wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SKB Satpol PP

Total questions: 100

Worksheet time: 1hrs 15mins

Name
Class
Date
1.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan ...

a)

UUD 1945

b)

Undang-Undang

c)

Peraturan Presiden

d)

Peraturan Kepala Daerah

2.

Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Satpol PP adalah ...

a)

PP Nomor 6 tahun 2010

b)

PP Nomor 7 tahun 2010

c)

PP Nomor 8 tahun 2010

d)

PP Nomor 9 tahun 2010

3.

UUD 1945 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdapat pada Pasal ...

a)

Pasal 16 UUD 1945

b)

Pasal 17 UUD 1945

c)

Pasal 18 UUD 1945

d)

Pasal 19 UUD 1945

4.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini, kecuali ...

a)

Kepadatan jumlah penduduk disuatu daerah

b)

Tuntutan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c)

Beban tugas dan tanggung jawab yang diemban

d)

Risiko keselamatan Polisi Pamong Praja

5.

Pengertian Satpol PP adalah ...

a)

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan semua jenis peraturan yang berlaku dimasyarakat

b)

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah yang bertugas mengamankan Bupati dan aparat pemerintah daerah lainnya

c)

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

d)

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah dan bertugas diwilayah daerah tersebut

6.

Daerah Kabupaten dipimpin oleh ...

a)

Bupati

b)

Walikota

c)

Gubernur

d)

Camat

7.

Yang bukan persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah ...

a)

Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat

b)

Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan

c)

Pendidikan berasal dari sekolah atau perguruan tinggi yang terakreditasi

d)

Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun

8.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh ...

a)

Kepala satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah

b)

Sekretaris daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah

c)

Kepala satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui kepala daerah

d)

Sekretaris daerah yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui kepala daerah

9.

Yang bukan tugas Satpol PP adalah ...

a)

Menegakkan Perda

b)

Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

c)

Melindungi aparatur daerah

d)

Perlindungan masyarakat

10.

Tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah adalah pengertian dari ...

a)

Tindakan administratif

b)

Kewenangan menindak

c)

Tindakan penyelidikan

d)

Tindakan penertiban nonyustisial

11.

Salah satu fungsi Satpol PP adalah ...

a)

Melindungi aparatur daerah

b)

Menegakkan Perda

c)

Menjaga aset daerah

d)

Membantu pekerjaan kepala daerah

12.

Salah satu kewenangan Polisi Pamong Praja adalah ...

a)

Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah

b)

Mengadili warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah

c)

Memberikan sanksi kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah

d)

Membiarkan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah

13.

Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut ...

a)

Tindakan administratif

b)

Kewenangan menindak

c)

Tindakan penyelidikan

d)

Tindakan penertiban nonyustisial

14.

Yang bukan merupakan kewajiban Polisi Pamong Praja adalah ...

a)

Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat

b)

Memberikan sanksi kepada masyarakat apabila ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana

c)

Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja

d)

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

15.

Salah satu hal atau sebab diberhentikannya Polisi Pamong Praja adalah kecuali ...

a)

Alih tugas

b)

Tidak melanggar disiplin Polisi Pamong Praja

c)

Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

d)

Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja

16.

Tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses pengadilan adalah ...

a)

Tindakan administratif

b)

Kewenangan menindak

c)

Tindakan penyelidikan

d)

Tindakan penertiban nonyustisial

17.

Peraturan Daerah atau Perda dibuat oleh ...

a)

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD

b)

Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah

c)

Sekretaris Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah

d)

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

18.

Keputusan Daerah dibuat oleh ...

a)

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD

b)

Kepala Daerah

c)

Sekretaris Daerah

d)

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

19.

Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan ...

a)

Aparatur Keamanan Desa

b)

Satpol PP daerah lainnya

c)

Lembaga Swadaya Masyarakat

d)

Kepolisian Negara Republik Indonesia

20.

Tindakan polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan disebut ...

a)

Tindakan administratif

b)

Kewenangan menindak

c)

Tindakan penyelidikan

d)

Tindakan penertiban nonyustisial

21.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoing Praja yang ditetapkan pada tanggal ...

a)

5 Januari 2010

b)

6 Januari 2010

c)

7 Januari 2010

d)

8 Januari 2010

22.

Berikut ini yang bukan peraturan tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah ...

a)

PP Nomor 32 Tahun 2004

b)

PP Nomor 6 Tahun 2010

c)

PP Nomor 23 Tahun 2014

d)

PP Nomor 16 Tahun 2018

23.

Berikut ini adalah kondisi yang harus diciptakan oleh para Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak peraturan daerah, kecuali ...

a)

Tenteram

b)

Tertib

c)

Tegas

d)

Teratur

24.

Kepanjang dari kata SATPOL PP adalah ...

a)

Satuan Polisi Pamong Pemuda

b)

Satuan Polisi Pamong Praja

c)

Sekumpulan Polisi Pamong Pemuda

d)

Sekumpulan Polisi Pamong Praja

25.

Syarat tinggi minimal calon Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 adalah ...

a)

Laki-laki 160 cm dan Perempuan 155 cm

b)

Laki-laki 165 cm dan Perempuan 155 cm

c)

Laki-laki 165 cm dan Perempuan 160 cm

d)

Laki-laki 170 cm dan Perempuan 160 cm

26.

Usia minimal untuk menyalonkan diri sebagai Polisi Pamong Praja adalah ...

a)

18 tahun

b)

19 tahun

c)

20 tahun

d)

21 tahun

27.

Secara struktural, Kepala Satpol PP berada langsung dibawah ...

a)

Sekretaris Daerah

b)

Kepala Daerah

c)

Wakil Kepala Daerah

d)

Semua Salah

28.

Berikut ini adalah pelaksana dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, kecuali ...

a)

Satuan Polisi Pamong Praja

b)

Kepolisian Negara Republik Indonesia

c)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

d)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

29.

Yang dimaksud "tindakan penyelidikan" yang harus dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut ...

a)

Mencatat

b)

Mendokumentasikan/Merekam

c)

Meminta Keterangan

d)

Semua benar

30.

Oknum Satpol PP yang mendapatkan hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan ...

a)

Diskorsing

b)

Diberi pendampingan

c)

Diberhentikan

d)

Dibebaskan

31.

Berikut ini adalah jenjang jabatan fungsional keahlian pada Satuan Polisi Pamong Praja, kecuali ...

a)

Pol PP Pertama

b)

Pol PP Muda

c)

Pol PP Madya

d)

Pol PP Utama

32.

Berikut ini adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan pada Satuan Polisi Pamong Praja, kecuali ...

a)

Pol PP Pemula

b)

Pol PP Pelaksana

c)

Pol PP Lanjutan

d)

Pol PP Penyelia

33.

Instansi pembina untuk Satuan Polisi Pamong Praja adalah ...

a)

Menteri Hukum dan HAM

b)

Menteri Pertahanan

c)

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

d)

Menteri Dalam Negeri

34.

Ada berapa tugas fungsional Polisi Pamong Praja menurut PermenpanRB Nomor 4 Tahun 2014?

a)

11 (sebelas)

b)

12 (dua belas)

c)

13 (tiga belas)

d)

14 (empat belas)

35.

Instansi pembina sebagaimana tertera pada PermenpanRB Nomor 4 Tahun 2014 pasal 5 mempunyai tugas-tugas sebagai berikut, kecuali ...

a)

Menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pol PP

b)

Menyusun standarisasi Jabatan Fungsional Pol PP

c)

Menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pol PP

d)

Menyusun kurikulum diklat fungsional/teknis dibidang tugas Pol PP

36.

Berdasarkan PermenpanRB Nomor 4 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya pasal 2 menyebutkan bahwa jabatan fungsional Pol PP termasuk kedalam rumpun ...

a)

Penindakan

b)

Eksekutor

c)

Penyidik dan detektif

d)

Penegakan hukum

37.

Dalam PermenpanRB Nomor 4 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, jabatan fungsional Polisi Pamong Praja memiliki berapa unsur penilaian?

a)

2 (dua)

b)

4 (empat)

c)

6 (enam)

d)

8 (delapan)

38.

Perhatikan poin penilaian dibawah ini, yang manakah yang bukan termasuk kedalam unsur utama dalam penilaian angka kredit bagi fungsional Polisi Pamong Praja?

a)

Pendidikan

b)

Penegakan Perda

c)

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

d)

Penunjang tugas Polisi Pamong Praja

39.

Manakah dibawah ini yang termasuk sub unsur pendidikan dalam penilaian angka kredit bagi fungsional Polisi Pamong Praja?

a)

Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/jazah

b)

Diklat fungsional/teknis dibidang Satpol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat

c)

Diklat Prajabatan

d)

Semua benar

40.

Berapa persentase penilaian angka kredit untuk unsur utama dan unsur penunjang pada jabatan fungsional Polisi Pamong Praja?

a)

Unsur utama 50%, Unsur Penunjang 50%

b)

Unsur utama 60%, Unsur Penunjang 40%

c)

Unsur utama 70%, Unsur Penunjang 30%

d)

Unsur utama 80%, Unsur Penunjang 20%

41.

Manakah dibawah ini yang bukan termasuk sub unsur Penegakan Peraturan Daerah untuk Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja?

a)

Melaksanakan penindakan yustisi

b)

Melaksanakan penindakan non yustisi

c)

Mengevaluasi permasalahan penegakan Perda

d)

Mengevaluasi penegakan Perda

42.

Berikut ini adalah butir-butir kegiatan dalam sub unsur mengevaluasi penegakan peraturan daerah, kecuali ...

a)

Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda

b)

Menjadi saksi dalam proses penyidikan

c)

Melakukan koordinasi penegakan Perda

d)

Mengikuti penyusunan Perda

43.

Manakah dibawah ini yang bukan termasuk sub unsur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja?

a)

Pembuatan rencana induk (master plan)

b)

Pelaksanaan patroli

c)

Fasilitasi massa

d)

Pengamanan dan pengawalan

44.

Manakah dibawah ini yang termasuk sub unsur pengembangan profesi untuk Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja?

a)

Pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang tugas Pol PP

b)

Penerjemah/penyaduran buku dan bahan lainnya dibidang tugas Pol PP

c)

Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis dibidang tugas Pol PP

d)

Semua benar

45.

Manakah pernyataan yang salah tentang pemberian angka kredit bagi Pol PP yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah berikut ini!

a)

Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis bantu

b)

Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis bantu

c)

Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis bantu

d)

Apabila terdiri dari 5 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 40% (tiga puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 15% (dua puluh persen) bagi penulis bantu

46.

Berapakah jumlah maksimal penulis bantu yang diperbolehkan dalam pembuatan karya tulis/karya ilmiah Satpol PP?

a)

3 (tiga) orang

b)

4 (empat) orang

c)

5 (lima) orang

d)

6 (enam) orang

47.

Manakah dibawah ini yang bukan termasuk unsur penunjang untuk Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja?

a)

Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis dibidang tugas Pol PP

b)

Berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang tugas Pol PP

c)

Terdaftar sebagai anggota organisasi masyarakat

d)

Terdaftar sebagai anggota tim penilai

48.

Apa kepanjang dari SKP pada jabatan fungsional Polisi Pamong Praja?

a)

Satuan Kerja Pegawai

b)

Sasaran Kerja Pegawai

c)

Satuan Kinerja Pegawai

d)

Sasaran Kinerja Pegawai

49.

Penyusunan SKP wajib dilakukan oleh Polisi Pamong Praja setiap berapa tahun berjalan?

a)

1 (satu) tahun

b)

2 (dua) tahun

c)

3 (tiga) tahun

d)

4 (empat) tahun

50.

SKP yang telah disusun berdasarkan tugas pokok dan jenjang jabatan Pol PP harus disetujui dan ditetapkan oleh ...

a)

Pimpinan Unit Kerja

b)

Atasan Langsung

c)

Kepala Daerah

d)

Pilihan a dan b benar

51.

Berikut ini adalah para stakeholder yang sangat berkaitan dengan tupoksi Satpol PP, kecuali...

a)

Masyarakat

b)

Pemerintah Daerah

c)

Aparatur Sipil Negara

d)

Pemerintah Pusat (Kemendagri)

52.

Peraturan daerah yang dibuat dan dilaksanakan ditingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota disebut ...

a)

Perda

b)

Perkada

c)

Pergub

d)

Perbup/Perwako

53.

Daerah perkotaan dipimpin oleh ...

a)

Gubernur

b)

Walikota

c)

Bupati

d)

Camat

54.

Satuan Polisi Pamong Praja ditingkat Propinsi melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ...

a)

Gubernur

b)

Walikota

c)

Bupati

d)

Camat

55.

Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS dilingkungan pemerintah daerah. Apa kepanjangan dari PPNS?

a)

Pengawas Pegawai Negeri Sipil

b)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

c)

Pengarah Pegawai Negeri Sipil

d)

Penilai Pegawai Negeri Sipil

56.

Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan ...

a)

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

b)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

c)

Kejaksaan Republik Indonesia

d)

Semua benar

57.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja meliputi kegiatan, kecuali ...

a)

Deteksi dan cegah dini

b)

Pembinaan dan penyuluhan

c)

Penertiban dan penindakan unjuk rasa

d)

Patroli dan keamanan

58.

Dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta bantuan berupa personel dan peralatan kepada ...

a)

Tentara Nasional Indonesia

b)

Kepolisian Negara Republik Indonesia

c)

Masyarakat

d)

Pilihan a dan b benar

59.

Berikut ini adalah jenjang pejabat bagi Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat memiliki kualifikasi pejabat PPNS, kecuali ...

a)

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

b)

Pejabat Administrasi

c)

Pejabat Struktural

d)

Pejabat Fungsional

60.

Pejabat administrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas ...

a)

Pejabat administrator

b)

Pejabat Pengawas

c)

Pejabat pelaksana

d)

Semua benar

61.

Yang bukan kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja adalah ...

a)

Menjunjung tinggi Hak Azazi Manusia

b)

Menaati semua peraturan dan kode etik

c)

Bertindak objektif dan tidak diskriminatif

d)

Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa

62.

Yang bukan kewajiban pemerintah daerah kepada Satuan Polisi Pamong Praja adalah ...

a)

Memenuhi hak sebagai PNS Satpol PP

b)

Menyediakan sarana dan prasarana minimal

c)

Melakukan pembinaan teknis operasional

d)

Memberikan insentif bagi pegawai berprestasi

63.

Wilayah propinsi dipimpin oleh ...

a)

Gubernur

b)

Walikota

c)

Bupati

d)

Camat

64.

Satuan Polisi Pamong Praja ditingkat Kabupaten melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ...

a)

Gubernur

b)

Walikota

c)

Bupati

d)

Camat

65.

Hak Pegawai Negeri Sipil Satpol PP sebagaimana termaktum pada PP Nomor 16 Tahun 2018 pasal 22 meliputi ...

a)

Jaminan kesehatan

b)

Jaminan Sosial

c)

Jaminan kecelakaan kerja

d)

Jaminan Kematian

66.

Sarana dan prasarana minimal bagi Satpol PP sebagaimana termaktum pada PP Nomor 16 Tahun 2018 pasal 23 meliputi ...

a)

Gedung kantor

b)

Kendaraan operasional

c)

Baju seragam/PDH

d)

Perlengkapan operasional

67.

Perlengkapan operasional bagi Satpol PP sebagaimana termaktum pada PP Nomor 16 Tahun 2018 pasal 24 meliputi ...

a)

Perlengkapan perorangan

b)

Perlengkapan beregu

c)

Perlengkapan patroli

d)

Perlengkapan perlindungan diri

68.

Pembinaan teknis operasional dilakukan oleh kepala daerah kepada Satpol PP dalam penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui kegiatan ...

a)

Pembinaan etika profesi

b)

Pengembangan pengetahuan dan keterampilan

c)

Peningkatan kualitas pelayanan dan kapasitas kelembagaan

d)

Semua benar

69.

Pendanaan pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP, dan pembinaan teknis operasional Satpol PP dibebankan pada, kecuali ...

a)

APBN

b)

APBD Propinsi

c)

APBD Kabupaten

d)

APBD Kota

70.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP, dan pembinaan teknis operasional Satpol PP diatur dalam ...

a)

Peraturan Daerah (Perda)

b)

Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

c)

Peraturan Menteri (Permen)

d)

Peraturan Presiden (Perpres)

71.

Satuan Polisi Pamong Praja ditingkat Kota melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ...

a)

Gubernur

b)

Walikota

c)

Bupati

d)

Camat

72.

Kepala Satpol PP Provinsi mengkoordinasikan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat ditingkat ...

a)

Propinsi

b)

Kabupaten

c)

Kota

d)

Pilihan b dan c benar

73.

Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota mengkoordinasikan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat ditingkat ...

a)

Propinsi

b)

Kabupaten

c)

Kota

d)

Kecamatan

74.

Dalam pelaksanaan koordinasi tugas Satpol PP secara nasional, penyelenggaran rapat koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan oleh ...

a)

Menteri

b)

Gubernur

c)

Bupati

d)

Walikota

75.

Dalam pelaksanaan koordinasi tugas Satpol PP, penyelenggaran rapat koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota diwilayah propinsi dilakukan oleh ...

a)

Menteri

b)

Gubernur

c)

Bupati

d)

Walikota

76.

Dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, Menteri dapat memberikan penghargaan kepada ...

a)

Gubernur dan Bupati/Walikota

b)

Satpol PP Propinsi dan Kabupaten/Kota

c)

Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Propinsi dan Kabupaten/Kota

d)

Pegawai Harian Lepas Satpol PP Propinsi dan Kabupaten/Kota

77.

Penghargaan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 31 ayat (2) bukan didasarkan pada pertimbangan ...

a)

Profesional

b)

Kejujuran

c)

Penghormatan HAM

d)

Disiplin

78.

Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan Perda/Perkada, Ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat secara berkala kepada ...

a)

Presiden

b)

Wakil Presiden

c)

Menteri

d)

DPRD Propinsi

79.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan Perda/Perkada, Ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat secara berkala kepada ... sebagai perwakilan pemerintah pusat.

a)

Presiden

b)

Menteri

c)

Gubernur

d)

DPRD Propinsi

80.

Tahun berapa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi?

a)

2017

b)

2018

c)

2019

d)

2020

81.

Wadah koordinasi bagi Menteri dengan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi dalam rangka membahas permasalahan, identifikasi permasalahan, penyelesaian permasalahan serta perumusan dan sinkronisasi kebijakan operasional penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat adalah pengertian dari ...

a)

Rapat Koordinasi Nasional

b)

Rapat Koordinasi Nasional diwilayah Propinsi

c)

Rapat Koordinasi Propinsi

d)

Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota diwilayah Propinsi

82.

Wadah koordinasi bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kepala Satpol PP Propinsi dan kepala Satpol PP Kabupaten/Kota dalam satu wilayah propinsi dalam rangka membahas permasalahan, identifikasi permasalahan, penyelesaian permasalahan serta perumusan dan sinkronisasi kebijakan operasional penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat adalah pengertian dari ...

a)

Rapat Koordinasi Nasional

b)

Rapat Koordinasi Nasional diwilayah Propinsi

c)

Rapat Koordinasi Propinsi

d)

Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota diwilayah Propinsi

83.

Berikut ini adalah makna lambang Satpol PP, kecuali?

a)

Tameng/Perisai, melambangkan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan melaksanakan fungsi menciptakan Ketertiban Umum di Kewilayahan

b)

Kemudi kapal, melambangkan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah Wilayah dalam menentukan arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara

c)

Padi berjumlah 45 butir, melambangkan Polisi Pamong praja dalam melaksanakan tugas kewajibannya selalu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45

d)

Bunga Kapas (17 tangkai), melambangkan Polisi Pamong Praja dalam berperilaku dan berbicara selalu berpedoman pada Sumpah Prasetya Korpri

84.

Apa motto dari Satuan Polisi Pamong Praja?

a)

Praja Wisesa

b)

Praja Karana

c)

Praja Wibawa

d)

Praja Muda

85.

Peraturan Pemerintah nomor berapa yang menjelaskan secara lengkap tentang perangkat daerah?

a)

PP Nomor 16 Tahun 2016

b)

PP Nomor 17 Tahun 2016

c)

PP Nomor 18 Tahun 2016

d)

PP Nomor 19 Tahun 2016

86.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk didalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat tertuang dalam?

a)

UU Nomor 5 Tahun 1974

b)

UU Nomor 22 Tahun 1999

c)

UU Nomor 32 Tahun 2004

d)

UU Nomor 23 Tahun 2003

87.

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan melalui ...

a)

Peraturan Daerah

b)

Peraturan Kepala Daerah

c)

Peraturan Menteri

d)

Peraturan Presiden

88.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali pada tanggal?

a)

3 Maret 1950

b)

3 Maret 1951

c)

3 Mei 1950

d)

3 Mei 1951

89.

Peraturan Menteri nomor berapa yang menjelaskan secara lengkap tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya?

a)

PermenpanRB Nomor 3 Tahun 2013

b)

PermenpanRB Nomor 4 Tahun 2014

c)

PermenpanRB Nomor 3 Tahun 2014

d)

PermenpanRB Nomor 4 Tahun 2013

90.

Tanggal berapa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Presiden Ir. Joko Widodo?

a)

2 Mei 2018

b)

3 Mei 2018

c)

4 Mei 2018

d)

5 Mei 2018

91.

Tanggal berapa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Yasonna H. Laoly?

a)

6 Mei 2018

b)

7 Mei 2018

c)

8 Mei 2018

d)

9 Mei 2018

92.

Apa makna "Praja Wibawa" pada lambang Satpol PP?

a)

Pengaman, Penegak dan Pengayom

b)

Pemberi keteladanan terhadap anggota masyarakat

c)

Pengayom dan penegak bangsa

d)

Pengayom masyarakat dengan melaksanakan fungsi menciptakan Ketertiban Umum

93.

Polisi Pamong Praja dibentuk pertama kali di Kota ...

a)

Surabaya

b)

Solo

c)

Yogyakarta

d)

Jakarta

94.

Sebelum Satuan Polisi Pamong Praja lahir, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat pasca proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh ...

a)

Penjaga Keamanan Kapanewon

b)

Detasemen Polisi

c)

Kesatuan Pagar Baya

d)

Pelindung Masyarakat (Linmas)

95.

Peringatan hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan setiap tahun, yaitu setiap tanggal ...

a)

3 Maret

b)

3 April

c)

3 Mei

d)

3 Juni

96.

Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yaitu Undang-Undang Nomor ...

a)

UU Nomor 5 Tahun 1974

b)

UU Nomor 22 Tahun 1999

c)

UU Nomor 32 Tahun 2004

d)

UU Nomor 23 Tahun 2003

97.

Pada tahun berapa Detasemen Polisi Pamong Praja dirubah menjadi Kesatuan Pagar Baya?

a)

1960

b)

1961

c)

1962

d)

1963

98.

Tanggal berapa Detasemen Polisi dirubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja?

a)

10 November 1948

b)

11 November 1948

c)

12 November 1948

d)

13 November 1948

99.

Pada tahun berapa Kesatuan Pagar Baya dirubah menjadi Kesatuan Pagar Praja?

a)

1960

b)

1961

c)

1962

d)

1963

100.

Untuk membedakan Satpol PP dengan korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian, maka Kesatuan Polisi Pamong Praja berubah nama menjadi ...

a)

Penjaga Keamanan Kapanewon

b)

Detasemen Polisi

c)

Kesatuan Pagar Baya

d)

Kesatuan Pagar Praja

Similar Resources on Wayground

KOMPETENSI TEKNIS PEKERJA SOSIAL

100 questions

KOMPETENSI TEKNIS PEKERJA SOSIAL

quiz

Worksheet

•

Professional Development

CC SISWA DAN GURU INOTEK

100 questions

CC SISWA DAN GURU INOTEK

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade

Current Affairs & G.K Marathon Quiz 2020

100 questions

Current Affairs & G.K Marathon Quiz 2020

quiz

Worksheet

•

12th Grade - University

SOAL PTS PJOK

100 questions

SOAL PTS PJOK

quiz

Worksheet

•

6th Grade

Quizizz BAB X dan XII Pejuang PBJ 2021

100 questions

Quizizz BAB X dan XII Pejuang PBJ 2021

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Rangking 1

98 questions

Rangking 1

quiz

Worksheet

•

6th - 8th Grade

PH TEMA 5

100 questions

PH TEMA 5

quiz

Worksheet

•

6th Grade

REKAP SOAL (D3) PP No 28 thn 2012 PLKSANAAN UU 43 thn 2009

100 questions

REKAP SOAL (D3) PP No 28 thn 2012 PLKSANAAN UU 43 thn 2009

quiz

Worksheet

•

University