NEW
Font size
WorksheetsPPKn Kelas X Semester Gasal
Total questions: 60
Worksheet time: 3600secs
Perilaku yang mencerminkan kecintaan terhadap tanah air adalah....
menolak budaya asing
rajin belajar demi menjadi ilmuwan
menganggap budaya asing lebih rendah
memperkenalkan kesenian daerah ke luar negeri
mengembangkan paham etnosentrisme
Kekuasaan negara menurut John Locke, .... kecuali
yudikatif
eksekutif
legislatif
federatif
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan
Tingkat I dan Tingkat II
Kabupaten dan kota
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
Propinsi dan kabupaten
pengertian kekuasaan federatif menurut John Locke adalah
kekuasaan membuat UU
kekuasaan untuk menghukum pelanggar UU
kekuasaan kehakiman
kekuasaan menjalankan hubungan luar negeri
Teori kekuasaan yang dikemukakan oleh tokoh diatas sering disebut dengan
trias politica
two politica
four politica
five politiva
Apa yang dimaksud dengan Kekuasaan konstitutif....
kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang Dasar
kekuasaan untuk mengawasi jalannya Undang-Undang Dasar
kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
kekuasaan untuk menghentikan Undang-Undang Dasar
“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.” bunyi dari UUD 1945 pasal ....
Pasal 3 ayat (2)
Pasal 3 ayat (3)
Pasal 3 ayat (4)
Pasal 3 ayat (1)
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh....
DPR
MPR
PRESIDEN
MA
Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh
MA
DPR
DPD
MENTRI
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10). adalah wewenang presiden sebagai ....
kepala pemerintahan
kepala negara
kepala rumah tangga
kepala badan
Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4). adalah wewenang presiden sebagai ....
kepala negara
kepala pemerintahan
kepala badan
kepala kantor
Di bawah ini nama nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kecuali ....
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
lembaga pemerintah non kementerian yang mengurusi masalah penanggulangan bencana yaitu ....
BNPB
ANRI
BNPY
BIN
Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari....
Presiden
DPR
BPK
MPR
Tugas lembaga legislatif adalah.....
melaksanakan undang-undang
melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain
mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang
Membuat Undang-Undang
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam sistem....
Parlenter
Presidensial
Campuran
Monarkhi
Menteri diatas pada tahun 2019 diangkat sebagai menteri...
Menteri Pertahanan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Kelautan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ...
Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen
Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet
Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU
Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali
Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yangdemokratis dan bebas dari KKN
Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan
Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat, ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politica, pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica terdiri dari…
Eksekutif, federative, dan legislative
Legislative, yudikatif, dan federative
Legislative, eksekutif, dan yudikatif
Legislative, eksekutif, dan federative
Eksekutuf, pederatif, dan yudikatif
Kekuasaan tertinggi negara untuk melaksanakan fungsi Negara dalam urusan nasional atau dalam negeri merupakan pengertian dari kedaulatan…
Ke dalam
Ke luar
Tertinggi
Negara
Mutlak
Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara adalah…
Moneter
Legislative
Yudikatif
Konstitutif
Ekseminatif
Kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan Negara adalah kekuasaan…
Konstitutif
Eksekutif
Legislative
Yudikatif
Eksaminatif
Pancasila mengandung nilai-nilai penting. Salah satu nilai yang termuat dalam sila ketiga adalah..
Perdamaian
Solidaritas
Partisipasi
Demokrasi
Kesetaraan
Berikut yang tidak termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah…
Persamaan
Perdamaian
Penghargaan atas Hak
Solidaritas
Permusyawaratan
Sebulan sekali warga desa juata melakukan kerja bhakti membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Tindakan tersebut merupakan contoh perwujudan nilai Pancasila sila ke..
1
2
3
4
5
Salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila ke empat adalah…
Menghargai orang lain
Mencintai tanah air
Musyawarah untuk mencapai mufakat
Musyawarah untuk mencapai mufakat
Menghargai keanekaragaman budaya
9.Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....
a. Monstesquieu
b. John Locke
c. Afdi Afdian
d. Moh. Mahfud
e. Jimly Asshiddiqie
10.Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari...
a. presiden
b. DPR
c. BPK
d. MPR
e. DPA
11.Tugas lembaga legislatif adalah.....
a. melaksanakan undang-undang
b. melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain
c. membuat undang-undang
d. mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang
e. merevisi undang-undang
12.Lembaga-lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah....
a. presiden
b. DPR
c. BPK
d. MPR
e. Mahkamah Agung
13.Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh....
a. gubernur
b. bupati
c. DPRD
d. walikota
e. presiden
15. Anggota BPK dipilih oleh....
a. DPR
b. MPR
c. MK
d. MA
e. Presiden
16.Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam sistem....
a. parlementer
b. presidensial
c. campuran
d. monarki
e. oligarki
19.menghargai pendapat orang lain, musyawarah untuk mencapai mufakat dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, merupakan nilai-nilai dari Pancasila sila....
a.pertama
b.kedua
c.ketiga
d.keempat
e.kelima
20.Untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan mempertahankan keberadaan suatu negara diperlukan adanya…
a. wilayah yang subur dan luas
b. rakyat yang cerdas dan disiplin
c. pemerintahan yang berdaulat
d. pengakuan internasional
e. hukum internasional
Dalam pemerintahan presidensial, presiden dapat menunjuk dan memberhentikan menteri. dalam hal ini, presiden adalah sebagai…
Kepala Negara
Wajib MPR
Kepala Pemerintahan
Legislatif dan eksekutif
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Ketika pemerintah monarki parlementer disentuh, kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh…
Raja
Parlementer
Raja dan Para Menteri
Raja dan Perdana Menteri
Para Menteri dan Perdana Menteri
Menurut John Locke, lembaga kekuasaan negara terdiri atas…
Legislatif, eksekutif, federal
Legislatif, federal, keadilan
Legislatif, eksekutif, yudikatif
Legislatif, kenegaraan, yudisial
Legislatif, eksekutif, monarki
Teori pembagian kekuasaan manakah yang digunakan dalam pemerintahan Indonesia yang sekarang
Teori John locke
Teori Montesqiu
Teori Federatif
Teori konstituif
Teori legislatif
Dalam pembagaian kekuasaan John locke Lembaga manakah yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan melaksanakan undang undang
Federatif
Eksekutif
Legislative
Konstitutif
yudikatif
Perwujudan nilai Pancasila sila pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah
Tidak memaksakan agama terhadap orang lain
Memaksakan kitab suci sebagai pegangan hidup agama lain
Melaksanakan Hak dan kewajiban
Melaksanakan peraturan sesuai UU yang belaku
Membuat kebijakan yang merugikan agama orang lain
Perwujudan nilai Pancasila sila kedua dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah
Tidak memaksakan agama terhadap orang lain
Memaksakan kitab suci sebagai pegangan hidup agama lain
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
Berani mengeluarkan pendapat
Bertanggung jawab dalam pelaksanaan keadilan social
Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan adalah merupakan bunyi UUD NRI 1945 pasal
17 ayat 1
17 ayat 2
17 ayat 3
17 Ayat 4
17 ayat 5
Lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan presiden di luar kementrian disebut dengan
Kementrian negara
Lembaga pemerintah non kementrian
BUMN
BUMS
Sekretariat Negara
Sikap yang perlu ditampilkan dalam perwujudan Pancasila sila ketiga dalam penyelenggaraan pemerintah adalah
Bersikap rela berkorban dengan pamrih
Mengembangkan sikap primordialisme
Mengembangkan sikap chauvinism
Bersikap rela berkorban demi mempertahankan keutuhan Indonesia
Memelihara ketertiban dunia berdasarkan keadilan social.
Sikap yang perlu ditampilkan dalam perwujudan Pancasila sila keempat dalam penyelenggaraan pemerintah adalah
Senantiasa mengambil keputusan berdasarkan kepentingan golongan atau individu
Membatasi orang lain untuk berpendapat
Tidak menerima hasil musyawarah
Musyawarah dilakukan dengan terpaksa
Bersikap terbuka terhadap berbagai kritik dan saran dari orang lain dan berusaha membenahi diri
Kekuasaan yang berhububungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah ...
moneter
legislatif
eksaminatif
yudikatif
eksekutif
Peristiwa kerusuhan tahun 1998 antara lain disebabkan krisis perekonomian yang dialami Indonesia setelah pelemahan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Permasalahan tersebut dalam bagian dari tanggung jawab pemerintah berdasarkan kekuasaan ...
moneter
eksaminatif
konstitutif
legislatif
yudikatif
Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Berikut yang tidak termasuk LPNK adalah …
LIPI
BULOG
BPOM
Kementrian BUMN
BNN
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan alinea ke-4 mengemukakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk
Sentralistik
Federal
Republik
Integralistik
Desentralisasi
Menurut pasal 3 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah …
MPR
Presiden dan para menteri
DPD
MK
DPR
Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan negara RI dikenal istilah …
Checks and balances
Devision of power
The rule of law
Separation of powers
The spirit of laws
Berdasarkan pasal 17 UUD Negara RI Tahun 1945, yang mengangkat dan memberhentikan para menteri adalah …
Presiden
MPR
MK
DPR
MA
Menurut pasal 3 UUD 1945 ayat 1 tugas dan wewenang MPR adalah …
Mengubah dan menetapkan UUD
Melantik presiden dan atau wakil presiden
Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang
Menjalankan pemerintahan menurut UUD
Menyelesaikan sengketa hasil pemilu
Lembaga negara yang memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah …
Presiden
DPR
MPR
MA
KPK
Pemerintahan di tingkat provinsi dipimpin oleh …
Lurah
Camat
Bupati
Walikota
Gubernur
Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, ini mengandung pengertian bahwa …
Pancasila dapat dipadatkan atau diperas menjadi ekasila atau trisila
Sila-sila Pancasila dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing
Sila yang satu tidak dapat dilepas atau dipisahkan dari sila yang lain
Setiap sila Pancasila dapat ditafsirkan sesuai dengan keinginan sendiri
Sila-sila Pancasila harus dapat dijaga dan dilestarikan sesuai zamannya
