Font size
WorksheetsSimulasi Ujian CAT
Total questions: 100
Worksheet time: 56mins
1. Hubungan Industrial adalah….
Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa,yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Hubungan formal antara kelompok manajemen dan kelompok pekerja dalam suatu organisasi
Hubungan industrial diwujudkan dalam bentuk “hubungan kerja”
2. Tujuan Hubungan Industrial….
Menciptakan ketenangan atau ketentraman kerja serta
Meningkatkan produksi
Meningkatkan kesejahteraan pekerja/karyawan
Meningkatkan derajatnya sesuai dengan martabat manusia;
Menciptakan ketenangan usaha
3. Membahas penanganan permasalahan dan pemecahannya ke organisasi pekerja yang meliputi: pengembangan tenaga kerja, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, masuk dalam kategori hubungan industri...
Personal Management
Man Power Marketing
Individual Bargaining
Labour Relation
Collective Bargaining/Relation
4. Fungsi pemerintah dalam hubungan industri, kecuali..
melakukan penindakan thd. pelanggaran perat.per-uu-an
Menetapkan kebijakan
Memberikan pelayanan
Memperluas lapangan kerja
Melakukan pembinaan
5.Fungsi pengusaha dalam hubungan industri, kecuali..
Menciptakan kemitraan
Mengembangkan usaha
Memperluas lapangan kerja
Memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka,demokratis,berkeadilan
Memajukan perusahaan
6.Sarana Untuk Melaksanakan Hubungan industrial melalui, kecuali...
Lembaga Kerjasama Tripartit
Peraturan Perusahaan
Perjanjian Kerja Bersama
Peraturan Perundang-undangan
Lembaga Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial
7. Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan nasib pekerja, pengertian dari …
Organisasi Pengusaha
Serikat Pekerja
Lembaga Kerjasama Bipartit
Lembaga Bipartit
Lembaga Kerjasama Tripartit
8.Fungsi Serikat Pekerja....
Penyalur aspirasi anggota
Melindungi anggota
Meningkatkan kesejahteraan anggota
Semua benar
Tidak ada jawaban yang benar
9. Perselisihan yang timbul dlm hub. kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat tentang pembuatan/ perubahan syarat-syarat kerja yg ditetapkan dlm perjanjian kerja/peraturan perusahaan/PKB…
Perselisihan antar serikat pekerja
Perselisihan PHK
Perselisihan Hak
Perselisihan kepentingan
Semua benar
10. Perselisihan yang timbul krn tdk dipenuhinya hak, krn adanya perbedaan pelaksanaan/penafsiran thdp ketentuan per-uu-an, perjanjian kerja, peraturan perusahaan / PKB…
Perselisihan PHK
Perselisihan antar serikat pekerja
Perselisihan kepentingan
Perselisihan Hak
Semua benar
11. Manakah pernyataan yang benar dibawah ini, terkait tugas pengadilan industri di lingkungan peradilan umum….
Di tingkat pertama-terakhir : perselisihan PHK
Di tingkat pertama : perselisihan PHK
Di tingkat pertama-terakhir : perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan
Di tingkat pertama - terakhir : perselisihan kepentingan
Di tingkat pertama : perselisihan hak
12. Penutupan perusahaan (Lock Out) dilarang bagi perusahaan dengan jenis, kecuali..
PLN (Listrik)
kereta api
Bank
PAM (Air Minum)
Rumah Sakit
13. Pengertian Analisa Jabatan adalah…
pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja dan aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya.
suatu kegiatan pengumpulan data/informasi yang menyangkut tentang sesuatu jabatan/pekerjaan untuk menetapkan uraian jabatan/pekerjaan dan persyaratan jabatan/pekerjaan.
14. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang PKWT harus memberitahukan kepada pekerja
paling lama 7 hari sebelum PKWT berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja
paling lama 20 hari sebelum PKWT berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja
paling lama 30 hari sebelum PKWT berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja
paling lama 15 hari sebelum PKWT berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja
paling lama 14 hari sebelum PKWT berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja
15. Pembaruan PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu …….hari, berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan PKWT hny boleh dilakukan ….. kali dan paling lama …..tahun
7 hari, 2 kali, 3 tahun
30 hari, 2 kali, 1 tahun
7 hari, 2 kali, 3 tahun
30 hari, 1 kali, 2 tahun
14 hari, 1 kali, 2 tahun
16. Berikut adalah ketentuan untuk mempekerjakan tenaga asing, pilih yang paling tepat, kecuali…
Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk suatu jabatan
Bila perjanjian kerja telah berakhir, TKA dapat digantikan dengan TKA yang lain
Dapat menduduki jabatan personalia/ jabatan tertentu lainnya
Stp perusahaan yg punya TKA, wajib punya RPTKA
Stp perusahaan yg pny TKA wajib punya izin tertulis dr Mentri/ Pejabat ttt
17. Sekumpulan pekerjaan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang seseorang pegawai dalam perusahaan
Jabatan
Beban Kerja
Golongan
Analisa Jabatan
Eselon
18. Sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu....
Volume Kerja
Analisa kerja
Produktivitas
Beban kerja
Tidak ada jawaban yang benar
19. Untuk meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal di instansi pemerintah, maupun swasta mengunakan..
PTK Mikro
PTK Makro
Evaluasi Kerja
Penilaian Kerja
Analisa Jabatan
20. Sanksi pidana penjara maksimal bila penggunaan TKA tanpa izin adalah..
3 tahun
4 tahun
1 tahun
5 tahun
2 tahun
21. Denda maksimal apabila perusahaan tidak menunjuk tenaga kerja pendamping…
200 juta
20 juta
50 juta
100 juta
10 juta
22.Setiap pekerja/buruh punya hak untuk memperoleh perlindungan atas :
Keselamatan dan kesehatan kerja;
Moral dan kesusilaan
Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
Keamanan
Kesejahteraan keluarga
1. Pasal 64 dalam UU TK..
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesenjangan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda
Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
24. Berikut termasuk permasalahan hubungan industrial....
Tidak adanya kesepakatan dalam pembuatan/perubahan PKB
Pembukaan perusahaan baru
Pemutusan Hubungan Kerja
Penutupan Perusahaan
Mogok Kerja
25. Dalam melakukan penyusunan data kita seringkali melakukan tabulasi, apa yang dimaksud dengan tabulasi?
Pengolahan data
Pendeskripsian data
Penganalisaan data
Penyajian data
Penyusunan data ke dalam bentuk tabel
26. ISO yang digunakan dalam Quality Management System atau Sistem Penjaminan Mutu adalah…
ISO 5001
ISO 27001
ISO 9001
ISO 22000
ISO 14001
27. ISO yang berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan, seperti pengelolaan limbah, penghematan energi, penghematan air, dan penghematan bahan bakar.
ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000
ISO 5001
ISO 27001
28. Diagram batang, garis, dan lingkaran termasuk dalam jenis…
Pendeskripsian data
Penganalisaan data
Penyajian data
Pengolahan data
Penyusunan data ke dalam bentuk tabel
29. Pengertian Analisis Data …
Proses pengecekan kejelasan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen pengumpulan data.
Proses mengolah data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah, terutama yang terkait dengan penelitian.
Proses mengidentifikasi dan mengklasifikasikan semua pernyataan pada instrumen untuk mengumpulkan data berdasarkan variabel yang sedang dipelajari.
Proses pengujian kualitas data, baik dari segi validitas maupun reliabilitas instrumen dari pengumpulan data.
Proses pengujian proposisi apakah itu dapat diterima atau ditolak, apakah itu memiliki makna atau tidak
30. Pengertian dari S.W.O.T….
Strong, Weakness, Opportunies, dan Theartment
Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats
Strong, Weakness, Opportunity, dan Treatment
Strong, Weakness, Opportunies, dan Thearts
Stength, Weakness, Opportunity, dan Treat
31 Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan melalui...
Konsultasi
Bimbingan
Pengawasan
Penyuluhan
Pengamanan
32. Pengertian Produktivitas adalah..
Rasio perbandingan antara luaran (output) dengan masukan (input).
Rasio perbandingan antara jumlah AK dengan jumlah PUK
Rasio perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja
Tidak ada jawaban yang benar
Semua jawaban benar
33. Usia minimum untuk bekerja adalah...
14 tahun
15 tahun
16 tahun
17 tahun
18 tahun
34. Usia yang disebut angkatan kerja …
18-65 tahun
17-63 tahun
16- 62 tahun
15-64 tahun
15-65 tahun
35. Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut...
Usia minimal 18 tahun
Punya kompetensi
Sehat jasmani
Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial
Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan
36. Pengertian dari debarkasi adalah..
Pemberangkatan TKIB di Negara TKIB berada menuju debarkasi
Kedatangan TKIB di wilayah Republik Indonesia dari luar negeri dengan menggunakan angkutan udara, angkutan laut, atau angkutan darat.
Pemulangan TKIB dari luar negeri ke Daerah Asal menggunakan angkutan udara, angkutan laut, atau angkutan darat.
Mengeluarkan TKIB secara paksa dari Negara TKIB berada, menuju debarkasi dengan dibiayai oleh Negara yang bersangkutan
Pemberhentian sementara TKIB sebelum dipulangkan ke Daerah Asal
37. Berikut yang tidak termasuk 5 pilar dari TQM, adalah…
Komitmen
Perusahaan
Organisasi
Proses
Produk
38. Pemulangan TKIB dilaksanakan karena alasan....
Pendeportasian besar-besaran;
Negara penempatan menjamin keselamatan TKI
Terjadi perang
Adanya wabah penyakit
Terjadi bencana alam
39. Berikut adalah daftar nama jabatan yang boleh di duduki oleh Tenaga Kerja Asing…
Manager QC/QA
Manager Finance
Manager SDM
Manager K3
Arsitek
40. Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan :
Tersedianya tenaga kepelatihan
Adanya peserta pelatihan
Tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja
Tersedianya tempat pelatihan
Adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
41. Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan, yang meliputi hal-hal berikut....
Jaminan sosial tenaga kerja.
Kesempatan Kerja
Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga
Kondisi lingkungan sekitar
Penduduk dan tenaga kerja
42. Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas…
Kepastian hukum;
Nilai dasar
Proporsionalitas
Kode etik dan kode perilaku;
Profesionalitas
43. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut....
Kode etik dan kode perilaku
Profesionalitas
Proporsionalitas
Kepastian hukum
Nilai dasar
44. Jabatan Administrasi terdiri dari.....
Jabatan Pelayanan Publik
Jabatan Pengawas
Jabatan Administrator
Jabatan Pemula
Jabatan Pelaksana
45. Penempatan Tenaga Kerja terbagi dua, Luar Negeri dan Dalam Negeri, apakah kepanjangan dari PTKLN?
Penyelenggaraan Tenaga Kerja Luar Negeri
Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
Pembinaan Tenaga Kerja Luar Negeri
Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri
Pengawasan Tenaga Kerja Luar Negeri
46. PPPK berhak memperoleh….
Gaji dan tunjangan
Pengembangan kompetensi
Fasilitas
Perlindungan
Jaminan Hari tua
47. Manajemen PNs meliputi hal-hal berikut, kecuali….
Penggajian dan tunjangan
Cuti
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
Pengembangan karier
Penyusunan dan penetapan kebutuhan
48. Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :
Perselisihan Hak
Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
Perselisihan pemutusan hubungan kerja;
Perselisihan kepentingan
Perselisihan atasan dan bawahan dalam hal kerjaan dikantor
49. Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri dari....
Panitera Pengganti
Panitera Muda;
Hakim Ad-Hoc;
Hakim
Hakim Agung
50. Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, Pernyataan diatas merupakan pengertian dari...
Perjanjian Kerja Bersama
Perjanjian Kerja Buruh
Perjanjian Kontrak Kerja
Perjajian Kerja Karyawan
Perjanjian Kontrak Karyawan
51. Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, Pernyataan diatas merupakan pengertian dari…
Perselisihan Hubungan Bisnis
Perselisihan Hubungan Karyawan
Perselisihan Hubungan Industrial
Perselisihan Hubungan Perusahaan
Perselisihan Hubungan Usaha
52. Dibawah ini merupakan tujuan Pembangunan ketenagakerjaan....
Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
Memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap karyawan
Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya
53. Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi, Kecuali…
Hubungan Bisnis
Produktivitas tenaga kerja;
Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
Kesempatan kerja;
Penduduk dan tenaga kerja
54. Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja adalah pencerminan dari Pasal berapa di UU No. 13 thn 2003 ttg Tenaga Kerja?
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
55.
(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah/lembaga pelatihan kerja swasta.
(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan/tempat kerja.
(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta, termasuk dalam pasal…
12
13
14
15
16
56. Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan , Kecuali…
Tersedianya waktu dan tempat yang tepat
Tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.
Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja
Adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan
Tersedianya tenaga kepelatihan
57. Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana, disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama…..
5 Bulan
6 Bulan
7 Bulan
8 Bulan
9 Bulan
58. Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat tsb, uraian dari pasal.... (UU TK tenaga kerja)
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
59. Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari ...
Presiden
Wakil Presiden
Menteri atau pejabat yang ditunjuk
DPR
MPR
60.
a. Harkat dan martabat bangsa Indonesia;
b. Penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan
c. Perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk melaksanakan ibadahnya. Hal ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan……
Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah indonesia
Penyelenggaraan pelaksanaan kontrak di luar wilayah indonesia
Penyelenggaraan pekerjaan di luar wilayah indonesia
Penyelenggaraan perekrutan di luar wilayah Indonesia
Penyelenggaraan pemilihan karyawan di luar wilayah Indonesia
61. Dalam Pasal 28, Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan , diatur dengan……
Keputusan DPR
Keputusan MPR
Keputusan KPK
Keputusan Menteri
Keputusan Presiden
62. Dalam Pasal 29, Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah…
Peningkatan relevansi, kuantitas, dan efisien si penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas
Peningkatan relevansi, kualitas, dan efisien si penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas
Peningkatan relevansi, kualitas, dan efektif si penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas
Peningkatan relevansi, refrensi, dan efisien si penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas
Peningkatan responsibilitas, kualitas, dan efisien si penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas
63. Dalam pasal 33, Penempatan tenaga kerja terdiri dari...
Penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan di luar negeri
Penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan di Asia
Penempatan tenaga kerja di dalam dan diluar kota
Penempatan tenaga kerja di dalam kota dan di pulau jawa
Penempatan tenaga kerja di Asia dan di luar Asia
64. Dibawah ini adalah mekanisme penggunaan Tenaga Kerja Asing, Kecuali…..
Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing tidak wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
Kewajiban memiliki izin tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
Tenaga kerja asing yang masa kerjanya habis dan dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.
Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
65. Perjanjian kerja dibuat atas dasar …..
Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Kesepakatan waktu dan tempat pelaksaan kerja
Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
Kesepakatan kedua belah pihak
66. Kapankah Pengusaha yang bermaksud memperpanjang PKWTT memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/ buruh?
Paling lama 7 hari sebelum PKWTT berakhir
Paling lama 8 hari sebelum PKWTT berakhir
Paling lama 9 hari sebelum PKWTT berakhir
Paling lama 10 hari sebelum PKWTT berakhir
Paling lama 11 hari sebelum PKWTT berakhir
67. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama…
5 (lima) bulan
4 (empat) bulan
3 (tiga) bulan
2 (dua) bulan
1 (satu) bulan
68. Pada pasal 61, Perjanjian kerja berakhir apabila....
Pekerja dalam keadaan sakit dan membutuhkan perawatan di rumah sakit.
Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
Pekerja meninggal dunia
69. Pada pasal berapakah terdapat pernyataan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak?
Pasal 64
Pasal 63
Pasal 67
Pasal 68
Pasal 70
70. Pengusaha wajib memberi waktu untuk cuti tahunan kepada pekerja/buruh sekurang kurangnya…...kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.
14 Hari
13 Hari
12 Hari
11 Hari
10 Hari
71. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya, Pernyataan tersebut tercantum pada pasal berapa?
Pasal 80
Pasal 70
Pasal 60
Pasal 50
Pasal 40
72. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, meliputi :
Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
Upah karena tidak menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
Upah kerja lembur;
Upah minimum;
73. Apakah yang harus Pengusaha perhatikan saat menyusun struktur dan skala upah?
Masa kerja
Pendidikan
Kompensasi
Jabatan
Golongan
74. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit? Kecuali..
Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum PHK dilakukan oleh pengusaha.
Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% dari upah
Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% dari upah;
Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% dari upah
Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 80% dari upah
75. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah
pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap, Pernyataan tersebut terdapat dalam….
Pasal 90
Pasal 91
Pasal 92
Pasal 93
Pasal 94
76. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu ……sejak timbulnya hak.
5 tahun
4 tahun
3 tahun
2 tahun
1 tahun
77. Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha produktif di perusahaan. Pernyataan diatas adalah Isi dari pasal dan ayat berapa?
Pasal 101 Ayat 1
Pasal 102 Ayat 2
Pasal 103 Ayat 3
Pasal 104 Ayat 4
Pasal 105 Ayat 5
78. Apakah fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial?
Menetapkan kebajikan memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Menetapkan kebijakan memberikan santunan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Menetapkan kebijakan memberikan pelayanan, melaksanakan pemeriksaan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Menetapkan kebijakan memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Menetapkan kebijakan memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan Pengoperasian terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
79. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi, Kecuali...
Menciptakan kemitraan,
Mengembang-kan usaha
Memperluas lapangan kerja
Memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.
Menciptakan kedamaian
80. Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana...
Peraturan Perusahaan
Perjanjian kerja bersama
Sarana Tranmigrasi
Sarana komunikasi
Sarana transportasi
81. Pada pasal berapakah yang membahas tentang Lembaga Kerja Sama Bipartit?
Pasal 107
Pasal 106
Pasal 105
Pasal 104
Pasal 103
82.
1) Pengusaha dilarang mengganti PKB dgn PP, selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja/serikat buruh.
(2) Jika perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja/serikat buruh dan PKB diganti dg PP, maka ketentuan yang ada dlm PP tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dlm PKB. tercantum dlm pasal berapa?
Pasal 128
Pasal 129
Pasal 130
Pasal 131
Pasal 132
83. Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan pendaftaran perjanjian kerja bersama diatur dengan Keputusan Menteri, Hal ini tercantum di pasal...
Pasal 133
Pasal 132
Pasal 130
Pasal 129
84. Sekurang-kurangnya dlm waktu berapa harikah sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan scr tertulis kpd pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat?
10 hari kerja
9 hari kerja
8 hari kerja
7 hari kerja
6 hari kerja
85. Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yg melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yg membahayakan keselamatan jiwa manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta kereta api. Pada pasal berapakah pernyataan diatas?
Pasal 145
Pasal 148
Pasal 149
Pasal 147
Pasal 146
86. Ketentuan mengenai PHK dalam undang-undang ini meliputi PHK yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum/tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pernyataan diatas adalah dari Pasal…..
Pasal 150
Pasal 142
Pasal 144
Pasal 146
Pasal 148
87. Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 2 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
Memerintahkan pekerja/buruh untuk tidak melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan
88. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenaga-kerjaan yg mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan.
Pernyataan diatas terdapat didalam pasal berapa?
Pasal 156
Pasal 166
Pasal 176
Pasal 186
Pasal 196
89. Selama ini kita seringkali mendengar tentang prodi, apakah kepanjangan dari prodi.............
Program belajar
Program kegiatan
Program ahli
Program pribadi
Program studi
90. aktivitas yang berfungsi untuk menyampaikan suatu informasi baik berbentuk pesan, sebuah ide atau gagasan yang diberikan dari satu pihak ke pihak yang lainnya
Interpersonal
Dialog
Informasi
Komunikasi
Intrapersonal
91. Kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dipikirkan, kepada orang lain namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain, adalah pengertian dari.....
Interpersonal
Intrapersonal
Asertif
Informasi
Dialog
92. Proses sistematika dalam mengumpulkan data seseorang karyawan yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi karyawan saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan, merupakan pengertian dari…
Evaluasi
Seleksi
Measuring
Analisa jabatan
Assesment
93. Kepanjangan dari ILO adalah …
Internal Labour Organization
International Labour Organization
International Law Organization
Internal Law Organization
Indonesian Labour Organization
94. Pengawas Ketenagakerjaan yang diberi khusus oleh undang-undang untuk penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan, pengertian dari...
Pengawasan Ketenagakerjaan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan/PPNS
Pengawas Ketenagakerjaan
Ahli K3
Badan Pemeriksa
95. Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja...
Tenaga Kerja
Pekerja/Buruh
Pengusaha
Ketenagakerjaan
Perusahaan
96.Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat...
Pekerja/Buruh
Ketenagakerjaan
Tenaga Kerja
Pengusaha
Perusahaan
97.Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Tenaga Kerja
Ketenagakerjaan
Perusahaan
Pengusaha
Pekerja/Buruh
98.Pengangguran yang timbul karena adanya gelombang naik turunnya kehidupan ekonomi disebut pengangguran…
Struktural
Friksional
Teknologi
Kongjuntor
Musiman
99.Tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu yang berdasarkan pengalaman kerja disebut....
Tenaga kerja terlatih
Tenaga kerja rohaniah
Tenaga kerja tidak terdidik
Tenaga kerja tidak terlatih
Tenaga kerja terdidik
100.Dika seorang sarjana hukum, karena himpitan ekonomi dan ketatnya persaingan di dunia kerja membuat ia terpaksa bekerja menjadi satpam sebuah kantor. Oleh sebab itu, Dika termasuk ke dalam golongan ….
Pengangguran musiman
Pengangguran Terpaksa
Pengangguran Terselubung
Setengah Menganggur
Pengangguran Terbuka
