh kabinet Djuanda terkait dengan kewilayahan adalah...
mengatur kembali teritorial perairan nasional
mengembalikan posisi Nasution sebagai KSAD
peningkatan kesejahteraan perekonomian rakyat
menyelenggarakan Pemilu I bagi bangsa Indonesia
pembubaran Uni Indonesia-Belanda
Pasca pengakuan kedaulatan pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar di bidang ekonomi, masalah baru akibat KMB yang menjadi beban bagi Indonesia adalah...
meningkatnya nilai utang dalam dan luar negeri
struktur ekonomi yang belum berimbang
niai eksport yang sangat rendah
hasil perkebunan yang menurun
pengeluaran yang sangat besar
Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia pada masa Demokrasi Liberal adalah ....
parlementer
presidensial
monarki
fasisme
konstitusional
Salah satu dampak negatif dari penerapan sistem pemerintahan Kabinet Parlementer adalah …..
kondisi politik stabil
pembangunan mengalami kelancaran
perekonomian mengalami kemajuan pesat
jatuh bangunnya kabinet sebanyak 7 kali
pemisahan tugas kepala negara dan kepala pemerintahan
Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan gagasan dari ...
Mr. Iskaq Cokroadisuryo
Drs. Moh. Hatta
Perdana Menteri Natsir
Dr. Sumitro Joyohadikusumo
Sukiman
Kebijakanyang diambil pemerintah pada masa demokrasi liberal adalah menasionalisasikan de javasche bank menjadi Bank Indonesia pada akhir tahun 1952 dengan tujuan . . .
membentuk dan menyelenggarakan bank sendiri
membentuk dan mempunyai Bank sirkulasi sendiri
mmberi pinjaman terhadap kaum pengusaha menengah dan atas
mmberi pinjaman terhadap kaum pengusaha kecil dan menengah
Memberi pinjaman terhadap kaum pengusaha kecil atau masyarakat luas
Terbutnya waklumat KNIP Nomor 5 tanggal 11 November 1945 mengubah system ketatanegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan. Aspek yang menandai perubahan tersebut adalah …
fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara waktu digantikan oleh BP-KNIP
pemberlakuan UUDS untuk menggantikan UUD 1945 hingga melaksanakan Pemilu
jabatan wakil presiden dihapus dan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri
perubahan system ketatanegaraan dari system presidensial menjadi system parlementer
pembentukan KNIP untuk membantu perdana menteri menjalankan pemerintahan
Pada awal terbentuknya, KNIP berkedudukan membantu tugas presiden. Setelah terbitnya Maklumat Nomor X pada 16 oktober 1945 KNIP berfungsi sebagai lembaga pengganti DPR dan MPR. Dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa . . . .
fungsi KNIP telah berubah menjadi sebuah majelis legislative
Presiden menganggap KNIP lebih cocok menjalankan fungsi eksekutif
Telah terjadi perubahan system ketatanegaraan pada awal kemerdekaan
Fungsi KNIP tidak sesuai lagi dengan system ketatanegaraan Indonesia
Pembentukan DPR dan MPR belum di perlukan selama KNIP masih berfungsi
Salah satu aspek yang menggambarkan kehidupan politik pada masa Demokrasi Liberal adalah . . . .
UUD 1945 menjadi sumber hokum tertinggi di Republik Indonesia
Partai – partai politik yang ada mengusung ideology berbeda-beda
Pemerintah membatasi ketat seluruh aktivis partai politik
Presiden Soekarno memiliki peran besar dalam mengendalikan kehidupan politik
Dekret presiden merupakan landasan politik yang harus ditaati oleh komponen pemerintah
Maklumat wakil Presiden tanggal 3 November 1945 menandai berlakunya system multipartai. Kebijakan multipartai bertujuan untuk . . . .
Menegaskan system demokrasi pancasila yang sesungguhnya
Membendung system partai tunggal yang dicetuskan Soekarno
Mengakomodasi seluruh kepentingan partai politik dalam parlemen
Memperkuat system Demokrasi Liberal yang diterapkan Sejak 1950
Memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan bangsa Indonesia
Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung berhasil dilaksanakan pada masa kabinet ....
Burhanudin Harahap
Sukiman
Ali Sastroamijoyo II
Ali Sastroamijoyo I
Masa Demokrasi Terpimpin dipimpin oleh presiden ....
Soekarno
Soeharto
Megawati
Jokowi
Peristiwa G30/S/PKI terjadi pada masa ....
demokrasi liberal
demokrasi parlementer
demokrasi terpimpin
demokrasi Pancasila
