Font size
WorksheetsUlangan Harian KD 3.1
Total questions: 20
Worksheet time: 17mins
Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ....
kekuasaan legislatif
kekuasaan eksekutif
kekuasaan federatif
kekuasaan yudikatif
kekuasaan koordinatif
Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....
John Locke
Jean Bodin
Montesquieu
J. W. Garner
J. J. Rousseau
Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah ....
moneter
legislatif
yudikatif
konstitutif
eksaminatif
Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam ....
Pasal 20 Ayat (1)
Pasal 20 Ayat (2)
Pasal 20 Ayat (3)
Pasal 20 Ayat (4)
Pasal 20 Ayat (5)
Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari....
Presiden
MPR
DPR
Mahkamah Agung
BPK
Kementerian negara adalah ....
lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi
lembaga pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
lembaga pemerintahan yang bertugas memeriksa dan mengawasi pelaksanaan undang-undang
lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang
lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewangan dalam penyelenggaran pemerintahan
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ....
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariat negara
Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan
Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...
33
34
35
36
37
Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Berikut yang tidak termasuk LPNK adalah ....
Bulog
Perpusnas
BPOM
BUMN
LIPI
Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ....
mutlak presiden untuk membubarkan parlemen
mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU
relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet
mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...
Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian Sosial
Kementerian Kesehatan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Pendidikan
Berikut yang tidak termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah ....
persamaan
perdamaian
penghargaan atas hak
solidaritas
permusyawaratan
Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ....
Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
Contoh implementasi nilai religious Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu…
Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama
Mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik
Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri
Mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah
Memaksakaan suatu paham agama kepada umat lain
Salh satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah ....
menghargai hak orang lain
musyawarah untuk mencapai mufakat
menghargai perbedaan keyakinan
menghargai keanekaragaman budaya
mencintai tanah air
Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali ....
mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN
berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan
memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa
Tuliskan jenis-jenis pembagian kekuasaan secara horizontal!
Jelaskan fungsi kementerian negara Republik Indonesia!
Sebutkan 5 lembaga pemerintah nonkementerian yang ada di Indonesia !
Tuliskan butir-butir nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila!
