NEW
Font size
WorksheetsOTK Kepegawaian XI
Total questions: 20
Worksheet time: 40mins
Seseorang yang bekerja pada suatu instansi disebut ...
buruh
pegawai
wiraswasta
seniman
wisatawan
4.Ciri-ciri administrasi kantor, kecuali....
A.Terdapat tujuan yang hendak dicapai
B.Terdapat bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan
C. Sebagai pedoman kerja bagi karyawan suatu perkantoran.
D.Terdapat kelompok manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih
Objek dari administrasi kepegawaian adalah ...
Alat - alat produksi
Manusia
Biaya produksi
Arsip kepegawaian
Produk
Berikut yang bukan termasuk aktivitas dalam ruang lingkup administrasi kepegawaian yaitu ....
Pengusulan formasi pegawai
Inventarisasi pegawai
Pengusulan pengangkatan dan mutasi pegawai
Mengatur usaha kesejahteraan pegawai
Menyelesaikan masalah pribadi para pegawai
Suatu system kepegawaian yang pengangkatan pertamanya didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan disebut ...
Direct system
Sistem kombinasi
Prestasi kerja
Sistem karier
Separated system
Prinsip yang menyatakan bahwa seseorang akan mendapatkan upah / bayaran sesuai dengan kerjanya adalah prinsip ...
Good job and pay
The right man in the right place
Good job good income
Good pay for good work
Equal pay for equal work
Di dalam pengertian administrasi kepegawaian setelah proses kerja sama antar kelompok dilakukan, proses yang perlu dilakukan lainnya adalah....
Membagi tugas pegawai
Memliki tujuan bersama
Orientasi pegawai
Menumbuhkan motivasi pegawai
Membayar pegawai
Kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai (tenaga kerja) untuk mencapai tujuan disebut....
Kepegawaian
Administrasi
Administrasi Kepegawaian
Pangkat
Kegiatan kerja sama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan disebut....
Administrasi
Tata usaha
Kepegawaian
Kerja sama
"Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat" merupakan pengertian tenaga kerja menurut....
Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Pasal 1 UU No. 29 Tahun 2004
Pasal 1 (Ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Pasal 2 UU No. 29 Tahun 2004
Berikut yang merupakan fungsi dari regulasi kepegawaian adalah ...
Penyusunan kebutuhan pegawai
jaminan pensiun
menjaga hak dan kewajiban pegawai dan perusahaan
menjamin kenikan pangkat dan jabatan
menjaga nama baik pegawai dan perusahaan
Undang-undang yang mengatur tentang pokok-pokok kepegawaian adalah ...
UU No. 11 Tahun 1969
UU No. 43 Tahun 1999
UU No. 1 Tahun 1974
UU No. 14 Tahun 2005
UU No. 12 Tahun 2012
Suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai tujuan, disebut ...
sistem
alur
struktur
elemen
komponen
Sistem kepegawaian yang tersentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat disebut ...
separated sistem
unified sistem
integrated sistem
spolis sistem
merit sistem
Merit sistem adalah ...
Sistem kepegawaian yang seluruh kegiatan administrasi kepegawaiannya dilakukan oleh pemerintah daerah
Sistem kepegawaian yang tersentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat.
Sistem kepegawaian yang seluruh kegiatan kepegawaiannya dilakukan oleh suatu lembaga tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan itu
Sistem pengangkatan pegawai didasarkan atas keanggotaan partai
Sistem pengangkatan pegawai didasarkan atas kecakapan
Berikut yang bukan termasuk pegawai negeri sipil adalah ...
TNI
Polisi
Gubernur
Manajer
Menteri
Sistem penganngkatan pegawai didasarkan atas hubungan keluarga disebut ...
spolis sistem
nepotism sistem
merit sistem
career sistem
patronage sistem
Berikut yang termasuk PNS lainnya adalah
Presiden
Gubernur
Dirut Pertamina
Polisi
TNI
Peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan yang mengikat secara umum baik bagi karyawan maupun pengusaha dan dibentuk sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, disebut ...
Regulasi
Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri
Berikut yang tidak termasuk regulasi yang mengatur mengenai kepegawaian adalah ...
Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Keputusan Pemerintah
Peraturan Menteri
Tata tertib sekolah
